pic
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Latest Post
Pemerintah Belum Fokus Tuntaskan Ketimpangan Ekonomi
Written By @Adimin on 24 February, 2017 | February 24, 2017
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai pemerintah
belum fokus untuk menuntaskan persoalan ketimpangan ekonomi di
Indonesia.
“Fraksi PKS sudah sejak tahun lalu membahas soal ini, tapi sepertinya
belum ada langkah-langkah nyata dari pemerintah, khususnya pemangku
kebijakan moneter dan fiskal, yang fokus pada menuntaskan ketimpangan
ekonomi ini,” jelas Ecky dalam sambutan di acara FGD “Indonesia Darurat
Ketimpangan Ekonomi” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Rabu (22/2).
Hal itu dibuktikan dengan hasil riset lembaga Credit Suisse dalam "Global Wealth Report 2016”, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi di dunia, yaitu 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50 persen aset secara nasional.
“Aset terbesar yang dikuasai tersebut berada di perbankan. Mereka menguasai dana pihak ketiga yang besarnya hampirnya 7000 triliun. Itu hampir 50 persennya hanya dikuasai beberapa segelintir orang di republik ini,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Adanya ketimpangan yang besar itu, tambah Ecky, membuktikan bahwa Indonesia belum memenuhi tujuan bernegara untuk memenuhi kesejahteraan umum.
“Padahal, kita tahu di dalam Pembukaan UUD 195, termaktub bahwa Keadilan Sosial. Jadi Keadilan Sosial tidak menyangkut agama atau etnis tertentu, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.
Oleh karena itu, Ecky berharap pemerintah harus lebih fokus dan serius untuk menghapuskan ketimpangan ekonomi ini, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter.
Diketahui, Ketimpangan yang diukur dari Gini Ratio, memiliki tren yang meningkat dari tahun 2004 hingga 2014. Bahkan, saat fenomena krisi moneter di tahun 1998, Gini Ratio Indonesia hanya berada pada kisaran 0,36 persen. Gini Ratio Indonesia mulai tumbuh di angka 0,4 persen sejak tahun 2014 dan cenderung tidak ada perubahan hingga saat ini.
Di atas Indonesia, Rusia menjadi perekonomian yang paling timpang, dengan penguasaan aset hingga 74,5 persen, disusul India (58,4 persen), dan Thailand (58 persen). Melengkapi 10 besar perekonomian tertimpang di dunia, persis di bawah Indonesia adalah Brazil (47,9 persen), China (43,8 persen), Amerika Serikat (42,1 persen), Afrika Selatan (41,9 persen), Ceko (38,65 persen) dan Meksiko (38,2 persen).
Hadir dalam FGD ini Menteri Bappenas RI Bambang Brodjonegoro, Peneliti INDEF Fadhil Hassan, Peneliti SMERU Institute Asep Suharyadi, dan Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly
Hal itu dibuktikan dengan hasil riset lembaga Credit Suisse dalam "Global Wealth Report 2016”, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi di dunia, yaitu 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50 persen aset secara nasional.
“Aset terbesar yang dikuasai tersebut berada di perbankan. Mereka menguasai dana pihak ketiga yang besarnya hampirnya 7000 triliun. Itu hampir 50 persennya hanya dikuasai beberapa segelintir orang di republik ini,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Adanya ketimpangan yang besar itu, tambah Ecky, membuktikan bahwa Indonesia belum memenuhi tujuan bernegara untuk memenuhi kesejahteraan umum.
“Padahal, kita tahu di dalam Pembukaan UUD 195, termaktub bahwa Keadilan Sosial. Jadi Keadilan Sosial tidak menyangkut agama atau etnis tertentu, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.
Oleh karena itu, Ecky berharap pemerintah harus lebih fokus dan serius untuk menghapuskan ketimpangan ekonomi ini, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter.
Diketahui, Ketimpangan yang diukur dari Gini Ratio, memiliki tren yang meningkat dari tahun 2004 hingga 2014. Bahkan, saat fenomena krisi moneter di tahun 1998, Gini Ratio Indonesia hanya berada pada kisaran 0,36 persen. Gini Ratio Indonesia mulai tumbuh di angka 0,4 persen sejak tahun 2014 dan cenderung tidak ada perubahan hingga saat ini.
Di atas Indonesia, Rusia menjadi perekonomian yang paling timpang, dengan penguasaan aset hingga 74,5 persen, disusul India (58,4 persen), dan Thailand (58 persen). Melengkapi 10 besar perekonomian tertimpang di dunia, persis di bawah Indonesia adalah Brazil (47,9 persen), China (43,8 persen), Amerika Serikat (42,1 persen), Afrika Selatan (41,9 persen), Ceko (38,65 persen) dan Meksiko (38,2 persen).
Hadir dalam FGD ini Menteri Bappenas RI Bambang Brodjonegoro, Peneliti INDEF Fadhil Hassan, Peneliti SMERU Institute Asep Suharyadi, dan Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly
posted by @Adimin
BPKK DPC Kototangah melaksanakan pelatihan pembuatan Martabak
pkspadang.com : Padang, Hari rabu tgl 15 Feberuari 2016 DPC PKS Kototangah mengadakan pelatihan pembuatan martabak yang diselenggarakan oleh BPKK DPC Kototangah. Pelatihan ini ditujukan kepada ibu ibu rumah tangga yang berkeinginan untuk membuka usaha martabak maupun bagi ibu ibu yang sekedar untuk meningkatkan wawasan masak memasak untuk rumah tangga mereka.
BPKK DPC Kototangah yang di nahkodai oleh ibu Erna Trikusuma sering melakukan pelatihan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dirasakan sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang mendiami wilayah DPC Kototangah, demikian testimoni yang disampaikan oleh seorang peserta pelatihan Pembuatan Martabak.
Semoga BPKK DPC Kototangah senantiasa istiqomah dengan program programnya yang selalu ditunggu tunggu karena dirasa sangat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat khususnya dikalangan ibu-ibu.
posted by @Adimin
