PKS: Jangan Gunakan Uang Rakyat Saat Terjadi Krisis Perbankan

Jakarta (30/11) – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam melarang pemerintah untuk menggunakan uang rakyat jika terjadi krisis perbankan. Pasalnya, dalam draf RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) yang diusulkan pemerintah, mekanisme bail out akan dibebankan kepada masyarakat jika terjadi krisis tersebut. Dengan kata lain, Ecky menilai pemerintah tidak belajar dari pengalaman yang pernah terjadi, baik di tahun 1998 maupun 2008 (Bank Century).

Demikian disampaikan Ecky dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, serta perwakilan BI, OJK, dan LPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11).

“Semestinya kita belajar dari krisis perbankan 1998 yang membebani negara ratusan triliun dan kasus century 2008 sebesar 6,7 triliun. Logika bail out tidak mencerminkan keadilan untuk publik. Saat bank tersebut sehat, labanya dinikmati oleh para pemilik bank. Sementara, saat bank mengalami masalah, rakyat yang malah disuruh menanggung bebannya. Apalagi, seandainya bank tersebut mengalami masalah karena kesalahan mereka sendiri, baik karena miss-management maupun fraud. Mereka harus menanggung sendiri kesalahannya,”jelas Politisi PKS dari daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Ecky menginginkan mekanisme yang ideal adalah yang sebaliknya, yaitu Bail In. Di mana penyelesaian krisis di sektor keuangan harus ditanggung oleh para pelaku di industri itu sendiri. Sehingga, seharusnya, saat terjadi krisis, bank tersebut harus diambil alih asetnya, lalu direstrukturisasi agar sehat kembali.

“Juga, harus dilakukan dengan mekanisme yang berjalan di antara mereka sendiri tanpa melibatkan menggunakan uang dari APBN,” ujar legislator sejak tahun 2009 ini.

Ecky berpendapat sebenarnya saat ini perbankan di Indonesia sudah memiliki sistem yang lebih kokoh dalam menghadapi krisis. Dibandingkan tahun 1998, belum ada OJK juga LPS, dan kapasitas BI dalam menjalankan fungsi pengawasan pun dinilai masih lemah.

“Namun pengalaman kekisruhan dalam penanganan Century, memberi pelajaran bahwa keberadaan lembaga-lembaga saja tidak cukup. Mereka membutuhkan payung hukum yang kuat mengenai protokol krisis. Oleh karena itu, PKS tetap berkepentingan untuk mendorong UU JPSK yang bisa memperjelas koordinasi dan peran masing-masing lembaga dalam penanganan krisis,” jelas alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini.

Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Hermanto: Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Harus Segera Diangkat Menjadi PNS

Jakarta (30/11) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan komitmen untuk mengangkat puluhan ribu Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian (THLPP) agar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kalau sekedar komitmen, sudah diberikan oleh Pemerintah yang lalu. Pemerintah sekarang bertugas merealisasikan secepatnya," papar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berencana mengangkat THLPP menjadi PNS pada tahun 2016.

Atas dasar itu, Hermanto meminta Kementerian PAN-RB memberikan dukungan kelembagaan, izin prinsip rekrutmen, dan izin kepegawaian. Sedangkan, Kementan terlebih dahulu harus membuat desain kepegawaian yang dibutuhkan penyuluh pertanian untuk dapat direkrut menjadi pegawai Pemerintah.

"Pemerintahan lalu, beralasan regulasi belum lengkap, terutama karena belum ada payung hukumnya, maka komitmen itu terus ditunda," ungkap Legislator PKS dari daerah pemilihan Sumatera Barat I ini.

Pemerintah sekarang, jelas Hermanto, telah berjanji kepada DPR untuk menyelesaikan payung hukum pada Juli 2015. Namun, kemudian minta tambahan waktu 3 bulan. "Payung hukum itu seharusnya sekarang sudah selesai dan tidak ada alasan lagi untuk menunda pengangkatan tersebut", tegas Hermanto.

Hermanto mendesak pemerintah melakukan hal ini sebab pengangkatan tersebut merupakan bagian dari perhatian sekaligus penghargaan negara kepada mereka yang selama ini telah terlibat aktif dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.

"Saat saya berkunjung dan bertemu kelompok-kelompok tani terutama di masa reses, para THLPP ini ada di tengah-tengah mereka. Bahkan di luar jam kerja atau di hari libur sekalipun,” ungkapnya.

Lebih jauh, Hermanto berharap pengangkatan ini tidak hanya untuk THLPP saja. Tapi, juga untuk Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perikanan, Kelautan, dan Kehutanan. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto.
 


posted by @Adimin

Irwan Prayitno Di Mata Pemilih Pemula

AGAKNYA, sasaran yang dituju oleh Sengaja Budi Syukur, yaitu memberikan informasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula, berhasil menuai perhatian pemilih pemula. Muhammad Syafridho Akbar, siswa SMA Adabiah mengaku tertarik kepada pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit (IP-NA) setelah mendapat informasi dari medsos. Pada tanggal 9 Juni 2015 kemaren, Ridho, demikian dia akrab disapa, sudah berumur 17 tahun, dan pada tanggal 9 Desember 2015, dirinya untuk pertama kalinya akan menggunakan hak suara pada pemilukada Sumatera Barat.
Belakangan, Ridho memang menjadi perhatian tersendiri di kalangan tim sukses dan relawan IP-NA. Betapa tidak, remaja berbadan bonsor ini cukup aktif mensosialisasikan pasangan IP-NA ke tengah-tengah masyarakat, terutama kepada teman-temannya. Bahkan, dalam beberapa kali kegiatan sosialisasi IP-NA dan debat publik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015, Ridho terlihat hadir memberikan dukungan kepada pasangan calon IP-NA.

Ketertarikan Ridho dengan pasangan IP-NA disebabkan informasi yang dia terima dari medsos dan media lainnya terhadap kedua sosok pemimpin Sumatera Barat tersebut bersesuaian dengan kenyataan. Menurut Ridho, sosok Irwan Prayitno adalah seorang yang memiliki rasa hiba yang tinggi. Tidak hanya rendah hati dan perhatian terhadap orang miskin, tetapi dengan lawan politiknya pun, Irwan Prayitno tetap menaruh perhatian.

Bagi Ridho, sangat sulit mencari tipikal pemimpin seperti Irwan Prayitno di negeri ini. Seorang pemimpin yang sukses meniti karir politiknya dan sukses pula memimpin keluarganya. Apatah lagi, tak seperti pemimpin lainnya di negeri ini, Irwan Prayitno menaruh perhatian tinggi kepada anak-anaknya. Irwan Prayitno tidak canggung mengantarkan anaknya ke sekolah dengan menyetir mobil sendiri.

Sebagai generasi muda negeri ini, Ridho mengaku tergugah melihat gaya kepemimpinan Irwan Prayitno. Sosok pemimpin yang cepat tanggap merespon persoalan masyarakat. Sosok yang dekat dan rendah hati, bahkan tak segan-segan blusukan ke daerah-daerah terisolir demi menemui rakyatnya.

Irwan Prayitno, ungkap Ridho, tidak kehilangan akal dan patah arang menghadapi medan dan geografis Sumatera Barat yang terkenal ekstrim, menembus hutan, menyeberangi lautan dan sungai, demi menemui rakyatnya. Bahkan, Irwan Prayitno sering memakai motor trail untuk menjangkau rakyatnya. Irwan Prayitno bertaruh nyawa dan menahan kelelahan di badannya.

Ironisnya, terang Ridho, walau sudah mati-matian bekerja untuk rakyat, sebagian manusia yang berfikiran picik tetap saja mengatakan Irwan Prayitno tidak bekerja dan membangun Sumatera Barat. Padahal, untuk bertemu rakyatnya, Irwan Prayitno bertaruh nyawa menghadapi medan yang berat.

