PKS Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Banyak Timbulkan Kegaduhan

Meskipun memiliki beberapa prestasi, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam seratus hari pertama pemerintahannya banyak menimbulkan kegaduhan.

Pandangan ini dikatakan oleh anggota DPRD Sumut Satria Yudha Wibowo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, seperti dilansir tribunnews, Rabu (29/1/2015).

“100 hari pertama Pemerintahan Jokowi, kebijakannya banyak menimbulkan kegaduhan, terutama kebijakan menaikkan dan menurunkan harga BBM,” katanya.

Kebijakan lain yang membuat gaduh adalah pengangkatan terdakwa Hasban Ritonga sebagai Sekretaris daerah Provinsi Sumut.

Secara pribadi, ia mengaku bingung dengan pilihan Jokowi ini karena beresiko menjadi bom waktu bagi Sumut.

“Kalau sampai divonis bersalah kan nanti jadi repot. Harus memilih Sekda lagi. Kenapa dua calon lain ditolak sementara Hasban Ritonga yang bermasalah dengan hukum dipilih saja masih tanda Tanya,” ujarnya.

Mantan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Prabowo-Hatta Radjasa pada Pilpres 2014 ini mengaku salut dengan beberapa kebijakan Jokowi terutama terkait peresmian beberapa proyek raksasa di Sumut seperti KEK Sei Mangke dan Jalan Tol Medan-Binjai.

“Tapi itu kan masih tahap awal. Harus terus dipantau. Jangan cuma berhenti disini,” katanya. [pksnongsa]

posted by @Adimin

PKS Optimistis Tim Independen Mampu Redam Ketegangan Polri-KPK, asal...

 

Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen untuk menengahi kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Tim yang beranggotakan sembilan orang perwakilan dari Polri dan akademisi itu diharapkan bisa tegas memberikan rekomendasai kepada Presiden Jokowi.
"Tim independen/tim 9 akan sukses jika dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan transparan. Jika tidak berani tegas diragukan dapat meredam masalah," kata  juru bicara PKS Mardani Ali Sera dalam pesan singkat kepada Metrotvnews.com, Kamis (29/1/2015).  
PKS optimistis tim Tim independen/tim 9 dapat menjalankan tugas meredam ketegangan Polri-KPK, asal tidak menghabiskan waktu selama tujuh hari. "Optimistis dulu, syaratnya tidak lebih dari seminggu," tukasnya.
Minggu, 25 Januari 2015, Presiden Jokowi mengumpulkan dan meminta saran dari sejumlah tokoh senior untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dengan Kepolisian RI. Tim Independen terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Oegroseno, mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan anggota Tim-8 kasus Cicak-Buaya Hikmahanto Juwana, mantan pemimpin KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.
Selasa 27 Januari lalu, tim menambah dua anggota, yaitu mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto dan Sosilog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo.(*)

posted by @Adimin

Mahyeldi: Dahulu Pejabat Publik Menghindari Sosmed, Sekarang Wajib

Wali Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengatakan, dahulu pejabat publik menghindari sosial media (sosmed), sekarang wajib. Karena ia bisa dengar langsung masalah publik tanpa filter birokrasi.

"Dahulu banyak kantor melarang karyawannya main internet, apalagi aktif di sosmed karena dianggap mengganggu kerja. Sekarang kantor malah menyuruh karyawan aktif di sosmed. Selain untuk bantu promosi kantor, juga bisa belajar atau update info dengan cepat," ujar Mahyeldi melalui akun Twitter @MahyeldiPadang, Kamis (29/1/2015).

Bahkan, lanjut Mahyeldi, ide dari publik pun bisa bermanfaat untuk pembangunan. Seperti yang dia lakukan kemarin dengan hashtag #citybranding.

"Seperti pak @ridwankamil di Bandung, mendapat dan mendistribusi ide pembangunan kota langsung dari netizen. Atau pak @basuki_btp di Prov Jakarta, beliau menggunakan sosmed untuk mendapat masukan dan melakukan kontrol kebijakan," katanya.

Mahyeldi juga mencontohkan seperti Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang sering membagikan kebijakan kepemimpinannya melalui akun Twitter @aheryawan saat #aherinteractweet tiap Senin. "Publik jadi dekat dengan beliau," imbuhnya.

Menurut Mahyeldi, sayang sekali jika ada yqng masih mengira bahwa "main internet" dianggap "tidak kerja".

"Itu ketinggalan 10 tahun pemikirannya. Bos Google bahkan berkata "nanti internet akan lenyap" maksudnya "dunia offline dan online" nanti akan menyatu tak terpisah-pisah," jelasnya.

Dia mengatakan, wakil rakyat di DPR sekarang makin aktif di dumay (dunia maya), tidak ada alasan mereka tidak mendengar aspirasi rakyat.

"Demikian juga tidak ada alasan rakyat bahwa "saya tidak didengar" - sampaikan saja langsung via akun sosmed anggota dewan. Pejabat publik juga perlu dikritik. Kontrol sosial berjalan baik justru dengan media sosial. Ingatkanlah kami ini," tambah Mahyeldi.

Menurut dia, pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, malah akan berterimakasih jika diingatkan warganya, termasuk netizen.

"Dengan sosial media, pemimpin bisa mengukur respon publik tentang program kerjanya. Kalau ada resistensi, ia harus perbaiki. Kabarnya, film-film Hollywood tahu akan box office bisa diketahui dari apakah film itu trending topic di Twitter atau tidak," katanya.

Terakhir, kata Wali Kota asal PKS ini, dalam bersosialisasi tetap perlu etika. Kita bergaul dengan koridor agama dan kepatutan. Istilahnya Netiket.

"Demikian sekedar berbagi di pagi hari. Semoga memberi manfaat dan menyuntik semangat," ujar Mahyeldi menyudahi Twitnya yang diberi hashtag #katawako.(*)

posted by @Adimin

Rapat Kerja PKS Padang 2015

PKS kota Padang menyelenggarakan Raker (Rapat Kerja) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 24  Januari 2015 di Aula SMK 6 padang. Hadir dalam rapat kerja tersebut para pengurus inti PKS Padang dan Ketua ketua Bidang dan Staff beserta pengurus inti DPC DPC sekota Padang.

Dalam rapat kerja tersebut dibicarakan agenda agenda program kerja PKS Kota padang dalam menghadapi tantangan dan peluang ke depan, terutama bagaimana mensikapi perkembangan perkembangan terkini dalam jagad politik nasional maupun regional atau daerah. 

Hadir pula aleg aleg PKS Padang dalam raker tersebut untuk mensinergikan agenda agenda PKS Padang dengan kerja kerja agenda Anggota Legislatif PKS yang duduk di DPRD Padang. 

Dengan semakin kompleksnya tantangan dan hambatan ke depan, DPD PKS Padang mencanangkan semboyan "PERBANYAK KADER, KOKOHKAN TARBIYAH, RAIH KEMENANGAN"

posted by @Adimin

Komisi II DPR Pertanyakan Efektifitas Pelaksanaan Uji Publik

Jakarta (28/1) - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mempertanyakan efektifitas pelaksanaan uji publik menjadi bagian dari tahap penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini disampaikannya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/01/15).

“Perlu dipikirkan secara matang, adanya pelaksanaan uji publik menjadi bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, “ kata legislator daerah pemilihan Jabar VII ini.

Menurut Saduddin, dengan pelaksanaan Pilkada secara langsung, otomatis sudah memberikan ruang bagi publik untuk menguji kelayakan seorang calon. Publik bisa langsung melihat, mendengar dan menilai apakah calon memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas sehingga layak untuk menjadi Kepala Daerah di wilayahnya.

“Pilkada secara langsung, otomatis sudah memberikan ruang bagi publik untuk menguji kelayakan seorang calon. Publik bisa langsung melihat, mendengar dan menilai apakah calon memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas sehingga layak untuk menjadi Kepala Daerah," ujar politisi PKS ini.

Saduddin juga menambahkan bahwa dengan alokasi waktu yang cukup lama, sekitar 3 bulan lebih bagi proses uji publik dari awal hingga akhir, dinilai memakan waktu yang cukup panjang bagi tahapan penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan. Apalagi hasil uji publik tidak akan berpengaruh pada kelolosan pendaftaran calon kelapa daerah.

“Mengingat pelaksanaan uji publik ini membutuhkan waktu yang relatif lama dan hasil uji publik tidak akan berpengaruh pada kelolosan pendaftaran calon kelapa daerah, maka perlu dikaji ulang pelaksanaannya," pungkas mantan Bupati Bekasi ini. [pks.or.id]

posted by @Adimin