Makna Logo Mukernas PKS 2015, Konsolidasi dan Siap Bekerja

JAKARTA (26/10) – Sebagai partai dakwah, PKS bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Kesungguhan itu tersimbolisasi dalam logo Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS tahun ini.

"Logonya tangan mengepal, menggenggam padi dalam rangka konsolidasi dan kesiapan kerja seluruh DPW dalam berkhidmat untuk rakyat," ujar Ketua Pelaksana Mukernas PKS 2015 Mardani Ali Sera di kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Wakil Sekjen DPP PKS ini mengatakan, tema Mukernas PKS 2015 masih turunan dari Munas ke-4 beberapa waktu lalu yaitu "Berkhidmat untuk Rakyat". Sebagai realisasi semangat tersebut, lanjut dia, PKS telah merumuskan sejumlah agenda pelayanan kepada masyarakat yang akan dikokohkan dalam Mukernas nanti.

"Untuk bidang kesejahteraan rakyat, PKS akan mengokohkan Pusat Khidmat PKS. Pusat Khidmat ini akan ada di tiap level hingga basis desa, " papar Mardani.

Di dalamnya, lanjut dia, ada unsur pemberdayaan perempuan, unsur kesejahteraan rakyat, unsur pembelaan advokasi, unsur pemuda, ada unsur pemberdayaan ekonomi kader dan umat.

Terkait Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek/LH), Mardani menambahkan, PKS akan mengangkat kemandirian ekonomi kader maupun kemandirian ekonomi bangsa, termasuk memperkuat penetrasi sistem keuangan yang inklusif.

"Kan tingkat bankability kita masih rendah, agar semua masyarakat bisa terus memperkuat sistem perbankan dan terutama sistem perbankan syariah," imbuhnya.

Mukernas PKS 2015 akan digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat pada 3-4 November 2015. Dalam musyawarah tersebut, PKS akan merumuskan sejumlah program aksi nyata di berbagai bidang untuk lima tahun ke depan sebagai wujud berkhidmat untuk rakyat. [pks.id]

posted by @Adimin

HNW Serukan Perlunya Resolusi Jihad Jilid II

JAKARTA (27/10) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyerukan perlunya deklarasi Resolusi Jihad Jilid II untuk mengatasi beragam persoalan yang mendera bangsa Indonesia saat ini.

Hidayat menyampaikan hal ini dalam Seminar Nasional “Aktualisasi Sumpah Pemuda di Kalangan Santri”, Senin (26/10) di Gedung Parlemen, Jakarta.

“Banyak darurat di negeri ini, mulai darurat narkoba, darurat kejahatan terhadap anak, darurat pornografi, korupsi, asap, dan sebagainya. Untuk itu para santri perlu mendeklarasikan Resolusi Jihad Jilid II guna mengatasi persoalan-persoalan itu,” kata Hidayat.

Sebagaimana Resolusi Jihad sebelumnya yang dideklarasikan oleh Hadratussyeikh KH Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), para santri harus menggelorakan semangat juang guna membantu menyelesaikan beragam persoalan bangsa saat ini.

Resolusi Jihad dideklarasikan tanggal 22 Oktober 1945 untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Ketika itu Hasyim Asyhari mengeluarkan fatwa wajib hukumnya bagi setiap santri atau muslim untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah, yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Setiap santri yang gugur dalam menegakkan fatwa tersebut dikategorikan sebagai mati syahid. Deklarasi Resolusi Jihad itu kemudian mulai tahun ini dijadikan sebagai Hari Santri Nasional.

“Jadi sangat layak kalau saat ini digelorakan lagi Resolusi Jihad Jilid II,” tandas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut.

Hidayat menyatakan, berdasar data dari Kementerian Agama RI jumlah santri di Indonesia mencapai 3,9 juta. Dengan jumlah yang sangat signifikan ini, peran santri amat strategis untuk membantu pemerintah menyelesaikan beragam persoalan yang kini dihadapi bangsa Indonesia.

