Mahyeldi: Tentang Piala Adipura, Ini Bukan Kegagalan

M. Yamin - Kota Pa­dang memboyong tujuh peng­hargaan pada peringatan Hari Lingku- ngan Hidup Sedunia yang diperingati 5 Juni. Ketujuh penghargaan itu, lima Adiwiyata Mandiri yakni diterima SDN 10 Sungaisapih, SDN 20 Indarung, SMP Semen Padang, SMAN 6 dan MAN 2. 

Kemudian, dua peng­har­gaan lagi berupa Piagam Adi­pura dan Plakat Penyusunan Status Lingkungan Hidup Dae­rah (SLHD) terbaik nasional.

Seluruh penghargaan itu tiba di Bandara Internasional Mi­na­ngkabau (BIM) bersama Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi Ans­harullah yang men­jem­put­nya ke Jakarta. Penghargaan tersebut pun diarak ke pusat kota.

“Saya memberi apresiasi pada Dinas Kebersihan dan Per­tamanan (DKP). Peng­har­gaan piagam Adipura ini hasil mem­banggakan. Dalam kon­disi su­sah pascagempa, Padang masih bisa men­da­patkan peng­hargaan bi­da­ng kebersihan. Saya harap di­nas kebersihan dan per­ta­ma­nan bekerja lebih keras lagi di untuk menjaga dan me­nata lingkungan kota ini,” harap Mahyeldi.

Mahyeldi juga memberikan ap­resiasi kepada Badan Pe­ngen­dalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda). Dengan hasil kerja kerasnya, Padang bisa mendapat Plakat Penyusunan Status Lingkungan Hidup Dae­rah (SLHD) terbaik Na­sional. “Untuk Adiwiyata Mandiri, saya minta semua pihak bekerja keras, agar di tahun berikutnya Adiwiyata bisa diraih lebih ban­yak lagi. Jika tahun ini hanya lima sekolah, tahun depan ditar­getkan menjadi 25 sekolah,” harap Mahyeldi.

Tapi semua itu, katanya, butuh kerja keras. “Seluruh ke­pala sekolah di Padang hen­daknya mencontoh sekolah yang sukses meraih Adiwiyata ini,” imbuhnya.

Ini Bukan Kegagalan

Soal tidak berhasilnya Pa­dang meraih piala Adipura, me­nurut Mahyeldi, bukan berarti kegagalan. Dia mengklaim nilai Kota Padang meningkat dari tahun sebelumnya. “Tapi masih belum bisa masuk kategori peraih piala, baru piagam adi­pura yang didapatkan,” ujarnya.

Mahyeldi mengakui penilaian pasar masih menjadi penilaian terendah diban­ding­kan objek pantau lainnya. Hal ini tidak terlepas dari belum ter­se­lesainya persoalan di epinsetrum eko­nomi kota Padang itu.

“Penataan ini membuat ter­jadi kesemrawutan di tengah pasar, sehingga pengelolaan sampah tidak bisa dikontrol. Salah satu yang perlu diti­ng­katkan kebersihan pasar, teru­tama Pasar Raya,” ucapnya.

Yang tidak kalah penting lagi, menjadikan peduli ling­kungan sebagai budaya di te­ngah masyarakat. “Jika keber­sihan dan kepedulian ling­ku­ngan sudah menjadi budaya, maka akan menjadi mudah untuk mengembalikan adipura,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Wali Kota Padang Fauzi Bahar. “Kendalanya pasar terutama,” ujar Fauzi.

Selain masalah pasar, juga disebabkan kondisi rumah sakit yang belum tertata baik dan masalah lainnya. “Air juga, begitu juga rumah sakit,” ucap­nya. (bis/ek)

*http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=44667

posted by @A.history

PILKADA Padang: Koalisi Memanas, Calon Parpol Mulai Terang

RADEN SALEH, METRO-Jelang pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota (bacawako dan bacawawako) dari partai politik ke KPU Padang 1 Juni mendatang, kondisi perpolitikan kian memanas. Tak hanya persoalan koalisi yang mulai benderang, siapa pasangan yang diusung pun juga makin jelas. Parpol yang telah mengikat kontrak politik dalam bentuk koalisi, seperti Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang (PBB), diprediksi akan memunculkan nama baru. Sementara, partai yang belum memiliki pasangan koalisi, disebut-sebut akan bernegosiasi, langsung menggunakan pasangan calon.

Bahkan, dari informasi yang diterima koran ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga hampir merampungkan koalisi Pilkada 2008 dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Berbeda, jika Pilkada sebelumnya PAN di posisi pertama dengan mengusung Fauzi Bahar, saat ini pasangannya Mahyeldi Ansharullah yang menjadi nomor satu. Siapa yang mendampingi, seperti sudah sangat terlihat, yaitu adik kandung dari Fauzi Bahar, yakni Letkol Fahmi Bahar. Tak heran, baliho anggota Lantamal II Padang ini semarak di dalam kota, dan mengurangi titik yang biasa dihuni Anggota DPR RI M Ichlas el Qudsi (Michel).

Sekretaris DPD PAN Padang Muhammad Mahzum mengakui, masih ada pembicaraan dengan PKS, terkait kelanjutan koalisi 2008. Namun, soal nama, dia mengaku belum ada kepastian. ”Kalau memang jalannya ada pasangan Mahyeldi-Fahmi Bahar itu memang sudah terdengar selentingan. Tapi, PAN punya mekanisme yang akan kami jalankan, pascapenutupan pendaftaran bakal calon kemarin," kata Bacaleg No 1 Dapil Lubukkilangan-Lubukbegalung dan Bungtekab ini.

Sekretaris DPD PKS Padang Muharlion mengatakan, untuk koalisi masih dalam tahap penggodokan sehingga belum menghasilkan keputusan apa-apa. Setiap partai masih terus dilakukan pendekatan. Bahkan dengan PAN, koalisi lama masih terjalin hingga sekarang. ”Untuk Fahmi Bahar, kita belum bisa mengatakan iya, semuanya di DPD, tidak bisa memutuskan sendiri, harus ada mekanismenyua melalui DPP. Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Mencari kebersamaan yang paling penting, tapi sampai hari ini belum ambil sikap apa-apa tetap melakukan komunikasi dengan semua partai,” katanya.

Jika iya, pasangan PKS-PAN, Mahyeldi-Fahmi Bahar ini melaju, artinya telah "menghabiskan" 11 kursi dari 45 kursi yang ada di DPRD Padang. Lalu, kemanakah Michel? Mantan ketua Tim Pilkada Fauzi-Mahyeldi 2008 ini, diprediksi akan merapat ke Partai Demokrat yang memiliki 17 kursi. Meski disebut sebagai "putra mahkota" Wako Fauzi Bahar, ternyata Michel masih harus berjuang di partai lain. Jika "deal" pusat yang dilakukan lolos, Michel bisa saja diusung oleh Demokrat. Soal pasangan, banyak yang meyakini, untuk posisi Bacawawako, Demokrat hanya menjagokan Ketua DPC Demokrat Padang Januardi Sumka.

Januardi Sumka mengatakan, saat ini masih menunggu hasil survei lembaga independen, Lembaga Survei Indonesia (LSI). Semua calon memiliki peluang di Demokrat juga membuka kesempatan seluasnya baik kepada internal maupun eksternal partai. Bagi mereka yang berasal dari luar, tentunya ada aturan yang ditetapkan partai. ”Melalui Tim 7 juga berkewajiban menganalisa setiap kandidat yang sudah mendaftar. Bagi internal partai, harapan kami supaya mengandeng partainya koalisi dengan Demokrat nantinya. Jika mereka bisa mengandeng partai atau koalisi rakyat (ditentukan dari hasil survei) maka akan lebih hebat lagi. Survei sangat signifikan yang kita inginkan,” katanya.

Berlabuhnya Michel ke Demokrat menggandeng Januardi Sumka, tentu akan membuat kesempatan beberapa kandidat lainnya yang juga mendaftar, seperti Andre Rosiade, Yusman Kasim, dan Feryanto Gani menipis. Andre Rosiade yang cukup eksis mencari parpol juga terlihat telah merapat ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Meski masih timpang, Hanura (4 kursi) diyakini tinggal merampungkan koalisi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra/2 kursi) dan PDI Perjuangan (1 kursi). Komposisi 7 kursi ini, digadang-gadangkan akan mengusung Andre Rosiade.

Hanura yang menyerahkan pasangan calon ke Andre Rosiade, disebut seorang kader internalnya akan memunculkan nama baru. Nama bekas Sekretaris Kota Padang Emzalmi yang tengah gencar melakukan sosialisasi muncul ke permukaan. Sebelumnya memang, Emzalmi santer diberitakan akan digandeng Mahyeldi sebagai Bacawawako. Namun, masuknya pasangan Mahyeldi-Fahmi Bahar, telah mengubah segala. Disebutkan, Andre Rosiade-Emzalmi adalah dua kandidat kuat yang akan mendampingi Mahyeldi, atas "restu" DPP PKS di Jakarta.

Koalisi Hanura, Gerindra dan PDI P ini, berpotensi masih memungkinkan untuk penambahan koalisi. Karena, selama ini, Emzalmi dikenal sangat dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Putra Kuranji ini juga dikatakan telah mengantongi "restu" dari DPP PPP, untuk bernegosiasi dengan PKS sebelumnya. Jika terjadi, 4 parpol ini akan menjadi kekuatan kuat, untuk menjadi pengusung pasangan calon Andre Rosiade-Emzalmi.

Sekretaris DPC Hanura Muzani SH mengakui, Andre Rosiade sebagai orang pertama yang mendaftar ke Partai Hanura. Namun, dia belum dapat memastikan, apakah Hanura akan mengusung Andre atau tidak. Menurutnya, mekanisme menurut peraturan organisasi (PO) Hanura, mengharuskan nama-nama yang mendaftar akan dilanjutkan ke DPP. ”Bisa saja Andre yang kami usung. Namun tentunya, soal koalisi, masih dibicarakan. Tak menutup kemungkinan jika Pak Emzalmi menjadi wakil, karena itu diserahkan ke bakal calon wako yang terpilih," sebutnya.

Ketua DPC Hanura, Yendril mengatakan saat ini, tengah menjalin komunikasi yang intens dengan Gerindra, dan PDIP. Dalam hal ini kata sepakat untuk koalisi sudah ada, akan tetapi kesepakatan tertulis memang belum ada. Dalam menentukan koalisi harus ada kesepakatan pasangan yang akan diusung nantinya oleh karena itu, perlu pembicaraan yang intens dan serius akan hal tersebut.

Ketika ditanyakan apakah Hanura harus menempatkan kadernya? Yendril menjelaskan itu bukan menjadi persoalan berarti. Baginya, sebagai ketua DPC Hanura Padang, bagaimana nantinya Hanura bisa lebih maju dan berkembang. ”Saat ini kita tidak memaksakan apakah kader hanura menjadi Cawako atau Cawawako. Yang penting Partai Hanura tetap menjadi pilihan rakyat,” katanya.

Menyeberang ke koalisi Golkar-PBB yang telah mencukupi diri dengan 7 kursi, ternyata tak ada kepastian harus mengusung ketua DPC dua partai untuk maju. Dari informasi salah seorang kader beringin, nama Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen muncul sebagai kandidat terkuat. Meski saat ini tercatat sebagai Bacaleg DPR RI PDI Perjuangan, hal itu tidak akan memengaruhi banyak. Siapa yang akan mendampinginya, muncul satu nama kademisi, yang akrab dengan PBB yaitu Jasrial.

Jasrial adalah dosen UNP yang pernah menjadi wali Kota Padang terpilih 2004 di DPRD Padang, berpasangan dengan Chairul Indra. Namun, karena pasangannya tersangkut ijazah palsu, pasangan ini urung dilantik dan digantikan Fauzi Bahar-Yusman Kasim. Pada Pilkada 2008, Jasrial juga maju sebagai cawako berpasangan dengan Ketua DPC Partai Demokrat Muchlis Sani dari koalisi Demokrat-PBB. Namun, sejauh ini, dua pasangan ini masih ditunggu kepastian mendaftarnya ke Koalisi Bintang Golkar.

Ketua DPC PBB Padang Zulkifli Aziz belum mau berkomentar banyak terkait siapa yang akan diusung. Namun, sampai kemarin katanya, Halius Hosen belum mendaftar ke koalisi secara resmi, sebagai syarat untuk maju. ”Kalau Pak Jasrial, kita lihat saja. Yang jelas, koalisi ini konsisten untuk memroses semua toko ataupun kader yang mendaftar," kata Zulkifli.

Namun Zulkifli Aziz mengaku juga berminat sekali menjadi wako. Oleh karena itu, karna koalisi telah terjalin dengan Golkar maka semuanya harus mengikuti mekanisme yang ditentukan koalisi. Dalam pendaftaran penjaringan Bacawako yang dilakukan PBB dan Golkar, sudah ada 16 tokoh yang mendaftar. Sembilan untuk Wako, dan lebihnya Wawako. Sebut saja, Emma Yohana, Alkudri, Wahyu Iraman Putra , Zulkifli Aziz, Jasrial, Yusman Kasim dan tokoh lainnya.

Semuanya yang mendaftar masih dalam tahap pengambilan formulir. Penyerahan akan dilakukan 19 Juni nanti. Selanjutnya akan ada uji kelayakan dan penentuan dilakukan oleh tim koalisi. ”Dalam hal ini kita akan mencari yang terbaik. Semuanya punya peluang dan saya akan mencoba menjadi yang terakhir,” tutupnya.

Berapapun pasangan bakal calon dari parpol, 7 pasangan calon perseorangan telah menanti mereka, meski masih harus berjuang di verifikasi. Mereka adalah, Maigus Nasir-Armalis, Syamsuar Syam-Mawardi, Ibrahim-Nardi Gusman, Kandris Asrin-Indra Dwipa, Desri Ayunda-James Hellyward, Indra Jaya-Jefri Hendri Darmi dan Asnawi Bahar-Surya Budhi. (cr21)

*http://posmetropadang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7037&Itemid=34

posted by @A.history

Arnedi Yarmen: Kami Mengumpulkan Saran & Masukan dari Pedagang

Padang - Komisi II DPRD Kota Padang, imbau PT Partibrata (Investor yang akan melakukan rehab Fase VII) menunjukkan keseriusan dalam merehab. Selain itu, harus ada komitmen konkret dengan pedagang sehingga diharapakan kekhawatiran pedagang, terhadap kepastian rehabilitasi dan hak-haknya bisa selesai. Sehingga, ke depan permasalahan ini tidak berlarut.

Ketua Komisi II, Arnedi Yarmen mengatakan, mereka tengah mengumpulkan saran dan masukan usul dari para pedagang. Sebelumnya, pedagang meminta agar pembangunan dianggarkan melalui APBD kota. Dia menyebut, akan mengusahakan, dapat diakomodir dengan APBD perubahan 2013.

”Untuk merevitalisasi Fase VII, harus ada perencanaan dari pemko yang kongkret dan jelas. Tentunya komitmen antara investor, terkait program untuk membangun, sehingga harus ada perjanjian tertulis dengan pedagang. Hal ini yang akan didiskusikan dengan komisi II. Dalam minggu ini akan direncanakan untuk bertemu dengan pedagang yakni Selasa atau Rabu. Besok akan kita rapatkan diinternal komisi,” ungkap politisi PKS ini.

Terkait keraguan pedagang, ia mengatakan, akan terjawab jika ada komitmen konkret antara investor/pihak ketiga dengan pedagang. Karena nantinya yang akan menikmati pembangunan adalah pedagang. ”Kalau komitmennya jelas dan bisa dipahami dengan satu pemahaman maka tidak akan ada keraguan lagi. Ini yang akan dikonkretkan. Kalau tidak jelas, banyak keraguan pedagang," katanya.

Anggota Komisi II, Z Panji Alam mengatakan, selama ini keseriusan PT Partibrata kurang diyakini masyarakat dalam merehabilitasi Fase VII. Tidak hanya keseriusan, bahkan kemampuannya juga diragukan oleh karena itu, sudah saatnya perusaahan investor ini membuktikan di depan orang banyak, bahwa dia perusahaan yang mampu.

”Jangan sampai pengorbanan PKL Fase VII sia-sia. Saya ikut mendorong, jangan main-main kalau tidak bisa serahkan pada yang lain itu lebih baik daripada menimbulkan keraguan semua pihak. Jangan biarkan pedagang tanpa kejelasan yang berlarut-larut,” kata mantan wakil ketua DPRD ini.

Selanjutnya, ia secara pribadi, sebagai anggota komisi, mengimbau kepada PKL dan pedagang agar mengalah sejenak. Ini semua demi kebaikan para pedagang juga sehingga Fase VII bisa dibangun kembali. Kalau tidak diperbaiki Fase VII ini maka pasar akan terus semrawut, dan terus menjadi momok bagi Kota Padang. ”Kita sudah berkali-kali berkoordinasi dengan Dinas Pasar dan Asisten II. Kita berharap apa yang diinginkan masyarakat melalui aspirasi kepada komisi II bisa diwujudkan," katanya.

Sebelumnya, puluhan pedagang mendatangi DPRD Kamis (23/5). Mereka menyampaikan aspirasi mengenai Fase VII. Arma Zirin, koordinator pedagang Fase VII meminta agar rehabilitasi dianggarkan di APBD Padang. Sebab, selama ini tidak ada kepastian. Bahkan, investor yang katanya akan membangun fase VII itu hingga kini tak ada kejelasannya. ”Kami merasa ada intimidasi oleh oknum-oknum tertentu yang mengatakan akan melakukan rehab. Toko harus dikosongkan seluruhnya. Kami minta kepastian dari DPRD,” katanya.

Ia menyatakan, saat ini, kebanyakan pedagang hanya ingin mempertahankan hak-hak mereka saja. Sebab saat ini jumlah pembeli yang datang sangat sedikit. Selain itu dengan kondisi tak menentu, pedagang pun ragu menambah stok barang. ”Kami hanya mempertahankan hak supaya jangan dihilangkan semena-mena seperti masukkan investor untuk rehab rekon Fase VII. Bahkan ada pedagang yang pesimis. Kami tetap semangat memperjuangkan hak dengan PKL fase VII karena itu tempat bergantung untuk anak istri,” katanya. (cr21)

*posmetropadang.com

posted by @A.history

Kemenangan di Atas Badai | Kultwit @aboebakar15

Setelah tadi sy ngetweet soal berita duka selama perjalanan dgn rombongan @anismatta ,berikut beberapa berita ke #menang an di perjalanan

Pasca kasus LHI, banyak yg bilang PKS akan “nyungsep”, karir politiknya akan tamat

Pengamat ada yg mengatakan, kiamat sdh menimpa PKS, tidak ada lagi masa depannya 

Perlu diingat, bahwa selama 15 tahun PKS berkiprah, ini adalah kasus pertama yang menimpa kader PKS

Itupun masih perlu dibuktikan, pakarpun bnyk yg yakin ada politisasi pada kasus ini

Pilgub yang Jabar yang dihelat 3 pekan setelah kasus LHI, membawa Aher kembali menjadi Gubernur Jabar

Ini menepis isu bahwa kemenangan Aher sblmnya karena faktor Dede Y, sekaligus mematahkan asumsi PKS sudah tamat

5 pekan setelah kasus LHI kader PKS berjaya di Pilkada Sumut, ini semakin mematahkan asumsi para pengamat

Kemenangan Aher dan Gatot membuktikan PKS masih solid dan mesin partainya masih berjalan dengan baik

Kembali ke Laptop, saat rombongan Pres @anismatta di Jogya kami mendapat kabar penetapan Musthofa- A Hamid sebagai Pas Bupati Kudus 

Pasangan incumben ini diusung oleh PKS, PDIP, PAN,PPP, Pelopor, PPPI dan Gerindra

Pasangan Musthofa - Abdul Hamid mendapat no urut 4 dari 5 paslon Pilkada Kudus, yg kemudian meraih 220488 suara atau 48,33 % dari total suara

Berita gembira lain datang saat rombongan Presiden @anismatta berkunjung di Jawa timur, ada berita ke #menang an dari Kabupaten Jombang

Kabar gembira datang dari pasangan Nyono Suharli - Mundjidah Wahab (NOAH) yang sedang berlaga di Pilkada Kab Jombang

Pasanganan Nyono Suharli - Mundjidah Wahab (NOAH) yang diiusung oleh PKS Partai Golkar, PPP, Partai Demokrat, serta Partai Gerindra.

Menurut hasil Quick Count Pusdeham pasangan NOAH dg no urut 1 ini melejit dengan 58,47 persen suara

Hasil realcount PKS pada Pilkada Jombang 5 Juni NOAH meraup 59,37 persen suara

Kita tunggu sajahasil rekapitulasi dan penetapannya oleh KPU Jombang nanti tanggal 10 Juni 

Saat perjalanan dari Kendari ke Makassar tadi siang, saya juga mendapat berita gembiraa dari @ibnusina Ketua DPW PKS Kalsel

Info dari @IbnuSina kader PKS menang pilkades Binjai Punggal Kec Halong-Kab Balangan-Kalsel.

Ini adalah bukti kepercayaan masyarakat terhadap kader PKS yang ada di lapangan

Kader PKS itu adalah Noripansyah (Sekretaris DPC PKS Halong) yang #menang pilkades Desa Binjai Punggal dg perolehan suara 57,1% (419 suara)

Satu lagi bukti kepercayaan masyarakat kpd kader PKS mengungguli 4 calon kades lainnya

Menurut @IbnuSina atas kemenangannya ini, dia harus mengundurkan diri sbg caleg PKS untuk DPRD Balangan dapil kec Halong-Juai.

Noripansyah adalah kader muda (24 tahun) PKS yang berprofesi sebagai petani karet 

Pemuda Desa yang gigih berusaha sekaligus tetap sekolah sampai sekarang masih kuliah semester 5 di STIKOM

Panggilan kampung halaman untuk menjadi kades dan atas desakan tokoh masyarakat setempat menjadikan alumni MA ini ikut pilkades

@IbnuSina juga memberikan kabar gembira pelantikan pasangan H Achmad Fikry-H Ardiansyah (SEHATI) pada 17 Juni nanti di Kandangan

Pasangan Achmad Fikry-H Ardiansyah memenangi Pilkada HST pada 3 April 2013 dengan perolehan 65,35 persen 

H Fikri adalah mantan ketua DPD PKS HST yang benar-benar telah mengakar di hati masyarakat

Berita-berita kemenangan itu sangat menginspirasi kita, profil kader merupakan faktor utama pergerakan mesin politik PKS 

Sepanjang masyarakat setempat melihat kader adalah orang sholeh, hanif dan baik Insya Allah publik akan tetap percaya dengan PKS

PKS bukanlah sebelangga susu yang dapat rusak karena nila setitik

Kader PKS adalah sebelangga permata, sebiji saja sudah sangat berharga apalagi semangkuk

Mari terus beKERJA dengan CINTA untuk HARMONI negeri ini, ambil pelajaran dari persoalan yang ada, selebihnya LUPAKAN saja

Mari terus dan tetap beKERJA, biarlah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang melihat......

*Infopks.com

posted by @A.history

Penjelasan Lengkap PKS Menolak Kenaikan Harga BBM

Latar Belakang 

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan hajat hidup seluruh rakyat. BBM merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah telah merencanakan untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi pada pertengahan tahun 2013 ini. Disisi lain kenaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat secara luas.

Mengapa Kita Menolak? 

I. Kondisi Sosial dan Perekonomian Tidak Mendukung 

1. Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. Rakyat miskin akan bertambah 4 juta jiwa lebih.

a. Pemerintah memproyeksikan penambahan jumlah orang miskin yang meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter untuk premium dan solar Rp 1.000 per liter mencapai 4 juta jiwa. Angka kemiskinan bisa bertambah menjadi 11,85%-12,1% sepanjang 2013. Sedangkan target tahun ini sebesar 9%-10,5%. Menurut Menteri Keuangan baseline jika tidak menaikkan harga BBM subsidi prosentase kemiskinan 10,5%, tetapi dengan kenaikan harga BBM Bersubisidi akan meningkat 12,1% atau naik 1,6% menjadi 4 juta jiwa. 

b. Perhitungan pemerintah secara umum sangat konservatif, kemukinan dampak terhadap kemiskinan akan lebih besar dan bahkan juga akan menambah jumlah masyarakat yang mendekati miskin (near poor) semakin besar.

