PKS Gelar Munas 14 September, Lantik Pengurus Hingga Bahas Arah Partai

JAKARTA (11/9) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 14-15 September di Depok, Jawa Barat. Ada beberapa rangkaian acara seperti pengumuman dan pelantikan pengurus baru sampai penyampaian visi misi partai untuk 5 tahun ke depan.

Sebelum Munas, Majelis Syuro PKS akan melakukan rapat terlebih dulu di kantor DPP PKS, 12-13 September.

"Majelis Syuro rapat dulu karena yang menentukan setiap putusan partai mereka. Soal acara munas, ada pelantikan kepengurusan yang baru, pengumuman ketua bidang, kepala departemen di hari pertama. Terus sosialisasi soal target kita dalam lima tahun ke depan," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Kamis (10/9/2015), malam.

Dia menjelaskan dalam penyampaian target 5 tahun ke depan ini menyangkut visi misi partai. Terkait kebijakan strategi akan langsung disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman serta Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri.

"Target baik itu baik visi, misi, kebijakan strategi, sampai amanat Munas nanti disampaikan. Pembukaan ada Pak Sohibul, penutupan Pak Salim," sebutnya.

Lantas, apa ada kemungkinan hasil Munas mengubah posisi PKS dalam berkoalisi? Dia mengatakan posisi PKS tetap berada di luar pemerintahan.

"Kita Insya Allah, istiqomah, tidak di dalam, tetap di luar, Insya Allah," tuturnya.

Dalam Munas nanti, rencananya mengundang petinggi partai dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Diperkirakan ada 1500 kader PKS dari pengurus DPD, DPW, sampai DPP yang akan hadir. Untuk DPW ada 34, sementara DPD sekitar 550.

"Ada DPW 34, 550 DPD. Nanti seluruh Indonesia. Ada sekitar 1500 kader, pengurus DPD Kabupaten, Kota, Provinsi, sampai DPP," ujar Mardani.

Sebelum Munas, dijadwalkan juga digelar acara Pra Munas di Cibubur pada Minggu (13/9). Rencananya, mulai acara jalan kaki, bazar, sampai video conference dengan pengurus daerah yang tak bisa hadir di Munas. 

Sumber: http://news.detik.com

posted by @Adimin

Selamatkan Buruh Dari PHK, DPR Bentuk Panja Pelindo

JAKARTA (10/9) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Sudrajat mengatakan Komisi IX akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Demikian disampaikan Adang seusai menerima audiensi Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) di Ruang Rapat Komisi IX Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

“Komisi IX akan menindaklanjuti aduan SP JICT dengan membentuk Panja Pelindo II. Panja ini akan berkonsentrasi pada konteks ketenagakerjaannya,” ujar Adang.

Panja Pelindo II, menurut Anggota DPR asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini adalah usaha untuk menyelamatkan buruh PT Pelindo II dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Panja Pelindo II akan memperdalam dan memberikan rekomendasi atas kekisruhan yang terjadi di JICT,” lanjut Adang.

Dalam aspirasinya, SP JICT kecewa atas kepemimpinan direktur utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino yang mem-PHK buruh yang aktif dalam SP JICT. SP JICT seringkali mengkritisi Lino yang dinilai telah melakukan kebohongan publik terkait persetujuan konsesi JICT oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Kemenag Diminta Tidak Menjadi Operator Wakaf

JAKARTA (10/9) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa berpendapat Kementrian Agama (Kemenag) harus tetap pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya sebagai regulator, bukan operator wakaf produktif.

“Cukuplah berbagi tugas, siapa yang berperan sebagai regulator siapa yang berperan sebagai operator. Penyaluran wakaf produktif seharusnya dilakukan Badan Wakaf Indonesia bukan Kemenag,” kata Ledia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti pentingnya penataan birokrasi agar wakaf produktif dapat dikelola dengan baik. “Harus ada penataan birokrasi agar amanah umat dapat dikelola oleh negara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tutur ledia.

Wakaf, menurut Ledia bukan persoalan yang mudah. Banyak hal harus ditempuh agar tidak mendatangkan masalah di kemudian hari. Salah satunya adalah masalah akta tanah wakaf. Ia memberikan contoh salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) di Bandung yang berasal dari tanah wakaf, namun kemudian dijual oleh ahli waris orang yang mewakafkan tanah tersebut.

“Kewajiban Kemenag untuk melakukan semacam MoU (Memorandum of Understanding -red) dengan Badan Pertanahan Nasional agar tanah itu bersertifikat, sehingga tidak terjadi kasus seperti di Bandung," lanjut Ledia yang merupakan lulusan pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini.

Digitalisasi sistem, menurut Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini bisa menjadi solusi atas masalah pencatatan akta wakaf yang selama ini dilakukan KUA. "Harus ada suatu sistem digital yang dipelihara dan dijaga secara terus-menerus," pungkas Ledia.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

PKS Dorong KPK Serang Korupsi dari Dua Sisi

JAKARTA (10/9) – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bisa menyeimbangkan fungsi pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK ke depannya jangan hanya terlalu fokus pada penindakan. 

"Upaya pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara harus diperkuat," kata Aboebakar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Saat ini, tambah Aboebakar, bidang pencegahan masih lemah dan belum optimal dilakukan KPK. Menurut Aboebakar, KPK kurang memperhatikan strategi pencegahan. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I itu menambahkan, meskipun KPK sukses memenjarakan banyak koruptor. Tapi, lanjut Aboebakar, bersamaan dengan itu korupsi tetap merajalela. Hal ini menunjukkan KPK sukses menindak tapi gagal mencegah korupsi. 

“KPK perlu menggempur korupsi dari 2 sisi, yakni pencegahan dan penindakan,” imbuh Aboebakar.

Legislator yang akrab disapa Habib Aboe itu menilai, pentingnya memilih pimpinan KPK yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Pimpinan KPK nantinya, lanjut Aboebakar, harus siap melaksanakan tugas dan wewenang secara independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Lebih jauh Aboebakar mengemukakan, calon pimpinan KPK juga harus memahami keseluruhan tugas KPK sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002. "Sehingga, KPK ke depannya tidak hanya terlalu fokus pada penindakan," tegas Aboebakar.

Sementara itu, menyoroti soal pembagian bidang keahlian Calon Pimpinan (Capim) yang disampaikan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, menurut Aboe Bakar, hal itu tidak tepat. Menurut Aboebakar, pembagian bidang dalam seleksi Capim KPK itu tidak perlu. "Kewenangan pencegahan, penindakan, manajemen, supervise, dan monitoring sudah merupakan kesatuan fungsi dalam tubuh KPK,” pungkas Aboebakar.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin