Wirianingsih: Jalan Perempuan ke Surga Sangat Banyak

JAKARTA - Seorang muslimah dituntut bisa menyeimbangkan urusan keluarga, mendidik anak serta syiar agama.

“Maka, tak boleh memisahkan persoalan mengurus keluarga, mengurus anak dan suami dengan aktivitas dakwah. Sebab, mengurus keluarga itu sendiri adalah aktivitas dakwah. Bukankah ajakan kepada kebaikan itu pertama kali ada di dalam keluarga?” tutur Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih, dalam rilisnya kepadaRepublika.co.id, Jumat (18/9).

Ibu dari 10 anak hafiz Alquran ini menjelaskan, hidup adalah amanah dari Sang Pemberi Hidup. Bagaimana menjalankannya, itu adalah pilihan. Bagi seorang muslim, seluruh aktivitas dalam kehidupannya semestinya adalah aktivitas dakwah. 

Wirianingsih menambahkan, takdir sebagai istri anggota dewan atau pejabat publik seharusnya membuat seorang perempuan mampu menjalankan peran dakwah lebih luas lagi. Dijelaskan, ada dua peran utama setiap perempuan, yakni peran azasi dan peran perluasan.

“Biasanya sering disebut peran domestik dan peran publik. Saya lebih suka menyebutnya peran azasi dan peran perluasan. Sebab, peran perluasan tidak meninggalkan peran azasinya,” paparnya.

Dengan peran azasi, katanya, seorang perempuan bertanggung penuh di dalam rumah tangga suaminya. Sebagai ibu dari anak-anak, melahirkan dan mendidik generasi yang mencintai Allah SWT.

Sebagai istri, menjadi pendamping dan pendorong suami untuk selalu bersikap dan berperilaku yang berada dalam koridor kebaikan. Sementara dalam peran perluasan, setiap perempuan memiliki peluang-peluang untuk melakukan kebaikannya sendiri.

“Seperti ikan dan air, dua peran ini tak terpisahkan. Peran publik tak boleh melupakan peran azasi. Makanya, jalan perempuan untuk ke surga sangat banyak,” [ROL]

posted by @Adimin

Komunitas Baru Itu Bernama PKSArt

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki kader yang banyak menyimpan berbagai potensi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya sebuah komunitas baru yang diberi nama PKSArt. Sebelumnya, PKS juga telah memiliki beberapa komunitas lainnya seperti Relawan PKS Foto. 

PKSArt merupakan kumpulan dari para kader PKS yang memiliki talenta dalam bidang desain grafis. 

Arie Poernama, salah seorang inisiator komunitas ini mengatakan, tujuan dibentuknya komunitas ini salah satunya adalah sebagai respon dari semakin majunya media publikasi, teknologi dan informasi serta kebutuhan sosialisasi yang harus semakin inovatif menyesuaikan perkembangan zaman. 

"Awal mulanya ketika jelang pemilu 2014 banyak bertebaran desain-desain kampanye kreatif PKS. Lalu saya mencoba mengarsipkan desain-desain kampanye PKS itu di web pks-kreatif.com," ungkap Arie mengawali perbincangan dengan pksnongsa.org, Jumat (18/9/2015).

Dari sana kemudian, lanjut Arie, web pks-kreatif.com juga eksis di Fanspage Facebook dan twitter. "Akhirnya banyak berkenalan dengan sesama desainer, ada yang minta desain, ada yang mengajak kerjasama, dan lain-lain," tuturnya. 

Arie juga menceritakan, salah satu surat pembaca di Fanspage Facebook mengusulkan agar dibentuk sebuah komunitas resmi. "Komunitas relawan foto udah ada, PKS TV udah ada, tapi komunitas desain belum ada," ujar Arie menirukan usulan fans pks-kreatif.com tersebut. 

"Akhirnya, dibuatkan grup untuk mengundang desainer-desainer PKS dari seluruh nusantara," tambahnya. 

Arie tidak menyangka, ternyata kabar tentang adanya komunitas PKSArt ini sampai ke struktur Humas DPP PKS. 

"Akhirnya kami diundang di acara kongkow akbar keluarga besar Humas DPP PKS dan komunitas lain pada 14 Juni 2015 lalu di kantor DPP PKS, Jakarta," jelas Arie. 

Arie juga mengatakan, pada tanggal 14 Juni 2015 itulah resmi dipilih nama komunitas baru tersebut yakni PKSArt. Pemilihan tersebut berdasarkan hasil voting seluruh peserta kongkow akbar, dan dipilih salah satu logo komunitas.

"Kemudian web pks-kreatif.com diubah menjadi art.pks.id supaya menjadi web komunitas PKSArt," jelasnya. 

Arie berharap agar relawan desain PKS (PKSArt) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bisa turut meramaikan kampanye kreatif yang diselenggarakan PKS, baik lokal maupun nasional.

"Dengan sajian desain kreatif PKSArt yang elegan, semoga PKS mampu ikut mencerdaskan dan memberi inspirasi bagi masyarakat Indonesia dan bisa ikut mengendorse tokoh-tokoh PKS lebih popular melalui desain 'Tokoh PKS Bicara'," ujar Arie penuh harap. 

Selain itu, Arie juga berharap PKSArt bisa menebar inspirasi kebaikan melalui desain "Mengurai Hikmah bersama PKS".

"Terima kasih sebesar-besarnya atas respon yang positif dari DPP PKS terhadap lahirnya komunitas ini," pungkas Arie. 

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) PKS Keempat 14-15 September lalu, berbagai karya dari komunitas PKSArt ini turut mencuri perhatian baik para kader maupun tamu undangan. [pksnongsa]

posted by @Adimin

PKS Minta Perempuan tidak Tinggalkan Peran Asasi

JAKARTA - Peran publik seorang perempuan tidak boleh membuatnya meninggalkan peran asasinya sebagai ibu bagi anak-anak dan istri bagi suaminya. Sebab, peran publik sesungguhnya adalah perluasan dari peran asasi tersebut.

Wirianingsih menjelaskan, hidup adalah amanah dari Sang Pemberi Hidup. Bagaimana menjalankannya, itu adalah pilihan. Bagi seorang muslim, seluruh aktivitas dalam kehidupannya semestinya adalah aktivitas dakwah.

“Maka tak boleh memisahkan persoalan mengurus keluarga, mengurus anak dan suami dengan aktivitas dakwah. Sebab, mengurus keluarga itu sendiri adalah aktivitas dakwah. Bukankah ajakan kepada kebaikan itu pertama kali ada di dalam keluarga?” kata Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP Partai Keadilan Sejahtera, Dra Wirianingsih, Kamis (17/9).

Hari ini Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP Partai Keadilan Sejahtera bersilaturahim dengan Persatuan Istri Anggota Dewan PKS di Kemang, Jakarta Selatan. Bertindak sebagai tuan rumah, Diana Abbas Thalib, istri Hidayat Nur Wahid yang juga Wakil Ketua MPR.

Wirianingsih menambahkan, takdir sebagai istri anggota dewan atau pejabat publik seharusnya membuat seorang perempuan mampu menjalankan peran dakwah lebih luas lagi. Dijelaskan, ada dua peran utama setiap perempuan, yakni peran asasi dan peran perluasan.

“Biasanya sering disebut peran domestik dan peran publik. Saya lebih suka menyebutnya peran asasi dan peran perluasan. Sebab, peran perluasan tidak meninggalkan peran asasinya,” paparnya.

Dengan peran asasi, seorang perempuan bertanggung penuh di dalam rumah tangga suaminya. Sebagai ibu dari anak-anak, melahirkan dan mendidik generasi yang mencintai Allah. Sebagai istri, menjadi pendamping dan pendorong suami untuk selalu bersikap dan berperilaku yang berada dalam koridor kebaikan. Sementara dalam peran perluasan, setiap perempuan memiliki peluang-peluang untuk melakukan kebaikannya sendiri.

“Seperti ikan dan air, dua peran ini tak terpisahkan. Peran publik tak boleh melupakan peran asasi. Makanya, jalan perempuan untuk ke surga sangat banyak,” tandasnya. [ROL]

posted by @Adimin

Suksesi Kepemimpinan di PKS, Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Pancasila

Oleh: Elly Sumantri 

Masih ingat kita bunyi dari sila keempat Pancasila? 'Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan' itulah bunyinya. Salah satu dasar dari lima pondasi yang membangun bangsa dan negara ini. Pancasila juga disebut sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), satu di antara banyak partai di Indonesia yang sejak didirikannya memilih Islam sebagai ideologi partainya. Itu artinya setiap nafas pergerakan partai ini adalah Islam. Maka wajar jika PKS menisbatkan diri sebagai partai dakwah.

Namun, ada yang unik dari partai Islam ini. Walaupun tidak menjadikan Pancasila  sebagai ideologi partai, tapi partai ini -entah disadari atau tidak- telah menjalankan nilai-nilai Pancasila secara benar, terutama pada sila keempat. Penulis fokus membahas sila ini karena berkaitan dengan situasi dan kondisi kekinian demokrasi di Indonesia.

Kembali pada 'keunikan' PKS. Sebagaimana telah disebutkan diawal tadi, bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi ala barat yang notabene ada demokrasi liberal. Suara terbanyak adalah pemegang kekuasaan dan pemilik kemenangan. Hal itu juga telah diterapkan oleh partai-partai lain di Indonesia sehingga merusak satu pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagaimama demokrasi Pancasila itu? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang ruhnya adalah kebijaksanaan bukan pemaksaan, demokrasi yang prakteknya adalah musyawarah mufakat melalui perwakilan bukan suara terbanyak.

Begitu banyaknya gontok-gontokan antara para elit partai politik membuktikan adanya pemaksaan pada pengambilan keputusan di partai tersebut. Ada juga pimpinan partai yang tidak pernah berganti dari masa ke masa, dialah pendiri, dialah ketua, atau dialah ketua dewan pembina. Ini juga membuktikan demokrasi dan kaderisasi tak berjalan di partai tersebut. Maka sangat wajar, pada tataran bernegara, ada mantan kepala negara atau pimpinan lembaga negara merasa masih memiliki kekuasaan, jadilah ia mengidap post power syndrome.

Berbeda dengan PKS, pergantian kepemimpinan tak perlu gaduh. Tah, sudah ada Majelis Syuro yang bertugas mengambil keputusan strategis. Bukannya tidak alot tanpa rintangan, tetap ada. Tapi resikonya tidak terlalu besar dan tidak ada yang dikorbankan. Misalkan dalam pemilihan Ketua Majelis Syuro. Majelis Syuro menetapkan tiga calon, KH Hilmi Aminudin, DR Hidayat Nur Wahid dan DR Salim Segaf Al Jufri. Alot untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketuanya, alot karena semuanya menolak. Hingga akhirnya mereka bertigalah yang diminta bermusyawarah untuk menetukan sendiri siapa yang akan menjadi pimpinan. Dengan legowo, KH Hilmi Aminudin menyerahkan 'jabatan'nya kepada dua 'junior'nya dan terpilihlah DR Salim Segaf Al Jufri sebagai Ketua MS dan DR Hidayat Nur Wahid sebagai Wakilnya.

Bagaimana dengan tataran pelaksananya (pengurus harian). Saya masih ingat dengan perkataan Anis Matta ketika semasa menjadi Presiden PKS, "Ada panglima yang cocok saat perang dan ada panglima yang cocok saat damai." Saya melihat ungkapan ini adalah ungkapan seorang kader sejati yang menempatkan dirinya sebagai prajurit bukan pimpinan atau pemilik partai. Dengan suksesnya Anis Matta menghantarkan PKS keluar dari badai dengan ditandai tidak hancurnya PKS pada Pemilu 2014 sebagaimana banyak diprediksi oleh pengamat, maka tugasnya sebagai panglima saat perang telah usai.

Tak ada debat, tak ada saling ancam, tak ada saling lapor polisi dan tak ada Sidang Majelis Syuro tandingan apalagi Munas tandingan. Semua berjalan lancar walau sang Panglima saat perang telah digantikan, sebab komitmennya bukanlah pada jabatan tapi pada kontribusi. Dimanapun ditempatkan, sebagai seorang prajurit harus ikhlas dan siap. Seperti Khalid bin Walid, sang Panglima Besar yang sukses menyiutkan nyali Romawi dan memporak-porandakan Persia. Di saat karir militernya sedang di puncak, Khalifah Umar menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Banyak tawaran dari 'tetangga' untuk memberontak pada Madinah. Tapi apa jawab Khalid? "Aku berjuang bukan karena Umar, tapi aku berjuang karena Allah". Pernyataan itu jelas menunjukan sikap ksatria Khalid yang makin memperkuat Islam dan menggentarkan musuh, walaupun hingga wafatnya ia tetap menjadi prajurit biasa.

Inilah pola dan tradisi demokrasi PKS, demokrasi tanpa rusuh, demokrasi tanpa gaduh, demokrasi Pancasila yang sebenarnya bukan demokrasi liberal ala Barat. Demokrasi Pancasila yang diilhami oleh ajaran Islam dari para pendiri bangsa ini.

I Love Indonesia...


posted by @Adimin

"Fenomena dan Prospek PKS"

Oleh: M. Alfan Alfian
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

Setelah melakukan pergantian pengurus yang terkesan mendadak belum lama ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar musyawarah nasional (munas) di Jakarta.

Ada dua hal yang menarik ketika kita mencermati "partai dakwah" ini. Pertama, fenomena pergantian kepengurusan. Kedua, bagaimana partai ini menata diri menghadapi hari depannya sebagai partai kader. Terkait dengan pergantian kepengurusan, tampaknya ada pesan penting di dalamnya, bahwa sirkulasi elite merupakan keniscayaan yang tak terelakkan. PKS menunjukkan, bahkan posisi Ketua Majelis Syuro partai yang dipegang oleh sosok historis KH Hilmi Aminuddin pun bisa diganti oleh yang lain. Jadi, ada pesan depersonalisasi, kalau bukan demitologisasi, partai.

Pergantian pengurus juga menarik karena PKS melanjutkan tradisinya menghadirkan sosok baru sebagai presiden partai. Ia tampak ingin menunjukkan bahwa siapa pun kader bisa menduduki jabatan itu sebagai amanah yang harus dijalankan. Kini, PKS berada di bawah kepemimpinan Sohibul Imam sebagai presiden dan Salim Sagaf Aljufrie sebagai Ketua Majelis Syuro untuk periode 2015-2020.

Sohibul diharapkan bisa memberi warna baru dalam partainya. Ini dikaitkan dengan latar belakang pendidikannya dan pengalaman politiknya di parlemen. Sedangkan Salim Sagaf punya pengalaman langsung berkiprah sebagai politikus hingga puncak kariernya menjadi salah satu menteri.

Selanjutnya, dari segi penataan internal organisasi, PKS terlihat berupaya memperkuat kelembagaan partainya. Terjadinya pergantian pengurus yang rapi dan tanpa gejolak, bagaimanapun menunjukkan adanya sistem yang berjalan baik, terlepas dari kritik soal adanya ketertutupan. Paling tidak, PKS punya modal soliditas. Partai ini belajar dari pengalaman dinamika konflik internal sebelumnya, juga dalam hal diterpa kasus besar yang mendera Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq.

Soliditas partai tampaknya juga hadir dari keprihatinan bersama para kader dan keberhasilan motivasi Anies Matta, yang boleh dikatakan telah berhasil menyelamatkan PKS dari ujian elektoral. Dalam Pemilu 2014, PKS dan sejumlah partai Islam diperkirakan oleh banyak lembaga survei jeblok, kalau bukan kolaps dalam perolehan suara. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dalam Pemilu 2009, PKS meraup dukungan 8,204,946 suara (7,88 persen), dan pada 2014 dukungan suara naik menjadi 8,480,204, kendatipun secara persentase 6,79 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa PKS didukung oleh massa pemilih yang juga solid.

