pic
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Latest Post
DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer
Written By mediapkspadang on 11 February, 2016 | February 11, 2016
Jakarta (11/2) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, juga kesejahteraannya. Demikian disampaikan Kharis
“Kebutuhan guru terutama pada tingkat pendidikan dasar di daerah- daerah terpencil masih sangat banyak, namun Pemerintah selalu mengklaim kebutuhan guru sudah cukup,” jelas kharis saat menanggapi ribuan guru dan tenaga honorer yang melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2).
Kharis menilai ada dua hal penting yang perlu ditegaskan dalam kaitannya dengan kecukupan guru. Pertama, cara pandang dalam melihat ketercukupan guru.
“Pemerintah menyatakan bahwa rasio guru dan murid telah tercukupi dengan memasukkan guru honorer di dalamnya. Namun, kesejahteraan guru honorer masih belum dipenuhi oleh pemerintah,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Tengah V ini.
Kedua, mengenai pendistribusian guru secara merata hingga ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah, dalam hal ini perlu melakukan pemetaan (mapping) kebutuhan, serta verifikasi terhadap kualitas dan kesesuaian syarat pengangkatan guru honorer menjadi PNS.
“Hal ini untuk menghindari kesan pemerintah asal rekrut honorer K2 tersebut,” jelas Kharis.
Diketahui, ribuan guru yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHKI) hari ini melakukan aksi di depan Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi untuk memenuhi janjinya mengangkat 439.056 orang guru honorer.
Ribuan honorer tersebut beberapa diantaranya berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kabupaten Bekasi, Lampung, Sumatera Selatan, dan sebagainya.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI
posted by @Adimin
Harapan PKS: ICMI Makin Berperan Bagi Kemajuan Umat dan Bangsa
Jakarta (10/2) -- Presiden PKS dan beberapa pimpinan lainnya terpilih masuk ke dalam kepengurusan pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Presiden PKS yang juga anggota Dewan Penasihat Pusat ICMI Mohamad Sohibul Iman berharap ICMI ke depan semakin memberikan kontribusi dan peran yang signifikan bagi kemajuan umat Islam, negara dan bangsa Indonesia.
"Dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya, tentu kita berharap ICMI dengan kepengurusan sekarang mempunyai perubahan yang lebih signifikan untuk perubahan bangsa," kata Sohibul usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ICMI 2016 di Menara 165, Jl Tb Simatupang, Jakarta, Rabu (10/2).
Dalam acara tersebut juga dikukuhkan Majelis Pengurus Pusat (MPP) ICMI periode 2015-2020 oleh Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat Pusat ICMI turut hadir beserta sejumlah tokoh nasional lainnya.
Selain Sohibul Iman, beberapa pimpinan pusat PKS juga termasuk ke dalam kepengurusan pusat ICMI, antara lain Ketua Majelis Syuro (MS) PKS Salim Segaf Al Jufrie sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Pusat, Wakil Ketua MS PKS yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai anggota Dewan Pakar Pusat.
"Seperti tujuan awal ICMI yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Semoga ICMI terus meningkatkan relevansinya terhadap keumatan," pungkas Sohibul Iman. [pks.id]
Keterangan Foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman
posted by @Adimin
PKS Ajak Masyarakat Bendung Ancaman LGBT
Jakarta (10/2) - Penyimpangan perilaku seksual di masyarakat kian memprihatinkan. Masyarakat harus memperkuat ketahanan sosial dan keluarga dalam menghadapi ancaman LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes mendorong kerjasama seluruh unsur masyarakat dalam menghadapi LGBT.
"Kita harus melakukan berbagai upaya agar virus LGBT tidak menyebar dan merusak anak-anak muda kita, yang biasanya menjadi sasaran empuk gerakan LGBT," ujar Fahmy di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016).
Menurut Fahmy, setiap unsur masyarakat dan lembaga harus berperan dalam mencegah berkembang dan meluasnya LGBT. Dia mencontohkan, lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi dan pesantren harus menjelaskan dengan baik dan obyektif kepada siswa, mahasiswa dan santri tentang apa, siapa, mengapa dan bagaimana LGBT itu sesungguhnya.
Lembaga keagamaan seperti ormas Islam, MUI dan Gerakan Dakwah, menurut dia ikut menyuarakan kepada berbagai pihak akan kesesatan dan penyimpangan perilaku LGBT dan menyalahi nilai dan sendi-sendi agama.
"Parpol Islam dan nasionalis bersatu padu untuk menjaga dan membentengi agar LGBT tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atau undang-undang. Bahkan seharusnya mengenyahkan mereka dari negara RI yang relijius, bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, berbudaya dan beradab," imbuhnya.
Lebih lanjut Fahmy mengatakan, LGBT adalah penyakit dan penyimpangan perilaku sebagaimana masuk dalam kategori ODMK (Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa), yang merujuk pada terminologi ODMK pada UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
"LGBT sudah eksis sejak dahulu kala. Kaum nabi Luth (Sodom) adalah komunitas pertama yang melakukan perilaku Gay/homoseksual yang menyebabkan mereka dikutuk dan dimurkai Allah SWT," tambah dia.
LGBT, Fahmy menambahkan, juga merupakan gerakan sesat dan menyesatkan perilaku seksual yang menyimpang dikecam oleh semua agama.
"Kini sedang merebak dan masuk ke negeri kita tercinta. Perlahan tapi pasti, mereka melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlah pengikut, sambil mendekati para pejabat dan akademisi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas eksistensi mereka. Tentu saja yang paling ampuh, mereka menggunakan isu HAM," jelasnya.
Namun demikian, Fahmy mengatakan, menghadapai persoalan LGBT harus secara obyektif dan proporsional. Menurutnya, gerakan LGBT harus dibendung, tapi korban LGBT tentu harus diperlakukan secara berbeda dan bijak.
"Mereka boleh jadi 'terjebak' dan terstimulasi oleh lingkungan, atau salah asuh. Atau, sebagian mereka terlahir dengan kecenderungan LGBT. Adapun yang perlu kita 'perangi' adalah kelembagaan LGBT yang dengan sistemik dan sengaja menyebarluaskan faham, gaya dan perilaku LGBT kepada anak-anak muda kita. Kepada mereka, kita harus dekati, berikan pemahaman, treatment atau rehabilitasi dengan bijak," cetusnya. [pks.id]
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes mendorong kerjasama seluruh unsur masyarakat dalam menghadapi LGBT.
"Kita harus melakukan berbagai upaya agar virus LGBT tidak menyebar dan merusak anak-anak muda kita, yang biasanya menjadi sasaran empuk gerakan LGBT," ujar Fahmy di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016).
Menurut Fahmy, setiap unsur masyarakat dan lembaga harus berperan dalam mencegah berkembang dan meluasnya LGBT. Dia mencontohkan, lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi dan pesantren harus menjelaskan dengan baik dan obyektif kepada siswa, mahasiswa dan santri tentang apa, siapa, mengapa dan bagaimana LGBT itu sesungguhnya.
Lembaga keagamaan seperti ormas Islam, MUI dan Gerakan Dakwah, menurut dia ikut menyuarakan kepada berbagai pihak akan kesesatan dan penyimpangan perilaku LGBT dan menyalahi nilai dan sendi-sendi agama.
"Parpol Islam dan nasionalis bersatu padu untuk menjaga dan membentengi agar LGBT tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atau undang-undang. Bahkan seharusnya mengenyahkan mereka dari negara RI yang relijius, bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, berbudaya dan beradab," imbuhnya.
Lebih lanjut Fahmy mengatakan, LGBT adalah penyakit dan penyimpangan perilaku sebagaimana masuk dalam kategori ODMK (Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa), yang merujuk pada terminologi ODMK pada UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
"LGBT sudah eksis sejak dahulu kala. Kaum nabi Luth (Sodom) adalah komunitas pertama yang melakukan perilaku Gay/homoseksual yang menyebabkan mereka dikutuk dan dimurkai Allah SWT," tambah dia.
