pic
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Latest Post
Fokus Atasi Krisis Pangan dan Asap, PKS Tolak Revisi UU KPK
Written By mediapkspadang on 07 October, 2015 | October 07, 2015
JAKARTA (7/10) - Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Almuzzammil Yusuf menerangkan alasan Fraksi PKS menolak revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002.
"PKS menolak usulan perubahan UU KPK menjadi inisiatif DPR di Baleg. Saya melihat perbedaan antarfraksi terlalu tajam dan bisa menjadi bola liar. Jika pemerintah serius ingin merevisi, silakan RUU itu jadi usul Pemerintah. Kami akan siapkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) versi kami," jelas Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS ini dalam keterangan persnya, Rabu (7/10/2015).
Muzzammil mengatakan PKS tidak ingin peristiwa yang sama terulang. "Juni 2015 Pemerintah mengusulkan Revisi UU KPK. Tiba-tiba pemerintah balik badan. Citra DPR dipermalukan," ujarnya.
PKS, kata Muzzammil, melihat perubahan RUU KPK tidak prioritas. "Saat ini prioritas agenda utama pemerintah dan DPR adalah mencari solusi penyelesaian agar Indonesia segera keluar dari krisis mata uang rupiah, pangan, asap, dan air. Ini yang saat ini dibutuhkan rakyat," paparnya.
Menurut Muzzammil, RUU KPK yang dimasukkan secara tiba-tiba dan seakan-akan darurat di tengah jalan, akan menimbulkan perdebatan yang kontraproduktif. "DPR dan Pemerintah harus berempati dengan kondisi rakyat. Kita tidak boleh berpolemik di tengah rakyat yang sedang menderita," tegasnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengusulkan apabila pemerintah serius mengusulkan perubahan UU KPK, seharusnya lebih mudah mengoordinasikan masukan Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Namun, PKS mensyaratkan adanya batasan perubahan hanya untuk menguatkan agenda pemberantasan korupsi.
"Misalnya, kita harus sepakati bersama masih sangat membutuhkan KPK untuk memberantas korupsi dengan kewenangan pencegahan, penindakan, dan penuntutan. Tidak boleh dikurangi supaya tidak ompong. Malah harus kita perkuat dengan Komite Etik yang permanen supaya jika ada penyelewengan oknum KPK bisa langsung ditindak," paparnya.
Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Almuzzammil Yusuf.
"PKS menolak usulan perubahan UU KPK menjadi inisiatif DPR di Baleg. Saya melihat perbedaan antarfraksi terlalu tajam dan bisa menjadi bola liar. Jika pemerintah serius ingin merevisi, silakan RUU itu jadi usul Pemerintah. Kami akan siapkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) versi kami," jelas Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS ini dalam keterangan persnya, Rabu (7/10/2015).
Muzzammil mengatakan PKS tidak ingin peristiwa yang sama terulang. "Juni 2015 Pemerintah mengusulkan Revisi UU KPK. Tiba-tiba pemerintah balik badan. Citra DPR dipermalukan," ujarnya.
PKS, kata Muzzammil, melihat perubahan RUU KPK tidak prioritas. "Saat ini prioritas agenda utama pemerintah dan DPR adalah mencari solusi penyelesaian agar Indonesia segera keluar dari krisis mata uang rupiah, pangan, asap, dan air. Ini yang saat ini dibutuhkan rakyat," paparnya.
Menurut Muzzammil, RUU KPK yang dimasukkan secara tiba-tiba dan seakan-akan darurat di tengah jalan, akan menimbulkan perdebatan yang kontraproduktif. "DPR dan Pemerintah harus berempati dengan kondisi rakyat. Kita tidak boleh berpolemik di tengah rakyat yang sedang menderita," tegasnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengusulkan apabila pemerintah serius mengusulkan perubahan UU KPK, seharusnya lebih mudah mengoordinasikan masukan Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Namun, PKS mensyaratkan adanya batasan perubahan hanya untuk menguatkan agenda pemberantasan korupsi.
"Misalnya, kita harus sepakati bersama masih sangat membutuhkan KPK untuk memberantas korupsi dengan kewenangan pencegahan, penindakan, dan penuntutan. Tidak boleh dikurangi supaya tidak ompong. Malah harus kita perkuat dengan Komite Etik yang permanen supaya jika ada penyelewengan oknum KPK bisa langsung ditindak," paparnya.
Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Almuzzammil Yusuf.
posted by @Adimin
Wakil Wali Kota Ayat Jadikan Kantor Dinas Tempat Evakuasi Bayi
PEKANBARU (7/10) - Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi, menjadikan rumah dinas yang terletak di Jalan Ronggo Warsito 48, Gobah, dan kantor dinas di Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Kota Pekanbaru, sebagai tempat evakuasi anak-anak dan bayi dari kabut asap. Langkah itu diambil Ayat, karena sampai saat ini musibah kabut asap tak kunjung ada solusinya.
