DPR sebut pimpinan KPK sesat karena menolak rapat kasus Century

Anggota Timwas Century Fahri Hamzah berang karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua kali menolak menghadiri rapat membahas perkembangan kasus Century. Terkait sikap ‘bangkang’ KPK tersebut, Fahri menyebut para pimpinan KPK ikut aliran sesat.

“Atraksi-atraksi ini dibangun melalui melanggar undang-undang. Saya bilang KPK ini aliran sesat,” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (29/5).

Menurut Fahri, undangan Timwas Century hanya ingin mengecek dan merekonstruksi terkait hasil pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Ketidakhadiran KPK dinilai sebagai bentuk penghinaan kepada DPR selaku lembaga pengawas.

“Kita tidak masuk pada subtansi. Kita mau, cek anda sudah panggil orang-orang ini? siapa yang terima uangnya? siapa yang nyerahkan uangnya?” Terang Fahri.

Terpisah, anggota Timwas Century lain, Nudirman Munir mengatakan KPK bisa dipanggil paksa bahkan disandera karena penolakan ikut rapat itu. Sebab, DPR memiliki wewenang melakukannya.

“Minggu depan tanggal lima (dipanggil lagi). Kalau tidak datang lagi, kita gunakan perundang-undangan yang ada di mana ada upaya paksa bahkan penyanderaan pun bisa kita lakukan dengan penegak hukum tentu, pasal 72 (UU MD3),” terangnya. [*/mtf]

*fahrihamzah.com

posted by @A.history

Hermanto: Harga BBM Naik, Beban Petani Makin Berat

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Hermanto menyayangkan rencananya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disiapkan pemerintah. Menurut Hermanto, Kenaikan harga BBM ini akan membebani petani karena akan menimbulkan dampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi sektor pertanian.

"Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga sarana produksi pertanian, seperti pupuk, obat-obatan yang dibutuhkan petani dan lainnya. Ini jelas akan menurunkan tingkat kesejahteraan para petani," kata Hermanto kepada JPNN, Selasa (28/5).

Rencana kenaikan harga BBM telah disampaikan oleh Presiden SBY dalam dialognya dengan komunitas bisnis dan keuangan dalam acara Thomson Reuters Newsmaker, di Gedung One Raffles Quay, Singapura, Selasa, 23 April 2013. Dalam acara tersebut, Presiden mengatakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi beban subsidi.

Politikus PKS asal Sumatera Barat ini menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi dipastikan berdampak terhadap inflasi dan sangat memukul daya beli masyarakat, khususnya para petani.

"Kebijakan ini juga akan mengakibatkan terjadinya koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Bahkan, pendapatan petani bakal turun drastis," tegas Hermanto. (fuz/jpnn)

*jppn.com

posted by @A.history

Mahyeldi: Lingkungan Berperan Besar Bentuk Karakter Siswa

PADANG – Peran strategis sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan menampilkan tokoh guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga pengajar harus memiliki kualitas. Kualitas tersebut tercermin dari karakter  dan perilaku seorang pendidik yang dapat menjadi panutan peserta didik.

"Upaya pembentukan karakter tidak semata-mata hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan dimana saja berada. Dukungan masyarakat memiliki peran besar dalam membentuk karakter yang baik," ungkap Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Senin (27/5) di sela acara perpisahan murid kelas VI SD Kartika 1-11 Padang, Jalan Kis Mangun Sarkoro.

Menurut Mahyeldi, karakter seseorang siswa akan terbentuk melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pembiasaan akan sulit mengaplikasikannya, karena karakter sangat berkaitan dengan perilaku seseorang dalam kehidupan.

“Sekolah yang memiliki tradisi prestasi, lingkungan yang bersih, indah dan tertata rapi, dengan sendirinya akan membentuk karakter yang baik bagi siswanya,” imbuhnya.

Kepala SD Kartika 1-11 Padang, Suryadi menjelaskan, saat ini SD Kartika 1-11 Padang memiliki siswa sebanyak 1.048 orang. Dengan jumlah siswa kelas VI yang mengikuti UN sebanyak 173 orang.

“Kita secara bersama-sama, majelis guru SD Kartika 1-11 Padang, pihak Yayasan Kartika Jaya Kodim 0312 Padang, wali murid SD Kartika 1-11 Padang selalu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, bersih dan tertata rapi, dengan mengedepankan pendidikan karakter, sopan santun dan akhlak mulia,” terang Suryadi. (der)

*padangmedia.com

posted by @A.history

Awas Pasukan Dajjal disekitar kita

 

Para pemuja dan pendukung dajjal ada di sekitar kita. Mereka sekarang menguasai ekonomi, politik, hukum, dan militer kita. Mari kita lebih waspada dengan tokoh, lembaga, organisasi, dan partai politik yang berafiliasi kepada dajjal dan mendukung tata dunia baru dajjalis. 

posted by @Adimin

Timwas Century: KPK Lecehkan DPR

Anggota Tim Pengawas Century dari Fraksi PPP, Ahmad Yani menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melecehkan DPR. Sebab, tidak memenuhi panggilan Timwas Century untuk menjelaskan perkembangan terakhir penyidikan kasus Century.

"Ini sudah masuk pelecehan parlemen. Kami mau tanyakan progress report, tapi mereka kirimkan surat tidak mau hadir sampai kapanpun," kata Yani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).

Sambil memperlihatkan surat pernyataan KPK yang diteken Deputi Penindakan KPK, Ari Sadono, Yani mengatakan KPK mengabaikan posisi DPR sebagai dewan pengawas. Dalam surat yang dikirim Selasa (28/5) malam itu, menurut Yani, KPK tidak hadir karena menilai Century sudah masuk dalam ruang lingkup perkara.

"Padahal yang mau kita tanyakan itu bagaimana perkembangan terakhir, bagaimana hasil pemeriksaan Sri Mulyani kemarin. Masa kami nggak boleh tau, tapi pimpinan KPK berkoar-koar ke media," ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

KPK, Yani melanjutkan, juga sudah dipanggil Timwas Century pada pekan lalu. Namun tidak bersedia hadir dengan alasan tidak mau digabung dengan lembaga lain. Penolakan dengan alasan berbeda hari ini, menurut Yani menunjukkan KPK benar-benar tida serius. KPK disebut tidak punya motif, keinginan, dan kemauan untuk menyelesaikan kasus Century

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/29/mnjkie1-timwas-century-kpk-lecehkan-dpr

posted by @Adimin

Pakar Hukum: KPK Sedang Alihkan Kasus Hambalang dan Century

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat sorotan. Pakar Hukum Pidana, Chairul Huda menilai gencarnya penyelidikan dan penyidikan kasus impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, dilakukan untuk mengalihkan kasus Hambalang dan Bail Out Bank Century.

Persoalan cepat atau tidaknya penyelidikan kasus impor daging hingga terbongkarnya aliran uang dari kasus tersebut oleh PPATK, lebih didasari untuk memenuhi permintaan KPK, ungkapnya.

“Bukan PPATK, tapi KPK yang sedang mengalihkan perhatian dari kasus Hambalang dan Century. Semua kegiatan PPATK hanya memenuhi permintaan KPK. Karena kasus ini bukan temuan PPATK,” ungkap Chairul Huda, saat dikonfirmasi independensi PPATK dan KPK dalam kasus Hambalang, Century dan Impor Daging yang terkesan timpang, (Senin,27/5).

Untuk diketahui, kasus Century dan Hambalang (melibatkan mantan petinggi Partai Demokrat), hingga saat ini masih menjadi misteri. Meski KPK sudah menetapkan mantan petinggi Demokrat sebagai tersangka, dalam kasus Hambalang, namum belum ada kepastian untuk ditahan. Begitu juga kasus Bail Out Century. KPK hanya memberikan angin segar kepada publik, kalau dalam pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani ada hal baru. Tapi, apakah berani memeriksa wakil presiden Boediono, yang saat kasus itu terjadi menjabat Gubernur Bank Indonesia.

Di sisi lain, pada kasus impor daging. KPK begitu gesit dan langsung menahan tersangka dalam kasus tersebut. Bahkan, PPATK begitu cepat membongkar aliran uang kasus tersebut secara mendetail.

Melihat proses kasus-kasus tersebut, patutkah KPK disebut independen. Benarkan KPK menjadi pesanan penguasa. Beranikah KPK periksa lingkaran kekuasaan. (*/fr/rmol)

*dakwatuna

posted by @A.history

Ternyata Beginilah Mental KPK & BPK Saling Lempar Tanggung Jawab

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mau disebut menghambat proses hukum dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, seperti yang diutarakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad kemarin di Jakarta.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Abraham mengatakan belum bisa menahan para tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang karena belum menerima hasil perhitungan kerugian negara dari BPK.

"BPK hanya memeriksa (keuangan negara), kewenangan menahan ada di penyidik lembaga penegak hukum, baik itu penyidik Polri, Kejaksaan, atau KPK. Jadi tidak ada kaitannya (penahanan) dengan BPK," tegas Ketua BPK Hadi Poernomo di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (28/5).

Hasil penghitungan akhir kerugian negara dalam proyek Hambalang juga dinilai dapat digunakan KPK untuk menjerat empat tersangka dengan pasal pencucian uang. KPK baru akan bisa mendalami ada atau tidaknya unsur pencucian uang dari empat tersangka Hambalang jika telah menerima laporan BPK.

Dalam kasus Hambalang, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.(bs)

*suara news

posted by @A.history

Majelis Syuro: Ada Pihak yang Tak Inginkan PKS Besar

Anggota Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal daerah pemilihan Provinsi Maluku Sudarmo bin Yasin menduga ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan PKS berkembang lebih besar.

"Sejak berdiri pertama kali dengan nama Partai Keadilan, kami sudah memprediksikan akan ada tantangan dan ancaman yang ingin menghancurkan partai," kata Sudarmo di Ambon, Selasa.

Pertama kali mengikuti pemilu pada 1999, partai berlambang padi dan kapas ini hanya mendapat dukungan suara rakyat sebesar 1,9 persen secara nasional.

Secara signifikan, dukungan suara rakyat terhadap PKS naik menjadi 7,34 persen dalam Pemilu 2004, dan pada Pemilu 2009 meraih 7,9 persen sekaligus termasuk empat besar.

"Untuk Pemilu 2014 mendatang, PKS yang telah dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU dan masuk parpol peserta pemilu menargetkan menduduki posisi tiga besar secara nasional, sehingga wajar kalau ada upaya dari kelompok tertentu yang ingin menghambat perkembangan PKS," kata Sudarmo.

Ia mengatakan PKS dinilai sebagai ancaman bagi kekuatan-kekuatan hegemoni politik di negeri ini ke depannya mengingat tingkat elaktibilitas partai makin naik dan menjadi salah satu partai pilihan rakyat.

PKS dianggap sebagai ancaman terhadap kekuatan hegemoni di dalam negeri karena partai ini juga memiliki kemiripan dengan partai-partai lain yang berkembang di Timur Tengah, Turki, dan beberapa negara lain di dunia yang punya pengaruh peta politik.

"Misalnya Palestina yang merupakan jajahan Israel, ada partai yang mirip PKS berhasil memperjuangkan kemerdekaan Palestina hingga mendapat pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kedaulatan negara tersebut," katanya.

Menurut Sudarmo, kasus suap kuota impor daging sapi yang melilit mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dijadikan peluru untuk menjatuhkan PKS, padahal ini merupakan masalah individu Luthfi yang sudah dibawa ke ranah hukum.

DPP PKS telah mengingatkan seluruh kadernya bahwa persoalan yang muncul saat ini tidak terlepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus bergantung dan mendekatkan diri pada Ilahi, karena kejadian ini pasti membawa dampak baik dan positif.

DPP juga mengimbau seluruh kader untuk solid secara internal dari struktur yang paling atas sampai tingkat ranting, agar persoalan yang muncul di publik segera dikoordinasikan dan mengambil langkah strategis serta tetap fokus untuk pemenangan Pemilu 2014.

*republika.co.id

posted by @A.history