Takbiran 1435 H di Kota Padang

pkspadang.com : Gubernur Sumatera Barat  Irwan Prayitno melepas pawai takbiran menjelang 1 Syawal 1435 H di Istana Gubernur, Minggu malam (27/7). Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Muslim Kasim, Sekda Sumbar Ali Asmar, Walikota Padang Mahyeldi Ansarullah dan jajaran serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Sumatera Barat.

Dalam arahannya Gubernur menyampaikan malam takbiran merupakan suatu wujud kegembiraan dan kebahagian dalam menyambut idul fitri, karena telah mencapai 30 hari berpuasa di bulan ramadhan.

" Mudah-mudahan kita mendapatkan ketaqwaan dan fitri yang insyaallah puncaknya akan dilaksanakan pada esok hari, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT" ujar Irwan Prayitno.

Gubernur juga menghimbau dan mengajak kepada para peserta pawai yang diikuti oleh 11 Kecamatan di Kota Padang untuk menjaga keselamatan dan berharap berjalan dengan lancar.

"Jaga ketertiban dijalan raya, jangan sampai ugal-ugalan, sabar dan antri dan insyaallah akan selamat sampai tujuan dan esok hari kita jelang bersama hari kemenangan", tegas Gubernur

Kemudian Gubernur beserta seluruh undangan menyaksikan pawai kendaraan yang melintas di halaman istana gubernuran dan diselingi pemberiaan buah tangan dari para peserta pawai kepada Gubernur dan seluruh undangan.

 

posted by @Adimin

Tim Prabowo Nilai Instruksi KPU Buka Kotak Suara Langgar Hukum

KPU DKI Jakarta menegaskan pembukaan kotak suara di sejumlah TPS di sejumlah kota termasuk Jakarta merupakan instruksi resmi dari KPU Pusat. Tim Prabowo-Hatta menilai instruksi tersebut melanggar hukum.

"Kalau sudah ditutup, kan udah final terhadap rekap nasional. Kalaupun alasannya pembuktian, sama-sama dibuka di MK. Kan rekapnya udah ada, kenapa dibuka fisiknya. Ini diindikasikan ada kecurangan-kecurangan. Ini melanggar hukum. Apapun alasannya KPU, tetap harus mengedepankan sisi keadilan dan fairness," ujar Sahroni, salah satu tim hukum pasangan Prabowo-Hatta saat hendak melaporkan masalah tersebut ke Bawaslu di Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (31/7/2014).

Sahroni mengatakan pihaknya merasa keberatan terhadap surat edaran dari KPU yang memerintahkan ke seluruh KPUD untuk membuka kembali dan melakukan pendataan terhadap form A5 dari beberapa daerah. Sejumlah daerah tersebut diantaranya, Jakarta Pusat, Malang, Riau.

"Nggak boleh di otak-atik dulu. KPU sendiri nggak percaya terhadap perhitungannya," tuturnya.

Menurut Sahroni, pembukaan kotak suara tersebut tidak melibatkan saksi dari para capres cawapres. "Kalau saksi nggak dilibatkan, berarti KPU sudah melaksanakan sendiri," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan KPU Jakarta Timur membuka kotak suara tanpa disaksikan oleh saksi di Kantor Kelurahan Rawa Bunga atas dasar surat edaran dari KPU Kotamadya. Sementara itu, Ketua KPU Jakarta, Sumarno saat dikonfirmasi mengatakan pembukaan kotak suara merupakan instruksi resmi.

Menurut dia, pembukaan kotak suara dilakukan dengan mengundang saksi dari kedua pasangan capres/cawapres, Panwaslu serta Kepolisian.

"Tujuannya untuk mengambil dokumen DPKTb sebagai alat bukti jawaban KPU yang akan diajukan di MK atas permohonan pemohon nomor 1," ujar Sumarno saat dikonfirmasi.[dm/dtk]

posted by @Adimin

Pansus Pilpres Bukan untuk Kepentingan Tim Prabowo-Hatta

 

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan bergulir di DPR, bukan hanya untuk kepentingan pasangan Prabowo-Hatta, tapi lebih kepada kepentingan yang lebih besar lagi.

Menurut Jazuli, karena semestinya demokrasi terus berkembang menuju ke arah yang lebih baik, bukan justru sebaliknya.

"Pilpres kemarin harus dievaluasi, dan ditindak lanjuti. Biar tidak terulang lagi di kemudian hari," kata Jazuli kepada KORAN SINDO, Kamis 31 Juli 2014.

Dihubungi terpisah, Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengatakan, PPP tentunya mendorong adanya Pansus Pilpres tersebut. Karena, hal ini bertujuan untuk meluruskan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pilpres lalu.

"Tentunya kalau itu bagian dari inisiatif untuk meluruskan yang bengkok, kenapa enggak," ujar Yani.

Menurut Yani, PPP merupakan bagian dari parlemen maka, tujuan dari Pansus Pilpres ini bukan hanya untuk kepentingan parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih saja, tapi demi kepentingan negara.

Lagi pula, lanjut yani, kecurangan memang benar terjadi, bahkan pada saat penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) lalu. Jadi, Pansus ini memang diperlukan sehingga, hal serupa tidak akan terjadi lagi.

"Kalau DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) saja banyak memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, bagaimana penyelenggaraannya?" pungkasnya. [pksnongsa]

posted by @Adimin

KPU Buka Kotak Suara Diduga Upaya Hilangkan Bukti

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik menilai ada upaya menghilangkan barang bukti kecurangan dengan mengeluarkan keputusan membuka kotak suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, pembukaan kotak suara semestinya harus menunggu keputusan atau perintah dari mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada upaya penghilangan barang bukti. Buka (kotak suara) seharusnya menunggu perintah MK," ujarnya.

Menurutnya apa yang telah dilakukan oleh KPU telah melanggar aturan dan sudah sewajarnya aparat kepolisian menangkap dan memeriksa jajaran KPU DKI Jakarta yang telah membuka kotak suara. Karena mmbuka kotak suara merupakan tindakan ilegal jika tidak ada peritah dari MK.

"Kami sudah melapor ke Bawaslu DKI dan Polda Metro Jaya, karena waktu rekomendasi Bawaslu, KPU tidak mau membuka kotak suara. Sekarang kok dia buka," tukasnya.[dm/inilah]

posted by @Adimin