PKS Minta Pemerintah Jokowi Tunda Kenaikan TDL dan BBM

Jakarta (5/1) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan kebijakan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang menaikkan biaya kebutuhan masyarakat. 

Kenaikan itu meliputi biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan listrik 900 watt, serta bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax.

PKS meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. 

"Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (5/1/2017).

Menurut dia, sikap tersebut menunjukkan konsistensi Fraksi PKS saat pembahasan Rancangan APBN 2017. Berdasarkan atas realitas tersebut, lanjut Jazuli, tidak bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL. ‎

"Untuk itu Fraksi PKS meminta Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat, khususnya rakyat kecil," tuturnya.

Dia menyarankan agar pemerintah lebih memfokuslan upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan menaikkan sejumlah kebutuhan masyarakat. 

Jazuli mengatakan, ‎seharusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. 

Apabila langkah itu sudah ditempuh, kata dia, kebijakan menaikkan BBM dan TDL tidak terlalu membebani masyarakat. 

"K‎alau diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, jelas ini akan menjadi 'kado pahit' tahun baru 2017," kata anggota DPR dari Banten ini.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

FPKS Keberatan dengan Kenaikan BBM dan TDL

Jakarta (5/1) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini tegas menyatakan keberatan dan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kenaikan harga untuk semua jenis BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Hal itu ditegaskan Jazuli sebab saat ini masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, daya beli masyarakat yang rendah, dan angka pengangguran yang masih tinggi.

“Sikap Fraksi PKS ini konsisten dengan pandangan Fraksi saat pembahasan RAPBN 2017. Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah,” tegas Jazuli di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM dan TDL pada awal tahun 2017 ini. Penaikan harga BBM mulai berlaku hari ini, 5 Januari 2017, untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan 300 rupiah per liter di semua daerah. Sementara penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah berlaku lebih dulu mulai 1 Januari 2017 lalu.

Terkait TDL, terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA. Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA. Akibatnya, sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami ‎pencabutan subsidi secara bertahap mulai 1 Januari 2017

Dengan realitas tersebut, Jazuli menilai tidak bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL.

“Untuk itu, Fraksi PKS meminta kepada Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat khususnya rakyat kecil,” kata wakil rakyat dari Banten sejak tahun 2004 ini.

Doktor Bidang Manajemen ini juga menyarankan agar Pemerintah fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga.

“Harusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja dulu agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan, baru kalau mau menaikan BBM dan TDL pun rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini.

Kalau diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, lanjut Jazuli, jelas ini akan menjadi “kado pahit” tahun baru 2017.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Pemko Padang Imbau ASN untuk Hentikan Aktivitas 30 Menit Sebelum Waktu Shalat Masuk

PADANG (KBK) – Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, SP mengimbau jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri di Lingkungan Kota Padang untuk menghentikan seluruh aktivis 30 menit sebelum waktu shalat Zuhur dan Ashar masuk.

Imbau itu dipublish oleh Humas Pemerintah Kota (Pemko) Padang di akun resmi media sosial humas Pemko Padang, Kamis (5/1/2017).

Isi imbauan tersebut sebagai berikut :

I M B A U A N

W A L I K O T A P A D A N G

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diberitahukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, agar MENGHENTIKAN AKTIVITAS 30 menit sebelum masuk waktu Shalat Zuhur dan Shalat Ashar.

Khusus Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Bagian Umum Setdako agar mengumumkan imbauan ini melalui pengeras suara yang dimiliki.

Demikian imbauan ini agar dimaklumi.

Walikota Padang.

H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, SP

sumber: www.kbknews.id


posted by @Adimin