Wawako Padang : Terminal Sementara Bus AKDP Dioperasionalkan Akhir 2016

PADANG – Menunggu adanya terminal yang representatif di Kota Padang, Pemko Padang menyikapinya dengan membangun terminal sementara bagi Bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Padang, Emzalmi sewaktu diwawancarai wartawan setelah menjadi pembina apel pagi di jajaran Dishubkominfo di halaman kantor setempat, Senin (18/4).

Wawako menjelaskan, terminal tersebut berada di bekas kantor DKK Jalan Diponegoro yang merupakan aset Pemko Padang seluas lebih kurang 2000 m3. Rencananya disana akan dibangun terminal khusus bagi Bus Pariwisata dengan menggunakan APBD Kota Padang tahun 2016 sebesar Rp 400 Juta.

“Bentuk yang dibangun berupa pelataran saja karena sifatnya sementara. Yang penting adalah, bagaimana mengusahakan agar bus AKDP kembali masuk ke jantung Kota Padang. Sehingga dengan demikian, Pasar Raya Padang akan kembali menggeliat dan terminal bayangan bisa diberantas. Semoga pembangunannya selesai paling lambat akhir 2016 ini dan bisa dioperasionalkan,” terang Wawako didampingi Kepala Dishubkominfo, Rudi Rinaldi.

Emzalmi menambahkan, dengan dibangunnya terminal AKDP tersebut tentunya bisa menjadi solusi terhadap masalah terminal bayangan yang selama ini terdapat di beberapa titik di Kota Padang.

“Insya Allah keberadaan terminal ini akan mampu menaikkan roda perekonomian masyarakat nantinya. Selain itu juga untuk mengantisipasi bus-bus yang ngetem seperti di depan Kampus UNP, simpang Lubuak Bagaluang dan simpang Gaung. Selama ini telah menimbulkan keresahan bagi semua orang karena menimbulkan kemacetan,” sebut Wawako. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Sistem Pembayaran BPJS Tidak Sesuai Keinginan Masyarakat

Bandung (18/4) – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Adang Sudrajat menilai Sistem Pembayaran yang dikelola oleh BPJS selama ini tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Sebab, sistem pembayaran BPJS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) selama ini mengunakan Sistem Kapitasi dengan jalan membayar tetap berdasarkan jumlah peserta terdaftar. Dampaknya, Sistem Jaminan Kesehatan tersebut memiliki banyak efek negatif kepada masyarakat.

“Banyak kenyataan Sistem Pembayaran BPJS ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ada beberapa efek negatif yang membuat langkah mundur pada jaminan sosial bidang kesehatan di negara ini,” jelas Adang di sela-sela Sosialisasi Kegiatan MPR, di Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (17/4).

Menurut Adang, beberapa aspek negatif akibat sistem pembayaran BPJS tersebut, yaitu, pertama FKTP menjadikan peserta yang berobat sebagai biaya atau beban (cost). Sehingga, hal ini akan membayar dokter dengan harga yang murah.

“Akibatnya, dokter bekerja tidak dengan hatinya. Pasien akan kapok berobat karena rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan, atau FKTP akan dengan cepat merujuk pasien ke fasilitas kesehatan di atasnya,” jelas dokter bidang Avasinologi alumnus Unpad Bandung ini.

Kedua, menurut Adang, dengan murahnya biaya dokter tersebut, berdampak pada membengkaknya biaya yang harus dibayar ke mitra. Sebab, rujukan yang diberikan FKTP tidak sesuai.

“Ketiga, jika hal itu terjadi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Tinggi (FKTT) akan menyebabkan over load, dampaknya akan menurunkan kualitas pelayanan,” tambah anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR RI ini.

Oleh karena itu, Adang lebih memilih jika FKTP diterapkan lebih pada aspek preventif (pencegahan) dan promotif (dukungan) dalam upaya sebelum datangnya penyakit.

“Kami berharap, Dewan Pengawas BPJS yang sudah terbentuk mampu mengevaluasi setiap saat Sistem Jaminan Kesehatan BPJS ini. Sistem Kesehatan ini merupakan vital bagi ketahanan bangsa, yang sama pentingnya dengan Sistem Ketahanan Pangan Negara,” jelas Adang. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Adang Sudrajat

posted by @Adimin