Kokohkan Soliditas, PKS akan Terapkan Good Party Governance

JAKARTA (1/11) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menerapkan sistem kepartaian dengan pengelolaan partai yang baik (good party governance). Hal itu akan ditegaskan kembali dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS di Depok. 

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, PKS harus tampil sebagai partai dengan sistem pengelolan internal yang baik. 

"Level visi ketiga, level partai kita, kelembagaan kita. Bagaimana kita juga harus tampil sebagai partai dengan pengelolan yang baik atau disebut good party governance," ujar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Ahad (1/11/2015). 

Sohibul Iman mengatakan, tujuan penerapan sistem ini adalah untuk semakin mengokohkan soliditas partai sehingga partai mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Antara lain fungsi edukasi, advokasi, dan kaderisasi, sehingga terbangun kredibilitas partai yang baik.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera menambahkan, sebagai langkah awal untuk menuju kepada sistem tersebut, PKS mengundang Ketua PPATK Muhammad Yusuf sebagai pembicara dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS pada 3-4 November 2015 mendatang di Depok.

“Karena salah satu misi PKS adalah menjadi good party governance, sehingga setelah individunya baik, harus ditunjang dengan sistem yang baik pula. Maka dari PKS mengundang Bapak Muhammad Yusuf untuk menjadi narasumber dalam satu panel di Mukernas ke-4 PKS nanti untuk menjelaskan bagaimana cara tata kelola keuangan yang baik di partai politik,” ujar Mardani. 

Karena menurut Mardani, salah satu masalah terbesar partai politik pada tata kelola keuangan. Oleh karena itu, Mardani menjelaskan, PKS saat ini sedang melalukan pengontrolan untuk setiap pengeluaran. PKS juga bekerjasama dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) untuk membahas tentang political party funding.

“Karena bab tentang political party funding ini berat sekali. Kalau masalah ini selesai partai politik bisa jadi baik sekali. Maka kita meminta kepada Pak Muhammad Yusuf untuk menjelaskan bagaimana cara political party fundingtersebut kepada seluruh perwakilan dan undangan yang hadir,” ungkap Mardani.

Sohibul Iman kembali menambahkan, visi PKS menjadi good party governance telah diturunkan ke dalam sejumlah amanat dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS beberapa waktu lalu.

"Melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS nanti, amanat munas itu akan diturunkan ke dalam sejumlah program strategis PKS selama lima tahun ke depan dan seterusnya," pungkas Kang Iman, panggilan akrabnya.

Mukernas ke-4 PKS akan digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat pada 3-4 November 2015 mendatang. 340 perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS seluruh Indonesia; 233 jajaran DPP, MPP, dan DSP; serta 150 undangan turut hadir dalam rapat kerja lima tahunan ini.

Sejumlah pimpinan lembaga negara, partai politik, dan duta besar negara sahabat juga akan hadir dalam Mukernas tersebut. Selain Ketua PPATK Muhammad Yusuf, PKS juga mengundang Mensos Khofifah Indar Parawansa dan pengamat politik Bahtiar Effendy. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. (Muhammad Hilal/RPF)

posted by @Adimin

PKS Sesalkan Penundaan Pembahasan Pansus Asap di DPR

JAKARTA (31/10) – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyesalkan diundurnya pembahasan usulan interpelasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Sedianya, usulan interpelasi karhutla dibahas dalam rapat paripurna DPR, Jumat, 30 Oktober 2015 malam. Karena alot, ketua rapat paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memutuskan untuk mengembalikan draf interpelasi tersebut kepada pengusul. 

"Saya sangat menyesalkan, mestisnya hak bertanya itu bisa menjadi bukti keberpihakan parlemen terhadap masalah bencana kabut asap yang hingga kini belum ditetapkan menjadi bencana nasional," kata Mardani di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2015). 

Mardani melanjutkan, dengan ditundanya pembahasan usulan interpelasi Karhutla, publik akan menilai tak ada langkah sistematis dan mendasar dalam menyelesaikan persoalan asap. 

Lebih lanjut, Mardani juga menyesalkan beredarnya kabar dari sejumlah anggota DPR pendukung Pansus Asap yang hendak melakukan studi banding ke luar negeri jika Pansus Asap dibentuk. 

"Ada kabar dari sebagian teman pendukung pansus yang kami nilai genit. Mereka siap studi banding ke luar negeri jika pansus terbentuk. Turun saja ke daerah asap, tidak usah studi banding," tandas Mardani. 

Dia pun berharap, ke depan pemerintah dan parlemen menyiapkan penanganan terhadap bencana asap secara komprehensif. "Buat kami kasus asap tak akan selesai dengan datangnya musim hujan. Kalau tak ada langkah pemerintah yang dikontrol parlemen, maka persoalan asap tak akan selesai," tegas mardani.

Sumber: http://nasional.sindonews.com


posted by @Adimin

Terselip di APBN 2016, PKS Tolak Gedung Baru DPR

JAKARTA (31/10) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak anggaran pembangunan gedung baru DPR yang kembali terselip dalam APBN 2016. PKS mengaku kaget dengan anggaran Rp740 miliar yang tertulis dalam draf APBN 2016 yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat 30 Oktober 2015 malam.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mardani Ali Sera mengatakan, dalam kondisi ekonomi Indonesia tengah melemah dan rakyat tengah menghadapi bencana asap, pembangunan gedung baru DPR tidak pantas.

"Tidak berhati nurani jika DPR tetap ngotot bangun gedung baru di tengah rakyat menghadapi cobaan dan ekonomi Indonesia melemah," kata Mardani di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/10/2015).

Diakui Mardani, pihaknya setuju dengan penambahan tenaga ahli bagi tiap-tiap anggota DPR. Namun demikian, usulan pembangunan gedung baru DPR dengan alasan ruangan anggota dewan yang sempit adalah tidak relevan.

Untuk menghindari adanya kepentingan, Mardani pun menggarisbawahi agar usulan pembangunan gedung baru DPR dapat dilakukan secara transparan. Dia juga meminta pemerintah menolak mata anggaran yang diusulkan parlemen jika tidak jelas untuk apa peruntukannya.

"Jangan sampai pola di tikungan memasukkan anggaran. Pemerintah juga haus berani menolak jika ada anggaran yang tidak terukur dan tak jelas peruntukannya," tandas Mardani.

Keterangan Foto: Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mardani Ali Sera di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/10/2015). (Muhammad Hilal/RPF)

Sumber: http://nasional.sindonews.com


posted by @Adimin

Ciptakan Good Party Governance, PKS Undang Ketua PPATK ke Mukernas

JAKARTA (31/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyadari pentingnya tata kelola keuangan partai yang baik. Karena itu, untuk mewujudkan tata kelola kepartaian yang baik (good party governance), PKS akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, sebagai langkah awal PKS mengundang Ketua PPATK Muhammad Yusuf sebagai pembicara dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS pada 3-4 November 2015 mendatang.

“Karena salah satu misi PKS adalah menjadi good party governance, sehingga setelah individunya baik, harus ditunjang dengan sistem yang baik pula. Maka dari PKS mengundang Bapak Muhammad Yusuf untuk menjadi narasumber dalam satu panel di Mukernas ke-4 PKS nanti untuk menjelaskan bagaimana cara tata kelola keuangan yang baik di partai politik,” ujar Mardani dalam pertemuan dengan wartawan di Restoran Andakar, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10).

Karena menurut Mardani, salah satu masalah terbesar partai politik ada tata kelola keuangan. Oleh karena itu, Mardani menjelaskan, PKS saat ini sedang melalukan pengontrolan untuk setiap pengeluaran. PKS juga bekerjasama dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) untuk membahas tentang political party funding.

“Karena bab tentang political party funding ini berat sekali. Kalau masalah ini selesai partai politik bisa jadi baik sekali. Maka kita meminta kepada Pak Muhammad Yusuf untuk menjelaskan bagaimana cara political party fundingtersebut kepada seluruh perwakilan dan undangan yang hadir,” lanjut Mardani.

Lebih lanjut Mardani juga menjelaskan pada pembukaan Mukernas ke-4 PKS tersebut, akan hadir pula Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, pengamat politik Bahtiar Effendy, serta salah satu kader PKS yang menjadi penggiat social preneur, Baron Nurwendo.

“Adanya Bu Khofifah dan Baron Nurwendo sebagai penggiat bank sampah ini menjadi salah satu ikhtiar PKS agar lebih berkhidmat untuk rakyat. Supaya menekankan betapa pentingnya kader-kader PKS memiliki jiwa kepeloporan dalam melayani, tidak cuma di panggung politik namun juga di setiap penjuru yang rakyat perlu,” pungkas Mardani. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera saat menggelar pertemuan dengan wartawan di Restoran Andakar, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10).

posted by @Adimin