“Jumlah yang signifikan ini juga harus diikuti dengan peran santri yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuh Hidayat dalam seminar yang juga menghadirkan Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Pimpinan Ponpes Modern Gontor KH Hasan Abdullah Sahal, dan pembicara lainnya.

Hidayat mengemukakan, peran santri sejak dulu sangat signifikan dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Bahkan organisasi pemuda yang pertama berdiri di Indonesia didirikan oleh para santri, yakni Jamiatul Kheir yang didirikan tahun 1901.

“Dan di era sekarang pun terbuka kesempatan dan peluang bagi para santri untuk melanjutkan kiprah pada pendahulunya, yang telah berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan,” tutupnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Hidayat Nur Wahid (kanan) menyampaikan pandangannya dalam Seminar Nasional “Aktualisasi Sumpah Pemuda di Kalangan Santri”, Senin (26/10) di Gedung Parlemen, Jakarta.

posted by @Adimin

Siapkan Program Khidmat untuk Rakyat, PKS Gelar Mukernas Awal November

JAKARTA (26/10) – Setelah sukses dengan Musyawarah Nasional (Munas), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Program khidmat PKS untuk rakyat selama lima tahun ke depan akan dirancang dalam musyawarah akbar tersebut.

Ketua Penyelenggara Mukernas PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, Mukernas akan digelar pada 3-4 November 2015 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Mukernas PKS mengangkat tema 'Berkhidmat untuk Rakyat' sebagaimana tema Munas sebelumnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS ini juga mengatakan, Depok dipilih kembali untuk tempat hajatan akbar PKS ini karena tiga hal.

“Pertama terkait efektivitas tempat yang luas sehingga dapat menampung seluruh peserta acara dalam satu lokasi. Kedua karena tempat tersebut memungkinkan diadakannya bazzar sehingga bisa mendorong perekonomian kader dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan ketiga tentu saja lokasi yang sederhana dan terjangkau,” ujar Mardani di kantor DPP PKS, MD Building Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2015).

Mardani menambahkan Mukernas akan membahas agenda khidmat PKS untuk rakyat selama lima tahun. Agenda tersebut meliputi aspek politik, hukum, sosial, ekonomi, dan lainnya.

"Arahan dari DPP, DSP, dan MPP terkait arah kebijakan dan arah program lima tahun ke depan. Dan pendetailan dan sosialisasi program nasional agar program nasional ini bisa dijalankan oleh seluruh DPW," imbuh Mardani. 

Mukernas akan dihadiri  340 perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS seluruh Indonesia; 233 jajaran DPP, MPP, dan DSP; serta 150 undangan.

“Dari setiap DPW akan ada 10 perwakilan yang terdiri dari 9 DPTW dan 1 orang perwakilan dari bidang perempuan. Sedangkan undangan, kami akan mengundang petinggi partai politik, tokoh masyarakat, mitra strategis, duta besar, dan perwakilan dari pemerintah,” pungkas Mardani. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Sekjen DPP PKS, Mardani Ali Sera.

posted by @Adimin

Pemuda Tangguh Lahir dari Keluarga yang Tangguh

JAKARTA (27/10) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan  dan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih, mengungkapkan keluarga  memegang peran utama dan pertama dalam upaya mencetak pemuda yang tangguh.

Hal ini diungkapkan Wirianingsih menjelang momentum peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015.

Wanita yang akrab disapa Wiwi ini menjelaskan, sejarah membuktikan, pemuda pemudi yang tangguh lahir dari keluarga yang tangguh.

Ia mencontohkan Bung Hatta, tokoh proklamator kemerdekaan negara RI, lahir dan dididik dalam keluarga yang taat menjalankan agama Islam, di daerah Bukit Tinggi Sumatera Barat. "Ayah beliau Mohammad Djamil adalah seorang ulama, Ibunya, Siti Saleha lahir dari keluarga pedagang," papar Wiwi.

Demikian juga Cut Nyak Meutia seorang pejuang wanita dari Aceh yang tangguh, lahir dari keluarga pejuang yang harmonis. Ayah Cut Nyak Meutia adalah Teuku Ben Daud Pirak dan Ibu bernama Cut Jah, keduanya adalah tokoh pejuang masyarakat Aceh yang menduduki posisi sebagai Uleebalalang.

Lebih lanjut Wiwi mengungkapkan, jika kita ingin menghadirkan pemuda pemudi yang tangguh, sehingga bangsa dan negara ini tanggguh, maka kita harus memperjuangkan agar keluarga Indonesia tidak rapuh.

Keluarga yang tidak rapuh akan menjadi perisai yang kokoh terhadap segala gangguan dan pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak yang kelak akan menjadi pemuda.

"Untuk itu perlu dukungan dari berbagai pihak dalam memperjuangkan ketahanan keluarga Indonesia," sebut Wiwi.

Wiwi meyakini,  tidak ada lembaga lain yang mampu memberikan pendidikan yang komprehensif seperti dalam  keluarga. "Kita sama sama merindukan hadirnya pemuda tangguh, yang selalu hadir dengan ide dan karya bermutu," tutur Ibu dari 10 anak penghafal Al Qur'an ini.

Wiwi pun tak lupa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda bagi segenap pemuda pemudi Tanah Air. "Satu nusa satu bangsa satu bahasa, pemuda satukan keluarga Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda."

Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Wirianingsih.

[sumber: pks.id]


posted by @Adimin

DPR Dorong Pemerintah Boikot Produk Perusahaan Pembakar Lahan

PALU (24/10) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendorong pemerintah memboikot perusahaan pembakar lahan yang menyebabkan persoalan kabut asap di sebagian wilayah Indonesia. Pasalnya, perusahaan tersebut telah menyebabkan kebakaran menjadi tidak terkendali, sehingga layak untuk dituntut, baik secara perdata maupun pidana.

"Umumkan siapa saja perusahaannya dan apa produknya. Kalau perlu, serukan boikot produknya oleh negara. Kalau ada peraturan yang membolehkan pembakaran lahan, seperti Perda, Pergub, dan Perbup, harus segera direvisi," kata Sukamta di Palu, Sulawesi Selatan, pada Jumat (23/10).

Legislator PKS di Komisi Pertahanan dan Keamanan ini menyatakan dampak dari kabut asap ini memunculkan ancaman dari daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Artinya, juga mengancam keutuhan bangsa. Karenanya kita harap pemerintah harus sesegera mungkin mengatasinya secara sistematis dan sistemik," tambah Sukamta.

Oleh karena itu, Sukamta meminta pemerintah segera memberlakukan tanggap darurat bencana asap. Menurutnya, konsekuensi pembiayaan tanggap darurat dapat ditanggulangi dulu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

“Talangi dulu dengan APBN nanti biayanya dibebankan ke perusahaan pembuat kebakaran. Yang penting, rakyat selamat dulu, baru diperdebatkan beban pembiayaannya,” ujar politisi dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Sebagaimana diketahui, persoalan kabut asap masih melanda sebagian wilayah Indonesia. Tidak hanya di Riau, kabut asap kini menyasar wilayah Indonesia yang lain seperti Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga ke Papua.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK #2

Oleh : Dr. H. Sukamta

(Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Gradak-Gruduk

Sesuai dengan jiwa kewirausahaan Presiden Jokowi yang terasah saat berbisnis mebel,  Pemerintahan Jokowi-JK juga terlihat gradak-gruduk. Hal ini terlihat dari program-program dan rencana kebijakan pemerintah yang tabrak sana tabrak sini, sehingga berpotensi melanggar undang-undang (inkonstitusional). Memang jiwa wirausaha berbeda dengan jiwa birokrat. Wirausaha memiliki jiwa cenderung bebas, acak, tidak runut dan menghindari aturan, serta risk taker (berani mengambil resiko). Berbeda dengan jiwa birokrat yang cenderung runut, sesuai prosedur dan risk averter(menghindari resiko).

