pic

Powered by Blogger.

Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi

Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...

Search This Blog

Latest Post

PKS Tegaskan Tetap di Luar Pemerintahan

Written By mediapkspadang on 08 April, 2016 | April 08, 2016

Jakarta (7/4) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menegaskan, PKS akan tetap berada di luar pemerintahan, dan tetap menjadi oposisi loyal. Ini merupakan keputusan Majelis Syuro PKS dan hingga kini belum ada perubahan.

Penegasan Sohibul Iman tersebut menjawab kabar yang marak beredar di media sosial bahwa PKS mendapat jatah dua menteri dalam reshuffle kabinet mendatang. Menurut kabar burung tersebut jatah dua menteri itu sebagai imbalan atas langkah PKS yang memecat Fahri Hamzah.

“Saya tegaskan PKS tetap berada di luar pemerintahan,” kata Sohibul Iman, Kamis (7/4/2016) sore di Jakarta.

Sohibul menyampaikan, sikap PKS yang memilih tetap berada di luar pemerintahan itu juga sudah dia sampaikan dalam pertemuan pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPP PKS, Rabu (31/3/2016) malam pekan lalu.

Lebih lanjut Sohibul Iman mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu drinya juga sudah menyampaikan mengenai sikap PKS itu, Dan Presiden Jokowi menghargai sikap PKS tersebut.

“Waktu itu saya sampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa PKS akan tetap menjadi oposisi yang loyal. Yang mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat, dan kritis jika ada kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat,” imbuh dia. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman

posted by @Adimin

Kiprah Prestatif Sosok Perempuan PKS Ledia Hanifa

Jakarta (7/4) – “Bismillah, semoga Allah mudahkan urusan”. Kalimat itulah yang pertama kali keluar dari untaian kata Perempuan PKS Ledia Hanifa saat ditanya seorang wartawan, menggantikan posisi Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR RI.

Pimpinan DPR perempuan pertama pasca reformasi ini, mewarisi darah politik yang berasal dari sang kakek, Rd. H. Hasan Natapermana, yang pernah menjabat sebagai anggota Parlemen Pasundan sekaligus Tokoh Koperasi Jawa Barat.

Sedari kecil, Ledia memilih terjun bersama masyarakat: memimpin, mengelola perbedaan, hingga meraih prestasi di dalamnya. Wajar, saat di SD Taman Sari, Rawasari, Jakarta Pusat, Ledia menyabet dua penghargaan berturut-turut, yaitu Penghargaan Penggalang Garuda Gerakan Pramuka Jakarta Pusat (1984) dan Penghargaan Peserta Terbaik Latihan Pengembangan Kepemimpinan Penegak dan Pandega se-Kwartir Cabang Jakarta Pusat (1986).

Pun, hingga kini, saat akhirnya Ledia memilih Partai Keadilan (Sejahtera) sebagai wadah politik, memperjuangkan kepentingan masyarakat mulai dari ranah pengambilan-pengambilan kebijakan.

“Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan manakala kita tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan. Dan pilihannya adalah terlibat dalam politik. Itulah politik praktis dalam konteks itu, bukan sebagai kekuatan di luar tetapi kekuatan di dalam,” jelas Ledia sebagaimana dikutip dari Skripsi ‘Marketing Politik Calon Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah Dalam Pemilihan Anggota DPR RI Periode 2014-2019’ oleh Mahasiswa UIN Jakarta Sulastri Damayanti.

Tercatat, beragam posisi di PK(S) pernah diamanahkan kepada Ledia sejak tahun 1998. Mulai dari Staf Kewanitaan DPW PK Jakarta (1998-1999), Pjs Ketua Deputi Kewanitaan DPW PK DKI Jakarta (1999-2000), Ketua Deputi Pemberdayaan Wanita DPW PKS Jawa Barat (2000-2005), Ketua DPP PKS Bidang Kewanitaan (2005-2010), Ketua DPP PKS Bidang Kesehatan, Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, hingga Ketua DPP PKS Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (2015-2019).

Senada, kiprahnya di dua periode Pimpinan Komisi VIII DPR RI pun, banyak menuai prestasi. Saat Periode 2009-2014, Ledia menjadi Ketua Panja RUU Jaminan Produk Halal, dan RUU Revisi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terbukti, dua RUU tersebut berhasil dituntaskan menjadi UU Nomor 34 tahun 2014 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 saat kepemimpinannya.

Selain itu, sejak ditunjuk kembali menjadi Pimpinan Komisi VIII Periode 2014-2019, Ledia berhasil menuntaskan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (PD) dengan Kementerian Sosial sebagai leading sector pelaksana kebijakan.

Selain itu, Komisi VIII juga turut berhasil menurunkan ongkos haji 2014 dari US$ 3.527 menjadi U$ 3.219 dengan kolaborasi yang baik dari Kementerian Agama.

Kini, pengangkatan secara sah untuk menjadi Wakil Ketua DPR RI pun tinggal menunggu waktu. Publik tentu berharap, kinerja DPR RI dalam kepemimpinannya, akan lebih baik dan santun, khususnya dalam fungsi-fungsi peningkatan kinerja legislasi dan pengawasan yang produktif kepada pemerintah. [pks.id]

Keterangan Foto: Ledia Hanifa Amaliah

posted by @Adimin

Pesan

More on this category »

Popular Post

 
Support : Creating Web | PKS Padang | Mas Temp
Copyright © 2011. PKS KOTA PADANG - All Rights Reserved
Template Created by PKS Padang Published by Mas Temp
Proudly powered by Blogger