Munas kali ini merupakan momentum bagi PKS untuk menata perkaderannya, tidak hanya untuk kepentingan internal, tapi juga untuk pengembangan partai. Kepentingan internal jelas, bahwa PKS sebagai partai kader dituntut untuk senantiasa merawat basis perkaderannya untuk tetap percaya dan bekerja. Tapi itu saja belum cukup, karena manakala dikaitkan dengan target perolehan suara di atas 10 persen pada Pemilu 2019, PKS harus mengembangkan diri bergerak keluar. Maka para kader tentu akan lebih baik bilamana diarahkan sebagai duta-duta partai yang efektif dan percaya diri.

Kalau itu yang akan ditempuh, PKS tidak lagi membutuhkan pencitraan artifisial, melainkan suatu langkah kolektif dan intensif yang dilakukan semua kader, bahwa mereka punya konsep dan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. PKS ditantang untuk menunjukkan kembali kepada publik luas bahwa jargon politiknya sebagai partai dakwah yang bersih dan profesional bisa dihadirkan kembali sebagai roh penggerak perjuangan partai ini.

Secara politik, PKS sesungguhnya sudah punya modal baik di pusat maupun-kendatipun tidak merata benar-di daerah-daerah. Dari sini, peta politik PKS, khususnya secara electoral, sudah terbentuk sedemikian rupa. Pilkada serentak 2015, karena itu, menjadi ujian yang penting bagi PKS untuk mempertahankan atau bahkan memperluas peta politiknya di daerah-daerah. Peluang untuk yang terakhir ini cukup tinggi.

Sedangkan secara elektoral dalam Pemilu 2019, PKS juga punya peluang untuk meningkatkan dukungan suara dan kursi, apabila kader-kadernya memang siap bersaing. Perkembangan eksternal partai-partai Islam, khususnya, juga akan mempengaruhi prospek elektoral PKS. Saat ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai Islam yang "paling senior" tengah terlanda perpecahan, dan apabila jalan keluarnya tidak mulus, konstituennya bisa jadi akan lebih memilih partai Islam yang dinilai lebih mapan dan solid. Dalam hal ini, PKS bisa menjadi alternatif utamanya.

Soliditas PKS tampaknya akan dilengkapi dengan pilihan politiknya yang konsisten dalam konstelasi politik nasional. Para elite PKS telah menegaskan bahwa partainya tetap berada di Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan, sebagai dalam istilah Sohibul Imam "oposisi loyal". Konsistensi ini penting, dan publik tetap akan melihat sejauh mana PKS memperlihatkan wajahnya di parlemen sebagai kekuatan kritis. Dari sini, prospek PKS untuk diapresiasi positif oleh masyarakat sangat terbuka. [tempo]


posted by @Adimin

Pemerintah Harus Serius Tangani Guru Honorer

Jakarta (17/9) - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat meminta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), segera menyelesaikan permasalahan guru honorer. Program Kemendikbud dalam mensejahterakan guru dinilai belum menyentuh sampai ke guru honorer.

"Pemerintah harus fokus dalam menyelesaikan permasalahan ini," kata Surahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Kemendikbud, lanjut Surahman, harus menyediakan data yang valid terhadap jumlah guru, termasuk sebaran guru honorer di Indonesia. Surahman mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak kendala pada data dapodik yang dimiliki Kemendikbud, karena data tersebut menjadi data awal yang akan diproses oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk diproses menjadi pegawai negeri sipil.

Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat IX itu, kerja sama semua pihak dalam hal ini Kemendikbud, Kemenpan-RB, dan DPR, memiliki implikasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Juga dari para guru dan lembaga pendidikan menjadi penting untuk dilakukan peningkatan kapasitas, agar permasalahan guru honorer tidak menjadi masalah yang terus menerus, yang pada akhirnya akan menganggu proses belajar mengajar," pungkas Surahman.

Sebelumnya, terdapat 20 ribu guru honorer dari Perhimpunan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Selasa (15/9). Aksi mogok itu dilakukan untuk memperjelas status kejelasan nasib guru honorer.

Keterangan Foto: Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Penghimpunan Dana Galibu PKS Capai Rp 1,3 M

JAKARTA (17/9) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sukses menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 di Depok, Jawa Barat. Hajatan akbar lima tahunan itu didanai dari kantong kader PKS dan masyarakat simpatisan (sunduquna juyubuna).