2. Kenaikan harga BBM Bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka yang relatif cukup tinggi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Dampak inflasi secara keseluruhan, baik pada ekspektasi inflasi yang terbentuk, inflasi first round saat kebijakan diambil maupun second round pasca kebijakan akan sangat besar mengingkat kebijakan ini sudah memasuki bulan-bulan dengan inflasi cukup tinggi karena memasuki tahun ajaran baru sekolah, Ramadhan dan Idul Fitri.

a. Bank Indonesia (BI) telah menyampaikan bahwa inflasi kedepan semakin berat. BI sedang mewaspadai tingkat inflasi ke depan yang semakin berat, apalagi inflasi tersebut masih dibayangi oleh perekonomian global yang masih bergejolak. BI juga telah menyampaikan bahwa inflasi selama Kuartal I 2013 telah lebih tinggi dari perkiraan semula. Bahkan untuk inflasi Maret 2013 sudah melebihi batas atas target bank sentral. Inflasi Maret 2013 sebesar 0,63 persen dan secara tahunan, inflasi sudah 5,9 persen, melebihi batas target inflasi dari bank sentral 5,5 persen. Laporan BPS terbaru juga menunjukan inflasi tahun kalender atau dari Januari-April 2013 mencapai 2,32 persen sehingga inflasi tahunannya telah mencapai 5,57 persen. 

b. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong inflasi hingga 7,76 persen. Sementara asumsi pemerintah dalam Rancangan RAPBN Perubahan 2013 hanya sebesar 7,2 persen. Proyeksi ini secara umum sangat konservatif. Karakter inflasi di Indonesia menunjukan bahwa inflasi IHK adalah fenomena kota, sehingga inflasi bagi masyarakat di pedesaan bisa tembus 10 persen. BI juga telah memproyeksikan inflasi harga pangan bergejolak (inflasi volatile food) termasuk karena kebijakan ini dapat mencapai 11,7 persen atau bahkan lebih tinggi. 

c. Rencana menaikkan harga BBM bersubsidi akan dihadapkan pada risiko inflasi yang tinggi pada Juni, Juli dan Agustus karena merupakan bulan liburan sekolah dan tahun ajaran baru, sekaligus memasuki bulan Ramadhan dan persiapan lebaran atau Idul Fitri. Dan ini akan menjadi pengganda dampak yang serus dan akan memukul daya beli dan kesejahteraan rakyat. d. Dengan demikian dampak inflasi kenaikan harga BBM Bersubsidi menjadi berlipat dan akan membebani rakyat yang miskin, karena menurunnya daya beli, terpukulnya dunia usaha dan potensi munculnya pengangguran baru.

3. Kenaikan harga BBM Bersubsidi juga akan merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami perlambatan serius.

a. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2013 sedang melambat menjadi hanya 6,02% atau terendah selama 3 tahun terakhir dengan tren yang terus menurun. Perlambatan pada 3 bulan pertama 2013 disebabkan oleh pelemahan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dari 9,97% pada kuartal I/2012 menjadi 5,9% pada kuartal I/2013. 

b. Pelemahan pertumbuhan ekonomi juga tidak lepas dari pengeluaran konsumsi pemerintah yang melambat dari 6,45% menjadi 0,42%. Meskipun tetap tumbuh, kinerja ekspor barang dan jasa melambat dari 8,23% menjadi 3,39%. Krisis global yang masih berlanjut membuat ekspor sejumlah komoditas juga melambat, seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan bijih, kerak serta abu logam. 

c. Satu-satunya komponen yang menunjukkan pertumbuhan yang masih cemerlang adalah konsumsi rumah tangga yakni dari 4,94% menjadi 5,17%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap melaju didorong oleh konsumsi masyarakat golongan menengah yang relatif kebal terhadap inflasi. Selain makanan, konsumsi produk otomotif, barang elektronik masih meningkat. 

d. BPS mencatat PDB atas dasar harga berlaku pada kuartal I/2013 mencapai Rp2.146,4 triliun atau naik 8,65% dari periode sama 2012. Konsumsi rumah tangga member kontribusi 55,64%, diikuti PMTB 32%, konsumsi pemerintah 6,81%, perubahan inventori 3,41%, diskrepansi statistik 3,16% dan net ekspor minus 1,02%. 

e. Hal ini menunjukkan bahwa Konsumsi rumah tangga sebagai penghela perekonomian masih sangat penting dan akan menjadi buruk ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi secara keseluruhan.

4. Menjelang Pemilu 2014, rencana kenaikan harga BBM ini sangat bermotif politik, apalagi ditambah rencana menggelontorkan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Dilihat dari skenario 2008 yang dilakukan pemerintah, pada tanggal 24 Mei 2008 harga BBM dinaikan menjadi Rp.6.000/liter, lalu pada 1 Desember 2008 diturunkan menjadi Rp.5.500/liter, pada tanggal 15 Desember 2008 diturunkan lagi jadi Rp.5.000/liter, dan pada 15 Januari 2009 (persis 3 bulan sebelum Pemilu 2014) harga BBM diturunkan lagi menjadi Rp.4.500/liter. Sehingga ada 2 keuntungan politis yang dirampas pemerintah, pencitraan lewat pembagian BLT dan pencitraan dengan penurunan harga BBM hingga 3 kali. 

II. Kebijakan Energi yang Buruk

1. Rencana menaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah ditahun 2013 ini menimbulkan tanda tanya besar, karena tidak ada fluktuasi harga minyak dunia. Bahkan Indonesian Crude Price (ICP) dalam beberapa hari belakang justru menurun hingga 104US$/Barrel. Dalam rencana pemerintah menaikan harga BBM ditahun 2008 dan 2012 lalu, harga ICP melonjak menjadi 124,6 US$/Barrel (Mei 2008), dan 128,1 US$/Barrel (Maret 2012). 

2. Saat ini tidak ada situasi eksternal yang mengharuskan pemerintah menaikan harga BBM, hanya faktor internal yang seharusnya sudah diantisipasi pemerintah sejak dahulu lewat berbagai program pengendalian konsumsi energi fosil dan pengembangan energi baru terbarukan. 

3. Miskinnya alasan pemerintah dalam rencana menaikan harga BBM tahun 2013 diakibatkan kegagalan pengendalian kuota BBM dan pengembangan energi alternatif selain minyak bumi. Kuota BBM melonjak drastis selama 3 tahun terakhir, hingga 45 Juta Kiloliter ditahun 2013 ini. Bahkan kuota ini juga diprediksi akan terlewati hingga 50 Juta Kiloliter. 

4. Kuota BBM yang semakin melonjak ini disebabkan karena kegagalan pengembangan energi alternatif baik untuk sektor transportasi, pembangkit listrik dan pabrik. Infrastuktur BBG tidak dibangun secara progressif, bahkan sejumlah SPBG ditutup karena kesulitan pasokan gas, sementara hasil gas bumi Indonesia di ekspor ke luar negeri. Pemerintah juga tidak pernah berkaca dari keberhasilan konversi kerosene ke gas, yang dapat mengatasi kelangkaan minyak tanah dan memperbaiki energi mix. 

5. Selain itu, subsidi BBM yang terlalu besar juga diakibatkan oleh kelalaian impor BBM yang telah dilakukan pemerintah selama bertahun-tahun. BBM yang diimpor pemerintah adalah BBM berkualitas Pertamax (RON 90 dan 92) karena BBM RON 88 sudah jarang diproduksi Negara lain. Untuk menghasilkan BBM jenis Premium (sebagaimana jenis BBM yang disubsidi APBN), maka pemerintah harus menurunkan RON nya menjadi 88, yaitu dengan mencampurkan BBM Impor tersebut dengan Naptha (cairan perubah angka oktan). Praktik seperti ini justru meningkatkan cost BBM hingga harga keekonomian Premium menjadi lebih dari Rp.9.500/liter, bahkan disinyalir justru lebih mahal dari Pertamax, sehingga besaran subsidi BBM secara keseluruhan membengkak. 

6. Kelalaian impor BBM yang telah bertahun-tahun ini seolah-olah dibiarkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari arus minyak nasional yang tidak mengalami perubahan signifikan selama 5 tahun terakhir ini. Selain impor BBM meningkat, impor minyak mentah juga terus terjadi karena minyak mentah hasil perut bumi Indonesia di ekspor. Minyak mentah Indonesia di ekspor karena tidak sesuai dengan spesifikasi kilang minyak dalam negeri. Seandainya, pemerintah serius membenahi pengelolaan energi nasional, tentulah kilang-kilang minyak dalam negeri akan dibangun sesuai spesifikasi minyak mentah Indonesia, untuk menghindari impor BBM yang terus meningkat. 

7. Kebijakan penghapusan subsidi BBM bukan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan kebijakan liberalisasi ekonomi yang tengah berlangsung di Indonesia. Penghapusan subsidi BBM merupakan bagian dari scenario besar memperbesar mekanisme pasar dalam ekonomi Indonesia, sejalan dengan pemisahan (unbundling) industri hilir Pertamina dan UU Migas No. 22/2001 yang semakin membuka peluang bagi perusahaan multi-nasional untuk memperluas pasar hingga tingkat distribusi dan ritel.

III. Masih Terdapat Alternatif Sumber Pembiayaan 

1. PKS berpandangan bahwa ketika harga BBM tidak dinaikkan, maka anggaran subsidi BBM dalam APBNP akan kemungkinan besar akan membutuhkan tambahan. Namun dengan tidak ada kenaikan harga BBM maka tentunya tidak diperlukan dana untuk kompensasi yang berpotensi bermasalah. 

2. Untuk menutupi kekurangan dana pemerintah masih mungkin mendisain postur APBNP 2013 agar tidak meningkatkan defist dengan beberapa cara, sehingga masih dibawah batas yang dibolehkan Undang-undang sebesar 3% dari PDB. 

3. Alternatif untuk menutup kekurangan dana adalah dengan sedikit mengubah postur APBNP 2013, diantaranya dengan:

a. Pemerintah dapat memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal. SAL tahun 2012 mencapai Rp69,77 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2011 sebesar Rp35,76 triliun dan SILPA tahun 2012 sebesar Rp34 triliun. Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal tetapi mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2013. 

b. Pemerintah dapat mempertahankan atau meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Pemerintah juga perlu serius untuk melakukan extra effort dalam rangka menghapus mafia perpajakan, meningkatkan tax compliance khususnya wajib pajak KPP large tax office dan KPP Khusus, serta menurunkan tingkat tax evasion melalui upaya transfer pricing khususnya oleh perusahaan asing. Kepatuhan perusahaan untuk membayar pajak secara benar harus terus ditingkatkan, saat ini baru sekitar 500 ribu perusahaan yang membayar pajak. Selain itu dengan struktur pendapatan penduduk di Indonesia (BPS, 2010): 8,8 juta berpenghasilan diatas USD 14.000 pertahun dan 25 juta berpenghasilan USD 5.500 pertahun, maka seharusnya penerimaan dari Wajib Pajak (WP) Pribadi juga bisa naik. Penerimaan pajak dari sektor-sektor yang diindikasi masih under tax, seperti pertambangan dan telekomunikasi masih potensial ditingkatkan. 

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan perlu dioptimalisasi dengan mereview dan melakukan audit penentuan cost recovery, serta melakukan audit kinerja pertambangan. Kementerian terkait juga perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domestik. 

d. Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi. Belanja barang (termasuk jasa) selama ini masih banyak yang tidak tepat dan bersifat pemborosan, termasuk biaya perjalanan dinas. Selain itu dengan remunerasi birokrasi yang sudah berjalan, seharusnya juga terjadi penghematan belanja pegawai melalui penggurangan honor-honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat.

Kesimpulan Menolak

1. PKS secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi. PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang, memukul daya beli rakyat, menambah jumlah rakyat miskin dan merusak prospek ekonomi sehingga semakin buruk. Selain itu PKS menilai pilihan terhadap kebijakan ini akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik serta merusak harmoni sosial. 

2. PKS menilai kegagalan pemerintah melalui kementrian-kementrian terkait dalam berbagai kebijakan terkait tatakelola energi nasional sehingga masyarakat dapat mengakses energi yang relatif murah tidak selayaknya dibebankan kepada rakyat. Ketidaksungguhan pemerintah dalam pengembangan energy mix dan menyiapkan sistem serrta infrastruktur pengaturan BBM Bersubsidi berdasarkan roadmap yang telah disepakati dengan DPR tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang instan dan mengambil langkah short cut. Jika cara ini yang diambil maka persoalan tidak akan selesai, sementara dalam jangka menengah sulit diharapkan mampu menuntaskan akar permasalahannya, sehingga rakyat akan terus menjadi korban. 

3. Kedepan pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga pengembangan energy mix yang semakin sehat dalam jangka menengah. Agar persoalan BBM subsidi tidak terus menerus menjadi permasalahan yang membelenggu maka Fraksi PKS meminta pemerintah agar:

- Membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan-kepentingan jangka pendek; 

- Melakukan diversifikasi energi; 

- Membangun infrastruktur energi secara kokoh; 

- Memperbaiki sistem transportasi masal (termasuk konversi BBM ke BBG); 

- Meningkatkan lifting minyak (di sini harus disertai audit terhadap lifting minyak oleh auditor independent); 

- Melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM;

 - melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional; 

- melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri; 

- Membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru; 

- Memperbaiki kinerja BUMN energi; 

- Pemerintah perlu mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fixed; dan 

- Meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi disektor hulu. [DPP PKS/infoPKS.com]

posted by @A.history

PENGORBANAN | Anis Matta

Seseorang disebut pahlawan karena timbangan kebaikannya jauh mengalahkan timbangan keburukannya, karena kekuatannya mengalahkan sisi kelemahannya. 

Jika engkau mencoba menghitung kesalahan dan kelemahannya, niscaya engkau menemui bahwa kesalahan dan kelemahan itu "tertelan" oleh kebaikan dan kekuatannya.

Tapi kebaikan dan kekuatan itu bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan merupakan rangkaian amal yang menjadi jasanya bagi kehidupan masyarakat manusia. ltulah sebabnya tidak semua orang baik dan kuat menjadi pahlawan yang dikenang dalam ingatan kolektif masyarakat atau apa yang kita sebut sejarah. Hanya apabila kebaikan dan kekuatan menjelma jadi matahari yang menerangi kehidupan, atau purnama yang merubah malam jadi indah, atau mata air yang menghilangkan dahaga.

Nilai sosial setiap kita terletak pada apa yang kita berikan kepada masyarakat atau pada kadar manfaat yang dirasakan masyarakat dari keseluruhan perfomance kepribadian kita. Maka Rasulullah saw berkata:"Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain."

Demikian kita menobatkan seseorang menjadi pahlawan karena ada begitu banyak hal yang telah ia berikan kepada masyarakat. Maka takdir seorang pahlawan adalah bahwa ia tidak pemah hidup dan berpikir dalam lingkup dirinya sendiri. la telah melampui batas-batas kebutuhan psikologis dan biologisnya. Batas-batas kebutuhan itu bahkan telah hilang dan lebur dalam batas kebutuhan kolektif masyarakatnya dimana segenap pikiran dan jiwanya tercurahkan.

Dalam makna inilah pengorbanan menemukan dirinya sebagai kata kunci kepahlawan seseorang. Disini ia bertemu dengan pertanggungjawaban, keberanian, dan kesabaran. Tiga hal terakhir ini adalah wadah-wadah kepribadian yang hanya akan menemukan makna dan fungsi pahlawanannya apabila pengorbanan yang mengisi dan menggerakkannya. Pengorbananlah yang memberi arti dan fungsi kepahlawanan bagi sifat-sifat pertanggunjawaban, keberanian, dan kesabaran.

Maka keempat makna dan sifat ini -rasa tanggung jawab keagamaan, semangat pengorbanan, keberanian jiwa, dan kesabaran- adalah rangkaian dasar yang seluruhnya terkandung dalam ayat-ayat jihad. Dorongannya adalah tanggung jawab keagamaan (semacam semangat penyebaran dan pembelaan). Hakikat dan tabiatnya adalah pengorbanan. Perisainya keberanian jiwa. Tapi nafas panjangnya adalah kesabaran.

Begitulah kemudian menjadi benar apa yang dikatakan oleh Sayyid Quthb: "Orang yang hidup bagi dirinya sendiri akan hidup sebagai orang kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Tapi orang yang hidup bagi orang lain akan hidup sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar."

Kaidah itu tidak saja berlaku bagi kehidupan individu, tapi juga merupakan kaidah universal yang berlaku bagi komunitas manusia. Syakib Arselan, pemikir Muslim asal Syiria, yang menulis buku Mengapa Kaum Muslimin Mundur dan Orang Barat Maju, menjelaskan jawabannya dalam kalimat yang sederhana, "Karena," kata Syakib Arselan, "orang-orang Barat lebih banyak berkorban daripada kaum Muslimin. Mereka memberi lebih banyak demi agama mereka ketimbang apa yang diberikan kaum Muslimin bagi agamanya.”

Sekarang mengertilah kita, "Apakah yang dibutuhkan untuk menegakkan agama ini dalam realitas kehidupan?" Yaitu, hadirnya para pahlawan sejati yang tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tapi hidup bagi orang lain dan agamanya serta mau mengorbankan semua yang ia miliki bagi agamanya itu. [pkspiyungan]

posted by @A.history

Bambang Soesatyo: Ditendang dari Koalisi, PKS Menang 2-0

JAKARTA - Partai Golkar menyayangkan rencana Sekretariat Gabungan yang akan menendang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi. Rencana itu dinilai akan lebih menguntungkan PKS untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Demikian disampaikan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013). "Kami menyayangkan sehingga kondisi politik menjadi gonjang-ganjing. Tapi, langkah politik yang diambil PKS ini tepat untuk meningkatkan elektabilitas PKS yang sedang dirundung masalah," ujar Bambang.

Bambang menilai jika PKS benar-benar ditendang dari koalisi, PKS mendapatkan dua nilai plus yang didapatnya. "PKS akan menang 2-0 kalau ditendang dari koalisi," kata anggota Komisi III DPR ini.

Poin pertama, kata Bambang, PKS berhasil bersikap teguh menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Poin kedua, lanjutnya, PKS mendapat citra dizalimi koalisi demi membela rakyat. "Kebijakan menaikkan harga BBM ini memang kebijakan yang merugikan semua partai koalisi secara elektabilitas. Tapi, ini sikap politik kami untuk menyelamatkan keuangan negara," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bambang menyatakan, jika Presiden memberhentikan tiga menteri PKS, Golkar tak berminat mengisi pos tersebut. "Golkar tidak tepat mengisi kursi yang ditinggalkan oleh PKS karena itu akan memperburuk citra Golkar sendiri," kata Bambang.

Seperti diberitakan, PKS hingga kini menolak kebijakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Sikap PKS ini berseberangan dengan partai koalisi lain. Akibatnya, PKS pun mendapat kabar akan segera dikeluarkan dari koalisi oleh Presiden SBY. Tanda-tanda penyingkiran PKS dari koalisi terlihat ketika Presiden tak melibatkan partai dakwah tersebut dalam beberapa pertemuan.

Pada rapat Setgab Selasa (11/6/2013), Presiden PKS Anis Matta tidak diundang dalam rapat tersebut. Pada Rabu (12/6/2013), Presiden SBY menggelar rapat kabinet. Rapat itu juga tidak dihadiri menteri-menteri asal PKS seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.

*http://nasional.kompas.com/read/2013/06/13/21290485/Golkar.Ditendang.dari.Koalisi..PKS.Menang.20

posted by @A.history

“Menunggangi Agama utk Politik” vs “Menunggangi Politik utk Agama”

“Menunggangi agama untuk politik” berbeda dengan 
“menunggangi politik untuk agama”.

Menunggangi agama untuk politik: agama cuma tunggangan, padahal biasanya anti terhadap nilai agama. contohnya mendadak pake kerudung pas jadi cagub.

Mati2an nolak UU pornografi tapi tiba2 pake kerudung saat jd cagub. agama tiba2 jd simbol untuk membohongi kaum muslimin.

"Menunggangi agama untuk politik" itu memanfaatkan simbol2 agama skedar untuk capaian politik. contoh: mendadak pake kerudung saat jd cagub.

Sedangkan “menunggangi politik untuk agama”: memenangkan politik untuk melarang pornografi internet, untuk mensejahterakan masyarakat, untuk melarang maksiat.

Menunggangi agama untuk politik itu biasanya mengumbar simbol-simbol Islam, ayat-ayat, dsb untuk meraih politik.

Sedangkan mrk yg menunggangi politik untuk Islam biasanya Gak gembar gembor simbol, tp misi2 Islam terlaksana melalui politik.

PKS mendukung UU anti pornografi, tapi minim ngobral ayat saat berargumen di parlemen, ini namanya menunggangi politik untuk agama.

Caleg perempuan PKS pake jilbab sdh dari dulu. jadi caleg atau bukan, jilbab sdh jadi sikap. mereka bukan mendadak pake kerudung biar dipilih.

Yg menunggangi atau jualan agama biasanya kedepankan simbol, tp tak satu pun misi Islam dibawa, biasanya anti Islam.

Sudah kalah di pilkada gubernur ya dicopot kerudungnya, balik lagi anti Islam. ini namanya politisasi agama, ini namanya menjual agama.

Sedangkan mereka yang menunggangi politik untuk Islam biasanya justru minim simbol2 Islam, tapi full dg misi Islam.

Bedakan : "menunggangi agama untuk politik" dengan "menunggangi politik untuk agama" | yang diserang biasanya yg kedua.

Yang biasanya dituduh "jualan agama" adalah yg "menunggangi politik untuk misi agama" | karena aktivitas ini mengusik kebatilan.

Cagub yg tiba2 pake jualan simbol kerudung untuk suara, aman dari tuduhan jualan agama. padahal ini yg jualan agama.

Jadi yang jualan agama justru partai2 sekuler, biasanya anti thdp Islam tapi mendadak jualan simbol islam untuk dapat suara muslim.

Ada partai sekuler yang anti banget sama Islam, anti UU zakat, anti UU pornografi , tiba2 cagub nya pake kerudung :D

Tuduhan munafik, jualan agama lebih pas disematkan pada partai2 sekuler yg biasanya anti agama tapi ujug2 pake simbol agama saat kampanye.

Tiba-tiba cagub partai sekuler menyumbang masjid, padahal biasanya anti masjid. ini jualan agama.

Yang jualan agama sebenernya partai2 sekuler, mereka anti agama tapi sering jualan simbol agama. inget iklan salah satu capres sekuler :D

Si capres dari partai sekuler ini tiba2 fasih ceramah dan jadi selingan acara tv ini saat mendiskreditkan PKS.

(@Mrkoday: PDIP punya Baitul Muslimin,Demokrat punya Majelis Dzikir SBY. Msk kriteria menunggangi agama untuk politik ga?)

Yup.

Penjual agama itu partai yg menolak UU jaminan produk halal, tapi cagubnya mendadak pake kerudung u dpt suara muslim.

Sedangkan pejuang Islam, yg gak koar2 simbol islam tapi perjuangkan UU jaminan produk halal.

Kalo orasi pake takbir jualan agama gak? kami terbiasa bertakbir, ini irama yg mengiringi gerak kami di seluruh bidang. politik atau bukan.

PKS hari ini justru "jualan" jargon "partai tebuka", "NKRI harga mati" "demokratisasi" :D

“Presiden Turki Setujui RUU Larangan Penjualan & Iklan Alkohol”.. ini politik untuk agama apa agama u politik?

Sudah tau ya bedanya penjual agama demi politik dan pejuang agama yg memanfaatkan politik?

Jangan planga plongo denger kata2 "PKS jualan agama", direnungkan, baca argumen pembanding, komparasi, pilah pilih. Berfikir.

Kalo terminologinya "jualan agama", harusnya cagub anti agama yg mendadak pake kerudung yang anda serang :D

Politisasi Islam berbeda dengan Islamisasi politik.

Mendadak pake kerudung saat jd cagub padahal anti Islam, ini politisasi Islam | mendukung UU jaminan produk halal, ini islamisasi politik.

Islamisasi politik dan politisasi Islam itu jauh berbeda niatnya apalagi hasilnya.

Yang politisasi Islam jelas akan menghadang setiap usaha islamisasi politik.

Pelaku "politisasi islam" akan berlawanan dengan pelaku "islamisasi politik".

Sangat jelas dan ekstrim bedanya antara yg menjual Islam dengan pejuang Islam.

Yang membawa kebaikan agama jadi konstitusi itu bukan jualan agama namanya, tapi pejuang agama

*https://twitter.com/hafidz_ary

posted by @Adimin