PKS Padang - Partai Paling Lengkap Dalam Menyerahkan Berkas Verifi­kasi Awal

Sungaisariak, Padek - Partai Keadilan Se­jah­tera (PKS), Partai Hanura dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyerahkan berkas bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang, kemarin. Meski demikian, KPU Padang menegaskan baru PKS yang telah menyerahkan berkas leng­kap dalam verifi­kasi awal.

“Untuk PKS telah leng­kap dalam verifikasi awal. Se­mentara, Partai Nasdem dan Partai Hanura dinyatakan masih ada sejumlah per­sya­ratan yang tidak sesuai keten­tuan. Misalnya, legalisir ijazah dan fotokopi KTP tidak leng­kap. Kami memberikan waktu sebelum hari terakhir, Rabu (22/5), untuk mem­per­baiki data dan melengkapi persyaratan yang kurang,” kata Koordinator Divisi Perencanaan dan Teknis Pemilu KPU Padang, M Sjahbana Sjams, kepada Padang Ekspres, kemarin.Boim—begitu Sjahbana akrab disapa—me­nga­takan, verifikasi awal ini untuk memastikan tidak ada persyaratan dari masing-masing bacaleg yang ter­ting­gal.  “Jika kurang, masih ada waktu satu hari melengkapi berkas. Paling lambat hingga pu­kul 16.00. Jika tak me­ngem­balikan, berarti tidak ada ke­sem­patan parpol tersebut me­n­calonkan kadernya se­bagai caleg periode ini,” sebut Bo­im. Se­telah tenggat pe­ngem­­­ba­lian ber­kas usai, tim KPU akan me­lakukan kembali ve­rifikasi.

“Sesuai jadwal yang dite­tap­kan, verifikasi tahap akhir ini dilakukan hingga 29 Mei men­datang,” ujarnya.

Anggota DPRD Padang dari PKS, Muharlion men­jelas­kan, dari 45 bacaleg, PKS me­lakukan pergantian satu ba­caleg. Hal ini disebabkan ba­caleg di daerah pemilihan (dapil) Padang III tidak men­da­patkan izin dari tempat kerja sebelumnya. “Kalau kekurangan pers­ya­ratan bacaleg PKS tidak terlalu banyak. Hanya 15 ber­kas yang dinyatakan belum leng­kap oleh KPU pada ve­rifikasi se­bel­um­nya,” ucapnya. (ek)

*Padekekspres.co.id

posted by @A.history

Dasar hukum KPK sita harta LHI dipertanyakan

Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir mengatakan, wajar jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan terhadap mantan Presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq sangat sumir. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut memperjelas apa itu TPPU.  

"Lalu, orang yang menerima uang dari Fathanah terus disuruh harus mengembalikan. Ini status hukumnya apa? Kalau memang harus mengembalikan, apakah semua orang yang berhubungan dengan Fathanah berhubungan dengan uang haram? Tolong semua dikembalikan. Termasuk jika Fathanah membayar pajak, negara juga harus mengembalikan uang itu," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Selasa (21/5/2013) malam.

Menurut Mudzakir, selagi KPK tidak bisa membuktikan atau menunjukkan bahwa harta kekayaan Luthfi hasil kejahatan, maka KPK telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan penyitaan.

"Sama seperti penadahan. Kalau orang menadah hasil kejahatan, hasil kejahatannya harus ada dulu dong. Ini orang mencuci uang dan uangnya itu halal atau haram, atau istilah hukumnya uang hasil tindak pidana atau bukan, itu urusan nanti aja di pengadilan. Itu kan enggak bener pemikirannya," tandasnya.

Ia melanjutkan, "Ibaratnya orang mencuri ayam, rumahnya ikut disita. Ayamnya cuma harga Rp150 ribu, kemudian rumahnya disita. Rumahnya disita untuk apa? Siapa tahu ada tindak pidana yang lain. Itu enggak boleh secara hukum. Enggak boleh "siapa tahu", harus ada kepastian hukum. Tindakan KPK menyita rumah karena mencuri ayam tadi, harus ada kepastian hukum."

Seperti diketahui, KPK tampak begitu bersemangat menyita harta kekayaan milik Luthfi Hasan Ishaaq yang diduga berkaitan dengan TPPU kasus suap impor daging. Hal yang sama juga dilakukan KPK terhadap kerabat Luthfi, Ahmad Fathanah.

 

Yang terbaru, KPK berencana menyita rumah Luthfi Hasan Ishaaq, di Kawasan Kebagusan 1 Nomor 44, Jakarta Selatan. Tanah seluas 440 meter persegi itu diduga kuat milik Luthfi.

Sebelumnya, KPK sudah  menyita tiga rumah Luthfi di Jalan Batu Ampar, salah satunya atas nama Ahmad Zaky. 

Tak hanya itu, KPK juga sudah menyita enam mobil mewah diduga hasil TPPU Luthfi. Keenam mobil tersebut terdiri dari VW Caravelle bernopol B 948 RFS, Mazda CX 9 bernopol B 2 RFS, Toyota Fortuner bernopol B 544 RFS, Nissan Navara, dan Mitsubishi Pajero Sport, serta Mitsubishi Grandis.

*http://nasional.sindonews.com

posted by @A.history

Cerita Politikus PKS Tamsil Linrung Soal Kenakalan Fathanah

Jakarta - Politikus PKS Tamsil Linrung ternyata menyimpan cerita soal Ahmad Fathanah. Meskipun dirinya mengamini bahwa Fathanah bukan kader PKS, tapi Tamsil kenal Fathanah sebagai anak ulama dari Makassar, Sulawesi Selatan.

"Saya kenal, kan satu kampung, Sulawesi Selatan. Saya kenal kakaknya, orang tuanya juga," kata Tamsil di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Ayah Fathanah, menurut penuturan Tamsil, diketahui sebagai pendiri Pesantren. Ayah Fathanah cukup dikenal di kampungnya.

Sedangkan Fathanah dikenal nakal. Suatu ketika, ayahnya yang pemilik pesantren pernah memberi ganjaran atas kenakalan Fathanah.

"Fathanah pernah diberhentikan sama bapaknya di sekolah. Jadi bapaknya itu pernah mengumumkan di sekolah, 'bahwa Ahmad Fathanah putra saya, saya umumkan dikeluarkan dari sekolah hari ini'. Gara-gara nakal," kisah Tamsil yang tidak tahu persis kenakalan yang diperbuat Fathanah.

Ternyata, kakak Fathanah juga pernah menjadi orang dekat RI II sebelumnya. "Kalau kakaknya saya kenal, stafnya Pak Jusuf Kalla, staf di Wapres. Bukan orang partai," tutur Tamsil.

Meski tahu kisah masa kecil Fathanah, Tamsil mengatakan tak mengenal Fathanah secara personal meskipun beberapa kali bertemu. Dirinya menyatakan terakhir bertemu Cassanova dari Makassar itu setahun lalu.

"Dulu pernah satu kali ketemu di Makassar, lagi makan duren. Ketemu terakhir setahun lalu di Jakarta, dia memperkenalkan selaku anggota IMMIM itu," ungkapnya.

*News.detik.com

posted by @A.history

Ketua KPK Abraham Samad Menzolimi PKS

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus mengusut kasus bailout Bank Century jangan cuma getol menyidik kasus daging impor tersangka Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Masardi mengatakan, KPK dalam mengusut kasus yang melibatkan petinggi PKS sudah proporsional. Tapi kalau dibanding mengusut kasus yang melibatkan petinggi partai penguasa, kurang.

"Kalau melihat ini memang terbilang PKS terzolimi," kata mantan jubir Presiden Abdurrahman Wahid itu saat dikonformasi wartawan, Selasa (21/5/2013).

Menurut Adhie, langkah KPK mengusut korupsi daging impor sudah sesuai rel yang benar, dengan mengejar dan memeriksa pejabat struktur PKS dalam hal ini Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Namun, dia menyesalkan KPK tidak gencar mengusut tuntas kasus Century yang diduga melibatkan Wakil Presiden Boediono, yang saat itu menjabat gubernur Bank Indonesia.

"Kalau kejahatan yang melibatkan partai atau pimpinan partai, disinyalir melibatkan orang-orang distruktur partai. Jadi sudah benar kalau Hilmi diperiksa juga," kata Adhie.

Adhie menambahkan, melihat penyidikan KPK terhadap PKS memang terkesan Abraham Samad dkk, menzolimi PKS. Itu disebabkan KPK tidak mengejar dan memeriksa kasus-kasus pejabat Partai Demokrat.

"Kasus wisma atlet, Hambalang, itu melibatkan ketua umum, bendahara umum, dan anggota dewan pembina. Disinyalir bila melibatkan partai, maka struktur partai ke atas mengetahui juga. Maka ketua dewan pembina bisa saja mengetahui. Seperti kasus PKS, ketua majelis syuro diperiksa karena disebut anaknya terlibat. Kan, anaknya ketua dewan pembina pernah disebut juga. Jadi janggal KPK tidak panggil ketua dewan pembina," tegas Adhie.

Untuk itu, kata Adhie, Gerakan Indonesia Bangkit sedang melobi Komisi III DPR untuk memberikan satu wewenang lagi ke KPK agar dapat memeriksa pejabat negara tanpa mengikuti prosedur atau protokol. Sehingga diharapkan, KPK bisa memeriksa Boediono dalam kasus Century.

"Nah, pada kasus PKS, KPK mampu menggeledah Kantor PKS. Tapi pada kasus yang melibatkan Demokrat, KPK tidak berani geledah kantor Demokrat," tambahnya. [yeh]

*http://nasional.inilah.com

posted by @Adimin

KPK Dikesankan Cuma “Obok-obok” PKS, PD Mana?

Di status Facebook, saya paling getol menghantam dan mengganyang pelaku korupsi, meski lewat senjata kata-kata. Tidak peduli dia dari partai apa, agama apa, pejabat siapa, dan suku mana. 

Saya biasa menerapkan hash tag #corruptshit sebagai olok-olok yang maknanya bisa ditebak. Saya memang benci koruptor, benci pelaku korup, sehingga saya anggap koruptor yang telah menggasak uang rakyat itu tidak ubahnya sebagai s**t. Anda boleh protes, tetapi begitulah sikap saya.

Saya ikuti terus gerak-gerik KPK sebagai lembaga antirasuah yang kali ini sangat tanggap terhadap temuan segelintir oknum PKS yang diduga melakukan praktik korup atas rencana penambahan kuota daging sapi impor. Akan tetapi yang mencengangkan, setidak-tidaknya mencengangkan saya pribadi, adalah proses hukum yang diberlakukan terhadap petinggi PKS itu yang tergolong cepat. Lutfi Hassan Ishaq dan Ahmad Fathanah serta beberapa pengusaha importir yang menjadi tersangka, langsung ditahan dan disidangkan. Maharany dan Hilmi dijadikan saksi, termasuk Presiden PKS Anis Matta.

Saya harus bilang salut-salut saja terhadap kerja dan kinerja KPK yang cepat itu, karena memang begitulah seharusnya. Rakyat ingin segera tahu dan mendapat kepastian, di mana gerangan letak korupsi yang di sangkakan kepada PKS. Orang-orang PKS dan simpatisannya juga ingin segera mengetahui hasilnya, sebab dalam pandangan mereka, tidak ada uang negara yang di korupsi oleh PKS. Dengan demikian, apa definisi korupsi di mata KPK sehingga publik segera tahu; oh di situ toh salahnya Lutfi dan Fathanah, oh ya… pantas lah kalau mereka dihukum sesuai undang-undang. Saya, walaupun bukan orang PKS, tetap ingin tahu hasilnya… oh begini toh, dan seterusnya.

Namun jujur, ada yang mengganjal dalam hati dan pikir saya tatkala memutar jarum ingatan ke belakang yang belum lama terjadi. Bahwa, beberapa bulan sebelum ramai-ramai PKS yang dalam berita di Jakarta Post kemarin ditulis “Sex, Lies and the PKS” terkena kasus, KPK sudah jauh-jauh hari menetapkan petinggi Partai Demokrat (PD) sebagai tersangka, yakni Menpora Andi Alifian Mallarangeng dan (mantan) Ketua Umum Anas Urbaningrum. Berbeda dengan petinggi PKS yang sudah langsung ditetapkan tersangka lalu tidak lama kemudian digelar persidangan di pengadilan Tipikor, terhadap kasus Hambalang yang menimpa petinggi PD, hilang seperti bayang-bayang, menguap seolah-olah tanpa bekas. Wajarlah kalau saya bertanya-tanya dalam hati; adakah perlakuan KPK yang berbeda terhadap PKS dan PD?

Timbul purbasangka dalam diri; jangan-jangan KPK tidak punya atau kurang cukup punya nyali dalam memberantas korupsi yang dilakukan sejumlah elite partai berkuasa? Jangan-jangan jika Anas Urbaningrum disidangkan, ia akan membocorkan semua orang yang menerima duit Hambalang, termasuk oleh lingkaran Istana dan keluarga Presiden. Kita diingatkan kembali, Ibas pernah disebut-sebut menerima uang Hambalang dan ada bukti yang sempat beredar, meski tentu saja Ibas membantahnya. Bisa jadi Anas dalam sidang tidak hanya menyebut Ibas, tetapi menyebut keluarga SBY lainnya dalam kasus Hambalang. Bukankah jika ini terjadi akan mengguncang stabilitas negara?

Apakah karena alasan ini KPK menjadi takut dan berusaha menunda-nunda proses hukum terhadap para tersangka korupsi di PD? Mengapa tersangka KPK langsung ditahan sementara tersangka PD bisa lenggang-kangkung ke mana ia suka, termasuk melancong ke Bali? Tidakkah ini bentuk diskriminasi hukum yang nyata-nyata dilakukan KPK terhadap sesama tersangka? Bagaimana KPK menjelaskannya kepada publik tentang hal ini? Jangan-jangan kalau para tersangka dibiarkan berkeliaran, mereka cukup waktu untuk membuat manuver-manuver, misalnya menghilangkan bukti-bukti. Apakah kemungkinan ini luput dari antisipasi KPK?

Saya kira, KPK harus menunjukkan kepada publik satu bentuk keadilan yang berlaku sama buat semua, tidak pilih-kasih dan tebang pilih. Publik sangat menghargai dan mendukung kerja serta kinerja KPK sebagai lembaga antirasuah yang disegani. Namun demikian, publik juga harus diberi satu pemahaman yang bisa diterima akal sehat, bahwa apa yang dilakukan KPK adalah suatu proses hukum yang adil bagi para tersangka koruptor, baik dari PD, PKS, Golkar, PDIP, atau partai-partai lainnya. Dengan demikian, KPK tidak terkesan tebang-pilih dalam melakukan proses hukum, sebagaimana perbandingan terhadap PKS dan PD.

Sebagai teman Ketua KPK Abraham Samad (semasa bertugas di Makassar 2002-2004 kami teman makan dan jalan), saya bisa saja menelepon yang bersangkutan atau setidak-tidaknya berkirim SMS menanyakan tentang hal ini. Tetapi, rasanya saya tidak harus menempuh jalur kedekatan ini untuk sekadar ingin tahu secara pribadi. Lebih baik dikemukakan saja kepada publik seperti ini, biar menjadi pembelajaran bersama. (*)

*Islamedia 

posted by @A.history

Cerdas dan Tepat Ketika PKS Absen dalam ILC

Oleh : Emy Hajar Abra

Satu meja dengan dikelilingi beberapa kursi dengan posisi letak pas sekali dibagian depan, rupanya meja dan kursi yang sepaket tersebut teruntuk pada PKS.

Ada yang bilang seharusnya PKS berterimakasih karena diberi dua kesempatan di ILC, berterimakasih sendiri adalah arah kata yang menunjukkan “keuntungan”, lantas siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan atas kesempatan kedua tersebut?, media atau oknum lainnya, karena kalau PKS, maka PKS menjawabnya dengan ketidakhadirannya.

ILC dihadiri oleh beberapa orang yang getol menyuarakan pembubaran PKS yakni ICW. ada juga johan budi yang dalam ILC sebelumnya sibuk meminum air dan beberapa kalangan yang sudah sangat jelas arah opnini yang akan dibangun mereka, hanya menjadi debat tak berarah jika PKS hadiri acara tersebut.

Karni dalam mukadimahnya mengatakan bahwa, pemimpin PKS mengintruksikan agar kadernya tidak menghadiri acara tersebut.

Menurut hemat penulis itu adalah hal yang sangat tepat dan cerdas.

Ketepatan dan kecerdasan tersebut ditunjukkan dengan memberi peluang,waktu dan kesempatan yang lebih luas kepada para pihak yang hanya bisa mengumbar opini dan juga yang tidak tersampaikannya misi yang mereka bangun.

Sayangnya masyarakat tidak melihat kearah tersebut, tapi lebih melihat bahwa, adakalahnya memang diam dan menunjukkan kearah yang lebih real adalah jauh lebih tepat seperti yang ditunjukkan sekarang ini,yakni PKS absen dalam acara ILC.

Sebenarnya pemberitaan dan apa yang sudah dipaparkan dalam persidangan bisa difahami bahwa PKS tidaklah berada dalam kasus tersebut secara partai.

Permintaan maaf oleh Fathonah sebenarnya itu bisa menjadi pembuka fakta awal, sayangnya banyak pihak yang tidak menerima jika jalan cerita yang sedang dimainkan berakhir demikian, sehingga diteruskanlah cerita seterusnya, walau terkesan “mekso”(maksa).

Kini dimainkanlah cerita-cerita lainnya…hampir semua pengurus pusat dibawa dijadikan saksi, biar kesannya “kena’” bangetlah PKS ini.

Seringkali dalam berbagai tulisan kita menemukan kalimat bertuliskan “melawan lupa”, sayangnya kita bukannya melawan lupa, tapi pura-pura lupa. kemana kasus hambalang dan lainnya yang tak perlu di tulisa satu persatu tersebut? (melawan lupa). Padahal untuk kasus lainnya memanggil satu orang menjadi saksi saja susahnya amit-amit.

kebenaran itu bukan pada hadir di media atau bukan kok ………. :)

Cerdas dan Tepat Ketika PKS Absen dalam ILC  :))

*http://politik.kompasiana.com/2013/05/22/cerdas-dan-tepat-ketika-pks-absen-dalam-ilc--562172.html

posted by @A.history

FITRA: KPK Memang Disuruh Fokus Korupsi PKS untuk Tutupi Korupsi Demokrat

Saat ini pengusutan kasus Hambalang distop dahulu demi Pemilihaan Gubernur Jawa Tengah, dan Jawa Timur agar Partai Demokrat bisa memenangkan pertarungan politik di dua provinsi ini. Demikian dikatakan Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi.

"Padahal sebetulnya incumbent tidak layak untuk mencalonkan diri lagi, karena sejak tahun 2008 sampai 2012, pengelolaa keuangaan Provinsi Jawa Timur sangat jelek. Hal ini dibuktikan dengan masih ada kerugian negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 997 juta atas 68 kasus," katanya seperti keterangan pers yang diterima BeningPost, di Jakarta, Selasa (21/05).

Begitu juga dengan Provinsi Jawa Tengah, kerugian negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 22,9 miliar dengan 110 kasus.

"Kemudian, demi memenangkan dua daerah ini, kasus Hambalang disimpan dalam meja dahulu," katanya.

Uchok pun membeberkan indikasi terakait hal itu, di antaranya menyebutkan kalau Hambalang dibuka dengan pemanggilan para tersangka dan saksi oleh KPK, maka akan berdampak kepada kekalahan Partai Demokrat lagi, seperti yang dialami pada Pilgub Jabar. 

"Maka untuk itu, KPK saat ini 'disuruh' fokus kepada korupsi impor sapi untuk mengalihkan perhatian publik hanya kepada korupsi PKS bukan korupsi Demokrat," beber Uchok Sky.

Alasan KPK menghentikan sementara pemeriksaan Hambalang juga aneh, bahwa sampai sekarang kasus Hambalang masih menunggu hasil audit BPK. Pihak KPK menyatakan tidak bisa melanjutkan penyidikan Hambalang kalau belum ada hasil audit BPK.

"Sanksi pidana Hukum yang diberikan kepada PKS dan Partai Demokrat sangat berbeda. PKS diberikan sanksi pidana pencucian uang, dan Partai Demokrat, para pelakunya paling-paling hanya diberikan penyalahgunaan kekuasaan atau sebatas suap," terang Uchok Sky. 

 

Ia menilai langkah KPK itu tidak adil buat PKS sehingga partai berlambang bulan kembar itu dikorbankan dan menderita.

"Sedangkan Partai Demokrat hanya mendapat hukum ringan. Kalau mau adil, KPK seharusnya menerapkan juga pidana pencucian uang kepada Partai Demokrat. Kalau KPK tidak berani, bilang atau wacana saja ke publik, biar publik menilai siapa sebetulnya KPK," tandasnya.

Uchok Sky juga mendesak kepada BPK untuk segera menuntaskan hasil audit terkait Hambalang  jilid II. "Belum selesainya, hasil audit BPK menjadi preseden buruk buat BPK dan DPR, serta menjadi alasan tidak rasional yang diutarakan oleh KPK," pungkas Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA itu. (*)

*beningpost.com

posted by @A.history

Mengapa PKS Sulit Dilemahkan?

 

PKS lagi, PKS lagi. Semua orang tak berhenti membicarakan PKS. Semua kanal media rasanya tak afdlol tanpa menjadikan PKS sebagai berita, baik Headline maupun berita tambahan. Tak hanya itu, tema apapun yang melekatkan nama PKS selalu disimak atau minimal di klik oleh pembaca. Saya sendiri jadi tertarik menjadikan PKS sebagai bahan tulisan karena fenomenanya telah menjadi sumber yang bisa dibahas dari segalan sisi.

Mengapa PKS begitu disorot? Apakah PKS sengaja dijadikan obyek pengalihan isu dari isu-isu besar negara ini seperti korupsi di kalangan pejabat dan lembaga pemerintah, narkoba, terorisme dan isu lain. Apakah karena PKS yang menjadikan moralitas dan dakwah dalam agenda politiknya mengancam partai politik lain? Apakah karena PKS lantang menyuarakan aspirasi sebagian besar rakyat terkait pengusutan kasus korupsi, kenaikan BBM, penguatan KPK, dll? Apakah karena PKS di beberapa daerah berhasil “merebut” tampuk kepemimpinan melalui pilkada? Saya yakin banyak hal lain yang menjadi alasan mengapa PKS tak akan lepas dari sorotan media.

Sebelum berisik media terkait kasus dugaan suap impor daging yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, ada dua kasus lain untuk  melemahkan partai dakwah ini. Kasus tersebut mendominasi pemberitaan  saat itu. Misbakhun, mantan anggota Fraksi PKS yang diduga terlibat pemalsuan surat gadai untuk mendapatkan kredit dari Bank Century dalam waktu sangat singkat ditetapkan jadi tersangka, dipenjarakan dan disidang. Hasil persidangan mengagetkan banyak orang, Misbakhun tidak bersalah dan divonis bebas (Baca detik.com :PK Diterima MA Misbakhun Diputus Bebas )

Kemudian, kasus “video” dari Arfinto, salah satu anggota DPR dari FPKS telah membuat geger dunia politik dalam negeri. Namun PKS bisa mengatasinya dengan permohonan  maaf dan pengunduran diri Arifinto. Kasus video Arifonto ini banyak kejanggalan dimana demikian “professional” nya media mendapat bidikan kegiatan Arifinto di sidang paripurna padahal ada ratusan anggota dewan lain yang ada di ruangan itu. (baca tulisan kompasianer : Mafia Wartawan : Studi Kasus Arifinto )

