Powered by Blogger.
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Search This Blog
Latest Post
May 18, 2015
JAKARTA (18/5) – Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia harus memimpin dalam menangani krisis kemanusiaan Myanmar. Indonesia perlu menggalang solidaritas internasional untuk Rohingya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyampaikan hal ini melalui akun Twitternya @anismatta, Ahad (17/5) malam.
Anis mengatakan krisis Rohingya merupakan krisis kemanusiaan yang melintasi batas-batas negara. Hal ini dilatarbelakangi banyak warga Rohingya yang dibunuh, dianiaya, dan disingkirkan karena kondisi ras, etnis, agama, atau kepercayaan mereka. Penanganan krisis ini, kata Anis, memiliki tantangan tersendiri karena banyak dilema di dalamnya.
“Banyak dilema dalam krisis Rohingya. Ada dimensi sosial dan ekonomi di dalamnya. Memberi penghidupan bagi ratusan ribu orang tidak mudah,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI tahun 2009-2013 itu mengungkapkan sebelum peristiwa datangnya pengungsi Rohingya, Pemerintah Indonesia mempunyai pengalaman menangani pengungsi dari negara lain. Pada periode 1970-an hingga 1996 terdapat fenomena “Manusia Perahu”, yaitu ribuan warga Vietnam mengungsi ke Pulau Galang, dekat Batam, karena perang.
“Pada peristiwa ‘Manusia Perahu’, ada proses penampungan, edukasi, hingga re-settlement (pemukiman kembali) ke negara-negara yang bersedia menampung. Saat itu pemerintah membutuhkan effort (usaha) besar dan waktu yang lama untuk mengelola para pengungsi,” ungkapnya.
Namun, lanjut Anis, berbeda dengan fenomena “Manusia Perahu” Vietnam, saat ini Pemerintah Myanmar tidak sedang berperang. Krisis Rohingya terjadi akibat diskriminasi dan kekerasan SARA. Anis menyebut Pemerintah Myanmar menutup diri terhadap krisis Rohingya, terlihat dari penolakan mereka menghadiri pertemuan regional membahas hal tersebut di Thailand, akhir Mei 2015.
“Akhirnya, ini soal kemanusiaan. Terakhir yang menolong satu kelompok pengungsi hingga mendarat di Langsa, Aceh, adalah nelayan. ‘Orang Biasa’ tanpa pertimbangan politik macam-macam. Tentu kemampuan terbatas, tetapi mereka sudah melakukan sesuatu,” ujar Anis mengapresiasi aksi warga terhadap kedatangan imigran Rohingya di Aceh awal Mei 2015.
Politisi asal Bone, Sulawesi Selatan itu mengingatkan krisis Rohingya dapat berkembang menjadi masalah keamanan regional. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia harus berperan aktif menangani krisis tersebut. Tidak hanya tentang kemanusiaan, tetapi juga kepentingan menjadikan kawasan Indonesia kondusif dalam hal stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi.
“Krisis ini akan tumbuh berdimensi global karena kita tahu, krisis serupa juga terjadi di pesisir Eropa dengan gelombang pengungsi dari Afrika, khususnya Libya. Inilah ujian besar kita, yaitu krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Bebasnya arus manusia dalam globalisasi juga membawa konsekuensi ‘globalisasi pengungsi’. Semoga kita lulus dari ujian besar ini,” tutupnya.
Seperti diketahui, pada Senin (11/5), sekitar 600 pengungsi Rohingya memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Mereka terdampar di Aceh setelah kapal yang mereka tumpangi kehabisan bahan bakar. Sekitar 50 orang kini dirawat pemerintah Negeri Serambi Makkah karena kelaparan akut. [pks.id]
posted by @Adimin
Anis Matta: Indonesia Harus Pimpin ASEAN Tangani Krisis Rohingya
Written By mediapkspadang on 18 May, 2015 | May 18, 2015
JAKARTA (18/5) – Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia harus memimpin dalam menangani krisis kemanusiaan Myanmar. Indonesia perlu menggalang solidaritas internasional untuk Rohingya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyampaikan hal ini melalui akun Twitternya @anismatta, Ahad (17/5) malam.
Anis mengatakan krisis Rohingya merupakan krisis kemanusiaan yang melintasi batas-batas negara. Hal ini dilatarbelakangi banyak warga Rohingya yang dibunuh, dianiaya, dan disingkirkan karena kondisi ras, etnis, agama, atau kepercayaan mereka. Penanganan krisis ini, kata Anis, memiliki tantangan tersendiri karena banyak dilema di dalamnya.
“Banyak dilema dalam krisis Rohingya. Ada dimensi sosial dan ekonomi di dalamnya. Memberi penghidupan bagi ratusan ribu orang tidak mudah,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI tahun 2009-2013 itu mengungkapkan sebelum peristiwa datangnya pengungsi Rohingya, Pemerintah Indonesia mempunyai pengalaman menangani pengungsi dari negara lain. Pada periode 1970-an hingga 1996 terdapat fenomena “Manusia Perahu”, yaitu ribuan warga Vietnam mengungsi ke Pulau Galang, dekat Batam, karena perang.
“Pada peristiwa ‘Manusia Perahu’, ada proses penampungan, edukasi, hingga re-settlement (pemukiman kembali) ke negara-negara yang bersedia menampung. Saat itu pemerintah membutuhkan effort (usaha) besar dan waktu yang lama untuk mengelola para pengungsi,” ungkapnya.
Namun, lanjut Anis, berbeda dengan fenomena “Manusia Perahu” Vietnam, saat ini Pemerintah Myanmar tidak sedang berperang. Krisis Rohingya terjadi akibat diskriminasi dan kekerasan SARA. Anis menyebut Pemerintah Myanmar menutup diri terhadap krisis Rohingya, terlihat dari penolakan mereka menghadiri pertemuan regional membahas hal tersebut di Thailand, akhir Mei 2015.
“Akhirnya, ini soal kemanusiaan. Terakhir yang menolong satu kelompok pengungsi hingga mendarat di Langsa, Aceh, adalah nelayan. ‘Orang Biasa’ tanpa pertimbangan politik macam-macam. Tentu kemampuan terbatas, tetapi mereka sudah melakukan sesuatu,” ujar Anis mengapresiasi aksi warga terhadap kedatangan imigran Rohingya di Aceh awal Mei 2015.
Politisi asal Bone, Sulawesi Selatan itu mengingatkan krisis Rohingya dapat berkembang menjadi masalah keamanan regional. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia harus berperan aktif menangani krisis tersebut. Tidak hanya tentang kemanusiaan, tetapi juga kepentingan menjadikan kawasan Indonesia kondusif dalam hal stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi.
“Krisis ini akan tumbuh berdimensi global karena kita tahu, krisis serupa juga terjadi di pesisir Eropa dengan gelombang pengungsi dari Afrika, khususnya Libya. Inilah ujian besar kita, yaitu krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Bebasnya arus manusia dalam globalisasi juga membawa konsekuensi ‘globalisasi pengungsi’. Semoga kita lulus dari ujian besar ini,” tutupnya.
Seperti diketahui, pada Senin (11/5), sekitar 600 pengungsi Rohingya memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Mereka terdampar di Aceh setelah kapal yang mereka tumpangi kehabisan bahan bakar. Sekitar 50 orang kini dirawat pemerintah Negeri Serambi Makkah karena kelaparan akut. [pks.id]
posted by @Adimin
Label:
SEPUTAR PKS,
TOKOH,
TOPIK PILIHAN
May 18, 2015
Bandung - Anggota Komisi IV DPR Hermanto mendesak pemerintah agar menjamin beras palsu yang diproduksi di Tiongkok tidak masuk ke Indonesia. Hal itu disebabkan masyarakat dibuat resah dengan maraknya isu beras palsu masuk ke Indonesia.
“Jaminan pemerintah ini penting untuk menentramkan masyarakat yang resah karena isu beras palsu ini," kata Hermanto dalam keterangan pers, Minggu (17/5/2015).
Menurut Hermanto, beras palsu tersebut terbuat dari bahan campuran kentang, ubi jalar, dan resin sintetis industri alias plastik. "Sejumlah negara sedang dihebohkan beras palsu ini. Selain meresahkan Tiongkok kini penjualan beras tersebut sudah menjalar ke berbagai tempat di India," ujarnya.
Penjualan beras ini tidak bisa diprediksi karena bercampur dengan beras normal. "Setelah mengkonsumsi beras tersebut, menimbulkan sakit perut dan banyak gejala lainnya," katanya.
Kalangan masyarakat yang resah telah meminta klarifikasi tentang hal ini. “Mereka butuh penjelasan dan langkah kongkrit pemerintah dalam mengantisipasi isu ini," ucapnya.
Jaminan pemerintah tidak cukup diberikan dalam bentuk pernyataan. “Disamping pernyataan pemerintah juga harus menunjukkan langkah-langkah kongkrit guna mencegah masuknya beras palsu ini ke Indonesia," katanya.
Ada dua cara beras plastik itu bisa masuk Indonesia yaitu melalui impor beras atau pasar gelap. “Dengan tidak melakukan impor beras, berarti secara tidak langsung telah menutup pintu legal bagi masuknya beras palsu itu ke Indonesia,” tambahnya. Lebih jauh ia mendesak Pemerintah agar tidak melakukan impor beras dan mendorong agar dalam mencukupi stok beras nasional menggunakan berbagai cara untuk menyerap beras/gabah hasil panen petani. "Substansi dari UU Pangan adalah kedaulatan pangan dengan kita mengkonsumsi apa yang kita produksi,” pungkasnya. [pikiran-rakyat.com]
posted by @Adimin
Hermanto: Waspada Beras Palsu Masuk Indonesia
Bandung - Anggota Komisi IV DPR Hermanto mendesak pemerintah agar menjamin beras palsu yang diproduksi di Tiongkok tidak masuk ke Indonesia. Hal itu disebabkan masyarakat dibuat resah dengan maraknya isu beras palsu masuk ke Indonesia.
