PKS Incar 1 Kursi DPR dari Provinsi Mayoritas Non-Muslim

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berusaha memperluas basis dukungan. Meski menahbiskan diri sebagai partai islam, namun PKS bukan hanya menyasar pemilih muslim, tetapi juga non-muslim. Bahkan, PKS berani menargetkan perolehan satu kursi di provinsi-provinsi dengan mayoritas non-muslim pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April mendatang.

Presiden PKS Anis Matta mengatakan, ada empat provinsi non-muslim yang menjadi target partainya, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua. "Di empat provinsi ini PKS belum pernah mendapat kursi DPR RI," kata Anis saat membuka Election Update ke-4 PKS di Hotel Kartika Candra, Jakarta, Senin (17/2).

Pada pemilu tahun ini, lanjutnya, PKS juga mencalonkan sejumlah caleg non-muslim. Bahkan, untuk pertama kalinya, PKS mempunyai caleg beragama Hindu. Menurutnya, caleg-caleg non-muslim ini tidak kalah militan adalam mendulang suara bagi partai berlambang bulan sabit kembar tersebut.

"Kemarin dalam dialog di Ende, ada caleg Katolik tanya, kami di sini punya tenaga dan semangat untuk kerja demi kemenangan PKS, tapi kami tak punya banyak sarana. Tapi di tengah semua kesulitan saya tak akan tinggalkan PKS dan saya akakn berjuang memenangkan PKS," tutur Anis menirukan perkataan caleg PKS non-Muslim.

Lebih lanjut disampaikannya, jika target ini tercapai, maka etalase demokrasi PKS menjadi lengkap. Sehingga tidak ada lagi stigma negatif bahwa partai Islam itu tidak toleran terhadap warga non-Muslim.

"Sehingga kita tidak perlu lagi bicara terlalu banyak tentang pluralisme, hak minoritas dan keterbukaan. Tapi kita bicara dengan fakta," tandasnya. [dil/jpnn]

posted by @Adimin

Gubernur: Silakan saja tanya ke yang demo, Farhan: PKS gunakan jalur politik di DPRD Padang dan bukan demo

PADANG — Walikota Padang Fauzi Bahar menyebut aksi demo menolak pembangunan Super Blok Lippo Grup, Senin (17/2) disponsori oleh gubernur Sumbar. Ia berani menyatakan begitu, karena melihat indikasi dari kendaraan yang dibawa pendemo berlogo PKS. Selain itu, titik kumpul aksi itu juga di Gubernuran.

“Saya melihat mobil yang parkir berlogo PKS. Titik kumpulnya juga di kantor gubernur. Setelah dikumpulkan, lalu mereka datang kemari (rumah dinas walikota-red),” kata Fauzi Bahar di atas pentas perpisahan dirinya dengan majelis taklim dan ibu-ibu PKK.Ia mempertanyakan, kenapa gubernur melakukan itu. “Gubernur tidak boleh pro terhadap satu partai saja. Kalau bicara partai, wakil saya dari PKS. Ini kan tidak bagus,” katanya.

Selain itu, Fauzi juga menilai para pendemo juga bukan warga Kota Padang. “Kalau warga Padang boleh jugalah, tapi mereka datang dari luar. Tidak mengerti saya,” lanjutnya.

Dikatakan, seharusnya gubernur tidak boleh secara terang-terangan menyuruh orang berdemo. “Titik kumpulnya di kantor gubernur. Mobil yang membawa berlambang PKS. Harusnya gubernur melarang orang berdemo. Jangan begitulah. Di akhir-akhir saya menjabat ini, dikasi jugalah kesan yang baik kepada saya. Hanya sehari ini lagi saya menjadi walikota,” katanya.

Fauzi menjelaskan, soal pembangunan Super Blok Lippo, tanah yang dipakai adalah dibeli oleh investor itu. “Bukan tanah dirampok. Disebut pula saya mendapat Rp4 juta per meter. Dari mana pula itu, harga tanahnya saja tidak sampai segitu,” katanya.