Meski tak ada titik api di Pekanbaru, lanjut Ayat, warga Pekanbaru yang paling merasakan dampak kabut asap. "Padahal titik api tidak ada di Pekanbaru, warga Pekanbaru yang paling menderita. ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), bandara yang terganggu, anak-anak yang diliburkan sudah lebih dari sebulan," kata Ayat, saat dihubungi, Rabu (7/10).
Saat ini, lanjut kader PKS itu, baru ada sekitar 20 anak yang berasal dari Pesantren Al-Quds mengungsi di rumah dinasnya. Sementara itu, di kantor dinas ada empat bayi yang dievakuasi dengan pelayanan semua kebutuhan bayi dan si ibu dipenuhi. "Dan tenaga medis yang stand by untuk membantu, tentu juga makan minum untuk ibu bayi tersebut," ungkap Ayat.
Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi meminta seluruh warganya untuk tetap semangat dan jangan putus asa menghadapi kabut asap. Ayat mengimbau agar masyarakat memperbanyak doa agar bencana asap segera teratasi.
"Perbanyak istighfar dan berdoa semoga Allah hilangkan bencana asap ini," kata Ayat.
Selain itu, Ayat juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang tak perlu. Jika harus ke luar rumah tetap memakai masker. "Perbanyak minum air putih, jaga anak-anak yang libur agar belajar di dalam rumah," ujar dia.
Menurut Ayat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah maksimal dalam menanggulangi kabut asap di Provinsi Riau. Selain itu, dari TNI sudah menerjunkan Kostrad untuk membantu memadamkan api dan menjaga agar hutan tidak terbakar lagi.
"Apa yang sudah diintruksikan oleh Bapak Presiden RI untuk memberikan sanksi kepada pembakar lahan dan hutan serta mencabut izin operasionalnya tentu kami sangat dukung sehingga permasalahan asap dapat segera diatasi," imbuh Ayat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru sendiri, tutur Ayat, telah menyiagakan seluruh Puskesmas yang ada sebagai posko evakuasi warga. Selain itu, posko pemadam kebakaran dan bencana juga diminta selalu bersiap siaga memadamkan api jika ditemukan ada lahan yang terbakar di Pekanbaru atau di daerah lain yang berbatasan dengan Pekanbaru.
"Selain membagikan masker dan menyediakan tempat evakuasi untuk balita, kami juga terus memberikan imbauan kepada warga agar selalu waspada terhadap kabut asap," pungkas Ayat.
Keterangan Foto: Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi menggendong bayi yang dievakuasi ke rumah dinas Jalan Ronggo Warsito 48, Gobah, karena musibah kabut asap.
Meski tak ada titik api di Pekanbaru, lanjut Ayat, warga Pekanbaru yang paling merasakan dampak kabut asap. "Padahal titik api tidak ada di Pekanbaru, warga Pekanbaru yang paling menderita. ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), bandara yang terganggu, anak-anak yang diliburkan sudah lebih dari sebulan," kata Ayat, saat dihubungi, Rabu (7/10).
Saat ini, lanjut kader PKS itu, baru ada sekitar 20 anak yang berasal dari Pesantren Al-Quds mengungsi di rumah dinasnya. Sementara itu, di kantor dinas ada empat bayi yang dievakuasi dengan pelayanan semua kebutuhan bayi dan si ibu dipenuhi. "Dan tenaga medis yang stand by untuk membantu, tentu juga makan minum untuk ibu bayi tersebut," ungkap Ayat.
Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi meminta seluruh warganya untuk tetap semangat dan jangan putus asa menghadapi kabut asap. Ayat mengimbau agar masyarakat memperbanyak doa agar bencana asap segera teratasi.
"Perbanyak istighfar dan berdoa semoga Allah hilangkan bencana asap ini," kata Ayat.
Selain itu, Ayat juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang tak perlu. Jika harus ke luar rumah tetap memakai masker. "Perbanyak minum air putih, jaga anak-anak yang libur agar belajar di dalam rumah," ujar dia.
Menurut Ayat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah maksimal dalam menanggulangi kabut asap di Provinsi Riau. Selain itu, dari TNI sudah menerjunkan Kostrad untuk membantu memadamkan api dan menjaga agar hutan tidak terbakar lagi.
"Apa yang sudah diintruksikan oleh Bapak Presiden RI untuk memberikan sanksi kepada pembakar lahan dan hutan serta mencabut izin operasionalnya tentu kami sangat dukung sehingga permasalahan asap dapat segera diatasi," imbuh Ayat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru sendiri, tutur Ayat, telah menyiagakan seluruh Puskesmas yang ada sebagai posko evakuasi warga. Selain itu, posko pemadam kebakaran dan bencana juga diminta selalu bersiap siaga memadamkan api jika ditemukan ada lahan yang terbakar di Pekanbaru atau di daerah lain yang berbatasan dengan Pekanbaru.
"Selain membagikan masker dan menyediakan tempat evakuasi untuk balita, kami juga terus memberikan imbauan kepada warga agar selalu waspada terhadap kabut asap," pungkas Ayat.
Keterangan Foto: Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi menggendong bayi yang dievakuasi ke rumah dinas Jalan Ronggo Warsito 48, Gobah, karena musibah kabut asap.
posted by @Adimin
PKS Siap Bermitra dengan Pemerintah Selamatkan Generasi Muda
JAKARTA (6/10) - Angka kejahatan terhadap anak-anak Indonesia tiap tahun terus meningkat. Kondisi ini jika dibiarkan dapat menjadi ancaman bagi masa depan generasi bangsa.
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidpuanKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih, sangat menyesalkan terus berulangnya kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak. Kasus terbaru yang terungkap adalah kejahatan hingga mengakibatkan kematian yang dialami P (9) di Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (2/10) lalu.
Menurut perempuan yang akrab disapa Wiwi ini, negara belum sepenuhnya hadir untuk melindungi anak-anak. Padahal berdasarkan amanat UUD 1945, negara harus melindungi anak-anak dan menjamin masa depan mereka.
"Kami menyayangkan kenapa tidak ada laporan perkembangan kasus dari setiap kekerasan yang terjadi pada anak. Ini sudah terus berulang tapi pemerintah terkesan tidak pernah serius mengurus anak," tegas Wiwi di sela-sela kunjungannya ke kediaman keluarga Putri di Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (6/10).
Pendiri Aliansi Selamatkan Anak Indonesia ini menegaskan pemerintah sudah seharusnya mengumumkan keadaan darurat khusus kekerasan terhadap anak. Dia beralasan, angka kekerasan terhadap anak terus meningkat tiap tahunnya, dari yang bersifat pelecehan seksual hingga berujung pada kematian.
"Perangkat hukum untuk melindungi anak sudah ada di dalam UU Perlindungan Anak (UU PA) nomor 35/2014, bahkan kita pun sudah memiliki lembaga yang khusus menangani anak, yaitu Komisi Perlindungan Ibu dan Anak (KPAI). Tapi mengapa implementasinya belum berjalan?" tanya mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 ini.
Wiwi berharap kasus yang menimpa anak kelas 2 SD 05 Pagi Rawa Lele Kalideres ini adalah yang terakhir. "PKS siap untuk bermitra positif, khususnya kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (MenPPA), dalam menyelamatkan generasi muda Indonesia di masa depan," pungkas Wiwi.
Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidpuanKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih.
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidpuanKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih, sangat menyesalkan terus berulangnya kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak. Kasus terbaru yang terungkap adalah kejahatan hingga mengakibatkan kematian yang dialami P (9) di Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (2/10) lalu.
Menurut perempuan yang akrab disapa Wiwi ini, negara belum sepenuhnya hadir untuk melindungi anak-anak. Padahal berdasarkan amanat UUD 1945, negara harus melindungi anak-anak dan menjamin masa depan mereka.
"Kami menyayangkan kenapa tidak ada laporan perkembangan kasus dari setiap kekerasan yang terjadi pada anak. Ini sudah terus berulang tapi pemerintah terkesan tidak pernah serius mengurus anak," tegas Wiwi di sela-sela kunjungannya ke kediaman keluarga Putri di Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (6/10).
Pendiri Aliansi Selamatkan Anak Indonesia ini menegaskan pemerintah sudah seharusnya mengumumkan keadaan darurat khusus kekerasan terhadap anak. Dia beralasan, angka kekerasan terhadap anak terus meningkat tiap tahunnya, dari yang bersifat pelecehan seksual hingga berujung pada kematian.
"Perangkat hukum untuk melindungi anak sudah ada di dalam UU Perlindungan Anak (UU PA) nomor 35/2014, bahkan kita pun sudah memiliki lembaga yang khusus menangani anak, yaitu Komisi Perlindungan Ibu dan Anak (KPAI). Tapi mengapa implementasinya belum berjalan?" tanya mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 ini.
Wiwi berharap kasus yang menimpa anak kelas 2 SD 05 Pagi Rawa Lele Kalideres ini adalah yang terakhir. "PKS siap untuk bermitra positif, khususnya kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (MenPPA), dalam menyelamatkan generasi muda Indonesia di masa depan," pungkas Wiwi.
Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidpuanKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih.
posted by @Adimin
