pic
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Latest Post
PKS Ajak Parpol Lain Perbaiki Kaderisasi untuk Hindari Politik Biaya Mahal
Written By mediapkspadang on 10 October, 2015 | October 10, 2015
BANDUNG (10/10) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengajak partai politik yang lain untuk membenahi sistem kaderisasi di partai masing-masing. Kaderisasi yang baik di dalam partai politik dapat mencegah politik biaya tinggi (high cost politics).
“Sistem kaderisasi yang bagus adalah modal dasar menghindari politik biaya tinggi. Perbaikan sistem kaderisasi ini merupakan syarat utama penerapan sistem proporsional tertutup agar dapat berjalan dengan baik,” kata Sohibul Iman di Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS Dewan Pimpinan Wilayah (Jawa Barat) di Bandung, Sabtu (10/10/2015).
Sohibul Iman menekankan, perbaikan lanskap politik nasional harus dimulai dari internal partai politik dengan membangun sistem kaderisasi yang mampu menghasilkan pemimpin yang hebat.
“Sistem kaderisasi yang bagus akan meminimalisir hadirnya para penumpang gelap yang hanya datang menjelang momen politik lalu melakukan transaksi dengan pimpinan partai untuk mendapat nomor topi,” tegasnya. Mantan wakil ketua DPR ini juga mengungkapkan kegelisahan para politisi melihat kondisi perpolitikan nasional yang sudah terjerumus ke praktik politik biaya mahal.
“Tahun lalu hanya kami PKS dan PDIP yang memperjuangkan sistem proporsional tertutup. Tapi saya dengar langsung akhir-akhir ini, hampir semua partai politik kapok dengan praktik politik biaya tinggi,” ungkapnya.
Jika mengacu pada konstitusi kita, lanjut Sohibul Iman, seharusnya peserta pemilu itu adalah partai politik bukan orang per orang. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memang berkompetisi sebagai masing-masing individu.
Rotasi Kepemimpinan
Pada kesempatan pidato politiknya, Sohibul Iman juga mengungkapkan salah satu rahasia mengapa proses pergantian kepemimpinan di PKS relatif lancar dan mulus tanpa gejolak.
“PKS itu telah menerapkan pola kepemimpinan 360 derajat yang artinya setiap kader berkontribusi tidak terkait pada posisi. Kami menerapkan sistem kepemimpinan yang berbasis pada peran dan fungsi. Jadi di manapun posisinya, setiap kader akan menjalankan fungsi kepemimpinannya,” ungkap Sohibul Iman.
Dalam PKS dikenal dua jalur kontribusi yakni jalur politik struktural dan kultural. Bagi yang tidak mendapat peran di struktur partai dakwah dapat mengembangkan diri di jalur dakwah kultural.
“Atas keyakinan tentang posisi jabatan dan posisi inilah yang membuat peralihan kekuasaan di PKS tidak banyak muncul gejolak. Meski tak punya jabatan struktural, para kader mampu mengembangkan diri di jalur kultural. Sama-sama mulianya. Lapangan kultural bahkan jauh lebih luas dibanding struktural,” jelas Iman.
Lanskap Ekonomi dan Sosial
Di ujung pidatonya, Sohibul Iman menggambarkan kondisi ekonomi nasional yang kurang menggembirakan sehingga perlu segera diwujudkannya kemandirian ekonomi.
“Tapi dalam kondisi sangat sulit ini PKS mengusulkan adanya bantuan dalam bentuk uang tunai. Ini memang bukan pilihan terbaik untuk meningkatkan daya beli rakyat. Tapi harga premium dan kenaikan harga listrik benar-benar telah membebani rakyat,” kata Sohibul Iman.
Selain lanskap ekonomi, doktor teknik lulusan Jepang ini juga mengingatkan ikatan sosial masyarakat juga perlu diperkuat sehingga masyarakat tidak gampang disulut oleh isu-isu SARA dan tak jelas.
Indonesia adalah sebuah negara yang telah terbukti berhasil selama 70 tahun menjaga kesatuan dan persatuan meski terdiri dari ratusan suku yang secara jumlah dan variasi budayanya sepadan dengan bangsa di daratan Eropa.
“Oleh karena itu saya mendorong para kader PKS untuk menjadi agen kohesi sosial di tengah masyarakat. Kader PKS harus mampu menjadi perekat anak-anak bangsa dan menghindari terjadinya gejolak yang merugikan masyarakat,” pungkas Iman.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat menyampaikan pidato politiknya di Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS Dewan Pimpinan Wilayah (Jawa Barat) di Bandung, Sabtu (10/10/2015).
posted by @Adimin
Laporan GALIBU, Munas PKS Dapat Sokongan dari 40 Ribu Kader dan Masyarakat
Jakarta (9/10) - Hasil laporan keuangan Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat Gerakan Lima Puluh Ribu (Galibu) menunjukkan ada lebih dari 40 ribu kader dan masyarakat dari seluruh Indonesia ikut menyumbang. Temuan data tersebut menunjukkan dukungan besar akar rumput untuk kepemimpinan Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman.
“Setelah diurai ada 39.582 setoran dari kader seluruh Indonesia dan ada seribu kader dari Bogor menyetor secara kolektif. (Perolehan) Ini membanggakan karena menunjukkan rasa memiliki kader terhadap PKS sangat tinggi,” ujar Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Dedi Supriadi di kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jum’at (9/10).
Lebih lanjut Dedi juga melaporkan bahwa Munas ke-4 PKS yang digelar di Cibubur dan Depok, Jawa Barat, awal September lalu menghabiskan dana hampir Rp 4 Milyar. Selain total dana Galibu yang mencapai Rp 2,48 Milyar, panitia juga menerima urunan dana dari Anggota DPR, DPRD tingkat I dan II PKS yang jumlahnya mencapai 1.217 orang di seluruh Indonesia.
“Jumlah urunan dari anggota dewan seluruh Indonesia ini mencapai Rp 1,3 milyar lebih. Seluruh panitia dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada kader dan masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam Galibu,” kata Dedi yang juga Ketua Bidang Humas dan Dokumentasi saat Munas tersebut.
Penyampaiaan laporan keuangan kegiatan Munas ke publik, menurut Dedi, adalah bagian dari transparansi atas penggunaan dana masyarakat oleh partai politik. “PKS meminta partisipasi publik dalam bentuk dana, maka sudah sewajarnya kami juga memberi laporan pemanfaatan dana tersebut,” ujarnya lagi.
Ia berharap dengan tersampaikannya laporan keuangan tersebut, kepercayaan kader dan publik umumnya semakin tumbuh. Sehingga, masyarakat mau berpartisipasi lebih jauh untuk pemenangan PKS di kalender politik yang sebenarnya, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Legislatif, Pemilu Presiden (Pilpres), dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).
Dedi juga mengundang pihak-pihak yang ingin mengetahui secara rinci pemasukan dan penggunaan dana Galibu dalam Munas ke-4 PKS untuk datang ke kantor PKS. “Kami siap menunjukkan rinciannya kepada siapapun yang membutuhkan,” pungkas Dedi.
“Setelah diurai ada 39.582 setoran dari kader seluruh Indonesia dan ada seribu kader dari Bogor menyetor secara kolektif. (Perolehan) Ini membanggakan karena menunjukkan rasa memiliki kader terhadap PKS sangat tinggi,” ujar Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Dedi Supriadi di kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jum’at (9/10).
Lebih lanjut Dedi juga melaporkan bahwa Munas ke-4 PKS yang digelar di Cibubur dan Depok, Jawa Barat, awal September lalu menghabiskan dana hampir Rp 4 Milyar. Selain total dana Galibu yang mencapai Rp 2,48 Milyar, panitia juga menerima urunan dana dari Anggota DPR, DPRD tingkat I dan II PKS yang jumlahnya mencapai 1.217 orang di seluruh Indonesia.
“Jumlah urunan dari anggota dewan seluruh Indonesia ini mencapai Rp 1,3 milyar lebih. Seluruh panitia dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada kader dan masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam Galibu,” kata Dedi yang juga Ketua Bidang Humas dan Dokumentasi saat Munas tersebut.
Penyampaiaan laporan keuangan kegiatan Munas ke publik, menurut Dedi, adalah bagian dari transparansi atas penggunaan dana masyarakat oleh partai politik. “PKS meminta partisipasi publik dalam bentuk dana, maka sudah sewajarnya kami juga memberi laporan pemanfaatan dana tersebut,” ujarnya lagi.
Ia berharap dengan tersampaikannya laporan keuangan tersebut, kepercayaan kader dan publik umumnya semakin tumbuh. Sehingga, masyarakat mau berpartisipasi lebih jauh untuk pemenangan PKS di kalender politik yang sebenarnya, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Legislatif, Pemilu Presiden (Pilpres), dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).
Dedi juga mengundang pihak-pihak yang ingin mengetahui secara rinci pemasukan dan penggunaan dana Galibu dalam Munas ke-4 PKS untuk datang ke kantor PKS. “Kami siap menunjukkan rinciannya kepada siapapun yang membutuhkan,” pungkas Dedi.
Keterangan Foto: Ketua Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi.
Dua Solusi PKS Tekan Politik Biaya Tinggi
BANDUNG (9/10) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohihul Iman menyatakan perlu ada terobosan untuk menghindari jebakan politik biaya tinggi dan demokrasi prosedural.
