pic
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Latest Post
Beberapa Tokoh Berpeluang Jadi Ketua Majelis Syuro PKS
Written By mediapkspadang on 01 April, 2015 | April 01, 2015
JAKARTA - Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Raya (BPPR) Anggota MS PKS 2015-2020, Sunmanjaya Rukmandis menyatakan sejauh ini belum ada pembahasan siapa yang nantinya akan menduduki Ketua Majelis Syuro PKS yang baru. Namun beberapa tokoh menurutnya layak untuk menduduki posisi tersebut.
"Ya figur yang pantas seperti Hilmi Aminudin, Salim Segaf, Hidayat Nur Wahid maupun Anis Matta. Itu nama yang berpeluang jadi ketua majelis syuro" ujar dia, Selasa (31/3).
Sunmanjaya mengatakan nama-nama yang disebut memiliki kapasitas untuk menduduki posisi ketua majelis syuro. Karena nama nama tersebut memilik kapasita dan track record yang baik.
Menurutnya saat ini internal masih fokus pada perhitungan suara untuk pemilihan anggota majelis syuro yang baru. Hal ini kata dia menjadi step awal sebelum berbicara siapa yang nantinya akan duduk menjadi Ketua Majelis Syuro PKS.
"Jadi pada dasarnya internal PKS belum berbicara terkait siapa yang akan menjadi ketua majelis syuro," katanya.
Sebelumnya, Ahad (29/3) PKS melakukan pemilihan raya serentak di 34 kabupaten dan kota se Indonesia. Seluruh calon anggota MS wajib memenuhi syarat sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD-ART) partai.
Di antaranya, bakal calon sudah menjadi anggota ahli tidak kurang dari tujuh tahun, berusia paling sedikit 30 tahun, berpengalaman sebagai pengurus pada struktur partai tingkat provinsi. [ROL]
posted by @Adimin
Pemblokiran Website Islam adalah Cara Represif dan Otoriter
JAKARTA (31/3) - Anggota Komisi lll DPR RI, Almuzzammil Yusuf menyayangkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengajukan pemblokiran terhadap beberapa website Islam tanpa klarifikasi dan ketelitian kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).
"Pemblokiran sembarangan terhadap website Islam sangat disayangkan. Jika itu dilakukan kita kembali ke rezim Orde Baru yang represif dan otoriter," tegas politisi PKS asal Lampung ini dalam keterangan persnya, Selasa (31/3).
Menurut Muzzammil, seharusnya pemerintah memberikan peringatan dan mengundang para pengelola website dan berdialog sebelum diblokir.
"Sampaikanlah surat teguran dan undangan dialog secara baik-baik dengan para pengelola website tersebut. Tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Tujuan dialog adalah untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi. Jika mereka menolak dan tidak kooperatif saya kira wajar jika pemerintah ekspose sikap tersebut untuk jadi catatan publik," jelasnya.
Selain itu, kata Muzzammil, BNPT seharusnya berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenag untuk menentukan apakah website tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.
"Termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta MUI untuk mengetahui apakah konten dalam website itu menyimpang atau tidak dalam ajaran Islam," imbuhnya.
Jangan sampai, terang Muzzammil, website yang menyampaikan ayat alquran dan sunah, mengecam kebiadaban Israel dan Barat dianggap radikal.
"Jika demikian, kedepan eksistensi website media informasi dan pendidikan Islam terancam rezim Pemerintahan Jokowi yang gunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam," tuturnya.
Dengan banyaknya aspirasi di media sosial, surat pengaduan, dan SMS ke DPR maka kami akan memanggil pihak Pemerintah.
"Teman-teman di Komisi l, lll, dan VIII rencananya akan memanggil Menkominfo, Menag, dan BNPT untuk menanyakan kebijakan ini," pungkasnya. [pks.id]
posted by @Adimin
Gubernur Irwan Apresiasi Sekolah Negeri Berprogram Tahfizh Quran
PADANG (29/3) - Al-Quran merupakan pedoman yang pasti bagi seluruh manusia, karena di dalamnya terkandung hal positif bagi yang mau membaca, menghafal, mengajarkan, dan mengamalkannya. Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat menghadiri acara Wisuda Tahfizh Al Quran Angkatan II, SMAN 1 Padang, Ahad (29/3).
"Insya Allah, dijamin kehidupan dunia dan akhirat akan selamat bagi manusia yang mau mengamalkan Al-Quran,” ujar Irwan.
Lebih lanjut Irwan juga memotivasi dan memberikan apresiasi kepada para siswa yang mau menghafal dan mengamalkan Al-Quran.
"Khusus bagi anak-anak yang mengamalkan Al Quran pasti akan menjadi anak yang taat beribadah, pintar, dan sukses,” kata Irwan di hadapan sekitar 150 peserta Tahfizh Al-Quran.