Bendahara Panitia Penyelenggara Munas ke-4 PKS, Unggul Wibawa mengungkapkan, hingga Selasa (15/9), dana yang terhimpun melalui Gerakan Lima Puluh Ribu Rupiah (Galibu) dari kader dan masyarakat seluruh Indonesia untuk suksesi Munas PKS mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

“Alhamdulillah, hasil pengumpulan Galibu per hari ini Selasa, 15 September 2015 sebesar Rp 1,3 miliar," kata Unggul di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Kamis (17/9).

Unggul menambahkan, kader PKS dan masyarakat Indonesia masih bisa berpartisipasi dalam Galibu hingga akhir September 2015, meskipun hajatan Munas telah selesai digelar. Selanjutnya, PKS akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada November 2015 mendatang untuk merumuskan program kerja selama lima tahun ke depan.

Gerakan Lima Puluh Ribu Rupiah (Galibu) merupakan imbauan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman kepada seluruh kader PKS dan simpatisan untuk berpartisipasi menyukseskan Munas ke-4 PKS yang digelar secara sederhana sejak 12 hingga 15 September 2015 di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat.

Acara yang dihelat selama 5 hari itu juga dimeriahkan dengan Kegiatan Rakyat di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur. Sekitar 10.000 kader dan simpatisan tumpah ruah dalam acara itu. [pks.id]

Keterangan Foto: Suasana pelantikan pengurus pusat dalam Munas ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9).

posted by @Adimin

Angka Kemiskinan Melonjak, Pemerintah Gagal Penuhi Ekspektasi Masyarakat

Jakarta (17/9) - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai melonjaknya angka kemiskinan menjadi salah satu gambaran kegagalan pemerintah memenuhi ekspektasi masyarakat. 

Hal itu disampaikan oleh Ecky dalam menanggapi rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat.

"Lonjakan jumlah penduduk bukan hanya angka statistik, tetapi memang menjadi gambaran untuk kita tentang kinerja pemerintah. Hanya dalam enam bulan, kemiskinan melonjak hampir 900 ribu jiwa. Artinya, masyarakat semakin sulit untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu, target angka kemiskinan sebesar 10,3 persen dalam RAPBN-P 2015 tidak akan tercapai," jelas Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Sebagaimana diketahui, BPS melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2015 telah menembus angka 11,22 persen, yaitu melonjak dari 10,96 persen pada September 2014. Dalam enam bulan, lonjakan penduduk miskin mencapai 860 jiwa.

Lebih parah lagi, tambah Ecky, memburuknya angka kemiskinan tersebut bukan hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga di perkotaan. "Pada Bulan Maret 2015, kemiskinan di perkotaan mencapai 8,29 persen (naik dari 8,16 persen); sedangkan di perdesaan 14,21 persen (naik dari 13,76 persen)," jelas Politisi PKS dari daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Ecky menambahkan gambaran buruknya angka kemiskinan sebetulnya telah diproyeksi sejak awal pemerintah terpilih. Beberapa kebijakan yang diproduksi regulator (pemerintah), hampir sebagian besar tidak pro rakyat. Ecky mencontohkan, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat harga minyak dunia menurun, berdampak sangat dalam bagi masyarakat, terutama pada daya beli.

"Pengaruhnya bukan hanya satu sampai dua bulan. Bahkan, dampak lonjakan BBM tahun lalu diproyeksi baru selesai pada Oktober 2015. Wajar bila indikator kemiskinan memburuk," jelas alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia ini.

Ecky berharap agar pemerintah bekerja serius mengatasi persoalan ini, khususnya dalam menjaga harga pangan dan kebutuhan pokok rakyat agar jangan sampai naik.

"Jangan sampai terjadi inflasi yang kian menggerus daya beli masyarakat. Pemerintah juga harus serius mempercepat serapan anggaran melalui transfer ke daerah dan dana desa. Khususnya digunakan untuk proyek yang bersifat padat karya bagi masyarakat desa yang sedang terpuluk bencana kekeringan,” tutup politisi yang telah dua periode menjadi anggota legislatif ini.

Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin