Atur Konflik, Parpol Perlu Menjadi Sarana Komunikasi di Masyarakat

BREBES (28/12) - Partai politik perlu menjadi sarana komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, terutama dalam mengatur konflik. Demikian diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Faqih dalam Seminar Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh PKS Kabupaten Brebes di Islamic Center, Ahad (27/12).

“Partai politik selayaknya menjadi sarana komunikasi dengan semua elemen masyarakat, sehingga bisa mengubah konflik jadi kompromi dan menjadikan perbedaan sebagai landasan saling menghormati,” ungkap Fikri dalam masa reses di hadapan konstituennya.

Legislator PKS ini menilai partai politik saat ini masih cenderung berkomunikasi dengan masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah (pemilukada) saja. Oleh karena, lazimnya, pemilukada adalah momentum bagi parpol untuk dekat dengan masyarakat dan menguatkan soliditas antara kader dengan partai.

“Namun, seharusnya, ada atau tidak ada pemilukada, komunikasi dengan seluruh rakyat mestinya tetap jalan,” tambah Fikri yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX ini.

Oleh karena itu, Fikri menekankan agar salah satu fungsi komunikasi politik dari partai politik dapat diperhatikan untuk mengatur konflik. Selain daripada fungsi-fungsi lainnya, yaitu fungsi artikulasi (pengumpulan) dan aspirasi (penyampaian) rakyat, serta fungsi rekrutmen politik dari para individu terbaik untuk masuk menjadi kader partai.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen FISIP Universitas Diponegoro Muhammad Yulianto menegaskan bahwa pejabat politik harus memiliki kapasitas, integritas, dan penerimaan (elektabilitas) di masyarakat.

“Publik perlu disuguhkan beragam alternatif pilihan. Maka, munculkanlah banyak kader, jangan hanya satu,” ungkap Yulianto.

Fikri mengunjungi Brebes dalam rangka reses yang dimulai dari tanggal 18 Desember 2015 hingga 10 Januari 2016. Reses berfungsi untuk menyerap aspirasi dari konstituen untuk dibawa ke dalam masa sidang berikutnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Faqih.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

PKS Gembleng Kadernya di LN untuk Jadi 'Diplomat' RI

JAKARTA (28/12) – Kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di luar negeri perlu mendapatkan pembekalan yang serius agar tidak hanya bisa membawa misi partai, tetapi juga mengambil peran fungsional sebagai duta bangsa dalam kerja-kerja diplomasi dan hubungan internasional.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Taufik Ramlan Wijaya dalam 'Pelatihan Diplomasi Internasional bagi Kader-Kader Luar Negeri PKS' di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (28/12/2015).

“Di luar negeri mereka akan berhubungan dengan berbagai macam pihak, baik dengan kalangan politisi, akademisi, media, NGO, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami di BPPLN memandang mereka perlu diberi pembekalan dengan serius,” kata Taufik.

Menurut Taufik, sudah menjadi tugas dan kewajiban setiap WNI di luar negeri, tidak terkecuali kader PKS, untuk berkontribusi dalam pencapaian program-program pemerintah dengan menjadi 'diplomat' negara. Kader PKS lanjut dia, harus mampu memperkenalkan dan menjelaskan karakteristik Islam Indonesia yang demokratis.

"Bagaimanapun, kader PKS secara fungsional mempunyai peran sebagai duta juga 'diplomat' Indonesia. Kita berharap bisa ikut berkontribusi mengubah image atau policy yang tidak benar atas Islam di berbagai negara,” jelasnya.

Menurutnya, apalagi saat ini Islam menjadi fokus perhatian di berbagai negara Barat seperti, USA, Australia, dan negara di Eropa. Tidak hanya karena berbagai insiden yang melibatkan nama Islam, tetapi juga meningkatnya jumlah warga muslim di sana.

“Di Eropa jumlah warga muslim meningkat cukup signifikan dibandingkan pemeluk agama lain, seperti Kristen atau Budha. Rata-rata mereka pendatang dari India, Palestina, dan Bangladesh. Migrasi itu justru bukan karena alasan ideologis, tapi karena masalah ekonomi dan politik,” jelasnya.

Perhatian atas Islam, lanjut Taufik, juga memunculkan berbagai diskursus. Mulai dari framing negatif atas Islam di media-media Barat, ekspresi kebebasan yang kebablasan, hingga pemikiran para akademisi yang memandang Islam tidak kompatibel dengan dunia modern.

Pelatihan Diplomasi Internasional bagi Kader-Kader Luar Negeri PKS diselenggarakan selama dua hari, 28-29 Desember 2015 di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang No 82 Jakarta. Hadir pada kesempatan itu, 40 orang peserta yang merupakan kader-kader PKS dari 22 negara. [pks.id]

Keterangan Foto: 40 orang peserta yang merupakan kader-kader PKS dari 22 negara mengikuti 'Pelatihan Diplomasi Internasional bagi Kader-Kader Luar Negeri PKS' di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (28/12/2015).

posted by @Adimin

Fraksi PKS Batam: Pemerintah Jangan Setengah Hati Kelola Parkir

BATAM (28/12) – Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai KIeadilan Sejahtera (PKS) Rohaizat menyampaikan, terus meningkatnya jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat di Batam tidak berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Batam dari sektor retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

"Kami Fraksi PKS menyoroti menurunnya retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dimana target APBD-P 2015 sebesar 6 miliar rupiah, sedangkan di APBD murni 2016 hanya Rp3.855.571.200 atau turun sebesar Rp2.144.428.800," ujar Rohaizat yang juga Anggota Komisi III DPRD Kota Batam.

