Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR dari PKS

Jakarta (2/10)- Waktu subuh telah hampir tiba saat Ketua dan 4 Wakil Ketua DPR terpilih diambil sumpahjabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Keempat pimpinan tersebut adalah Setya Novanto, Ketua DPR yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, dan dengan empat Wakil Ketua, masing-masing Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN) dan Fahri Hamzah (Fraksi PKS).

Benar, itu adalah Fahri Hamzah yang selama ini dikenal publik sebagai anggota dewan yang kerap menyuarakan hal kritis terkait kasus century yang merugikan negara dan rakyat puluhan triliun rupiah. Ia juga yang dengan gigih melawan adanya lembaga negara yang superbody dan anti pengawasan, serta Fahri juga yang memperjuangkan agar BPK eksis sebagai lembaga akuntabilitas negara yang kredibel dan dipercaya rakyat.

Bagaimana profil seorang Fahri Hamzah?

Berikut profil ringkas suami dari dokter bedah Farida Briani dan ayah dari putra kembar tersebut:

Fahri Hamzah mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir, awal 1998. Laki-laki kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 Nopember 1971 ini adalah deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Saat itu Fahri Hamzah menjadi sorotan media karena berbagai aksi yang dipimpinnya dan wacana yang dilontarkan guna menurunkan rezim yang berkuasa. Sebagai intelektual muda, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) ini banyak terlibat dalam kegiatan akademis dan kecendekiawanan sejak menjadi mahasiswa. Ia pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat dan berbagai kegiatan lainnya.

Berbagai pengalaman dan keahliannya didedikasikan bagi lembaga legislatif di tingkat pusat sejak tahun 2004. Lewat PKS, Fahri Hamzah terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah kelahirannya, NTB. Fahri Hamzah pertama kali bertugas di Komisi VI yang menangani masalah Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi/UKM, dan BUMN. Inilah yang membuat ia makin memahami masalah di sektor riil umumnya dan masalah seputar BUMN khususnya.

Selanjutnya ia pernah merasakan menjadi anggota Komisi III, sebelum menjadi Wakil Ketua di Komisi yang membawahi masalah Hukum dan HAM pada tahun 2009. Fahri Hamzah juga pernah menjadi anggota Komisi VII dimana ia menekankan pentingnya kedaulatan energi nasional. Banyaknya perusahaan asing yang mengelola hulu migas dinilai menyebabkan tersedotnya sumber daya alam Indonesia ke negara lain.

Selain pernah menjadi anggota Badan Kehormatan DPR, Fahri juga sempat mencicipi menjadi anggota BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara). Di BAKN, ia memberikan perhatian besar terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK setiap tahun. Fahri Hamzah menekankan perlunya tindak lanjut yang memadai terhadap laporan-laporan BPK.

Disela aktivitas sebagai anggota Dewan, Fahri juga gemar menulis dalam berbagai artikel dan buku. Hingga kini telah terbit beberapa buku karyanya dengan judul “Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat”, “Negara, Pasar dan Rakyat”, “Kemana Ujung Century”, dan “Demokrasi, Transisi, Korupsi” yang diterbitkan melalui Yayasan Faham Indonesia (YFI).

Fahri Hamzah dikenal sebagai sosok yang rasional, mengedepan argumentasi yang kuat dan selalu siap dengan segala risiko atas sikap dan pilihan politiknya bersama PKS. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Koalisi Merah Putih Pimpin DPR

Jakarta (2/10)- Koalisi Merah Putih (KMP) akan pimpin lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk lima tahun kedepan. Enam partai politik yang lima diantaranya menjadi tulang punggung pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden lalu. Keenam partai, yang melalui fraksinya masing-masing mengajukan paket pimpinan yang sama adalah: Partai Golkar (PG), Partai Gerindra, Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sidang paripurna yang berjalan alot akhirnya menentukan pimpinan lembaga wakil rakyat tersebut pada pukul 02.45wib, Kamis (2/10). Pimpinan sidang sementara DPR yang ditentukan sesuai tata tertib yaitu dari anggota yang tertua dan termuda, yaitu Popong Otje Djundjunan dan Ade Rezki Pratama, menetapkan pimpinan DPR terpilih yang diusulkan oleh keenam fraksi tersebut. Para pimpinan terpilih adalah : Setya Novanto dari Fraksi PG sebagai Ketua, selanjutnya berturut-turut sebagai Wakil Ketua DPR, yaitu: Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi PD), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN) dan Fahri Hamzah (Fraksi PKS).

Sidang paripurna sempat diwarnai hujan interupsi yang utamanya dilakukan oleh anggota-anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura. Namun dengan terus berpatokan pada tata tertib sidang dan hasil rapat konsultasi pimpinan Fraksi, Popong dan Ade yang memimpin sementara sidang tersebut, akhirnya mampu menyelesaikan agenda sidang hingga pelantikan pimpinan DPR terpilih.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan, terpilihnya pimpinan dari partai-partai yang tergabung di KMP menunjukkan solidnya partai-partai tersebut. Menurutnya, upaya untuk menggoyang partai-partai KMP juga tidak kecil. “Alhamdulillah, keinginan untuk menjadikan DPR sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan bisa terwujud dengan konfigurasi pimpinan DPR terpilih ini,” ujar Hidayat.

Menurutnya, penting bagi pemerintah memiliki mitra di lembaga perwakilan rakyat yang dapat mengkritisi program-program yang prorakyat. Ia juga tidak setuju bila DPR selalu menjadi lembaga stempel kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh lembaga eksekutif. “Mudah-mudahan dengan adanya keseimbangan antara eksekutif dan legislatif akan didapatkan kebijakan yang terbaik buat rakyat, karena inti keberadaan kedua lembaga tersebut adalah untuk kepentingan rakyat seluas-luasnya,” pungkasnya. [pks.or.id]

posted by @Adimin