pic
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Latest Post
HNW: Wali Kota di DKI Jakarta Juga Hanya Ditunjuk
Written By Sjam Deddy on 29 September, 2014 | September 29, 2014
Ketua Fraksi Partai keadilan (PKS) Hidayat Nur Wahid mempertanyakan
sikap pihak-pihak yang mempersoalkan pilkada melalui DPRD, tetapi tidak
pernah mempersoalkan penunjukkan wali kota di DKI Jakarta yang juga
hanya ditunjuk.
"Di DKI Jakarta, wali kota juga tidak pernah dipilih secara langsung, tapi melalui penunjukkan. Kenapa di DKI Jakarta (pemilihannya) tidak dipersoalkan oleh LSM-LSM?" kata Hidayat kepada Republika Online (ROL), Ahad (28/9).
Tidak hanya di DKI Jakarta saja, lanjut Hidayat, di Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak pernah dilakukan pemilihan langsung untuk Gubernur DIY. "Itu artinya setiap daerah memiliki pendekatan tersendiri," kata Hidayat.
Hidayat menolak jika disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap melanggar UUD. Menurutnya, pemilihan secara langsung hanya dilakukan untuk memilih presiden, DPR, dan DPRD. Sementara pemilihan kepala daerah bisa dilakukan dengan pendekatan yang tidak melanggar UUD 1945.
"Jadi bukan karena (kepala daerah) tidak dipilih langsung berarti sebuah kemunduran. Berarti mereka tidak benar dalam membaca konstitusi," ungkap dia. Kedaulatan ada di tangan rakyat dilaksanakan sesuai UUD dan dikonstitusi.
"Di DKI Jakarta, wali kota juga tidak pernah dipilih secara langsung, tapi melalui penunjukkan. Kenapa di DKI Jakarta (pemilihannya) tidak dipersoalkan oleh LSM-LSM?" kata Hidayat kepada Republika Online (ROL), Ahad (28/9).
Tidak hanya di DKI Jakarta saja, lanjut Hidayat, di Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak pernah dilakukan pemilihan langsung untuk Gubernur DIY. "Itu artinya setiap daerah memiliki pendekatan tersendiri," kata Hidayat.
Hidayat menolak jika disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap melanggar UUD. Menurutnya, pemilihan secara langsung hanya dilakukan untuk memilih presiden, DPR, dan DPRD. Sementara pemilihan kepala daerah bisa dilakukan dengan pendekatan yang tidak melanggar UUD 1945.
"Jadi bukan karena (kepala daerah) tidak dipilih langsung berarti sebuah kemunduran. Berarti mereka tidak benar dalam membaca konstitusi," ungkap dia. Kedaulatan ada di tangan rakyat dilaksanakan sesuai UUD dan dikonstitusi.
Ketua MUI: Umat Islam Harus Dibekali Politik dan Ekonomi
JAKARTA - Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Ridwan mengatakan siapapun
warga Indonesia mempunyai hak sama untuk memimpin, termasuk Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok. Alasannya konstitusi kita tidak melarangnya.
Hanya saja semua ada resikonya. Karena itu, Kiai Cholil mengingatkan, jika memang Ahok terpilih menjadi kepala daerah Jakarta, umat muslim juga harus siap-siap menerima ganjarannya.
Lebih khusus, ia mengajak umat Islam lebih peduli dengan dunia politik. Pesantren, majelis ta’lim, dan lembaga Islam menurutnya masih sibuk pada urusan masing-masing.
“Lembaga pendidikan Islam hanya ngaji sendiri. Tidak untuk kepentingan umat banyak,” demikian kritik Kiai Cholil Ridwan saat menjadi pembicara taklim “Taqarrab Ilallah“ di Masjid Baiturahman, Menteng Atas, Jakarta.
Ia juga menyarankan agar lembaga-lembaga Islam segera berbenah diri, sadar dan memperhatikan dunia politik.
“Masukkan kesadaran politik,” tambahnya.
Dengan begitu umat Islam akan segera bangkit dari keterpurukan di dalam kekosongan pemimpin yang selama ini jauh dari kata proporsional. Jika perlu, ia mengatakan setiap khatib yang berkhutbah di masjid-masjid dibekali pemahaman politik dan aspek ekonomi agar umat Islam segera memegang kekuasaan.
“Jika perlu bekali khatib bicara politik dan ekonomi agar Islam ikut memegang kekuasaan,” katanya.
Namun ia memberi catatan. Agar pemimpin Islam yang proporsional hadir, umat Islam di seluruh Indonesia mendukung penuh. Bukan justru dengan berpikir su’uzdan
Hanya saja semua ada resikonya. Karena itu, Kiai Cholil mengingatkan, jika memang Ahok terpilih menjadi kepala daerah Jakarta, umat muslim juga harus siap-siap menerima ganjarannya.
Lebih khusus, ia mengajak umat Islam lebih peduli dengan dunia politik. Pesantren, majelis ta’lim, dan lembaga Islam menurutnya masih sibuk pada urusan masing-masing.
“Lembaga pendidikan Islam hanya ngaji sendiri. Tidak untuk kepentingan umat banyak,” demikian kritik Kiai Cholil Ridwan saat menjadi pembicara taklim “Taqarrab Ilallah“ di Masjid Baiturahman, Menteng Atas, Jakarta.
Ia juga menyarankan agar lembaga-lembaga Islam segera berbenah diri, sadar dan memperhatikan dunia politik.
“Masukkan kesadaran politik,” tambahnya.
Dengan begitu umat Islam akan segera bangkit dari keterpurukan di dalam kekosongan pemimpin yang selama ini jauh dari kata proporsional. Jika perlu, ia mengatakan setiap khatib yang berkhutbah di masjid-masjid dibekali pemahaman politik dan aspek ekonomi agar umat Islam segera memegang kekuasaan.
“Jika perlu bekali khatib bicara politik dan ekonomi agar Islam ikut memegang kekuasaan,” katanya.
Namun ia memberi catatan. Agar pemimpin Islam yang proporsional hadir, umat Islam di seluruh Indonesia mendukung penuh. Bukan justru dengan berpikir su’uzdan
posted by @Adimin