Ia menjelaskan, usai gempa 2009 lalu, 30 ribu warga Padang kehilangan lapangan pekerjaan. Sebagai walikota ia harus bertanggung jawab dan ia berupaya mencarikan investor untuk membuka lapangan pekerjaan.

Para pengunjuk rasa yang datang dari berbagai daerah awalnya berunjuk rasa di kantor gubernur Sumatera Barat dan melanjutkan ke rumah dinas Walikota Padang di Jalan A. Yani.

Kedatangan pengunjuk rasa disambut barikade pengamanan dari Polresta Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara acara perpisahan yang diisi dengan penampilan-penampilan majelis taklim dan lantunan ayat Alquran tetap berjalan.

Pengunjuk rasa menuntut Fauzi Bahar di akhir masa jabatannya untuk mencabut izin pembangunan Super Block Lippo di Kota Padang. Menurut mereka investasi dari perusahaan Lippo Group tersebut bermuatan misi pemurtadan dan dikhawatirkan akan merusak tata nilai masyarakat Minangkabau.

Massa pengunjuk rasa tidak berhasil melewati barisan barikade ratusan personel keamanan. Mereka hanya menyampaikan orasi di persimpangan lampu merah Ahmad Yani. Kemudian membubarkan diri pada pukul 12.00 WIB kembali lagi ke kantor gubernur.

Tanya yang demo

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang ketika dikonfirmasi soal tudingan keterlibatannya mensponsori demo untuk menolak Siloam sebagaimana disebut Fauzi Bahar di muka umum itu hanya menjawab singkat. Melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) ia mengatakan “Silahkan saja tanya ke yang demo”.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Sumbar, Trinda Farhan Satria menegaskan PKS tak pernah menjadi dalang di balik demo investasi Lippo Group. Sebagai partai politik PKS hanya menggunakan cara politik pula untuk menanggapi tentang isu permutadan berkedok investasi itu.

“Sejauh ini kami (PKS—red) tak pernah mendalangi demo atau aksi apapun. Kami hanya menggunakan jalur politik yakni melalui Fraksi PKS di DPRD Kota Padang yang sudah menyatakan menolak investasi itu,” ujar Farhan, Senin (17/2).

Bahkan, kata dia, sebagian besar pemimpin partai PKS mulai dari DPW hingga cabang, kecamatan termasuk dirinya berada di Jakarta, saat demo di Padang berlangsung. Mereka menghadiri acara ‘election update’ yang digelar PKS secara rutin untuk menghadapi Pemilu Legislatis April mendatang.

Tentang adanya mobil berlogo PKS, Farhan mengatakan mungkin ada simpatisan PKS yang ikut bergabung dalam aksi demo dengan menggunakan mobil milik partai. Namun, ia menegaskan PKS tak pernah memberikan instruksi atau komando pada kader ataupun simpatisan untuk mengikuti aksi demo.

“Saya sebagai ketua DPW PKS Sumbar dan pimpinan PKS hingga ke ranting-ranting kecamatan tak pernah memberikan komando apapun pada kader atau simpatisan untuk berdemo,” ujarnya.

Tentang tudingan Walikota Padang, Fauzi Bahar yang menuding PKS sebagai Parpol di balik aksi penolakan investasi Farhan enggan berkomentar banyak. Terutama terhadap kata-kata vonis yang cenderung kasar diungkapkan Fauzi Bahar. “Saya rasa komentar Pak Fauzi tak perlu ditanggapi. Masyarakat tentu bisa cerdas menilai,” ujarnya. (105/403)

Singgalang 18 Februari 2014

posted by @Adimin

Anis Matta Incar Bali Jadi Etalase Demokrasi PKS

JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera mengincar kemenangan di empat provinsi yang didominasi penduduk yang beragama non-Islam, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Presiden PKS Anis Matta menyatakan akan menjadikan empat provinsi itu sebagai etalase demokrasi PKS. 

Anis mengatakan, PKS belum pernah meraih satu pun kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di empat provinsi tersebut. Ia berharap empat provinsi tersebut akan "pecah telur" dalam Pemilu Legislatif 2014. 

