Elaborasi Pesan Sohibul Iman untuk Pemuda

Lima hal yang disampaikan Presiden PKS, Mohamad Sohibul, kepada pemuda melalui akun twitternya @msi_sohibuliman begitu berbobot. Poin-poin itu ia sampaikan juga pada Seminar Nasional dan Peluncuran Sekolah Konstitusi Fraksi PKS, bertepatan di hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2015.

Poin-poin itu antara lain academic excellent, scientific discourse capability, networking, socio political engagement, dan religious activity.

Sohibul Iman memberi penjelasan singkat mengenai academic excellent: "Seorang aktivis, kompetensi keilmuannya harus excellent. IPK Jangan diremehkan."

Bayangan kesuksesan Bill Gates, Steve Jobs, atau Mark Zuckerberg membenak di kalangan pemuda. Mereka bukan ilmuwan, tetapi justru konglomerat yang pernah mengalami kegagalan akademik. Mereka menjadi inspirasi akan totalitas. Demi menekuni sesuatu, rela mengenyampingkan pendidikan hingga berujung kesuksesan dan ketenaran.

Cerita mereka benar adanya, namun menjadi populer karena kisah yang anti mainstream. Umumnya, kesuksesan justru berbanding lurus dengan prestasi akademik. Cerita orang seperti mereka adalah minoritas, yang tidak semua orang yang terputus akademiknya mampu sebersinar mereka.

Justru nama seperti Dr Eng. Khairul Anwar, anak bangsa penemu teknologi 4G yang harusnya menjadi panutan utama pemuda. Ia berhasil menciptakan teknologi yang dipakai oleh berbagai perusahaan teknologi besar dunia karena ditunjang oleh kesungguhan menempuh pendidikan.

Begitu juga Dr Warsito Purwo Taruno yang menciptakan alat pembasmi sel kanker. Penemuannya tak kalah berguna bagi umat manusia. Dan ia bisa sampai pada kesuksesan seperti itu ditunjang oleh akademik yang baik.

Ada lebih banyak lagi nama orang-orang yang sukses karena prestasi akademiknya.

Tentang scientific discourse capability, Sohibul Iman menjelaskan: "Berlatih diskusi dan berdebat ilmiah penting untuk menguji dan menyampaikan gagasannya secara ilmiah."

Yang terjadi saat ini anak muda di Indonesia memanfaatkan sarana internet dan media sosial untuk berdebat mengenai hal yang tidak ada gunanya. Perdebatan yang berlangsung menggunakan kata-kata yang tidak baik, bahkan malah berupa caci maki, alih-alih menggunakan referensi data dan fakta yang diolah dengan ilmiah.

Media sosial telah menjadi sarana caci maki, menggosip, menghujat, memfitnah, dan tidak dimanfaatkan dengan baik untuk berdiskusi hal yang ilmiah untuk meningkatkan kapasitas.

Poin kedua yang disampaikan Sohibul Iman harus menjadi refleksi bagi anak muda Indonesia.

Poin yang ketiga adalah networking. Dijelaskannya yaitu, "Jaringan yang luas. Mulai segera saat mahasiswa, jangan tunggu lulus. Mulai dengan kakak tingkatnya walau sekedar tanya kabar."

Membangun networking yang baik berarti membangun juga personal branding. Makin luas dikenal orang, dan semakin dipahami kapasitas dan kapabilitasnya. Networking dibangun bukan saat memutuskan menjadi pengusaha, atau ketika butuh memasukkan lamaran kerja. Saat itu sudah sedikit telat.

Membangun networking sejalan dengan perintah Rasulullah untuk menjalin silaturahim. Fadhilahnya adalah keluasan rezeki.

Tentang socio political engagement, yang dijelaskan oleh Sohibul Iman adalah: "Pemuda harus terlibat kegiatan sosial dan politik. Mulai dari lingkungan yang paling kecil. Pemuda harus tahu persoalan sosial politik. Jangan acuh tak acuh. Mahasiswa harus merasakan demo sesekali."

Konon, Berthold Brech, seorang penyair dan dramawan Jerman, mengatakan bahwa buta terburuk adalah buta politik. Karena sesungguhnya dari politik semua urusan kehidupan diatur. Dari harga tepung hingga harga obat. Orang yang benci potik, menurut Berthold, berpotensi menyebabkan pelacuran hingga korupsi besar.

Negara ini diberi nikmat berupa pemuda-pemuda yang tidak buta politik hingga kemerdekaan bisa diwujudkan. Mereka mengejar prestasi akademik hingga ke negeri penjajah, membangun diskusi ilmiah mencari cara mewujudkan negeri yang merdeka, dan membangun networking dengan sesama pemuda di berbagai daerah. Empat dasar itu yang mewujudkan sumpah pemuda.

Maka itu, sangat disayangkan bila pemuda zaman sekarang buta politik. Sumpah pemuda yang mengubah nasib bangsa tak diteruskan perjuangannya.

Dan terakhir, Sohibul Iman menyebut poin ini sebagai modal moralitas. Yaitu religious activity.

