PKS Ajak Kader-kader Luar Negeri Bangun Reputasi Partai

JAKARTA (30/12) – Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi meminta kader-kader luar negeri PKS turut serta membangun reputasi partai. Dedi meyakini banyak kerja kader di luar negeri yang betul-betul berkhidmat untuk rakyat dan patut diinformasikan secara luas.

“Target-target besar tidak mungkin tercapai tanpa kerja di lapangan. Namun, kerja-kerja yang baik itu perlu teramplifikasi ke media, baik mainstream maupun sosial,” kata Dedi pada jeda Rapat Kerja Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Dedi mengapresiasi kerja-kerja yang telah dilakukan kader-kader PKS di luar negeri. Sebagai contoh, katanya, pendirian Posko PKS pada musim haji yang terbukti sangat membantu pemenuhan kebutuhan para jamaah haji.

“Apa yang sudah dilakukan PIP Arab Saudi ini bagus. Beritanya juga ramai di media massa maupun media sosial. Tidak perlu khawatir dengan munculnya pemberitaan negatif. Justru, di balik kecaman-kecaman itu, banyak pula yang berpikir rasional dan mengakui kerja para kader,” ujarnya.

Menurut pria yang belasan tahun menekuni bidang kehumasan ini, berbagai gagasan dan kebijakan struktur di luar negeri akan dikelola dan dipublikasikan oleh Tim Humas DPP PKS. Ia pun mendorong Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) PKS di masing-masing negara perwakilan, untuk mengelola website resmi dan akun media sosial.

“Saat ini yang terlihat aktif di media sosial akun PIP Arab Saudi. Dulu PIP Jerman dan Jepang juga aktif, semoga kita bisa nyambung lagi, terutama akun twitter. Untuk website, kalau sanggup mengelola secara struktural, silakan dibuat dulu, nanti akan kami berikan domain resmi,” jelasnya.

Dedi menegaskan pentingnya publikasi aktivitas kepartaian di luar negeri, tidak sebatas diketahui para kader. Tetapi juga bisa mengangkat reputasi partai secara luas di mata publik.

“Saat ini Tim Humas PKS mengelola berbagai komunitas relawan, mulai dari foto, video, desain grafis, dan literasi. Kami optimistis dengan partisipasi banyak relawan, aktivitas rekan-rekan di luar negeri akan dikemas lebih variatif hingga sampai ke publik. Silakan angkat keunggulan PIP masing-masing. Kami senang dan tidak sabar menjalin kerja sama berikutnya,” tutup Dedi.

Keterangan Foto: Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi pada jeda Rapat Kerja Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

posted by @Adimin

PKS: Kegiatan Reses Dekatkan Rakyat dengan Wakilnya di DPR

LAMPUNG TIMUR (29/12) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly menjelaskan bahwa lembaga legislatif adalah mitra bagi masyarakat. Oleh karena itu, anggota dewan perlu banyak melakukan dialog langsung dengan masyarakat, guna mengetahui keinginan serta harapan pada wakil mereka di DPR.

Demikian disampaikan Junaidi saat melakukan reses di Balai Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, Senin (28/12/2015).

“Kegiatan reses ini dapat mendekatkan rakyat dengan wakilnya. Masyarakat lebih leluasa menyampaikan aspirasi dan keinginannya,” jelas Junaidi yang baru dilantik PAW pada bulan Oktober 2015 silam.

Salah satu aspirasi yang diterima Junaidi adalah fasilitasi pembuatan biogas yang diajukan oleh Ketua LPM Desa Taman Bogo Agus Nuryadi. “Saya apresiasi reses ini. Saat saya menanyakan peluang pengajuan biogas, tanpa menunggu lama, pada sore hari saya langsung dikabarkan oleh Ketua PKS Lampung Timur Nur Fauzan bahwa Bapak Junaidi akan fasilitasi,” jelas Agus.

Oleh karenanya, Agus dan warga setempat berharap pertemuan dengan wakil rakyat seperti ini harus dilakukan sesering mungkin. “Jangan sampai pertemuan dengan wakil rakyat hanya dilakukan saat reses atau jelang pemilu,” pinta Agus.

Diketahui, masa reses DPR kali ini dimulai dari 18 Desember 2015 hingga 10 Januari 2016. Aktivitas reses dilakukan dewan untuk menyerap aspirasi dari konstituen di daerah pemilihannya untuk diperjuangkan di masa sidang berikutnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly saat melakukan reses di Balai Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, Senin (28/12/2015).

 Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Usut Tuntas Pelaku Pembuat Terompet dari Sampul Alquran

Aceh (29/12) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil meminta jajaran kepolisian untuk bertindak serius dalam mengungkap otak pelaku pembuat terompet dari sampul Alquran.

"Persoalannya tidak sekedar hanya menyita dan menarik peredaran terompet tersebut saja, tapi seharusnya jajaran kepolisian dapat mengusut motif dari CV Ashfri Advertising menggunakan sampul Alquran sebagai bahan dasar terompet. Seolah CV Ashfri Advertising sudah kehabisan bahan baku lainnya sehingga menggunakan sampul Alquran sebagai satu-satunya bahan dasar pembuatan terompet tersebut," kata Nasir dalam kunjungan resesnya di wilayah Aceh Singkil, Selasa (29/12).

Lebih lanjut Nasir mengatakan, tindakan penyebaran dan pembuatan terompet menggunakan sampul Alquran ini dapat masuk dalam kategori penodaan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 165a KUHP.

"Perbuatan penyebaran dan pembuatan terompet dari sampul Alquran ini telah meresahkan masyarakat dan tak dapat dipungkiri sedikit atau banyak kasus kerusuhan antar umat beragama berakar pada rasa ketersinggungan spiritual dari umat pemeluk agama yang mengakibatkan konflik meluas," kata Nasir.

Selain itu, politisi PKS ini menilai tindakan penyebaran dan pembuatan terompet menggunakan sampul Alquran ini telah memenuhi unsur objektif dan subjektif ketentuan Pasal 156a KUHP.

"Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan penodaan agama tertentu yang mengandung sifat penghinaan,melecehkan, dan meremehkan suatu agama yang oleh karenanya dapat menyakitkan perasaan bagi pemeluk agama yang bersangkutan. Hal ini jelas telah memenuhi unsur perbuatan materiil kejahatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 156a KUHP," kata Nasir.

Namun demikian Nasir mengapresiasi sikap cepat tanggap masyarakat yang segera melaporkan kejadian adanya terompet berbahan dasar sampul Alquran tersebut ke aparat polisi setempat.

"Tindakan yang dilakukan warga Kendal yang segera melaporkan kejadian ini ke kepolisian patut diacungi jempol. Sebagai konsumen, masyarakat harus jeli dan teliti atas suatu barang atau makanan yang dapat merusak dan melanggar ketentuan agamanya," kata Nasir.

Lebih lanjut, Nasir menyayangkan tindakan jajaran kepolisian Jawa Tengah yang kecolongan atas adanya penyebaran terompet bersampul Alquran ini.

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil.

"Seharusnya aparat kepolisian tidak kecolongan di tengah ketatnya pengamanan dan intensifnya kontrol kepolisian jelang natal dan tahun baru ini. Tindakan kecil yang dapat memicu permusuhan antar umat beragama harus segera diantisipasi dan diharapkan penyisiran terompet ini tidak hanya terpusat di Jawa Tengah tetapi juga menyebar ke wilayah lain sehingga diharapkan kepolisian tidak kecolongan lagi," kata Nasir.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

MEA Berpotensi Ancam Ketahanan Nilai-nilai Pancasila

JAKARTA (29/12) – Akhir Desember ini, gerbang pasar bebas di Asia Tenggara akan dibuka. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan resmi diberlakukan. 

Menurut Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo, gelombang MEA akan berdampak terhadap ketahanan nasional, khususnya ketahanan Pancasila sebagai ideologi bangsa. 

"MEA ini pada dasarnya liberalisasi ekonomi. Namun efeknya akan meliberalisasi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat tentunya akan terancam," ujar Sigit dalam Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Makan Tasty Jl. Karang Menjangan No. 34, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi itu sekitar 150 warga Surabaya dan tokoh masyarakat setempat. Empat Pilar tersebut adalah Pancasila, UUD NRI, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sigit mengatakan, pasar bebas sendiri sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut Pancasila dan ditegaskan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Prinsip ekonomi Pancasila, lanjut dia, sangat memperhatikan ketahanan dan keberlangsungan ekonomi rakyat dan meniscayakan intervensi negara yang luas untuk menjamin tujuan tersebut. 

"Sementara dalam pasar bebas, intervensi negara sangat dibatasi. Sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas dikendalikan swasta atau asing," imbuhnya. 

Begitupun dalam aspek bermasyarakat yang lain. Melalui MEA, lanjut Ketua Bidang Wilda Jatijaya DPP PKS ini, warga negara asing akan berlimpah masuk ke Indonesia untuk urusan bisnis, investasi, dan mencari pekerjaan. Masuknya orang-orang asing tentu akan membawa serta budaya dan adat mereka ke Indonesia. 

"Dalam hal ini, akan terjadi persinggungan-persinggungan budaya dalam masyarakat kita. Budaya ini tidak semuanya sesuai dengan Pancasila kita yang terinspirasi dari nilai-nilai agama dan budaya ketimuran. Ini tantangan sekaligus ancaman terhadap Pancasila," cetusnya. 

Sigit berharap pemerintah betul-betul memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari MEA ini terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. 

"Globalisasi memang niscaya, tidak bisa ditolak. Karena itu pemerintah harus punya visi kuat untuk memelihara ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kita," pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo dalam Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Makan Tasty Jl. Karang Menjangan No. 34, Surabaya, Jawa Timur.JAKARTA (29/12) – Akhir Desember ini, gerbang pasar bebas di Asia Tenggara akan dibuka. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan resmi diberlakukan. 

Menurut Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo, gelombang MEA akan berdampak terhadap ketahanan nasional, khususnya ketahanan Pancasila sebagai ideologi bangsa. 

"MEA ini pada dasarnya liberalisasi ekonomi. Namun efeknya akan meliberalisasi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat tentunya akan terancam," ujar Sigit dalam Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Makan Tasty Jl. Karang Menjangan No. 34, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi itu sekitar 150 warga Surabaya dan tokoh masyarakat setempat. Empat Pilar tersebut adalah Pancasila, UUD NRI, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sigit mengatakan, pasar bebas sendiri sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut Pancasila dan ditegaskan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Prinsip ekonomi Pancasila, lanjut dia, sangat memperhatikan ketahanan dan keberlangsungan ekonomi rakyat dan meniscayakan intervensi negara yang luas untuk menjamin tujuan tersebut. 

"Sementara dalam pasar bebas, intervensi negara sangat dibatasi. Sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas dikendalikan swasta atau asing," imbuhnya. 

Begitupun dalam aspek bermasyarakat yang lain. Melalui MEA, lanjut Ketua Bidang Wilda Jatijaya DPP PKS ini, warga negara asing akan berlimpah masuk ke Indonesia untuk urusan bisnis, investasi, dan mencari pekerjaan. Masuknya orang-orang asing tentu akan membawa serta budaya dan adat mereka ke Indonesia. 

"Dalam hal ini, akan terjadi persinggungan-persinggungan budaya dalam masyarakat kita. Budaya ini tidak semuanya sesuai dengan Pancasila kita yang terinspirasi dari nilai-nilai agama dan budaya ketimuran. Ini tantangan sekaligus ancaman terhadap Pancasila," cetusnya. 

Sigit berharap pemerintah betul-betul memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari MEA ini terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. 

"Globalisasi memang niscaya, tidak bisa ditolak. Karena itu pemerintah harus punya visi kuat untuk memelihara ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kita," pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo dalam Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Makan Tasty Jl. Karang Menjangan No. 34, Surabaya, Jawa Timur.

posted by @Adimin