Respon Keluhan Warga, Wako Mahyeldi Cek Gorong-Gorong di Ulak Karang

PADANG – Setelah menerima informasi terkait adanya keluhan warganya, Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo merespon cepat dengan langsung mendatangi lokasi. Pelaporan warga kali ini yaitu, perihal banjir yang tak henti-hentinya menimpa kawasan Ulak Karang tepatnya di Simpang Komplek Asratek dan sekitarnya.

Bersama Camat Padang Utara, Teddy Antonius, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Fatriarman, Kepala Dinas TRTB dan Perumahan, Afrizal BR dan lurah setempat, walikota langsung memeriksa beberapa titik drainase. Alhasil, memang didapati kondisi gorong-gorong yang dangkal, aliran airnya tersumbat dan tertimbun yang menyebabkan sering timbulnya banjir di kawasan tersebut.

Disampaikan Wako Mahyeldi, masyarakat di sini mengeluhkan ketika datang hujan, kawasan tersebut rentan terkena banjir. Sehingga, warga menjadi resah dan mengharapkan tindak lanjut dari Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mencarikan solusinya.

“Kita langsung menelusuri gorong-gorong di sini. Mana saja titik-titik dan masalah yang membuat air tersumbat, ke depan akan kita perbaiki untuk dihidupkan lagi saluran airnya,” ujar walikota di sela peninjauan, Selasa (5/1).

Terkait ini lanjut wako, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum membuat perencanaan pembangunan untuk memperbaiki dan membangun saluran air tersebut. Kemudian dalam menindak lanjuti pelanggaran bagi warga yang mengalihfungsikan drainase ini, diminta camat dan lurah agar mampu menertibkannya. Sementara, untuk perbaikan dan penataan selanjutnya agar dikoordinasikan dengan Dinas PU dan Dinas TRTB dan Perumahan.

“Mudah-mudahan perencanaannya selesai dalam beberapa bulan ke depan, dan pengerjaannya akan menggunakan APBD Perubahan. Jadi untuk itu, bagi seluruh Pimpinan SKPD juga saya sampaikan, mulai saat ini kita harus bergerak cepat, apa saja keluhan masyarakat harus kita atasi secara cepat dan baik,” tegas Mahyeldi.

Sementara itu tokoh masyarakat setempat, Munca (55) mengatakan, mewakili warga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemko Padang atas adanya kepedulian dan kerja sama bagi warga di sini. Antara lain, dalam rangka menampung keluhan dan upaya perbaikan saluran air tersumbat yang menimbulkan banjir selama ini.

“Menurut kami di sini, memang ada beberapa titik yang perlu dilakukan perbaikan yaitu bandar yang telah ditutup. Saya dengar pemko akan melancarkan saluran air dan membuat gorong-gorong yang baru. semoga ini akan dikerjakan dan harapan kita banjir tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

sumber: humas dan protokol kota padang


posted by @Adimin

DPR Sambut Baik Terbentuknya Komite Keuangan Syariah

Jakarta (6/1) – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menyambut baik dan menaruh harapan besar dengan terbentuknya Komite Keuangan Syariah. Pasalnya, hal ini akan memperkuat peran keuangan syariah sebagai poros kegiatan ekonomi.

“Saat ini porsi keuangan syariah hanya 5 persen dari total industri keuangan kita. Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 21 persen. Padahal, keuangan syariah memiliki andil besar dalam pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM,” tutur Ecky di sela-sela kegiatan resesnya di Cianjur, Rabu (6/1).

Ecky menjelaskan perbankan syariah telah terbukti tahan banting dari goncangan krisis. Oleh karena, Keuangan Syariah tidak membolehkan adanya transaksi spekulatif di pasar uang. Menurut Ecky, semua pembiayaan keuangan syariah harus berbasis pada sektor riil dengan standar etik yang diawasi oleh dewan pengawas syariah agar tidak terjadi kecurangan.

“Ini yang membuat sektor keuangan syariah tidak turut mengalami krisis, baik di tahun 1998 maupun 2008. Sehingga, dunia internasional makin melirik keuangan syariah,” ujar Legislator PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Oleh karena itu, Ecky berharap Komite Keuangan Syariah ini dapat segera menjalankan tugasnya, terutama dalam mengharmonisasi perundang-undangan dan aturan-aturan terkait lainnya, serta memperkuat literasi keuangan syariah.

“Sehingga tujuan besarnya, yaitu mendorong perekonomian nasional bisa tercapai. Meskipun, sudah sudah agak tertinggal tetapi tidak ada kata terlambat untuk kita mulai mengejar,” papar Ecky.

Sebagaimana diketahui, rapat kabinet terbatas pada Hari Selasa (5/1), memutuskan dibentuknya Komite Keuangan Syariah. Komite ini langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi yang sekaligus juga sebagai Dewan Pengarah. Komite ini beranggotakan para menteri, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam

posted by @Adimin