Agama memberikan keteraturan dan ketenangan hidup. Agama menjadi sumber nilai yang membangun integritas seseorang. Tujuan hidup manusia sendiri adalah beribadah kepada Tuhan, dan agama memberi jalan tercapainya tujuan itu.

Sejatinya Islam merangkum ke empat poin sebelumnya. Islam menyuruh ummatnya menuntut ilmu (academic excelent). Islam mengajarkan untuk membangun diskusi dengan baik (wajadilhum billati hiya ahsan, QS An Nahl 125). Islam menyuruh ummatnya membangun silaturahim (HR Bukhori: barangsiapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya maka bersilaturahimlah). Dan Rasulullah saw beserta para sahabat membentangkan kisah keteladanan dalam kepemimpinan dan mengatur urusan umat manusia.

Poin yang disampaikan Sohibul Iman kepada pemuda tadi adalah jabaran kepribadian yang paripurna. Menjadi ilmuwan, berwawasan, populer, idealis, dan agamis.

(Penulis Zico Alviandri)

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kanan) menyampaikan gagasannya di hadapan para pemuda dalam Peluncuran Sekolah Konstitusi inisiatif FPKS MPR RI di Gedung MPR RI bersamaan dengan Seminar Nasional dan Dialog Kebangsaan bertema "Reaktualisasi Jiwa Kebangsaan Pemuda Indonesia: Semangat Sumpah Pemuda dalam Membangun NKRI", Rabu (28/10/2015). Foto - Gilang Ramadhan.

[sumber: pks.id]


posted by @Adimin

PKS: Diperlukan Harmonisasi UU di Sektor Kesehatan

Jakarta (29/10) - Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat mengatakan saat ini telah terjadi disharmoni undang-undang (UU) di sektor kesehatan. Hal ini mengakibatkan peningkatan kualitas kesehatan nasional sulit tercapai.

Sejak amandemen IV UUD 1945, setiap sektor menindaklanjuti pada pembuatan UU baru untuk mengawal reformasi. Namun sektor kesehatan berjalan tidak beraturan dengan menyusun UU sendiri seperti: UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Praktik Kedokteran, UU SJSN, UU BPJS, UU Tenaga Kesehatan, UU keperawatan, dan UU Kesehatan Mental.

“Saya mengusulkan kepada Komisi IX untuk melakukan rapat gabungan Komisi IX dan X untuk menyesuaikan disharmoni undang-undang di bidang kesehatan. Usul konkritnya adalah penghapusan uji kompetisi, internship, dan penghentian pendidikan DLP (Dokter Layanan Primer),” kata Adang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).

Dokter Spesialis Avasin yang juga politisi PKS ini berpendapat seharusnya DLP dihapus saja. Sebab DLP keterampilannya sangat umum dan makin berkurang daya saingnya. Jika keadaan ini tetap dilanjutkan, lapangan kerja di sektor kesehatan akan diisi oleh tenaga kerja asing yang lebih spesifik keterampilannya.

“Saya tidak ingin sektor kesehatan dikuasai asing, kita sebagai bangsa harus memiliki kewibawaan untuk dapat berdiri di kaki kita sendiri. Oleh kerena itu, regulasi untuk mendukung dan memperkuat instrumen kesehatan nasional harus diperjuangkan,” kata legislator dari dapil Jawa Barat II ini.

Keterangan Foto: Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Banyak Kendala dalam Sistem Pendataan Ulang e-PUPNS

Jakarta (29/10) - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Yudi Kotouky menilai masih terdapat banyak kendala pada pelaksanaan Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara elektronik (e-PUPNS). 

"Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan e-PUPNS. Sebut saja kendala akses jaringan Internet bagi aparatur yang berada di daerah-daerah terpencil, seperti Provinsi Papua, Papua Barat, dan daerah lainnya," ungkap Yudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10).

Faktor akses internet, menurut Yudi, adalah hal yang signifikan sehingga banyak PNS yang belum mendata diri mereka. Selain juga karena faktor struktur organisasi baru di Kementerian/Lembaga Negara yang belum dimutakhirkan dalam data Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Atas dua hal ini, Yudi meminta pemerintah untuk menata ulang jadwal e-PUPNS khusus bagi aparatur yang berada di daerah-daerah tertinggal. "Pemerintah harus bijak melihat dua permasalahan tersebut," ungkap legislator asal Papua ini.

Sebagaimana diketahui, dari 4.552.917 PNS yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN), 77 persen di antaranya belum melakukan pendataan ulang, yaitu sebanyak 3.483.901 PNS. 

Di sisi lain, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jadwal e-PUPNS telah diatur oleh BKN mulai dari September hingga 31 Desember 2015. Hasil dari e-PUPNS akan terbentuk database kepegawaian secara detail, mulai dari pendidikan formal sampai daftar penilaian prestasi kerja.