Pada kesempatan itu, Irwan memberikan apresiasi kepada SMAN 1 Padang dan wali murid yang telah bekerjasama merancang dan menyusun program pengajaran menghafal Al-Quran, meskipun SMAN 1 Padang bukan sekolah agama.
Irwan pun berharap program Tahfizh Al Quran yang telah diselenggarakan SMAN 1 Padang dapat diikuti sekolah-sekolah lain yang belum menerapkan.
"Kami melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sumbar akan mengajak dan menganjurkan program pengajaran seperti ini, agar diterapkan di seluruh Sumatera Barat,” pungkas Irwan.
Hidayat Nur Wahid: DPR Perlu Panggil Menkominfo dan BNPT
JAKARTA (31/3) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid meminta kalangan dewan, terutama Komisi I dan Komisi III DPR RI, memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) guna meminta klarifikasi dari kedua lembaga itu terkait penutupan sejumlah situs media Islam.
“Kedua lembaga itu perlu dimintai penjelasan apa alasan penutupan situs-situs media Islam itu. Juga apa yang dimaksud radikalisme versi mereka,” kata Hidayat usai acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (31/3).
Hidayat meminta pemerintah tidak melakukan generalisasi dengan menganggap semua situs media Islam mengampanyekan radikalisme. Pemerintah perlu melakukan klarifikasi sebelum mengambil langkah-langkah yang drastis.
“Pemerintah sudah melakukan klarifikasi belum kepada situs-situs yang dibredel itu? Kalau belum, sebaiknya klarifikasi lebih dahulu,” ujarnya.
Lebih lanjut Hidayat menganggap apa yang dilakukan pemerintah kurang adil. Hal ini disebabkan, di satu pihak pemerintah membiarkan situs-situs pornografi yang jelas-jelas melanggar hukum. Sementara situs-situs media Islam yang belum tentu melanggar hukum sudah langsung dibredel.
“Ini cara-cara Orde Baru. Seharusnya di era keterbukaan seperti ini hal seperti itu dihindari, karena tidak produktif untuk perkembangan demokrasi,” imbuh Hidayat.
Hidayat juga mengemukakan cara yang ditempuh pemerintah tidak akan membantu program deradikalisasi yang sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah. Karena sebagian dari situs-situs yang dibredel tersebut justru menampilkan wajah Islam yang ramah, antikekerasan, dan menyajikan bagian-bagian dari Islam yang penuh toleransi. [pks.id]
Pemira PKS Sumbar, Dari Silaturahim Hingga Batu Akik
Padang, PKS SUMBAR - Pemira Majelis Syuro yang digelar di Seluruh DPD Kab/ Kota di Sumatera Barat, tidak terkecuali DPD PKS Kota Padang, Ahad (29/3) diikuti dengan sangat antusias oleh ribuan kader partai da'wah tersebut. Banyaknya kader yang hadir juga ikut menjadi ajang silaturrahim keluarga dan diskusi seputar kondisi sosial politik kekinian, tidak terkecuali tema batu akik ikut menjadi bahan diskusi hangat para kader diruang tunggu sambil mengotak atik beberapa batu akik yg melekat di tangan, sesaat sebelum atau setelah menggunakan hak suara.
Satu hal yang juga istimewa, bahwa pemira yang dimulai tepat pukul 08.00 Wib pagi ini hadir pertama kali untuk memilih adalah Gubernur SUMBAR Prof Dr. H. Irwan Prayitno, P.Si, M.Sc. yang ikut menggunakan hak pilihnya sebagai kader PKS. Kemudian berturut turut hadir Ketua DPW PKS SUMBAR Trindah Farhan Satria, MT beserta jajaran pengurus DPW PKS SUMBAR lainnya, berbaur dengan para kader yang sangat antusias menggunakan hak pilihnya.
"Senang sekali, hari ini bisa menggunakan hak suara sebagai kader, serta berkumpul bersama kader lainnya ditengah berbagai kesibukan yang beragam, sehingga bisa berdialog langsung tentang isu lokal dengan kader struktur yang juga mendapat amanah sebagai wakil rakyat di DPRD. Ungkap Dedi salah seorang kader PKS Kota Padang.
Dikota Padang Kader PKS memberikan hak suaranya di Markas Dakwah (Kantor DPD) PKS Kota Padang di Jl. Kismangun Sarkoro kota Padang dari jam 8 hingga jam 2 siang. Kader yang memiliki hak pilih akan menggunakan hak suaranya dengan memilih 2 nama dari 10 nama yang disediakan. Kurang lebih ada 1246 Kader yang menggunakan hak suara untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. [sumbar.pks.id]