Pengunduran diri Luthfi Hasan Ishaq (LHI) pasca penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap kuota impor daging menjadi drama pelemahan PKS berikutntya. Apa yang dilakukan PKS? PKS menjawabnya dengan segera mengganti LHI dengan Muhammad Anis Matta sebagai Presiden PKS melalui keputusan Majelis Syuro PKS. Proses pergantian pimpinan partai di Indonesia yang paling cepat ini, diisi oleh orasi politik Anis Matta yang menurut banyak ungkapan pendukung PKS sebagai Orasi yang Cetar Membahana. Orasi ini diyakini kader dan pendukung PKS mampu membalikkan dugaan banyak pengamat politik bahwa PKS makin lemah,  akan jatuh dan sulit bangkit lagi. Faktanya PKS mampu bangkit dan menjadi kontributor paling signfikan dalam kemenangan Pilgub di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Kasus LHI terus menggelinding bak bola salju. Dugaan suap yang menjerat LHI akhirnya melebar ke kasus pencucian uang. Media meledakkan kasus ini dengan bumbu-bumbu perempuan seksi yang terkait denga Ahmad Fatanah. Puncaknya, media memiliki celah kembali lewat aksi security PKS yang menolak penyitaan mobil yang diduga hasil pencucuian uang oleh KPK. KPK yang tidak bisa menyita mobil di area kantor DPP PKS dikesankan sebagai perlawanan oleh PKS oleh media. Munculllah headline “PKS melawan”  dan “KPK vs PKS”.  PKS seolah  dalam pusaran badai yang semakin terjepit. PKS mengakhiri pusaran badai berita “perlawanan” itu dengan penyerahan mobil-mobil tersebut dengan aman dan damai karena KPK membawa surat-surat yang seharusnya tersedia saat melakukan penyitaan. 

Sampai kemudian acara yang banyak menyita pemirsa  televisi di Indonesia, Indonesia Lawyer Club menayangkan talkshow dengan tema “Uang Daging Mengalir Kemana” publik sebagai beranggapan PKS akan “dibantai” di acara ini. Hasilnya diluar dugaan, para pakar dan sebagian besar peserta ILC justru memandang kasus pencucian uang yang disangkakan ke LHI terkandung muatan politis dan makin mengesankan KPK melakukan aksi “Tebang Pilih”.  PKS tidak sampai menjadi bulan-bulanan dan justru berbalik, posisi KPK menjadi tersudut.

Pelemahan PKS akan memuncak pada persidangan yang mengagendakan kesaksian Ahmad Fathanah (AF) pada jumat, 17 Mei 2013. Ahmad Fathanah yang merupakan kunci “pelemahan” PKS yang selama ini dijadikan sumber oleh KPK justru bersaksi meringankan pada sidang tersebut. Bahkan AF menyatakan permintaan maaf pada PKS karena ikut menyeret partai tersebut dalam kasus yang tidak ada kaitannya dengan partai berlambang bulat sabit dan padi emas itu. (Baca kompas.com Fathanah Minta Maaf pada PKS ) 

Lagi-lagi PKS tidak jadi lemah. Justru pasca kesaksian AF ini, moral PKS termasuk kadernya semakin tinggi dan keyakinan akan bebasnya LHI semakin besar. Beberapa akun twitter yang sempat terlintas di TimeLine dam dua hari terakhir, banyak kicauan yang menabalkan tagar #BebaskanLHI. Lagi-lagi untuk  yang kesekian kalinya, PKS gagal dilemahkan.

Mengapa PKS sulit dilemahkan dengan berbagai skenario, yang diyakini oleh pimpinannya sebagai upaya “Konspirasi” ini? Akan sangat banyak analisa yang akan terangkai dalam tulisan dan  pembicaraan bila menjawab pertanyaan tersebut. Karena saya bukan pengamat politik, saya tak bisa mengulasnya dari sisi politik. Saya bukan pakar komunikasi politik, jadi saya takkan memaksakan diri menganalisa dari sisi itu. Saya hanya warga negara biasa yang peduli akan keadilan hukum dan persatuan bangsa.

Satu hal yang perlu dicamkan banyak orang, bahwa ada “campur tangan” lain yang mungkin terlewatkan oleh pihak-pihak yang selama ini punya upaya pelemahan tesebut. Kader-kader PKS dan sebagian masyarakat yang mendukung PKS, sangat yakin, bila PKS masih jujur dan berada pada jalaur yang lurus dalam mengemban amanah, Tangan Tuhan akan menjadi pelindung mereka. Skenario Tuhan yang belum menginginkan PKS lemah dan hancur sangat diyakini oleh para pendukung PKS. Keyakinan spriritual inilah yang akan terus menjadi amunisi terhebat yang dimiliki oleh PKS dan banyak orang juga yakin dengan kekuatan ini.

Skenario Tuhan akan membalikkan semua niat buruk dan upaya jahat manusia. Maka kita bisa lihat, orang-orang zaman Orde Baru yang menjadi tahanan politik karena menjadi pihak yang kritis, justru menjadi tokoh penting di era reformasi. Mereka yang berjuang masih pada jalan yang benar dan lurus, meski dengan tipu muslihat dan kelicikan, takkan pernah merasa takut dan lemah hanya karena pengapnya penjara, tikaman fitnah dan penghancuran nama baik. Orang-orang yang berjuang dengan tetap mengedepakan moral pasti meyakini adanya “skenario-Nya” yang lebih indah pada akhirnya.

Dimanapun kita berjuang, apapun partai dan media perjuangannya, jangan lupa akan ”skenario-Nya” yang takkan mampu dilawan oleh kekuatan tirani bahkan konsprasi sekalipun. Satu syarat, kita perlu dekat sedekat dekatnya dengan Tuhan agar DIA berkenan memberi “skenario” yang indah pada ujungnya. Satu syarat lagi,  sadarilah bahwa kita juga tak lepas dari salah dan khilaf kemudian melakukan pertaubatan yang telah kita ikrarkan. Bukan pertaubatan yang kamuflase yang diikrarkan ke berbagi kanal media namun abai melakukannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Salam keadilan

PKS lagi, PKS lagi. Semua orang tak berhenti membicarakan PKS. Semua kanal media rasanya tak afdlol tanpa menjadikan PKS sebagai berita, baik Headline maupun berita tambahan. Tak hanya itu, tema apapun yang melekatkan nama PKS selalu disimak atau minimal di klik oleh pembaca. Saya sendiri jadi tertarik menjadikan PKS sebagai bahan tulisan karena fenomenanya telah menjadi sumber yang bisa dibahas dari segalan sisi.

Mengapa PKS begitu disorot? Apakah PKS sengaja dijadikan obyek pengalihan isu dari isu-isu besar negara ini seperti korupsi di kalangan pejabat dan lembaga pemerintah, narkoba, terorisme dan isu lain. Apakah karena PKS yang menjadikan moralitas dan dakwah dalam agenda politiknya mengancam partai politik lain? Apakah karena PKS lantang menyuarakan aspirasi sebagian besar rakyat terkait pengusutan kasus korupsi, kenaikan BBM, penguatan KPK, dll? Apakah karena PKS di beberapa daerah berhasil “merebut” tampuk kepemimpinan melalui pilkada? Saya yakin banyak hal lain yang menjadi alasan mengapa PKS tak akan lepas dari sorotan media. 

Sebelum berisik media terkait kasus dugaan suap impor daging yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, ada dua kasus lain untuk  melemahkan partai dakwah ini. Kasus tersebut mendominasi pemberitaan  saat itu. Misbakhun, mantan anggota Fraksi PKS yang diduga terlibat pemalsuan surat gadai untuk mendapatkan kredit dari Bank Century dalam waktu sangat singkat ditetapkan jadi tersangka, dipenjarakan dan disidang. Hasil persidangan mengagetkan banyak orang, Misbakhun tidak bersalah dan divonis bebas (Baca detik.com :PK Diterima MA Misbakhun Diputus Bebas )

Kemudian, kasus “video” dari Arfinto, salah satu anggota DPR dari FPKS telah membuat geger dunia politik dalam negeri. Namun PKS bisa mengatasinya dengan permohonan  maaf dan pengunduran diri Arifinto. Kasus video Arifonto ini banyak kejanggalan dimana demikian “professional” nya media mendapat bidikan kegiatan Arifinto di sidang paripurna padahal ada ratusan anggota dewan lain yang ada di ruangan itu. (baca tulisan kompasianer : Mafia Wartawan : Studi Kasus Arifinto )

Pengunduran diri Luthfi Hasan Ishaq (LHI) pasca penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap kuota impor daging menjadi drama pelemahan PKS berikutntya. Apa yang dilakukan PKS? PKS menjawabnya dengan segera mengganti LHI dengan Muhammad Anis Matta sebagai Presiden PKS melalui keputusan Majelis Syuro PKS. Proses pergantian pimpinan partai di Indonesia yang paling cepat ini, diisi oleh orasi politik Anis Matta yang menurut banyak ungkapan pendukung PKS sebagai Orasi yang Cetar Membahana. Orasi ini diyakini kader dan pendukung PKS mampu membalikkan dugaan banyak pengamat politik bahwa PKS makin lemah,  akan jatuh dan sulit bangkit lagi. Faktanya PKS mampu bangkit dan menjadi kontributor paling signfikan dalam kemenangan Pilgub di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Kasus LHI terus menggelinding bak bola salju. Dugaan suap yang menjerat LHI akhirnya melebar ke kasus pencucian uang. Media meledakkan kasus ini dengan bumbu-bumbu perempuan seksi yang terkait denga Ahmad Fatanah. Puncaknya, media memiliki celah kembali lewat aksi security PKS yang menolak penyitaan mobil yang diduga hasil pencucuian uang oleh KPK. KPK yang tidak bisa menyita mobil di area kantor DPP PKS dikesankan sebagai perlawanan oleh PKS oleh media. Munculllah headline “PKS melawan”  dan “KPK vs PKS”.  PKS seolah  dalam pusaran badai yang semakin terjepit. PKS mengakhiri pusaran badai berita “perlawanan” itu dengan penyerahan mobil-mobil tersebut dengan aman dan damai karena KPK membawa surat-surat yang seharusnya tersedia saat melakukan penyitaan. 

Sampai kemudian acara yang banyak menyita pemirsa  televisi di Indonesia, Indonesia Lawyer Club menayangkan talkshow dengan tema “Uang Daging Mengalir Kemana” publik sebagai beranggapan PKS akan “dibantai” di acara ini. Hasilnya diluar dugaan, para pakar dan sebagian besar peserta ILC justru memandang kasus pencucian uang yang disangkakan ke LHI terkandung muatan politis dan makin mengesankan KPK melakukan aksi “Tebang Pilih”.  PKS tidak sampai menjadi bulan-bulanan dan justru berbalik, posisi KPK menjadi tersudut.

Pelemahan PKS akan memuncak pada persidangan yang mengagendakan kesaksian Ahmad Fathanah (AF) pada jumat, 17 Mei 2013. Ahmad Fathanah yang merupakan kunci “pelemahan” PKS yang selama ini dijadikan sumber oleh KPK justru bersaksi meringankan pada sidang tersebut. Bahkan AF menyatakan permintaan maaf pada PKS karena ikut menyeret partai tersebut dalam kasus yang tidak ada kaitannya dengan partai berlambang bulat sabit dan padi emas itu. (Baca kompas.com Fathanah Minta Maaf pada PKS ) Lagi-lagi PKS tidak jadi lemah. Justru pasca kesaksian AF ini, moral PKS termasuk kadernya semakin tinggi dan keyakinan akan bebasnya LHI semakin besar. Beberapa akun twitter yang sempat terlintas di TimeLine dam dua hari terakhir, banyak kicauan yang menabalkan tagar #BebaskanLHI. Lagi-lagi untuk  yang kesekian kalinya, PKS gagal dilemahkan.

Mengapa PKS sulit dilemahkan dengan berbagai skenario, yang diyakini oleh pimpinannya sebagai upaya “Konspirasi” ini? Akan sangat banyak analisa yang akan terangkai dalam tulisan dan  pembicaraan bila menjawab pertanyaan tersebut. Karena saya bukan pengamat politik, saya tak bisa mengulasnya dari sisi politik. Saya bukan pakar komunikasi politik, jadi saya takkan memaksakan diri menganalisa dari sisi itu. Saya hanya warga negara biasa yang peduli akan keadilan hukum dan persatuan bangsa.

Satu hal yang perlu dicamkan banyak orang, bahwa ada “campur tangan” lain yang mungkin terlewatkan oleh pihak-pihak yang selama ini punya upaya pelemahan tesebut. Kader-kader PKS dan sebagian masyarakat yang mendukung PKS, sangat yakin, bila PKS masih jujur dan berada pada jalaur yang lurus dalam mengemban amanah, Tangan Tuhan akan menjadi pelindung mereka. Skenario Tuhan yang belum menginginkan PKS lemah dan hancur sangat diyakini oleh para pendukung PKS. Keyakinan spriritual inilah yang akan terus menjadi amunisi terhebat yang dimiliki oleh PKS dan banyak orang juga yakin dengan kekuatan ini.

Skenario Tuhan akan membalikkan semua niat buruk dan upaya jahat manusia. Maka kita bisa lihat, orang-orang zaman Orde Baru yang menjadi tahanan politik karena menjadi pihak yang kritis, justru menjadi tokoh penting di era reformasi. Mereka yang berjuang masih pada jalan yang benar dan lurus, meski dengan tipu muslihat dan kelicikan, takkan pernah merasa takut dan lemah hanya karena pengapnya penjara, tikaman fitnah dan penghancuran nama baik. Orang-orang yang berjuang dengan tetap mengedepakan moral pasti meyakini adanya “skenario-Nya” yang lebih indah pada akhirnya.

Dimanapun kita berjuang, apapun partai dan media perjuangannya, jangan lupa akan ”skenario-Nya” yang takkan mampu dilawan oleh kekuatan tirani bahkan konsprasi sekalipun. Satu syarat, kita perlu dekat sedekat dekatnya dengan Tuhan agar DIA berkenan memberi “skenario” yang indah pada ujungnya. Satu syarat lagi,  sadarilah bahwa kita juga tak lepas dari salah dan khilaf kemudian melakukan pertaubatan yang telah kita ikrarkan. Bukan pertaubatan yang kamuflase yang diikrarkan ke berbagi kanal media namun abai melakukannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Salam keadilan

posted by @Adimin