Dalam Nota Keuangan yang diberikan Pemerintah Kota Batam, lanjut Rohaizat, alasan penurunan ini disebabkan sistem pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh juru parkir yang menggunakan metode sharing atau bagi hasil dan sifat pengenaan retribusi flat atau tetap. 

"Penjelasan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam sebagai pemegang regulasi tertinggi di Batam seolah-olah tidak berdaya menghadapi raja-raja kecil yang ada di Batam ini. Dan juga tidak ada usaha dari Pemerintah Kota Batam untuk melakukan negosiasi ulang. Ini terkesan pemerintah setengah hati dalam mengelola retribusi parkir, alasan tersebut juga sudah disampaikan Pemerintah Kota Batam pada APBD perubahan 2015 lalu dan di APBD murni 2016 disampaikan lagi alasan yang sama," paparnya.

Rohaizat menyontohkan, dari data Badan Pusat Statistik Kota Batam kepemilikan kendaraan roda dua sebanyak 216.248 unit dimana jumlah tersebut dikalikan dengan Rp1.000 (satu kali parkir) maka total retribusi parkir sehari bisa mencapai Rp216.248.000.

"Kita kalikan 30 hari menjadi Rp6.487.440.000 dikalikan lagi 12 bulan maka setahun retribusi parkir hanya dari kendaraan roda dua menembus angka Rp77.849.280.000," jelasnya.

Masih data Badan Pusat Statistik Kota Batam, tambah Rohaizat, kendaraan roda empat mencapai 413.986 unit dan ini dikalikan Rp2.000 (satu kali parkir) yakni Rp827.972.000 sehari. Sebulan Rp24.839.160.000 dan setahun adalah 298.069.920.000. 

"Total pendapat retribusi setahun baik roda dua maupun roda empat adalah Rp375.919.200.000. Kalau kita ambil 5 persennya saja lah dari total tersebut dapat Rp18.795.960.000, kan jauh sekali bedanya dengan target yang dikasih Pemko Batam yang hanya Rp3.855.571.200," tegasnya.

Keterangan Foto: Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai KIeadilan Sejahtera (PKS) Rohaizat.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPRD Kota Batam

posted by @Adimin

KKP Belum Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

JAKARTA (26/12) – Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menegaskan sepanjang tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, melainkan baru sebatas mencegah illegal fisihing melalui peledakan kapal.

Demikian disampaikan Rofi yang menyebut telah ada 91 buah kapal illegal fishing yang ditangkap oleh KKP (54 kapal) dan TNI AL (49 kapal). Hingga Bulan Oktober 2015.

“Peledakan kapal asing ilegal memang telah mampu membuat aktivitas illegal fishing menurun, namun dampak dari kebijakan tersebut secara faktual belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraan nelayan, khususnya skala kecil dan tradisional. Mengingat di saat yang bersamaan, KKP mengeluarkan Permen No. 2 Tahun 2015 yang mengatur alat tangkap, yang secara simultan ironisnya solusi alternatif alat tangkap penggantinya belum ada hingga saat ini,” tutur Rofi, di Jakarta, Sabtu (26/12).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur Bulan November 2015 turun sebesar 0,74 persen dari 107,82 pada bulan Oktober 2015 menjadi 107,01 pada bulan November 2015. Penurunan NTN ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami penurunan sebesar 0,60 persen sementara indeks harga yang dibayar nelayan mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen.

“NTN ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur perbaikan kesejahteraan nelayan, yang pada umumnya mengalami penurunan. Aspek pencegahan yang massif, tidak diimbangi dengan perbaikan alat produksi nelayan dan efisiensi tata niaga ikan di tingkat konsumen. Hal ini menyebabkan harga ikan yang tinggi di tingkat konsumen, namun pembelian yang rendah di tingkat nelayan,” tegas Rofi.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII ini menjelaskan, secara umum NTN yang rendah dapat disimpulkan sebagai hal yang tidak merangsang pertumbuhan produksi hasil tangkapan dan memberi peluang terhadap berpindahnya beberapa sumber daya sektor perikanan ke sektor lain. Bila hal ini terjadi, maka sumbangan (share) sekor perikanan dan kelautan yang masih relatif kecil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan sulit untuk ditingkatkan.

“Upaya untuk meningkatkan pendapatan nelayan diantaranya melalui perbaikan teknologi penangkapan, penyediaan modal berbunga rendah, serta peningkatan SDM nelayan. Sedangkan untuk mengefisienkan biaya melalui pemberian insentif dalam operasional, subsidi alat tangkap, pengadaan stasiun BBM di dekat lokasi PPI/TPI dengan harga subsidi,” jelas Rofi.

Oleh karena itu, Rofi berharap kebijakan industri pengolahan hasil perikanan nasional dapat serius diwujudkan oleh KKP. Mengingat, industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia memiliki banyak peluang dan cukup kompetitif.

“Bergeraknya industri pengolahan ikan nasional dipastikan akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan, menjadi sumber devisa negara, mendorong penerapan teknologi tepat guna, memotivasi pengusaha untuk menerapkan standar terbaik kualitas, menjaga kelestarian ekosistem laut, serta berperan dalam pemerataan dan pendistribusian hasil produksi perikanan,” tutup Rofi. 

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar. 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin