Nandang Burhanuddin: Andai Saja "SEMUA ITU" PKS

Andai saja Gubernur yang berada di pusaran korupsi BUS karatan itu kader PKS, dijamin TV-media menggiring PKS sebagai Partai Karatan Sekali.

Andai saja yang LUPA pada janji saat kampanye itu Gubernur PKS, dijamin tsunami politik terjadi. PKS dituduh Partai Kelewat Sumpah.

Andai saja Gubernur PKS yang mencalonkan diri menjadi Capres, dijamin semua akan menyuruh mundur. PKS dituduh Partai Kemaruk Sekali.

Andai saja yang korupsi Triliyunan itu kader PKS. Bisa jadi dihukum 160 tahun penjara. Baru diduga suap saja, PKS disebut Partai Korupsi Sapi.

Itulah. Nalar sudah tidak digunakan. Sepak terjang pezina, pendukung Dolly, tim kampanye mabok, partainya juara korupsi. Tapi tetap dipuja-dipuji. Dikritisi malah dikatain babi.

Wahai kader PKS, ingatlah sebuah nasihat; "Optimis dalam sinis, bagian dari kecerdasan. Bergerak dalam jebak, itu tanda kemenangan."

[https://id-id.facebook.com/pages/Nandang-BUrhanudin/371350799643668/am/pkspadang]

posted by @Adimin

Pilihlah yang Terbaik | Oleh Mahfud MD

Masih banyak yang berpendapat bahwa politik itu kotor dan harus dijauhi. Padahal, politik itu keharusan yang tak bisa dihindari.

Tak ada orang yang bisa menghindari politik karena setiap orang pasti hidup di suatu negara, sedangkan negara adalah organisasi politik tertinggi. Orang yang ingin memengaruhi kebijakan negara haruslah merebut kekuasaan politik. Orang yang menyatakan tidak mau terlibat dalam politik dan membiarkan kekuasaan politik diambil orang, maka dia terikat pada kebijakan-kebijakan pemenang kontes politik, betapa pun tak sukanya dia pada kebijakan itu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa politik itu adalah fitrah atau sesuatu yang tak bisa dihindari.

Di dalam Islam pun, politik mendapat tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa memperjuangkan nilai kebaikan agama itu takkan efektif kalau tak punya kekuasaan politik. Memperjuangkan agama adalah saudara kembar dari memperjuangkan kekuasaan politik (al-din wa al-sulthan tawamaan).

Agak lengkapnya Al- Ghazali mengatakan: “Memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik adalah saudara kembar. Agama adalah dasar perjuangan, sedang kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Perjuangan yang tak didasari (prinsip) agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tak dikawal akan sia-sia.” Dari pandangan Al-Ghazali itu bisa disimpulkan bahwa berpolitik itu wajib karena berpolitik merupakan prasyarat dari beragama dengan baik dan nyaman.

Karena paraktiknya politik itu banyak diwarnai oleh perilaku jahat, kotor, bohong, dan korup, timbullah kesan umum bahwa politik (pada situasi tertentu) adalah kotor dan harus dihindari. Jangankan kita, mujaddid Islam, Muhammad Abduh, pun pernah marah kepada politik dan politisi karena berdasarkan pengalaman dan pengamatannya waktu itu beliau melihat di dalam politik itu banyak yang melanggar akhlak, banyak korupsi, kebohongan, dan kecurangan-kecurangan.

Muhammad Abduh pernah mengungkapkan doa taawwudz yang biasanya hanya untuk menghujat setan, yaitu, “audzu billahi minassyaythaanirrajim” (Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk) dispesifikkan oleh Muhammad Abduh ke dalam kegiatan politik menjadi “audzu billahi minassiyaasati wassiyaasiyyien”, (Aku berlindungkepada Allahdari godaan politik dan politisi) Tetapi dengan mengacu pada filosofi Al-Ghazali menjadi jelas bahwa berpolitik itu bagian dari kewajiban syarsyari karena tugas-tugas syarsyari hanya bisa direalisasikan di dalam dan melalui kekuasaan politik (organisasi negara).

Dalam kaitan inilah ada kaidah ushul fiqh yang menyebutkan “Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib” (Jika ada satu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain wajib juga diadakan/ dipenuhi). Dengan kata lain, “jika kewajiban mensyiarkan nilai kebaikan Islam tak bisa efektif kalau tidak berpolitik, maka berpolitik itu menjadi wajib pula hukumnya.” Inilah yang menjadi dasar, mengapa sejak awal turunnya Islam, muslimin itu sudah berpolitik, ikut dalam kegiatan bernegara, bahkan mendirikan negara.

Dalam konteks keindonesiaan sekarang ini kaum muslimin tidak boleh apatis terhadap pemilihan presiden dan calon presiden. Kita tidak boleh bersikap “tidak akan memilih” pasangan capres/cawapres yang mana pun hanya dengan alasan tidak ada pasangan yang ideal. Kita tetap harus memilih karena siapa pun yang terpilih akan menentukan arah kebijakan negara yang juga mengikat kita.

Dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan capres/cawapres: Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sudah disaring melalui proses konstitusional yang sah. Semuanya sama baiknya, atau, sama tak baiknya. Tak ada yang boleh mengatakan bahwa secara mutlak pasangan yang satu lebih baik dari pasangan yang lain. Semua tergantung penilaian kita masing-masing. Kata sekelompok orang pasangan Prabowo-Hatta lebih baik karena ini dan itu, sedangkan pasangan Jokowi-JK lebih jelek karena ini dan itu.

Tetapi kata sekelompok orang lainnya pasangan Jokowi-JK lebih baik karena bla-bla-bla, sedangkan pasangan Prabowo-Hatta lebih jelek karena bla-bla-bla. Jadi kedua pasangan ada kelebihan dan kekurangannya serta ada pendukung dan penolaknya masing-masing. Menghadapi alternatif seperti itu kita harus tetap memilih dengan kesadaran penuh bahwa takkan pernah ada alternatif yang ideal untuk dipilih. Bahkan, mungkin saja, semua alternatif yang tersedia semuanya sangat tidak ideal. Jika demikian halnya, maka ada kaidah akhaff al-dhararain, yaitu memilih yang paling sedikit jeleknya di antara alternatif-alternatif yang sama-sama jelek.

Dalam hal prinsip dan sistem pemerintahan, misalnya, tidak ada yang betul-betul baik dari antara sistem-sistem yang tersedia. Baik teokrasi, demokrasi, monarki, aristokrasi, oligarki, maupun tirani semuanya samasama tidak ideal dan mengandung segi-segi kelemahan.

Tetapi, sebagian terbesar negara-negara di dunia memilih prinsip dan sistem demokrasi, bukan karena sistem itu bagus melainkan karena ia mengandung kelemahan yang paling sedikit jika dibanding dengan sistem yang lain. Maka itu, pilihlah yang terbaik dari yang ada, meskipun tidak ideal.***

Moh. Mahfud MD

Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta

[http://koran-sindo.com/am/pkspadang]

posted by @Adimin

Program Unggulan Mahyeldi - Emzalmi: Terhitung Sejak 13 Mei 2014 Santunan Kematian Sudah Bisa Diambil

Aiepacah - Santunan kematian yang merupakan salah satu dari 10 program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah dan Emzalmi (MahEm), telah mulai direalisasikan. Terhitung per 13 Mei 2014, ahli waris yang meninggal dunia sudah bisa mengambil uang santunan kematian sebesar Rp 1 juta dari Pemko Padang.

Santunan kematian itu salah satu janji duet MahEm saat kampanye untuk membantu warga Padang yang tertimpa kemalangan. Dana santunan ini diambil dari pos bantuan sosial (bansos) di Bagian Kesra Setko Padang.

Dalam APBD 2014, dana ini ada sekitar Rp 2,3 miliar. "Untuk sementara, dana santunan kematian kita ambil dari pos bansos di Bagian Kesra. Bagi ahli waris warga Padang yang meninggal pada 13 Mei 2014, sudah bisa mengambil dana santunan kematian ini," kata Mahyeldi.

Untuk pencairannya, kata Kabag Kesra Al Amin, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yakni, membawa surat keterangan kematian dari lurah setempat, membawa fotokopi KTP Padang almarhum, membawa fotokopi KK Padang, membawa fotokopi KTP ahli waris, serta membuat surat permohonan yang ditujukan kepada wali kota untuk penyelenggaraan jenazah.

"Untuk surat permohonan ini, masyarakat/ahli waris bisa melihat contohnya di Kantor Bagian Kesra di Balai Kota di Aiepacah," sebut Al Amin.

Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh ahli waris, Bagian Kesra akan membuat telaah staf kepada wali kota. Bila telah disetujui, dana santunan ini bisa diambil ahli waris melalui Kantor Dinas Pendapatan Keuangan Aset (DPKA) Kota Padang di Balai Kota lama.

Namun, Al Amin menegaskan bahwa untuk proses pencairan dana santunan kematian itu harus dilakukan saudara kandung dari keluarga yang meninggal.

"Misalnya, jika yang meninggal adiknya, maka yang mengurus persyaratannya harus kakak atau orangtuanya dengan membawa syarat-syarat yang disebutkan di atas dan kemudian diserahkan ke Bagian Kesra Setko Padang," tegas Al Amin.

Jadi, jika ada anggota keluarga ber-KTP Padang yang telah meninggal dunia per 13 Mei 2014, sudah bisa mengambil uang santunan ini. "Silakan datangi Kantor Bagian Kesra di Balai Kota Aiepacah untuk mengurus persyaratan pencairannya," ujarnya. [padangekspres.co.id/am/pkspadang]

posted by @Adimin

Ridwan Kamil: Prabowo Lebih Tepat Memimpin Indonesia

BANDUNG - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menilai pasangan Prabowo-Hatta lebih tepat untuk kebutuhan Indonesia saat ini dibanding pasangan Jokowi-JK.

“Melihat kebutuhan dan situasi Indonesia saat ini, sosok Prabowo kapasitasnya lebih tepat,” ungkap Ridwan, di Jalan AH Nasution Kota Bandung, Minggu (25/5/2014), seperti yang diberitakan media online Fokus Jabar.

Dikatakan Ridwan, ini merupakan pilihan pribadi dan hasil analisa. Dia lebih memilih Prabowo karena ketegasannya. Sebab Indonesia butuh pemimpin yang tegas dan tidak didikte oleh siapa pun.

Ridwan juga menilai Hatta memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Terbukti selama lima tahun ekonomi Indonesia stabil. Jadi ketegasan dibantu dengan pengalaman ekonomi ini sangat cocok. [pkspiyungan/am/pkspadang]

posted by @Adimin

Gubernur Sumbar Siap Menangkan Prabowo-Hatta

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan kesediaannya menjadi tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Saya siap jadi tim sukses," ujarnya di Padang, Sabtu, 24 Mei 2014.

Namun, Irwan yang juga anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku, belum ada permintaan untuk mendukung pasangan itu dari partainya.

"Saya masih menunggu arahan dari partai," ujar Irwan seperti diberitakan tempo.co.

Pada kesempatan yang sama, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring mengaku partainya terstruktur dari pusat hingga daerah dalam memenangkan pasangan Prabowo-Hatta. Saat ini PKS sedang merancang tim pemenangan dan tim penggalangan. 

 "Kepala daerah bagian dari itu (tim pemenangan)," ujar Tifatul.

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Hidayat mengusulkan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sebagai ketua tim sukses Prabowo-Hatta untuk Sumatera Barat. Menurut dia, Irwan merupakan tokoh di daerah tersebut. 

"Irwan bisa menjadi lokomotif untuk pemenangan di sini (Sumatera Barat)," ujarnya.[tempo.co/am/pkspadang]

posted by @Adimin