“Perlu diadakan transformasi struktural agar sektor politik kita tidak centang perenang. Yang dipraktekkan bukan demokrasi substantif tapi lebih dominan demokrasi struktural dengan biaya politik yang sangat mahal,” kata Sohibul Iman dalam acara pembekalan anggota legislatif Jawa Barat di Bandung Jumat (9/10/2015).
Menurut Sohibul Iman, sistem proporsional tertutup bisa dipertimbangkan menjadi salah satu alternatif pilihan. “Tapi pelaksanaan sistem proporsional tertutup harus dipaketkan dengan sistem kaderisasi partai yang baik. Keduanya tak bisa dipisahkan,” tambahnya.
Sistem proporsional tertutup yang diterapkan tanpa adanya pengkaderan partai yang bagus hanya akan menghadirkan penyimpangan dan penyelewengan dalam bentuk yang baru. “Tanpa kaderisasi yang baik, sistem proporsional tertutup bisa dimanfaatkan oleh mereka yang suka menyogok pimpian partai agar mendapat nomor topi dalam urutan pemilu,” jelas Sohibul Iman.
Mantan Wakil Ketua DPR ini juga menambahkan, transformasi struktural di bidang politik harus diimbangi dengan upaya mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi dan mengoptimalkan bonus demografi yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Ikatan sosial masyarakat juga perlu diperkuat sehingga masyarakat tidak gampang disulut oleh isu-isu SARA dan tak jelas.
“Saya mendorong para kader PKS untuk menjadi agen kohesi sosial di tengah masyarakat. Kader PKS harus mampu menjadi perekat anak-anak bangsa dan menghindari terjadinya gejolak yang merugikan masyarakat,” ungkap Sohibul Iman.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menekankan pentingnya politisi Islam untuk mendalami cara kerja pemerintahan dan negara yang lebih efektif sebagai respons dinamika yang terjadi di level lokal, nasional, maupun global.
“Politisi Muslim harus mempelajari cara kerja demokrasi dengan lebih baik dan secara bersamaan menyadari peran agama sebagai penyempurna cara kerja demokrasi dan negara. Memang banyak pekerjaan rumah untuk mengerjakan upaya ini agar mampu menghasilkan peradaban alternatif,” jelas Fahri.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kiri) dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menyimak pertanyaan peserta pembekalan anggota legislatif Jawa Barat, di Bandung, Jumat (9/10).
“Perlu diadakan transformasi struktural agar sektor politik kita tidak centang perenang. Yang dipraktekkan bukan demokrasi substantif tapi lebih dominan demokrasi struktural dengan biaya politik yang sangat mahal,” kata Sohibul Iman dalam acara pembekalan anggota legislatif Jawa Barat di Bandung Jumat (9/10/2015).
Menurut Sohibul Iman, sistem proporsional tertutup bisa dipertimbangkan menjadi salah satu alternatif pilihan. “Tapi pelaksanaan sistem proporsional tertutup harus dipaketkan dengan sistem kaderisasi partai yang baik. Keduanya tak bisa dipisahkan,” tambahnya.
Sistem proporsional tertutup yang diterapkan tanpa adanya pengkaderan partai yang bagus hanya akan menghadirkan penyimpangan dan penyelewengan dalam bentuk yang baru. “Tanpa kaderisasi yang baik, sistem proporsional tertutup bisa dimanfaatkan oleh mereka yang suka menyogok pimpian partai agar mendapat nomor topi dalam urutan pemilu,” jelas Sohibul Iman.
Mantan Wakil Ketua DPR ini juga menambahkan, transformasi struktural di bidang politik harus diimbangi dengan upaya mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi dan mengoptimalkan bonus demografi yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Ikatan sosial masyarakat juga perlu diperkuat sehingga masyarakat tidak gampang disulut oleh isu-isu SARA dan tak jelas.
“Saya mendorong para kader PKS untuk menjadi agen kohesi sosial di tengah masyarakat. Kader PKS harus mampu menjadi perekat anak-anak bangsa dan menghindari terjadinya gejolak yang merugikan masyarakat,” ungkap Sohibul Iman.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menekankan pentingnya politisi Islam untuk mendalami cara kerja pemerintahan dan negara yang lebih efektif sebagai respons dinamika yang terjadi di level lokal, nasional, maupun global.
“Politisi Muslim harus mempelajari cara kerja demokrasi dengan lebih baik dan secara bersamaan menyadari peran agama sebagai penyempurna cara kerja demokrasi dan negara. Memang banyak pekerjaan rumah untuk mengerjakan upaya ini agar mampu menghasilkan peradaban alternatif,” jelas Fahri.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kiri) dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menyimak pertanyaan peserta pembekalan anggota legislatif Jawa Barat, di Bandung, Jumat (9/10).
posted by @Adimin