"Di empat provinsi ini kita belum pernah dapat kursi. Empat wilayah ini akan 'pecah telur', Insya Allah. Kalo kita 'pecah telur', PKS akan mempunyai etalase demokrasi," kata Anis saat memberikan sambutan di acara Election Update Ke-4 PKS, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (17/2/2014). 

Mantan Wakil Ketua DPR itu mengatakan, berkuasanya PKS di wilayah itu akan melunturkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap partainya yang kerap dicitrakan sebagai antidemokrasi, antitoleransi dan antipluralisme. Nantinya, kata dia, fakta yang akan membuktikan sikap PKS terhadap isu-isu semacam itu. 

"Kita tidak perlu lagi terlalu banyak bicara tentang pluralisme, keragaman, toleransi, hak-hak minoritas, dan tentang keterbukaan seperti yang kita tunjukkan kepada publik selama ini," ucap Anis. 

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, itu juga menuturkan, dirinya selama ini sudah berkunjung ke empat provinsi tersebut, kecuali Papua. Terakhir, Anis berkunjung ke Ende, Nusa Tenggara Timur. 

"Yang mengharukan, saat saya berkunjung ke sana, saya disambut oleh para pendeta di bandara. Yang lebih mengharukan lagi buat saya, lagu mars PKS dinyanyikan oleh paduan suara gereja," imbuhnya. [KOMPAS.com ]

posted by @Adimin

Tentukan Capres Pasca-Pileg, PKS Pertimbangkan Kepentingan Koalisi

JAKARTA  - Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan bakal calon presiden berdasarkan hasil pemilu legislatif. Artinya, menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, bakal calon presiden PKS yang terpilih akan ditentukan berdasarkan pada kepentingan koalisi.

"Sekitar tanggal 10 atau 11 april, sehari atau dua hari setelah pemilu. (LPPK) melaporkan perkembangan. Dua yang dilaporkan. Pertama, perkembangan dari tiga capres itu. Yang kedua adalah perkembangan hasil pemilu," ujarnya di Jakarta, Senin (17/2/2014).

Penilaian akan dilakukan oleh Tim Lembaga Pelaksana dan Penokohan Kader (LPPK) yang dipimpin Sekjen PKS Taufik Ridho. Tim LPPK bersama DPP PKS akan melaporkan dua laporan di atas kepada Majelis Syuro PKS. Ia pun mengatakan ketiga calon tersebut dinilai bukan berdasarkan survei, melainkan sepenuhnya wewenang Tim LPPK.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, ketiga bakal capres PKS akan memperkenalkan dan menyosialisasikan diri, termasuk ide dan gagasannya. Saat ditanya tentang peluang ketiga nama itu, Fahri mengatakan ketiganya memiliki peluang yang relatif sama.

"Pak Hidayat kan dari suku yg paling besar (suku Jawa), Pak Heryawan kan dia punya massa karena dia Gubernur Jawa Barat. Pak Anis kan dia paling banyak keliling (daerah). Jadi, sama-sama (kuat)lah," katanya. 

Sebelumnya, PKS melakukan Pemira pada akhir November 2013 oleh masing-masing dewan pimpinan wilayah di 33 provinsi. Dalam Pemira itu, Hidayat Nur Wahid unggul dalam Pemira. Perolehan suara Hidayat mengalahkan empat kandidat kuat lainnya, yakni Anis Matta, Ahmad Heryawan, Tifatul Sembiring, dan Nur Mahmudi Ismail. Hidayat memperoleh 18,34 persen suara, Anis Matta 17,46 persen, Ahmad Heryawan 16,69 persen, Tifatul 11,5 persen, dan Nur Mahmudi 7,41 persen. 

Meskipun unggul dalam Pemira, Hidayat tidak serta-merta menjadi capres yang diusung PKS karena ditentukan Majelis Syuro. Berdasarkan pemira pula, tiga nama bakal calon presiden ditetapkan, yaitu Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, dan Ahmad Heryawan. [Kompas.com]

posted by @Adimin