“Jaminan pemerintah ini penting untuk menentramkan masyarakat yang resah karena isu beras palsu ini," kata Hermanto dalam keterangan pers, Minggu (17/5/2015).
Menurut Hermanto, beras palsu tersebut terbuat dari bahan campuran kentang, ubi jalar, dan resin sintetis industri alias plastik. "Sejumlah negara sedang dihebohkan beras palsu ini. Selain meresahkan Tiongkok kini penjualan beras tersebut sudah menjalar ke berbagai tempat di India," ujarnya.
Penjualan beras ini tidak bisa diprediksi karena bercampur dengan beras normal. "Setelah mengkonsumsi beras tersebut, menimbulkan sakit perut dan banyak gejala lainnya," katanya.
Kalangan masyarakat yang resah telah meminta klarifikasi tentang hal ini. “Mereka butuh penjelasan dan langkah kongkrit pemerintah dalam mengantisipasi isu ini," ucapnya.
Jaminan pemerintah tidak cukup diberikan dalam bentuk pernyataan. “Disamping pernyataan pemerintah juga harus menunjukkan langkah-langkah kongkrit guna mencegah masuknya beras palsu ini ke Indonesia," katanya.
Ada dua cara beras plastik itu bisa masuk Indonesia yaitu melalui impor beras atau pasar gelap. “Dengan tidak melakukan impor beras, berarti secara tidak langsung telah menutup pintu legal bagi masuknya beras palsu itu ke Indonesia,” tambahnya. Lebih jauh ia mendesak Pemerintah agar tidak melakukan impor beras dan mendorong agar dalam mencukupi stok beras nasional menggunakan berbagai cara untuk menyerap beras/gabah hasil panen petani. "Substansi dari UU Pangan adalah kedaulatan pangan dengan kita mengkonsumsi apa yang kita produksi,” pungkasnya. [pikiran-rakyat.com]
posted by @Adimin
Label:
SEPUTAR PKS,
TOKOH,
TOPIK PILIHAN
May 18, 2015
Padang, ahad (17/5) - Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Koto Tangah punya cara tersendiri dalam menjaga dan menyolidkan para pengurusnya. Hal itu dibuktikan dalam acara Forum Silaturahim (Forsil). Biasanya Forsil selalu diadakan di kantor DPC PKS dalam bentuk tausiyah-tausiyah penyemangat untuk seluruh pengurus ranting.
Namun ada yang berbeda dari Forsil yang dilakukan Ahad (17/5) kemarin, pengurus DPC mengajak seluruh Pengurus Ranting rihlah (berwisata) ke Pantai Gondoriah Pariaman. Acara ini tidak dihadiri oleh pengurus saja, tapi juga mengajak anggota keluarga turut serta.
Untuk berangkat ke lokasi, panitia menyewa dua buah bus. Para peserta berangkat dari tabing pukul 08:30 wib.
Acara ini di buka oleh aleg Padang dari dapil Koto Tangah yang sekaligus ketua Fraksi PKS Padang Muharlion, S.Pd. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk memperat tali silaturahim antar pengurus ranting dan menyegarkan jiwa untuk menyambut datangnya bulan suci ramadhan.
posted by @Adimin
Forsil DPC PKS Koto Tangah Ajak Pengurus Ranting Berwisata
Padang, ahad (17/5) - Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Koto Tangah punya cara tersendiri dalam menjaga dan menyolidkan para pengurusnya. Hal itu dibuktikan dalam acara Forum Silaturahim (Forsil). Biasanya Forsil selalu diadakan di kantor DPC PKS dalam bentuk tausiyah-tausiyah penyemangat untuk seluruh pengurus ranting.
Namun ada yang berbeda dari Forsil yang dilakukan Ahad (17/5) kemarin, pengurus DPC mengajak seluruh Pengurus Ranting rihlah (berwisata) ke Pantai Gondoriah Pariaman. Acara ini tidak dihadiri oleh pengurus saja, tapi juga mengajak anggota keluarga turut serta.
Untuk berangkat ke lokasi, panitia menyewa dua buah bus. Para peserta berangkat dari tabing pukul 08:30 wib.
Acara ini di buka oleh aleg Padang dari dapil Koto Tangah yang sekaligus ketua Fraksi PKS Padang Muharlion, S.Pd. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk memperat tali silaturahim antar pengurus ranting dan menyegarkan jiwa untuk menyambut datangnya bulan suci ramadhan.
Beliau juga berpesan terkhusus bagi ibu-ibu agar melunasi hutang puasa ramadhan, karena bulan puasa sudah semakin dekat. [humas]
-------------
keterangan foto:
Ketua Fraksi PKS yang juga kader DPC PKS Koto Tangah, Muharlion, S.Pd
memberikan arahan sekaligus membuka acara Rihlah (berwisata) pengurus
ranting PKS se-Kec. Koto Tangah di masjid Nurul Bahari kawasan objek
wisata pantai gandoriah Kota Pariaman, ahad (17/5).
posted by @Adimin
Label:
Bingkai Berita,
KIPRAH KAMI,
SEPUTAR PKS,
TOPIK PILIHAN