PKS Siap Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua

Wamena (6/10) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, Ph.D mengungkapkan semua kader, simpatisan dan juga pengurus PKS di Papua dan seluruh Indonesia harus memahami tentang nasionalisme dan peranan PKS dalam pembangunan di Indonesia. Sohibul menyebut peran kader khususnya di Papua yakni memajukan kesejahteraan masyarakat dan ikut melindungi rakyatnya.

Hal ini diungkapkan HM Sohibul Iman saat memberikan sambutan pada kegiatan seminar Fraksi PKS MPR RI Tahun 2016 dengan tema Peranan Partai Politik dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diikuti oleh seluruh pengurus dan kader PKS se-Papua di gedung Ukumearek Asso, Wamena, Kamis (6/10) kemarin.

Terkait hal ini, dirinya meminta seluruh kader dan pengurus PKS yang ada di Papua agar tidak melupakan tujuan dari pembukaan UUD 1945 dan juga menjadikan PKS sebagai partai dakwah yang kokoh dan hadir di NKRI ingin merealisasikan yang ada di dalam UUD 1945.

“Saya berharap kepada seluruh kader PKS yang ada di eksekutif dan legislatif, tolong dihayati dan diimplementasikan pembukaan UUD 1945. Kader dan pengurus PKS harus menjadi pemimpin yang benar dan dicintai rakyatnya,” tegasnya.

Dikatakan, konstitusi sudah memberikan kewenangan yang luar biasa kepada partai politik dalam menentukan hitam putihnya kebijakan nasional melalui partai politik. Karena pembuat legislasi perundangundangan adalah DPR-RI bukan DPD RI. Untuk itu ia mengajak seluruh kader dan pengurus untuk menjadikan PKS sebagai partai yang menjalankan fungsi-fungsi kepartaiannya dengan sebaik-baiknya.

Menurutnya fungsi partai politik antara lain adalah menjadi sarana untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. “Untuk itu, seluruh pengurus dan kader PKS baik yang ada di eksekutif maupun legislatif agar tidak bosan-bosan hadir di tengahtengah masyarakat untuk memberikan pembelajaran politik,” pintanya.

“Sebab PKS terus ingin mencerdaskan masyarakat sehingga masyarakat mengerti berpolitik dengan baik dan PKS harus memperjuangkan keinginan masyarakat,” sambungnya.

Fungsi partai politik lainnya menurut Sohibul Iman yaitu harus menjadi tempat dimana aspirasi masyarakat tertampung. Untuk itu, PKS harus mengimplementasikannya dan tidak boleh elergi dengan adanya pendapat, masukan dan koreksi dari masyarakat dan harus memperjuangkan aspirasi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat Papua adalah masyarakat yang tahu berterimakasih. Untuk itu PKS harus mendengarkan aspirasi mereka dan memperjuangkan serta memberikan pelayananpelayanan agar masyarakat terus bersama-sama PKS. Caranya dengan cara memberikan pembelajaran politik yang baik, dengarkan aspirasi mereka dan perjuangkan keinginan mereka. Saya percaya di bumi Papua, PKS akan menjadi besar,” tegasnya.

Ditambahkan, partai politik juga harus sebagai tempat tumbuhnya calon-calon pemimpin daerah dan nasional, sehingga di PKS harus ada kadernisasi yang nantinya akan siap menjadi pemimpin tingkat daerah kota, kabupaten, provinsi dan pemimpin tingkat nasional.

“PKS juga harus menjadi alat dan media menciptakan situasi kondusif yang terciptanya kerukunan dan kebersamaan masyarakat dan mengokohkan Indonesia. PKS harus menjaga kebersamaan meski kalipun kita dalam keadaan kompetisi pemilihan kepala daeah,” tambahnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada, Sohibul Iman mengingatkan seluruh elemen PKS dan juga tim suksesnya untuk tidak melakukan kampanye-kampanye yang bernuansa bermusuhan. Untuk itu ia mengimbau seluruh kader PKS agar tidak memicu semangat permusuhan. “Kita adalah bersaudara yang bersamasama harus membangun daerah kita dan negara kita ini,” pungkasnya.

Sumber: Cenderawasih Pos

posted by @Adimin

Agar Dipilih, Parpol Pertaruhkan Reputasi

Jakarta (7/10)- Partai politik (Parpol) dalam setiap aksi dan kebijakannya melakukan pertaruhan reputasi agar dipilih oleh rakyat. Seiring dengan makin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, maka rakyat akan secara rasional memilih parpol berdasarkan rekam jejak dan reputasi parpol tersebut.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Dedi Supriadi menjelang hajatan PKS Public Relations (PR) Summit di Jakarta, 7-10 Oktober 2016.

Dedi meyakini publik makin cerdas. Masyarakat akan semakin mudah melihat di era teknologi informasi yang makin maju mana parpol yang keputusan politiknya banyak tidak berpihak kepada rakyat dan mana parpol yang konsisten membantu rakyat."Begitu banyak medium baru yang digunakan masyarakat untuk saling berbagi dan mencatat kiprah parpol," ujarnya.

Alasan itulah yang melatarbelakangi PR Summit yang digelar PKS pada tahun 2016 dengan mengusung tema "Menyambut Era Media Baru". Dedi menerangkan PKS PR Summit akan menghadirkan pengurus bidang humas PKS dari seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan memberikan Studium General tentang pemanfaatan media baru bagi pembangunan reputasi pada hari pertama PKS PR Summit, Jumat (7/10/2016).

Peserta PR Summit, papar Dedi, juga akan mendengarkan paparan dari pemimpin redaksi media nasional. Ia berharap ikatan yang kuat antara media dan PKS khususnya akan semakin kokoh dengan semangat keterbukaan. "Parpol dan media adalah pilar demokrasi yang saling melengkapi satu sama lain," ujar Dedi.

PKS PR Summit akan ditutup dengan arahan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Pada hari terakhir, peserta dan komunitas humas PKS dari seluruh Indonesia akan mengikuti coaching clinic kehumasan. [pks.id]

posted by @Adimin

Ceramah di Pengajian PKS, Tokoh NU Bicara Persatuan Umat

Jakarta (7/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pengajian rutin bulanan di kantor DPP PKS tadi malam. Salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) mendapat kehormatan memberi ceramah dalam pengajian tersebut.

Dalam pengajian rutin bulanan yang digelar setiap Kamis pertama tersebut, Dr KH Shohibul Faroji Azmatkhan yang juga salah seorang pengurus di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan pentingnya upaya persatuan umat Islam terus dilakukan. Khususnya, lanjut dia, persatuan umat Islam dalam aspek politik.

"Jika kita berpolitik meninggalkan kitab (Alquran), sama dengan tidak ada ruhnya. Jadi mari kita berpikir yang menyatukan, bukan yang membeda-bedakan. Kita tidak bisa merubah orang menjadi A, tapi harus menghormati keberagaman. Kita harus berpikir terlebih dahulu tentang Islam dulu, baru kepentingan kelompok," ujar Shohibul dalam pengajian bulanan tersebut di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2016) malam.

Lebih lanjut Shohibul mengatakan, ada persamaan antara Hasan Al Banna dengan KH Hasyim Asyhari dalam gerakan dakwah. Yang membedakan keduanya, menurut dia, adalah teritorial dakwah kedua gerakan.

"Secara sejarah PKS ini larinya ke Masyumi. Gerak dakwah Hasan Al Banna dengan Hasyim Asyhari sama, hanya bedanya teritorialnya saja. Maka menjadi aneh sekarang ketika kita lupa dengan ukhuwah, dengan semangat Islam dan umat, hanya karena melihat siapa partainya sama kelompoknya," cetusnya.

Soal politik, Shohibul mengatakan umat Islam memiliki kewajiban syariat untuk memilih partai Islam dibanding partai sekuler.

"Membela partai Islam hukumnya wajib. Selama masih ada pilihan partai Islam, pilih partai Islam. Jika ada dua partai Islam, maka pilih yang paling dekat dengan syariat," imbuh Shohibul.

Pengajian yang dilaksanakan selepas Shalat Isya itu berjalan hingga pukul 22.00 WIB. Pimpinan dan pengurus DPP PKS serta masyarakat umum memenuhi ruangan aula tempat kegiatan tersebut hingga selesai. [pks.id]

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Perintahkan Tutup Pasar Malam Berbau Judi

PADANG - Wa­li­kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo memerintahkan untuk menutup pasar malam yang beraroma judi. Pasar malam yang hampir ada di setiap kecamatan itu benar-benar meresahkan warga.

Selain menutup aktifitas pasar malam tersebut, Walikota Padang juga mencabut seluruh izin pengelolaannya. Pasar malam berdalih adu ketangkasan berhadiah rokok itu ternyata ada insert yang harus dibayarkan.

“Pasar malam tidak bo­leh lagi beroperasi atau ditu­tup. Cabut semua izinnya. Ini jelas-jelas perjudian, bukan indikasi lagi,” kata Walikota Mahyeldi di Rumah Dinas­nya Jalan Ahmad Yani Pa­dang, Selasa (4/10).

Ketegasan Walikota Padang ter­se­but menjawab keresahan warga yang sampai ke telinga­nya. Mahyeldi pun mengaku telah banyak menerima lapo­ran dari berbagai tokoh-tokoh masyarakat dan LSM soal pasar malam yang ber­omset ratusan juta per-ma­lam tersebut.

Keputusan tegas yang diambil Walikota Mahyeldi, agar masyarakat Kota Padang tidak rusak. Karena aktivitas pasar malam itu tidak hanya dijadikan sarana untuk ber­main judi, dikhawatirkan dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba.

“Saya juga men­da­pat­kan laporan bahwa di­curigai pasar malam digu­nakan sebagai tempat tran­saksi nar­koba,” ucap Mahyeldi.

Hal yang sama juga di­ung­kapkan Wakil Walikota Padang Emzalmi, bahwa pasar malam tersebut harus ditutup. Karena tidak ada untungnya bagi Pemerintah Kota Pa­dang, malah akan banyak mendatangkan keresahan. Karena pasar ma­lam yang beroperasi telah menyalahi aturan keramaian yang dibe­rikan pihak kepolisian.

“Pasar malam harus ditu­tup, karena banyak men­datangkan mudaratnya,” ucap Emzalmi.

Sementara itu Kepala Kesbangpol Eri Sendjaya mengaku akan me­manggil semua pengelola pasar malam. Pihaknya terlebih dahulu memberitahukan mengenai du­duk permasalahan akan ditutup­nya pasar malam. Karena tidak semua pasar malam yang terin­dikasi untuk praktik perjudian.

Untuk izin pasar malam yang masih berlaku maka tidak akan ada perpanjangan lagi. Sedang­kan untuk yang baru akan mem­buat izin tidak akan ada lagi karena sudah ada komitmen untuk tidak memberikan izin baru.

“Khusus untuk permainan ke­tang­kasan akan ditutup. Izin baru untuk membuka pasar malam tidak akan dikeluarkan lagi,” ucap Eri.

Eri menyatakan hampir di se­lu­ruh pasar malam mengadakan permainan ketangkasan yang mengarah kepada perjudian. Kare­na pengelola sudah mempunyai berbagai cara agar apa yang mereka lakukan tidak terindikasi judi

“Kesulitan di lapangan karena banyaknya pengelola yang meng­gu­nakan berbagai cara untuk tidak termasuk ke arah perjudian. Namun dengan bukti yang kami milik berupa foto para peserta yang menyimpan uangnya di bawah meja maka para pengelola pun tidak bisa berkelit kembali,” ucap Eri.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin