Warga Kota Padang Ingin Pemimpin yang Dekat dan Melayani

pkspadang.com, - Pemimpin yang dekat dengan rakyat ternyata menjadi impian dan kerinduan banyak orang. Sebab pemimpin yang dekat dengan rakyat maka sudah bisa merasakan langsung keinginan dan aspirasi rakyat sehingga setiap membuat kebijakan sudah pasti selalu mengedepankan kepentingan rakyat. 

"Selain merakyat, pemimpin yang baik adalah sosok yang mengerti betul setiap jengkal daerah yang akan dipimpinnya sehingga mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat," demikian disampaikan Akademisi Universitas Ekasakti, DR. Otong Rosadi,SH,MHum, terkait dengan Pemilihan Walikota pada 30 Oktober mendatang.

Dengan kedekatan yang dimiliki seorang pemimpin terhadap rakyatnya, katanya, komunikasi yang terjalin pun bisa dialogis tanpa melalui sekat-sekat apapun. Sehingga jika ada permasalahan yang terjadi di masyarakat, bisa langsung bicara dengan pemimpinnya. 

"Dan itulah sosok pemimpin yang bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat. Dan sosok seperti itu ada pada Mhayeldi-Emzalmi," ujar Otong dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 28/8).

Tokoh masyarakat Kota Padang, Padang lainnya, H. Oyon, menyatakan masyarakat Inhil membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kemampuan dan pengalaman di desa-desa serta dekat dengan masyarakat. 

"Pak Mahyeldi saya lihat silaturahminya bagus dan dekat dengan siapa saja karena orangnya tidak membeda-bedakan dan juga sebagian keberhasilan karena hasil dedikasinya contohny KJKS," demikian ungkap Oyon. (008) 

 

 

Sumber:http://minangkabaunews.com/artikel-4116-warga-padang-ingin-pemimpin-yang-dekat-dan-melayani.html 

posted by @Adimin

Jangan Main-Main Dengan DPT

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini, sangat terkejut dengan temuan KPU bahwa terdapat 65 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masih bermasalah, meski disinyalir sebagian besar masalahnya berasal dari kendala teknis memasukkan data ke aplikasi KPU. Jazuli meminta KPU melakukan langkah-langkah serius dan terukur untuk mengatasi masalah ini mengingat tenggat penetapan DPT pada Kabupaten/Kota sudah ditunda 30 hari dari jadwal semula.

“Angka 65 juta itu besar sekali. KPU harus sangat-sangat serius menyikapi hal ini. Masalah ini harus menjadi alarm merah tanda bahaya bagi penyelenggara. Jangan main-main dengan DPT karena menyangkut kualitas pemilu dan demokrasi kita,” katanya di Senayan Jakarta, Senin (23/9).

Menurut Jazuli alarm tanda bahaya ini sudah mulai muncul ketika Komisi II DPR menggelar Raker dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Adminduk Kemendagri. Saat itu, masih menurut Ketua DPP PKS ini, terjadi saling klaim soal akurasi dan validasi DPT antara KPU dan Kemendagri. Bahkan, Dirjen Adminduk Kemendagri sempat mengeluarkan statemen keras bahwa Kemendagri tidak menjamin kualitas DPT, yang sedianya akan ditetapkan KPU tanggal 13 September 21013, karena disinyalir tidak didasarkan pada DP4 yang disusun Kemendagri.

“Hasil penyandingan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) KPU dengan DP4 Kemendagri ditemukan ratusan bahkan jutaan data bermasalah dari mulai pemilih ber-NIK yang tidak terdaftar, pemilih ganda, hingga pemilih tanpa NIK, dan lain sebagainya”, jelas Jazuli.

Atas permasalahan tersebut, berdasarkan rekomendasi Komisi II, KPU memutuskan untuk menunda penetapan DPT pada tiap-tiap Kabupaten/Kota selama satu bulan dari jadwal semula (13 September).

“Saya kira temuan 65 juta NIK bermasalah ini adalah kelanjutan dari proses sinkronisasi antara data KPU dengan DP4 Kemendagri. Yang saya prihatin, kenapa lambat prosesnya, bagaimana koordinasi antara KPU dan Kemendagri sehingga baru sekarang masalah diungkap ke publik,” ungkap legislator PKS asal daerah pemilihan Banten III ini.

Lebih lanjut Jazuli meminta KPU dan Kemendagri duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Jika masalahnya teknis aplikasi harus segera dituntaskan. Jangan sampai masalah DPT ini mendeligitimasi hasil pemilu 2014 yang berakibat serius pada kualitas pemilu. “Ingat pemilu 2009 mencatatkan DPT yang bermasalah. Jangan sampai terulang kembali di pemilu 2014,” tandasnya.

Betapapun, Jazuli menambahkan, kita semua prihatin dengan kinerja pemutakhiran daftar pemilih, di sisa waktu perpanjangan jadwal penetapan DPT ini KPU harus bekerja ekstra keras menjamin akurasi DPT dan hak pilih setiap warga - terutama terhadap 65 juta yang bermasalah tersebut. “Jangan sampai ada peluang tangan-tangan jahat yang memanipulasi DPT sehingga merusak demokrasi,” tegas Jazuli mengingatkan. [pks.or.id]

Wawako Padang Resmikan Mushalla Nurush Shalihin SD 21/26 Jati Utara

PADANG – Labor agama atau mushalla merupakan wadah untuk menggerakkan pendidikan berkarakter. Untuk itu, setiap SD di Kota Padang diharapkan memiliki satu ruangan untuk dapat dimanfaatkan sebagai labor agama.

Hal tersebut dikatakan Wawako Padang Mahyeldi Ansharullah kepada Singgalang, Senin (23/9), usai meresmikan Mushalla Nurush Shalihin di Komplek SDN 21/26 Jati Utara. “Apa yang telah digagas oleh SDN 21 dan 26 ini dengan membangun mushalla ini merupakan langkah yang baik untuk pembentukan karakter siswa,” katanya.

Menurut Mahyeldi, pengadaan labor agama di setiap sekolah tidak harus dengan cara membangun bangunan baru, tapi bisa juga dengan memanfaatkan ruangan ataupun lokal yang kosong.

“Kalau memang tidak ada lokal yang bisa dimanfaatkan untuk itu, pihak sekolah juga dapat melakukan kegiatan agama di masjid atau mushalla yang berada di sekitar sekolah. Yang penting kerjasama antara pihak sekolah dan pihak masjid dapat dibangun untuk membentuk siswa yang berkarakter,” katanya.

Kepala SDN 21 Jati Utara, Dahliana mengatakan, adanya pembangunan ini merupakan pergerakan kerjasama dari pihak sekolah, komite dan orangtua siswa. “Kita bersyukur sudah ada mushalla yang nantinya dapat menampung kegiatan keagamaan murid SDN 21/26 Jati Utara,” katanya.

Dikatakan Dahliana, jumlah dana yang digunakan untuk pembangunan labor agama tersebut berjumlah sebesar Rp168 juta. Menurutnya, dana tersebut didapat dari hasil swadaya pihak sekolah, komite dan orangtua siswa. “Di sini juga disediakan celengan untuk para murid menambung dan ikut berpartisipasi pembangunan mushalla,” tukasnya.

Ketua Komite SDN 21 Jati Utara, Irman mengaku bangga dengan peran orangtua siswa dalam membangun labor agama tersebut. Setidaknya, sekitar 80 persen orangtua murid tergolong dalam ekonomi lemah, namun mampu bahu membahu untuk mendirikan musholla senilai ratusan juta rupiah.

“Dana pembangunan tersebut juga didapat dari donatur lainnya. Ke depannya, kita harap juga sempurnanya penggunaan mushalla, baik itu tempat berwudhu serta buku-buku keagamaan,” pungkasnya. (wahyu)

*http://hariansinggalang.co.id/mushalla-nurush-shalihin-sd-2126-jati-utara-diresmikan/

posted by @A.history

Gubernur Sumbar: Hapus Diskriminasi Pada Anak

Padang - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berharap Hari Anak Nasional, harus dijadikan sebagai momentum untuk menghentikan kekerasan pada anak.

Karena anak sebagai cikal bakal pewaris bangsa, harus mendapatkan dukungan dari segala pihak, mulai dari keluarga, institusi pendidikan sampai masyarakat. Sehingga potensi yang ada di dalam diri seorang anak, bisa dikreasikan dan dikembangkan untuk kesuksesan anak tersebut.

“Kami berharap pada peringatan hari anak nasional ini, semua anak bisa terbebas dari segala macam diskriminasi. Karena bila seorang anak sudah mendapat diskriminasi, maka secara otomatis akan mempengaruhi psikologis anak, dan dampaknya akan tampak pada perkembangan daya fikir, dan kreasi anak,” ujar Irwan Prayitno saat membuka hari anak nasional tingkat Sumbar di Auditorium Gubernuran, Sabtu (21/9).

Lanjutnya lagi, keluarga sebagai komponen yang paling utama, dan pertama dalam membentuk karakter anak, harus melakukan peran sebagaimana semestinya, baik dalam mengajari sopan santun maupun pengetahuan spiritual anak. Sehingga, anak bisa mengetahui hak dan kewajibannya saat berada di tengah-tengah masyarakat.

“Anak harus tahu bersopan santun, baik kepada teman sebaya maupun orang yang jauh di atasnya, seperti di minangkabau tahu dengan kato nan ampek. Jadi dalam hal ini, orangtua lah yang berperan utama dalam mengenalkan sopan santun tersebut,” ungkapnya lagi.

Tambahnya lagi, selain memberikan hak, dan kewajiban anak, orangtua juga harus memberikan kasih sayang, perhatian, cinta kasih, dan kelembutan kepada anak. Karena dengan berbagai perhatian itu, maka seorang anak akan lebih mudah dan lebih bersemangat untuk melakukan berbagai aktivitas nya.

“Dengan demikian, kita berharap di masa yang akan datang anak-anak Sumbar memiliki intelektual yang ditopang dengan spiritual yang tinggi. Namun, semua itu tidak bisa diwujudkan tanpa dukungan semua pihak,” tuturnya. (Hms Sbr/sbb/dakwatuna)

Sumber:http://www.dakwatuna.com/2013/09/24/39708/gubernur-sumbar-hapus-diskriminasi-pada-anak/#ixzz2flmeIUzv

posted by @A.history