Hal ini di antaranya bisa kita lihat dalam program bela negara yang dicetuskan oleh Kementerian Koordinator Polhukam. Program bela negara ini telah diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) dan (5) serta diatur dalam UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 yang berbunyi (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara dan (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

Konstitusi mengamanatkan bahwa ketentuan tentang bela negara harus diatur dengan undang-undang khusus. Artinya, program bela negara belum bisa dijalankan karena landasan hukumnya belum lengkap. Namun, pemerintah sepertinya terkesan memaksakan bahwa landasan hukum bela negara cukup dengan UUD NRI 1945 dan UU No. 3 tahun 2002 tadi. Padahal jelas menurut UU tersebut, program bela negara harus diatur dengan undang-undang khusus yang sampai saat ini memang belum ada.

Efisiensi, yang merupakan salah satu jiwa kewirausahaan, juga menjadi salah satu karakter yang dicerminkan ke dalam kebijakan Presiden Jokowi seperti menyederhanakan dan mempercepat izin pertanahan dalam investasi. Demikian juga beberapa layanan publik yang lain juga sudah tersentuh reformasi birokrasi yang mengarah kepada efisiensi dengan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang perizinan listrik, pertanian, perindustrian, dan pariwisata. Pemerintahan Jokowi-JK juga telah melakukan deregulasi terhadap 134 peraturan, contohnya di sektor perdagangan telah ada paket deregulasi perdagangan yang berisi 8 regulasi dan paket debirokratisasi perdagangan dengan total 24 regulasi.

Gradak-gruduk adalah kesan yang terlihat karena sejatinya Pemerintahan Jokowi-JK sedang membangun sebuah sistem yang baru dan memperbaiki sistem yang lama. Ibaratnya pemerintah sedang merombak rumah yang lama dengan memugar pondasinya. Memugar inilah yang sulit, karena perlu effort untuk meminimalisasi tabrak sana tabrak sini tadi. Kalau salah pugar, alih-alih bangunan baru yang dihasilkan, malah berpotensi berantakan. Waktu yang akan menjawab berhasil tidaknya sistem yang sedang dibangun oleh Pemerintah Jokowi-JK ini.

Apa Kabar Nawa Cita?

Nawa Cita yang menjadi misi Pemerintahan Jokowi-JK belum bisa dikatakan tercapai dengan baik. Di antaranya Nawa Cita butir I yang berbunyi bahwa Pemerintahan Jokowi-JK akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Untuk membangun sebuah poros maritim dunia seperti visi Presiden Jokowi, tidak bisa tidak pertahanan kita, khususnya laut, harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Sampai sejauh ini, DPR sudah coba meningkatkan anggaran pertahanan khususnya di matra laut dan udara. Penguatan angkatan laut dan udara menjadi faktor pokok jika ingin poros maritim dunia terlaksana dengan baik. Jika tidak, poros maritim dunia hanya akan menjadikan Indonesia bancakan bangsa-bangsa lain yang sebetulnya lebih tepat disebut negara predator daripada negara mitra. Namun pemerintah justru mengusulkan penurunan anggaran pertahanan untuk tahun anggaran 2016. Juga anggaran MEF (Minimum Essential Forces) tahap I yang belum seluruhnya terpenuhi, terlebih lagi anggaran MEF tahap II juga belum disepakati antara Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan TNI. Di sinilah komitmen pemerintah untuk memperkuat pertahanan dipertanyakan, mengingat soal pertahanan adalah persoalan pokok yang harus diprioritaskan. Untuk apa rakyat sejahtera dan makmur tapi tidak bisa menikmati kesejahteraan tersebut karena negara tidak aman.

Selain itu, Nawa Cita butir ke-7 yang berbunyi “Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik” juga tidak sesuai dengan realita di lapangan. Pada praktiknya bangsa kita semakin jauh dari kemandirian. Pembiayaan infrastruktur digenjot dengan hutang dari Tiongkok. Beberapa waktu lalu beredar informasi bahwa pemerintah akan mendapatkan utang dari Tiongkok sebesar Rp625 triliun untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Dari situs Sekretariat Kabinet disebutkan, proyek infrastruktur yang menggandeng Tiongkok meliputi pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 mega watt (MW) serta pembangunan jalur kereta api super cepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya. Selain itu, untuk membiayai proyek infrastruktur ini, 3 bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI mendapat utang senilai US$ 3 miliar, atau sekitar Rp42 triliun dari Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB).

Sebagai catatan, berdasarkan data yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan utang pemerintah per Juli 2015 tercatat Rp 2.911,41 triliun. Dengan demikian, dari Januari hingga Agustus 2015, utang pemerintah bertambah hingga Rp397 triliun. Jumlah utang Rp3.005 triliun itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp729,42 triliun (24,3 persen) dan surat berharga Rp2.276,10 triliun (75,7 persen).

Menurut kalkulasi pemerintah, rasio utang Indonesia tersebut pada tahun ini akan berada pada kisaran 25 persen dari PDB, masih lebih rendah dibandingkan banyak negara lainnya. Dengan asumsi PDB nominal sebesar Rp11.701 triliun, maka total utang pemerintah pusat pada akhir 2015 ditaksir mencapai Rp2.891 triliun. Sebuah nominal utang yang sulit dibayangkan kapan dan bagaimana itu bisa dilunasi. Bahkan sebagian pengamat mulai membandingkan bahwa utang pemerintah Jokowi ini lebih besar dibanding dengan utang yang masuk ke negara pada masa Presiden Suharto yang berkuasa 32 tahun.

Utang untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur ini termasuk utang produktif. Kita lihat saja ke depan semoga utang ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan memperkuat kedaulatan NKRI. Jika tidak, itu sama saja dengan “menjual” negara kepada asing.

Program Mercu Suar

Proyek pembangunan infrastruktur seperti Bendungan Jatigede, Waduk Nipah Sampang, PLTU Batang, Tol Becak Kayu (Bekasi-Kampung Melayu), LRT, jalur rel kereta api Manggarai-Cikarang, Jalan Tol Solo-Kertosono, Jalan Tol Cikopo-Palimanan, Jalan Tol Pemalang-Batang, dan yang lainnya dikebut oleh pemerintahan Jokowi-JK. Efek positif adanya pembangunan infrastruktur ini mungkin tidak akan dirasakan secara langsung sekarang, tapi pada tahun-tahun yang akan datang. Kemegahan infrastruktur nantinya perlu dikritisi karena pembiayaannya dilakukan dengan utang luar negeri. Kekhawatiran rakyat tidak berlebihan karena utang ini berpeluang menghasilkan dampak negatif pada anak cucu kita nanti. Jangan sampai ini jadi semacam politik mercu suar, terlihat indah dan megah, tapi hanya tampilannya saja, tidak dengan isinya. Memang kalau pembangunan bergantung pada utang itu sangat beresiko ke depannya, beberapa tahun ke depan mungkin kita akan merasakan enaknya, tapi puluhan tahun ke depan bisa saja anak-cucu kita merasakan sengsaranya.

Akhirnya, kita berharap pemerintahan Jokowi-JK hendaknya perlu meninjau ulang langkah-langkah yang sudah diambil selama 1 tahun belakangan ini, khususnya soal utang luar negeri dan langkah-langkah yang inkonstitusional. Dapatkah soal utang ke asing direnegosiasi ulang khususnya utang dari Tiongkok yang demikian besar? Selain itu, kita hargai kreativitas pemerintah dalam membuat dan menjalankan roda pemerintahan, tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah jangan sampai melabrak peraturan dan perundang-undangan yang ada. Karena jika kita tidak berpedoman pada konstitusi, lalu mau berpedoman pada apa?

[sumber:pks.id]


posted by @Adimin

Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Oleh : Dr. H. Sukamta

(Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Usia pemerintahan Jokowi-JK sudah genap 1 tahun. Memang ini baru sebentar, tapi dari sini setidaknya kita bisa memiliki gambaran dan melihat arah 4 tahun ke depan bagaimana pemerintahan Jokowi-JK ini berjalan. Selama 1 tahun ini banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan baik secara internal maupun eksternal.

Politik Kegaduhan

Secara internal kita melihat beberapa kali ada gejolak antarkementerian. Hal ini menjadi cermin kapasitas kepemimpinan Presiden. Kita tentunya ingat pernah mencuat isu ada seorang Menteri yang menghina Presiden Jokowi. Beberapa Menteri pun dinilai tidak bisa bekerja memuaskan sehingga perlu di-reshuffle.

Secara eksternal pemerintahan Jokowi-JK pada awalnya menjaga jarak dengan DPR RI terkait pergolakan politik di tubuh legislatif itu. Yang terjadi pada waktu itu seolah pihak eksekutif ingin mendelegitimasi kepemimpinan legislatif. Pemerintah seperti ingin beradu dan berbuat gaduh dengan DPR. Pemerintah seolah ingin kerja sendiri tanpa melibatkan DPR, padahal itu tidak mungkin dilakukan, karena segala program pemerintah harus mendapat persetujuan DPR. Komunikasi politik pemerintah saat itu dinilai kurang mencerminkan sosok kenegarawanan karena terkesan mau jalan sendiri. Kementerian dan lembaga-lembaga eksekutif dilarang memenuhi undangan rapat bersama DPR untuk membahas program-program pembangunan. Namun setelah ada kompromi dan musyawarah yang intens antara KMP dan KIH, maka pemerintah mulai membuka komunikasi dengan DPR hingga sekarang.

Ternyata kegaduhan ini tidak hanya diciptakan oleh pemerintah saat berhubungan dengan DPR, tapi juga diciptakan di dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari cara pemerintahan Jokowi dalam pengambilan kebijakan yang agak unik. Entah disengaja atau tidak, setiap pemerintah ingin mengambil sebuah kebijakan tertentu, isu tentang kebijakan tersebut telah bergulir dulu di publik. Tentu pernyataan rencana kebijakan tersebut tidak ke luar langsung dari lisan Presiden Jokowi, tapi bisa dari timnya di luar kabinet atau partai pendukungnya. Lalu terjadilah pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah kemudian menilai respon masyarakat tadi. Dan saat itulah pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi muncul untuk mengambil keputusan.

Kita masih ingat saat itu berembus isu kenaikan harga BBM. Pro-kontra terjadi dengan dahsyat di kalangan publik, dan akhirnya Presiden Jokowi mengambil keputusan di saat-saat genting. Begitu juga saat Presiden Jokowi berniat menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Rencana ini membuat pro dan kontra serta kegaduhan di masyarakat. Dan pada akhirnya Presiden Jokowi membatalkan rencananya itu.

Tidak ada salahnya model pengambilan kebijakan seperti ini, dibuat gaduh dulu di masyarakat, baru setelah itu diambil keputusan yang merupakan jalan tengah dari pro-kontra tadi. Positifnya, dari sisi kebijakan publik, partisipasi masyarakat meningkat dan membuat mereka semakin sadar politik. Ini agaknya sesuai dengan Nawa Cita butir ke-3 bahwa pemerintah ingin menciptakan ruang-ruang publik untuk berdiskusi dan berpartisipasi terhadap program-program pembangunan. Tapi sayangnya, terkadang masyarakat yang sudah gaduh dengan membuang banyak energi tersebut, tetap menjadi pihak yang dikorbankan dari sebuah kebijakan. Contohnya kenaikan harga BBM yang meningkatkan inflasi serta menyebabkan harga-harga kebutuhan hidup meroket dan berimbas kepada menurunnya daya beli masyarakat. Dan ekonomi pun melambat.

[sumber: pksid]

posted by @Adimin