Anak muda Sumatera Barat, ujar Ridho, In sha Allah akan menjatuhkan pilihan kepada IP-NA. Apatah lagi, Irwan Prayitno selama memimpin Sumatera Barat memberikan perhatian lebih kepada pemuda, salah satunya dengan memberlakukan Undang-Undang Kepemudaan, sehingga regenerasi kepemimpinan pemuda berjalan dengan baik.

Selain itu, Irwan Prayitno adalah sosok yang multi talenda, jelas Ridho. Untuk dekat dengan generasi muda, Irwan Prayitno menyelami keseharian mereka dengan bermain musik. Jarang pemimpin seperti Irwan Prayitno yang mau mendekati pemuda dengan menyalurkan hobi dan kreatifitas generasi muda.

Jadi pemuda tidak apatis lagi dengan politik karena melihat sosok gubernurnya suka dengan dunia mereka. Akibatnya, pemuda yang selama ini acuh tak acuh dengan politik dan pemerintahan, kini aktif mencari tahu perkembangan daerahnya. Bagi Ridho dan pemuda lainnya, Irwan Prayitno adalah sosok pemimpin muda yang energik, cerdas, amanah, penyabar, dan dekat dengan semua kalangan.

Maka tidak salah kiranya, selama memimpin Sumatera Barat, tegas Ridho, Irwan Prayitno diberikan kesehatan oleh Allah swt dan tidak pernah sakit selama menjadi Gubernur Sumatera Barat. Selain dekat dengan rakyat dan multi talenta, Irwan Prayitno dikenal sebagai pemimpin yang amanah. Irwan Prayitno adalah sosok pemimpin yang tidak egois dan tergesa-gesa mengambil keputusan. Untuk itu, Irwan Prayitno layak didukung untuk melanjutkan kepemimpinannya satu kali periode lagi. [bentengsumbar.com]

posted by @Adimin

Pemimpin Harus Selalu Tingkatkan Kapasitas Diri

LAMPUNG (28/11) – Menjadi seorang pemimpin merupakan tanggungjawab yang besar. Oleh karenanya saat seseorang diberi amanah menjadi pemimpin, ia harus selalu meningkatkan kapasitas dirinya. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Dakwah (Wilda) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Gufron Azis Fuadi saat memberikan taujih dihadapan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Bandar Lampung, serta11 perwakilan DPD PKS Muara Enim, DPD PKS Prabu Mulih, dan DPD PKS Pali yang sedang melakukan studi banding ke DPD PKS Bandar Lampung, Sabtu (28/11).

Gufron melanjutkan, pemimpin juga perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya. “Pemimpin juga harus memiliki banyak alat atau skill sehingga ketika ada permasalahan dapat menyelesaikannya dengan menggunakan alat yang tepat. Maka dari itu seorang pemimpin tidak boleh berhenti belajar dan membaca. Jika hal itu terjadi maka akan mengalami kemandegan atau bahkan kehancuran,” terang Gufron.

Selanjutnya Gufron juga berpesan kepada kader PKS yang diamanahi jabatan struktural partai maupun diamanahi menjadi Anggota Legislatif (Aleg) agar dapat membangun reputasi yang baik dengan cara meningkatkan kredibilitasnya.

“Bagaimana cara meningkatkan kredibilitas? Yaitu kader, struktur, dan Aleg harus bisa bersinergi. Bersinergi dalam kebaikan, sinergi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat, dan yang terpenting Aleg PKS harus bisa mewujudkan Peraturan-peraturan Daerah yang memberikan kemaslahatan bagi orang banyak,” pungkas Gufron.

Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Wilda Sumbagsel, Gufron Azis Fuadi saat memberikan taujih dihadapan pengurus DPD PKS Bandar Lampung, Sabtu (28/11).

Sumber: Humas PKS Lampung


posted by @Adimin