Yudi berharap dengan adanya penataan ulang jadwal ini, seluruh data PNS akan terverifikasi dengan baik. "Mulai dari data meninggal dunia, berstatus ganda, maupun yang berijazah palsu, sehingga bisa memastikan akurasi data dan kompetensi PNS," ungkap Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Keterangan Foto: Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Yudi Kotouky.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Ramaikan Mukernas, PKS Gelar Aneka Lomba

JAKARTA (28/10) – Jelang Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4, Partai Keadilan Sejahtera menyelenggarakan aneka lomba. Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi menyebut Lomba Menulis Cerpen Populer dan Lomba Foto Selfie disiapkan sebagai rangkaian Mukernas PKS 3-4 Nobember 2015 di Depok, Jawa Barat.

“Lomba Menulis Cerpen berkaitan dengan peluncuran lima karakter kartun anak muda PKS. Sedangkan Lomba Foto Selfie dilakukan dengan menunjukkan kertas bertuliskan #MukernasPKS,” kata Dedi di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Dedi menjelaskan tujuan diadakannya kedua lomba berkaitan dengan tren di masyarakat saat ini, terutama anak-anak muda. Hal ini sengaja dilakukan sebagai ajang pendidikan politik agar masyarakat, terutama anak muda, tidak menilai politik sebagai hal berat dan membosankan.

“Lomba cerpen misalnya, masing-masing kartun memiliki karakter yang berbeda dan menggambarkan kebanyakan anak muda saat ini. Sedangkan foto selfie dan mengunggahnya ke media sosial, sudah seperti budaya tersendiri bagi masyarakat kita,” paparnya.

Panitia, lanjut Dedi, telah menyiapkan sejumlah hadiah menarik bagi para pemenang. Ia pun mengingatkan pentingnya calon peserta memperhatikan syarat yang ditentukan serta batas waktu pengumpulan karya.

“Ada hadiah bagi pemenang lomba selfie dan smartwatch untuk para pemenang lomba cerpen. Perlu diperhatikan bahwa deadline lomba cerpen tanggal 10 November, sedangkan lomba selfie 31 Oktober 2015. Semoga gelaran lomba ini tidak hanya meramaikan Mukernas, tetapi juga semakin mendekatkan PKS kepada masyarakat, terutama anak muda,” tutupnya. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Luncurkan Sekolah Konstitusi bagi Pejabat Publik

JAKARTA (28/10) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di MPR RI meluncurkan Sekolah Konstitusi. Program tersebut diselenggarakan untuk membangun karakter bangsa, khususnya bagi penyelenggara negara.

Peluncuran Sekolah Konstitusi inisiatif FPKS MPR RI ini dilakukan di Gedung MPR RI bersamaan dengan Seminar Nasional dan Dialog Kebangsaan bertema "Reaktualisasi Jiwa Kebangsaan Pemuda Indonesia: Semangat Sumpah Pemuda dalam Membangun NKRI", Rabu (28/10/2015).

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, PKS sangat menyadari pentingnya nilai-nilai konstitusi dan etika dalam membangun karakter bangsa, khususnya bagi para penyelenggara negara. Tujuannya, agar para pejabat publik dapat menggali nilai-nilai konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.

"Sekaligus mengokohkan kembali serta mewujudkan cita-cita bersama. Cita-cita yang tidak hanya makin memperkuat kedaulatan negeri, tapi juga menginspirasi dunia dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Karena itulah PKS melalui fraksinya di MPR terpanggil untuk menyelenggarakan Sekolah Konstitusi," ujar Sohibul Iman dalam sambutan peluncuran tersebut.

Ketua FPKS MPR RI Tb Soenmandjaja Roekmandis mengatakan, sebagai salah satu unsur fraksi di MPR RI, PKS memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggak Ika, dan NKRI kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanat UU No 17 tahun 2014 juncto UU No 42 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyaratan Rakyat, Dewak Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Oleh karena itu, Sekolah Konstitusi yang diinisiasi FPKS merupakan bagian dari pelaksanaan dan penguatan fungsi dan tanggung jawab tersebut.

Soenmandjaja juga mengatakan peluncuran Sekolah Konstitusi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. "Ini kami jadikan titik tolak mengingat arti penting Sumpah Pemuda dan keterkaitan langsung dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia," jelasnya.

Sekolah Konsitusi ini, lanjut dia, diselenggarakan juga khusus untuk para anggota dewan dan tenaga ahli yang bertujuan memberikan pemahaman dan pendalaman terkait proses pembentukan dan berbagai hal yang melatarbelakangi terbentuknya norma konstitusi Indonesia.

"Di masa mendatang, para anggota dewan yang memiliki peran signifikan bagi pembangunan negeri ini dapat mengoptimalkan peranannya dalam proses pembentukan hukum nasional," imbuh Kang Soenman, panggilan akrabnya.

Seminar kebangsaan dan peluncuran Sekolah Konstitusi tersebut diselenggarakan sebagai kerjasama FPKS MPR RI dengan Bidang Kepemudaan DPP PKS. Sejumlah anggota FPKS turut hadir antara lain Jazuli Juwaini, Mustafa Kamal, Andi Akmal Pasludin, Nasir Jamil, Ledia Hanifa, dan Adang Darajatun. Peluncuran tersebut juga dihadiri sekitar 300 undangan dari unsur mahasiswa, organisasi sosial, dan umum. [pks.id]

posted by @Adimin