Bukber Bareng Jurnalis, Presiden PKS Bicara Soal Musibah Jateng Hingga Kasus FH

Jakarta (21/6) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman buka puasa bersama sejumlah jurnalis di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2016) sore. Sohibul Iman berbicara banyak isu nasional mulai dari bencana alam di Jateng hingga kasus gugatan bekas kader PKS Fahri Hamzah.

Sohibul Iman didampingi beberapa pengurus DPP PKS, antara lain Ketua Bidang Humas Dedi Supriadi, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Naharus Surur, Ketua Bidang Polhukam Almuzammil Yusuf, dan Ketua Departemen Hukum Zainuddin Paru.

Pada kesempatan itu, Sohibul Iman menyesalkan sikap Fahri Hamzah yang menggugat PKS. Langkah Fahri, sebut Sohibul Iman, tidak mencerminkan etika politik yang baik.

"Kita menghormati apa yang dilakukan MKD. Hal yang perlu dikritisi, keterlibatan yang bersangkutan untuk memutuskan mengajukan itu ke MKD. Itu sesuatu yang tidak baik ya, menurut saya tidak etis," jelas politisi yang akrab dipanggil Kang Iman.

Ketua Tim Kuasa Hukum PKS Zainuddin Paru menambahkan, etika politik buruk Fahri Hamzah yang ikut intervensi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR versi putusan PN Jaksel menggugat pimpinan PKS ke MKD.

"Kami perlu memberikan catatan. Fahri sebagai pimpinan DPR bersama Ade Komarudin ikut memutuskan meneruskan surat ke MKD. Ada perbuatan yang tidak etis dalam tuntutan ke MKD itu," ungkapnya.

Selain itu, Wakil Ketua Bidang Kesra DPP PKS Naharus Surur menambahkan kondisi terkini terkait relawan PKS yang bekerja melakukan proses evakuasi di lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah.

"Relawan bersama TNI dan lembaga sosial lainnya kerjasama. Posko Siaga Banjir di Banjarnegara masih akan terus hadir kira-kira seminggu sampai setengah bulan ke depan tergantung kondisi," papar Naharus.

Sementara Ketua Bidang Humas Dedi Supriadi menjelaskan bahwa acara tersebut bentuk khidmat PKS untuk seluruh elemen rakyat, tidak terkecuali kalangan jurnalis. [pks.id]

posted by @Adimin

Legislator PKS Dorong Adanya Penambahan Rumah Sakit Kanker Milik Pemerintah

Kabupaten Bandung (22/6) – Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat menyoroti minimnya rumah sakit kanker milik pemerintah yang hanya berjumlah satu, yakni Rumah Sakit Dharmais di Jakarta.

Adang menegaskan jumlah rumah sakit khusus kanker tersebut perlu ditambah jumlahnya. Sebab, saat ini kanker adalah penyakit urutan pertama yang menjadi penyebab kematian di seluruh dunia. 

“Masyarakat saat ini jika wilayahnya jauh dari Jakarta, akan sangat kesulitan menjangkau RS Darmais sebagai satu-satunya rumah sakit milik pemerintah tempat rujukan penderita penyakit kanker,” jelas Adang di sela-sela Sosialisasi MPR RI di Kabupaten Bandung, Selasa (21/6). 

Adang prihatin dengan jauhnya jarak tersebut, akan membuat pasien kanker perlu mengeluarkan biaya lebih, terlebih yang berasal dari luar Pulau Jawa. 

“Kami sangat prihatin dengan biaya yang dikeluarkan masyarakat luar Jakarta, apalagi luar jawa yang dengan gigih demi kesembuhan mendatangi RS Darmais mulai dari pemerikasaan baru hingga sekedar kontrol”, ungkap dokter lulusan Universitas Padjajaran ini. 

Adang menerangkan jenis makanan dan lingkungan yang cepat berubah saat ini, sangat berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan penyakit kanker. Tahun 2012, berdasar data dari WHO, terdapat 14 juta kasus kanker baru di seluruh dunia. Bahkan tahun 2015, WHO merilis adanya 6,25 juta penderiata baru penyakit kanker. 

Oleh karena itu, Adang mendorong adanya penambahan rumah sakit khusus kanker di beberapa pulai di Indonesia, untuk melayani pasien lebih dari 400 ribu. 

“Untuk kasus Indonesia, dengan hanya satu rumah sakit pemerintah untuk pelayanan lebih dari 400 ribu penderita kanker sangat tidak memadai. Setidaknya diperlukan dua lagi rumah sakit pemerintah di pulau jawa yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan masing-masing satu di pulau-pulau besar Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi,” harap Adang. [pks.id]

posted by @Adimin