PKS Minta Pemerintah Serius dan Konkret Berantas Mafia Asap

Jakarta (16/9) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menyerukan Pemerintah bersikap tegas dan keras terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kebakaran hutan di Sumatera dan kalimantan, sembari merespon cepat mitigasi bencana ini.

"Ini jelas ada mafia asap yang sengaja membakar lahan untuk keuntungan ekonomi. Aparat harus menindak tegas dengan semua bentuk ancaman hukuman, bukan hanya pidana, tapi juga perdata dan pencabutan izin," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).

Jazuli menambahkan, Pemerintah juga harus meminta perusahaan yang lahannya terbakar untuk bertanggung jawab, jika sengaja dicabut izinnya, tuntut perdata maupun pidana.

Menurut Anggota Komisi III itu, kerugian akibat asap pembakaran lahan ini luar biasa terhadap perekonomian, terlebih ancaman bagi kesehatan warga. Rakyat dimana-mana sudah menjerit meminta respons cepat pemerintah. Bahkan Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) menghitung total lost dan cost-nya secara ekonomi, lebih besar dan lebih boros daripada bencana gunung merapi, banjir, bahkan bencana Tsunami Aceh beberapa tahun silam.

Jazuli mengemukakan, mustahil kebakaran terjadi tiap tahun, dengan waktu yang hampir seragam, yakni setiap memasuki musim tanam, jika tidak ada unsur kesengajaan. Pembakaran lahan ini, lanjut Jazuli, bukan hal yang baru. Bahkan, early warning hingga data-data investigasi sudah banyak dikemukakan oleh kalangan kampus, LSM, dan pihak lainnya.

"Tapi kenapa upaya pencegahan tidak dapat dilakukan pemerintah?" tanya Jazuli.

Oleh karena itu, Anggota DPR asal Banten itu menegaskan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus cepat mengambil langkah-langkah konkret menindak tegas dan keras para mafia asap.

Jazuli meminta penegak hukum untuk menangkap aktor intelektual dari pembakaran hutan ini. Selain itu, Jazuli mengemukakan, jangan pernah menutupi apalagi melindungi jika itu melibatkan oknum pengusaha yang bermain mata dengan aparat pemerintah dan keamanan.

Jangan pula, tambahnya, Pemerintah sekedar menangkapi rakyat jelata yang disuruh hanya untuk sesuap nasi. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah menyatakan menindak tegas perusahaan yang membakar hutan ketika sidak lokasi kebakaran Riau dan Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.

"Terakhir, Fraksi PKS DPR berharap agar kebakaran hutan tidak terjadi lagi dan kuncinya ada pada keseriusan dan komitmen pemerintah serta penegak hukum melalui law enforcement yang kuat," pungkas Jazuli.

Keterangan Foto: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

PKS Serius Perhatikan Masalah Perempuan

DEPOK (15/9) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya sangat memperhatikan persoalan perempuan dan keluarga. 

Demikian disampaikan Sohibul Iman di arena Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Balairung Hotel Bumi Wiyata, Depok, Selasa (15/9).

"PKS memberikan perhatian yang serius pada persoalan perempuan dan keluarga. Di sini Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga mengokohkan peran dan fungsinya," kata Sohibul Iman.

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Wirianingsih menyambut positif arahan presiden tersebut. Menurutnya Perhatian dari Sohibul Iman sebagai Presiden PKS menjadi pendorong bagi Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga untuk lebih produktif, inovatif, dan kreatif dalam bekerja bagi bangsa dan negara. "Ini sebuah hal yang sangat positif, bismillah," kata Wirianingsih.

Ia menilai aspek keluarga sangat penting untuk diperhatikan. Perempuan, keluarga, dan anak adalah komponen masyarakat, bangsa, dan negara. "Sebuah keniscayaan menyertakan dan memperhatikan mereka," kata Wirianingsih.

Fraksi PKS di DPR menjadi inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Hal ini semakin menunjukkan bahwa PKS sangat memperhatikan persoalan perempuan dan keluarga. [pks.id]

posted by @Adimin

3 Solusi PKS untuk Atasi Krisis Ekonomi Indonesia

DEPOK (14/9) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan Indonesia menghadapi hari-hari depan yang cukup berat. Krisis ekonomi yang menerpa bangsa ini membuat kehidupan rakyat semakin tertekan. 

“Menghadapi situasi terkini dan tantangan ke depan, PKS mendorong pemerintah dan segenap komponen bangsa untuk segera menyelamatkan daya beli rakyat, khususnya masyarakat miskin,” ujar Sohibul dalam jumpa pers usai penutupan Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/9).

Sohibul Iman melanjutkan, salah satu solusi penyelamatan daya beli rakyat di tengah situasi krisis saat ini adalah melalui kebijakan afirmatif jangka pendek seperti cash transfer, pembangunan infrastruktur dasar masyarakat skala kecil, dan pemberian insentif bagi perusahaan padat karya yang tidak melakukan PHK.

“PKS memandang penting penting bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan jangka pendek yang memberi sinyal kredibel ke pasar untuk penguatan nilai tukar rupiah,” imbuh doktor lulusan Jepang ini.

Langkahnya, kata Sohibul Iman, seperti mempercepat penyerapan anggaran pembangunan, termasuk anggaran di daerah, repatriasi valas hasil ekspor, diversifikasi pasar ekspor baru termasuk pembiayaan eksportir yang selama ini belum tersentuh, serta koordinasi BUMN untuk mempengaruhi pasar valas.

"Tidak seperti sekarang yang bergantung kepada negara seperti China dan Eropa. Kita juga harus serius membuka pasar ekspor baru, seperti negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan sebagainya," imbuhnya. “Jika tidak diantisipasi lebih baik, di masa-masa mendatang bangsa kita akan menghadapi krisis lebih berat dari krisis nilai tukar. Para ahli menyebutnya triple crisis, yaitu food, energy and water.”

Untuk jangka menengah, Sohibul Iman menambahkan, PKS minta pemerintah bersama dengan DPR serius membahas Undang-Undang Jaring Pengaman Sosial Keuangan (UU JPSK). Hal ini, menurut Sohibul, diperlukan untuk memperkuat protokol ekonomi saat Indonesia mengalami krisis finansial.

"Kita tidak ingin kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seperti waktu lalu terulang kembali," jelasnya.

Untuk jangka panjang, mantan wakil ketua DPR RI ini meminta pemerintah untuk memperkuat rantai industri Indonesia. Oleh karena, menurut Sohibul, rantai nilai (chain management) masih banyak yang bolong.

"Sehingga, pemerintah harus serius untuk membenahi sektor industri Indonesia agar tidak terus berfokus pada impor, khususnya impor kebutuhan keseharian masyarakat," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS: KPK Hadir untuk Supervisi Penegakan Hukum

DEPOK (15/9) – Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Parta Keadilan Sejahtera (PKS) resmi ditutup hari ini. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan Munas, PKS mendukung penuh pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"PKS mendukung penuh penguatan peran KPK dalam pemberantasan korupsi," ujar Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam konferensi pers di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/9).

Sohibul Iman mengatakan, PKS mendukung KPK sebagai salah satu penegak hukum, selain Polri dan Kejaksaan. Oleh karena itu, menurutnya, KPK harus dapat bekerja sama dengan penegak hukum lainnya agar penegakan hukum di Tanah Air menjadi lebih baik.

Mantan wakil ketua DPR ini mewanti-wanti agar KPK dapat menjalankan fungsinya sebaik-baiknya sebagai penegak hukum dan tidak bermain-main di politik.

"Politisi jangan banyak mencampuri urusan hukum, dan penegak hukum jangan main-main di politik. Karena itu kita dorong KPK supaya mau bekerjasama dengan penegak hukum lainnya. KPK hadir bukan sebagai superbody, tapi untuk supervisi penegak hukum lainnya," jelas Sohibul Iman. [pks.id]

posted by @Adimin