LGBT, Fahmy menambahkan, juga merupakan gerakan sesat dan menyesatkan perilaku seksual yang menyimpang dikecam oleh semua agama.
"Kini sedang merebak dan masuk ke negeri kita tercinta. Perlahan tapi pasti, mereka melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlah pengikut, sambil mendekati para pejabat dan akademisi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas eksistensi mereka. Tentu saja yang paling ampuh, mereka menggunakan isu HAM," jelasnya.
Namun demikian, Fahmy mengatakan, menghadapai persoalan LGBT harus secara obyektif dan proporsional. Menurutnya, gerakan LGBT harus dibendung, tapi korban LGBT tentu harus diperlakukan secara berbeda dan bijak.
"Mereka boleh jadi 'terjebak' dan terstimulasi oleh lingkungan, atau salah asuh. Atau, sebagian mereka terlahir dengan kecenderungan LGBT. Adapun yang perlu kita 'perangi' adalah kelembagaan LGBT yang dengan sistemik dan sengaja menyebarluaskan faham, gaya dan perilaku LGBT kepada anak-anak muda kita. Kepada mereka, kita harus dekati, berikan pemahaman, treatment atau rehabilitasi dengan bijak," cetusnya. [pks.id]
Keterangan Foto: Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes
posted by @Adimin
PKS Tegaskan KMP Masih Ada
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan, keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) sampai saat ini masih ada.
"Secara de facto, KMP masih ada. Karena belum ada deklarasi pembubaran KMP," ujar Hidayat saat dikonfirmasi di Gedung Parlemen, Senanyan, Jakarta, Selasa (9/2/2016).
Penryataan itu, sekaligus membantah mengenai kabar bahwa partai kolaisi pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 itu sudah bubar. Pasalnya, beberapa partai di dalamnya telah memutuskan untuk berpaling dan mendukung pemerintah.
"Itu hak dari masing-masing partai. Yang aneh dikesankan tidak ada yang hadir. Pak Prabowo itu mengatakan konsolidasi internal. Yang mendirikam KMP adalah tokoh pimpinan partai. Kalau dari Gerindra, Pak Prabowo, dan belum pernah mengatakan KMP bubar," lanjut dia.
Hidayat menambahkan, hal senada juga telah disampaikan oleh Ketua Presedium KMP, Aburizal Bakrie yang menyatakan bahwa KMP tidak bubar.
"Kalau bubar easy saja, sebagaimana dulu kehadiranya dideklarasikan bersama, kalau mau bubar kami bersama deklarasikan. Sampai hari ini, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan partai yang menandatangi deklarasi itu," tandasnya.
"Secara de facto, KMP masih ada. Karena belum ada deklarasi pembubaran KMP," ujar Hidayat saat dikonfirmasi di Gedung Parlemen, Senanyan, Jakarta, Selasa (9/2/2016).
Penryataan itu, sekaligus membantah mengenai kabar bahwa partai kolaisi pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 itu sudah bubar. Pasalnya, beberapa partai di dalamnya telah memutuskan untuk berpaling dan mendukung pemerintah.
"Itu hak dari masing-masing partai. Yang aneh dikesankan tidak ada yang hadir. Pak Prabowo itu mengatakan konsolidasi internal. Yang mendirikam KMP adalah tokoh pimpinan partai. Kalau dari Gerindra, Pak Prabowo, dan belum pernah mengatakan KMP bubar," lanjut dia.
Hidayat menambahkan, hal senada juga telah disampaikan oleh Ketua Presedium KMP, Aburizal Bakrie yang menyatakan bahwa KMP tidak bubar.
"Kalau bubar easy saja, sebagaimana dulu kehadiranya dideklarasikan bersama, kalau mau bubar kami bersama deklarasikan. Sampai hari ini, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan partai yang menandatangi deklarasi itu," tandasnya.
Keterangan Foto: Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid
Sumber: Okezone.com
posted by @Adimin
