Jokowi Harus Perbaiki Manajemen Krisis

Jakarta (25/11) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar segera memperbaiki manajemen krisis dalam menghadapi situasi politik akhir-akhir ini.

Ia yakin Jokowi mampu menyatukan sikap dan langkah-langkah sesuai prinsip negara hukum."Sebaiknya pemerintah segera perbaiki manajemen krisis. Saya yakin presiden Jokowi dapat satukan sikap dan lakukan langkah-langkah sesuai prinsip-prinsip negara hukum," kata Sohibul melalui akun Twitternya @msi_sohibuliman, Jumat (25/11/2016)

Ia menekankan setiap unsur-unsur pemerintah harus satu sikap dan bertindak sesuai dengan apa yang diputuskan dan diarahkan Presiden Jokowi. "Sangat mustahil beliau tidak bersikap tegas," ucap Sohibul.

Ia mencontohkan jika pemerintah sepakat ada upaya makar dari "free rider", maka seharusnya semua unsur dapat mencegah tanpa harus menimbulkan ketakutan rakyat. Namun, ujar Sohibul, jika pemerintah yakin tidak ada upaya tersebut jangan sampai dibuat seolah-olah hal tersebut ada.

Kini, kata dia, di tengah sikap yang beda-beda justru ada upaya-upaya menciptakan suasana tegang. "Ini justru bikin publik penasaran dan makin antusias!" cuit Sohibul.

Ia mengatakan jika #AksiSuperDamai212 nanti benar-benar ada, menurutnya semua pihak harus komitmen tidak anarkis dan tidak melebarkan isunya yaitu kasus hukum saudara Basuki Tjahaja Purnama (BTP) 

"Belajar dari aksi damai 411, agar jadi aksi super damai maka semua harus taat asas tidak lewati jam 18.00 WIB. Taati due process of law! Bukan ngajari tapi agar jelas, due process of law maksudnya: menegakkan hukum (menuntut keadilan) tidak boleh dengan cara melanggar hukum itu sendiri!" tegasnya.

Ia berharap semoga semua elemen semakin kuat dengan penegakan prinsip-prinsip negara hukum yaitu: supremacy of law, equality before the law, due process of law! 

[pks.id]


posted by @Adimin

Guru yang Baik Ciptakan Bangsa yang Berjaya

Jakarta (25/11) – Hari Guru Nasional menjadi momentum untuk perbaikan kualitas guru di Indonesia. Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Fahmi Alaydroes menyampaikan bahwa guru yang baik akan menciptakan bangsa yang berjaya dan guru yang buruk akan menciptakan bangsa yang terpuruk.

“Guru wajib memiliki kemampuan untuk menghasilkan siswa berkualifikasi tinggi,” tutur Fahmi di kantor DPP PKS Jln TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).

Fahmi menjelaskan, bahwa kualitas guru sangat ditunjang oleh peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya.“Kebijakan meningkatkan kemampuan guru melalui program sertifikasi adalah kebijakan dengan niat dan maksud mulia. Negara telah mengerahkan sumber daya dana dan upaya yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Akan tetapi, Fahmi menyayangkan kebijakan program sertifikasi guru tidak berjalan baik di lapangan, dikarenakan masih adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kebijakan tersebut. Sehingga, kebijakan tersebut sudah terkebiri sejak dini.

Oleh karena itu, Fahmi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap kebijakan sertifikasi guru. Agar, kebijakan tersebut dapat sesuai dengan sasarannya. “Saatnya kita semua harus bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas demi meningkatkan harkat dan martabat guru,” tutupnya. [pks.id]

posted by @Adimin