Aboe: Jangan Takut Ancaman Boikot Australia

Pemerintah tidak boleh takut akan ancaman boikot pemerintah Australia, jika mengeksekusi dua warganya yang jadi terpidana mati perkara narkotika, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Anggota Komisi Hukum DPR Aboebakar Alhabsy, mengatakan jika penundaan eksekusi mati lantaran ancaman boikot menunjukkan lemahnya kualitas diplomasi Indonesia.

“Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia seharusnya memiliki kemampuan dan keberanian untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku,” katanya, Jumat (20/2).

Dijelaskan Aboebakar, jika penegakan hukum di Indonesia dapat diintervensi dengan ancaman boikot, maka itu berarti kedaulatan hukum negara ini sangat lemah. “Karena sudah takluk dengan ancaman boikot,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Seharusnya, ia menambahkan, Australia menghormati sistem hukum Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan dan berdaulat. Di sisi lain, Indonesia sendiri jangan sampai mau terintervensi dengan ancaman boikot seperti ini. Indonesia harus menunjukkan marwahnya sebagai negara yang berdaulat.

Sistem hukum yang ada harus berjalan sebagaimana mestinya. “Jangan sampai terlihat lembek di mata dunia, nanti negara lain juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Australia,” pungkas pria yang karib disapa Aboe itu. (boy/jpnn)

posted by @Adimin

PKS Menunggu Waktu

Meski tergabung dalam Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera (DAS) di DPRD Samarinda, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan calon wali kota (cawali) yang diusung. “Belum ada memutuskan untuk berkomitmen mendukung calon manapun,” tegas Ketua DPW PKS Kaltim, Masykur Sarmian, kemarin (20/2).

Meski banyak pihak di Samarinda meyakini dalam Pilwali Samarinda mendatang, PKS akan memberikan dukungannya kepada Syaharie Jaang, Masykur menyebut pihaknya masih dalam wait and see. Dengan kata lain, netral. “Kami masih konsolidasi tentang pilkada. Ini baru saja membuat mapping flowchart Pilkada Kaltim, termasuk Samarinda,” jelasnya.

Hanya memiliki tiga kursi di DPRD Samarinda mengharuskan PKS berkoalisi dengan partai lain. Apakah partai berlambang padi di antara dua bulan sabit ini, sudah berkomunikasi dengan partai lain? “Menjalin komunikasi pasti ada. Tapi kami terbuka untuk semua calon kandidat,” paparnya.

Artinya, kata dia, bila ada cawali yang memiliki pandangan sama dengan PKS, pihaknya siap mendukung. “Kami menggunakan tiga konsep, yakni menjamin semua pemeluk agama agar nyaman beribadah, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat. Itu sudah pakem,” terangnya.

Meski demikian, sejarah kedekatan Jaang dan PKS terjadi pada Pilwali 2010. Kala itu, PKS bersama Partai Demokrat, PPP, PKB, Pelopor (tak lolos verifikasi), dan PBR (tak lolos verifikasi) mendukung Syaharie Jaang-Nusyirwan. Dilihat dari kedekatan, PKS disebut-sebut hanya tinggal menunggu momen mendeklarasikan dukungannya terhadap Syaharie Jaang.

“Dalam politik apapun bisa terjadi termasuk ke mana arah dukungan PKS. Jadi sama-sama menunggu saja, pada waktunya publik pasti mengetahui sikap politik PKS untuk Pilwali Samarinda,” tegasnya.

Dari 45 kursi di DPRD Samarinda, baru 9 kursi yang sudah hampir pasti mendorong Jaang yakni 6 kursi Partai Demokrat dan 3 kursi Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara 9 kursi milik Golkar, kini masih dalam perebutan dengan sistem penjaringan.

PDI Perjuangan dengan 8 kursi juga belum memastikan diri terkait siapa yang bakal didorong. Sisanya, Gerindra yang meski hanya 5 kursi namun nekat mendorong kader sendiri. Kemudian PPP dan Nasdem dengan total 4 kursi, serta Hanura dengan total 3 kursi.

Ketiga partai terakhir tadi belum memutuskan kandidat yang bakal diusung atau hendak merapat ke partai manapun untuk mendorong dan mendukung kandidat tertentu (*/ypl/rom/k16/kaltimpost.co.id)

posted by @Adimin

PKS Umumkan Tiga Kandidat Calon Walikota Depok 2015-2020

Depok (20/2) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadian Sejahtera (PKS) Kota Depok telah menetapkan tiga nama bakal calon Walikota Depok periode 2015-2020. Ketiga nama bakal calon itu adalah Wakil Walikota Depok yang sedang menjabat KH Idris Abdul Shomad, Ketua DPD PKS Kota Depok Supariyono dan mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat 2009-2014 Imam Budi Hartono.

“Tiga nama ini akan kita lempar ke publik. Elektabilitas dan popularitas mereka di masyarakat juga akan menjadi variabel yang menentukan siapa diantara tiga nama itu yang layak,” jelas Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Depok, Muttaqin, Kamis (19/02).

Sebelumnya, DPD PKS Kota Depok telah menggelar Pemilu Raya (Pemira) PKS untuk menentukan calon Walikota Depok pada Agustus 2014 lalu. Kader PKS berhak memilih dari tujuh nama yang dikeluarkan PKS. Ketujuh nama tersebut adalah Ketua DPD PKS Depok Supariyono, Mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat 2009-2014 Imam Budi Hartono, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Tifatul Sembiring, Anggota DPR RI M Sohibul Iman, Ketua Bidang Pemilu dan Pemilukada (BP3) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Syahfan Badri Sampurno, isteri Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail Nur Azizah Tahmid, serta calon eksternal yang saat ini menjabat Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad. [www.pksdepok.com]

posted by @Adimin