Hidayat: GBHN Bukan Produk Orde Baru

Jakarta (3/3) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukanlah produk dari zaman Orde Baru. Melainkan, GBHN sudah muncul sejak Zaman Orde Lama, yang secara khusus ditetapkan melalui TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

“Jadi, ketika para founding fathers merumuskan khususnya Pasal 3 UUD 1945, MPR memiliki kewenangan untuk mengesahkan garis-garis besar daripada haluan negara. Sehingga, itu menjadi legal-konstitusional di zaman Orde Lama. Lalu, itu berlanjut di masa Presiden Soeharto,” jelas Hidayat saat acara FGD ‘Relevankah GBHN Pasca Reformasi?’ di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3).

Oleh karena itu, menurut Hidayat, rujukan konstitusional untuk menghadirkan haluan negara kembali menjadi sangat jelas. Hal ini juga diperkuat oleh adanya dukungan dari seluruh pimpinan negara, baik di MPR, DPD, DPD, DPR, maupun presiden sekalipun.

“Di tingkat masyarakat pun, kita juga mendapat dukungan dari NU, Muhammadiyah, serta Forum Rektor untuk mengamandemen UUD agar menghadirkan kembali haluan negara tersebut,” tambah Legislator PKS dari Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri ini

Sehingga, Hidayat meminta agar pihak-pihak yang berkeinginan untuk menghadirkan kembali haluan negara tersebut, haruslah meyakinkan setidaknya 230 atau 1/3 anggota MPR.

“Dan kami selaku pimpinan MPR, akan mengkajinya selama 60 hari. Kalau paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh 50 persen plus satu untuk mengamandemen konstitusi, maka hadirlah kembali Haluan Negara tersebut,” jelas Ketua MPR periode 2004-2009 ini. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

Wawako Emzalmi: 2017, Pemko Padang Fokus Pada 10 Prioritas Pembangunan

PADANG - Pembangunan Kota Padang 2017 diarahkan pada 10 prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Diantara prioritas pembangunan adalah percepatan pembangunan sarana perdagangan dan sentra ekonomi, pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

"Prioritas pembangunan beranjak dari isu-isu strategis yang berkembang saat ini dengan mempedomani RPJPD, RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta RPJM Nasional," kata Wakil Walikota Padang H. Emzalmi usai membuka Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Kota Padang di Hotel Bumi Minang, Kamis (3/3).

Menurut Emzalmi, peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, peningkatan infrastruktur perkotaan, transportasi serta kerjasama regional dan internasional. Termasuk peningkatan penataan ruang dan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, pembangunan ekonomi, mendorong investasi, penataan lingkungan hijau, penataan birokrasi, serta pengamalan agama dalam masyarakat yang berbudaya. Semua itu merupakan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2017.

Forum SKPD merupakan tahapan dari perencanaan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pasca pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan beberapa waktu lalu.

"Pada kesempatan ini para Camat akan mempresentasikan hasil-hasil usulan pembangunan yang telah dibahas di masing-masing kecamatan," imbuh Wawako.

Kepada para camat dan pimpinan SKPD, Wawako Emzalmi menegaskan, prioritas pembangunan 2017 agar memperhatikan sungguh-sungguh isu startegis dan prioritas sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul suatu kebutuhan masyarakat. "Perhatikan sungguh-sungguh isu strategis dan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan," tukuknya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Hervan Bahar menjelaskan, ada hal berbeda yang dilakukan Pemko Padang dalam Forum SKPD tahun ini, yaitu dengan penerapan sistem aplikasi e-planning dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Kalau tahun sebelumnya, jumlah kegiatan yang diusulkan camat ke SKPD tidak terukur, sekarang jumlahnya adalah 2 kali jumlah kelurahan atau 208 kegiatan. Dan usulan kegiatan itu merupakan yang sesuai progul dengan kemungkinan minimal 10 persen diterima oleh SKPD," kata Hervan.

Dengan jumlah kegiatan yang terukur dengan penggunaan sistem aplikasi e-planning tadi, menurut Hervan, pembahasan dalam Forum SKPD akan lebih cepat dan efektif. "Mudah-mudahan dengan penggunaan sistem aplikasi e-planning pembahasan dalam Forum SKPD bisa lebih cepat dan efektif," ujarnya. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin