Oleh : Dr. H. Sukamta
(Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Usia pemerintahan Jokowi-JK sudah genap 1 tahun. Memang ini baru sebentar, tapi dari sini setidaknya kita bisa memiliki gambaran dan melihat arah 4 tahun ke depan bagaimana pemerintahan Jokowi-JK ini berjalan. Selama 1 tahun ini banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan baik secara internal maupun eksternal.
Politik Kegaduhan
Secara internal kita melihat beberapa kali ada gejolak antarkementerian. Hal ini menjadi cermin kapasitas kepemimpinan Presiden. Kita tentunya ingat pernah mencuat isu ada seorang Menteri yang menghina Presiden Jokowi. Beberapa Menteri pun dinilai tidak bisa bekerja memuaskan sehingga perlu di-reshuffle.
Secara eksternal pemerintahan Jokowi-JK pada awalnya menjaga jarak dengan DPR RI terkait pergolakan politik di tubuh legislatif itu. Yang terjadi pada waktu itu seolah pihak eksekutif ingin mendelegitimasi kepemimpinan legislatif. Pemerintah seperti ingin beradu dan berbuat gaduh dengan DPR. Pemerintah seolah ingin kerja sendiri tanpa melibatkan DPR, padahal itu tidak mungkin dilakukan, karena segala program pemerintah harus mendapat persetujuan DPR. Komunikasi politik pemerintah saat itu dinilai kurang mencerminkan sosok kenegarawanan karena terkesan mau jalan sendiri. Kementerian dan lembaga-lembaga eksekutif dilarang memenuhi undangan rapat bersama DPR untuk membahas program-program pembangunan. Namun setelah ada kompromi dan musyawarah yang intens antara KMP dan KIH, maka pemerintah mulai membuka komunikasi dengan DPR hingga sekarang.
Ternyata kegaduhan ini tidak hanya diciptakan oleh pemerintah saat berhubungan dengan DPR, tapi juga diciptakan di dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari cara pemerintahan Jokowi dalam pengambilan kebijakan yang agak unik. Entah disengaja atau tidak, setiap pemerintah ingin mengambil sebuah kebijakan tertentu, isu tentang kebijakan tersebut telah bergulir dulu di publik. Tentu pernyataan rencana kebijakan tersebut tidak ke luar langsung dari lisan Presiden Jokowi, tapi bisa dari timnya di luar kabinet atau partai pendukungnya. Lalu terjadilah pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah kemudian menilai respon masyarakat tadi. Dan saat itulah pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi muncul untuk mengambil keputusan.
Kita masih ingat saat itu berembus isu kenaikan harga BBM. Pro-kontra terjadi dengan dahsyat di kalangan publik, dan akhirnya Presiden Jokowi mengambil keputusan di saat-saat genting. Begitu juga saat Presiden Jokowi berniat menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Rencana ini membuat pro dan kontra serta kegaduhan di masyarakat. Dan pada akhirnya Presiden Jokowi membatalkan rencananya itu.
Tidak ada salahnya model pengambilan kebijakan seperti ini, dibuat gaduh dulu di masyarakat, baru setelah itu diambil keputusan yang merupakan jalan tengah dari pro-kontra tadi. Positifnya, dari sisi kebijakan publik, partisipasi masyarakat meningkat dan membuat mereka semakin sadar politik. Ini agaknya sesuai dengan Nawa Cita butir ke-3 bahwa pemerintah ingin menciptakan ruang-ruang publik untuk berdiskusi dan berpartisipasi terhadap program-program pembangunan. Tapi sayangnya, terkadang masyarakat yang sudah gaduh dengan membuang banyak energi tersebut, tetap menjadi pihak yang dikorbankan dari sebuah kebijakan. Contohnya kenaikan harga BBM yang meningkatkan inflasi serta menyebabkan harga-harga kebutuhan hidup meroket dan berimbas kepada menurunnya daya beli masyarakat. Dan ekonomi pun melambat.
[sumber: pksid]
Post a Comment