Mahyeldi Gagas Gerakan Kebersamaan Untuk Orang Miskin, Akan Mendata Orang Kaya per Kelurahan di Kota Padang

PADANG – Bila selama ini pemerintah mendata setiap masyarakat kurang mampu, di Padang justru berbeda. Pemerintah Kota Padang akan melakukan pendataan terhadap warganya yang memiliki penghasilan berlebih.

“Kalau biasanya warga kurang mampu yang kita data, besok tidak lagi. Justru orang kaya yang kita data,” ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo, kemarin.

Walikota mengimbau kepada seluruh lurah yang ada di daerahnya untuk melakukan pendataan kepada setiap warganya yang berpenghasilan tinggi. Hal ini bertujuan untuk menbantu warga lain yang kurang mampu (miskin).

“Orang kaya juga perlu (didata), karena untuk menyelesaikan orang miskin ya orang kaya, karena tidak mungkin semuanya dilakukan oleh pemerintah, maka untuk itu masyarakat harus dilibatkan, pemerintah hanya stimulan, memberikan dorongan dan motivasi,” ungkapnya.

Walikota menjelaskan, untuk saat ini, Pemeritah Kota Padang sangat membutuhkan gerakan kebersamaan. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Semangat seperti ini memang harus dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia, khususnya warga Kota Padang.

Walikota juga menyebut, sebenarnya warga Kota Padang banyak yang baik-baik. Setiap ada warga yang membutuhkan, pasti ada warga lain yang membantu.

“Warga kita ini baik-baik semua,” sebutnya.

Hal ini memang menjadi perhatian dari Walikota Padang. Ketika dilakukan bedah rumah warga kurang mampu, selalu ada yang ikut mendanai. Termasuk rencana Pemko Padang membangun masjid di kawasan Pantai Padang, saat ini justru sudah ada yang siap untuk membiayai pembangunan masjid tersebut. [padangrancak.com]

posted by @Adimin

Wujudkan Good Governance, PKS Latih Pejabat Publik Daerah

Bandung (2/3)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Pelatihan dan Simposium Nasional Kepala Daerah dan Anggota Legistlatif (Aleg) asal PKS bertemakan “Siap Berkhidmat untuk Rakyat” di Bandung, Jawa Barat, 2-4 Maret 2016.

Ketua Panitia Pelaksana, Arif Rahman Hakim menyatakan acara akan dihadiri oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Anggota Legislatif Daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta pengurus PKS di daerah yang dimenangkan oleh PKS.

“Hal ini dimaksudkan agar ada kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam berkhidmat untuk rakyat di daerah mereka,” kata Arif, di Hotel Aryaduta, Bandung, Rabu (2/3/2016).

Arif menyebut kemenangan PKS di beberapa daerah dalam Pilkada serentak lalu adalah amanah dari rakyat. PKS sesuai dengan amanah Musyawarah Nasional akan berkomitmen mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (clean dan good governance).

Seluruh peserta akan mendapatkan pembekalan dari Ketua Majelis Syuro PKS Dr Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro Dr Hidayat Nurwahid, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, tokoh akademisi, pimpinan BPK, Kemenkeu, dan lain-lain.

"Kita akan membekali para pimpinan daerah tersebut dari berbagai aspek, baik dari aspek kepemimpinan, dari aspek pengelolaan administrasi pemerintahan dan yang juga sangat penting, yaitu dari aspek moralitas agar mereka semua siap melesat untuk berkhidmat kepada rakyat," kata Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah (BPKD) DPP PKS, Ahmad Heryawan.

Pembukaan acara Pelatihan dan Simposium Nasional Pimpinan Daerah dan Anggota Legislatif Daerah Asal PKS akan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 maret 2016 pukul 14.00 WIB di Hotel Aryaduta Bandung, dengan dihadiri oleh jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. [pks.id]

Keterangan Foto: Suasana Pelatihan dan Simposium Nasional Kepala Daerah dan Anggota Legistlatif (Aleg) PKS

posted by @Adimin

PKS: RUU Kewirausahaan Solusi Selesaikan Persoalan Kemiskinan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional menjadi RUU inisiatif DPR. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan RUU tersebut merupakan usulan fraksinya.

RUU Kewirausahaan merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan secara struktural dan terukur. "RUU tersebut kami inisiasi untuk mengimplementasi konstitusi kita tentang menyelesaikan masalah kemiskinan secara terstruktur dan terukur," kata Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Jazuli menuturkan pihaknya menginginkan agar kelompok masyarakat yang sudah memiliki semangat untuk berusaha, harus didorong agar mau berdikari dengan mempermudah mereka mengakses modal.

Menurutnya, jangan sampai mereka hanya menjadi komoditas politik namun harus jelas keberpihakan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat mandiri secara ekonomi. 

"Kami ingin keberpihakan pemerintah dan seluruh 'stakeholder' di negeri ini secara konkret untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi," ujarnya.

Ia pun mengapresiasi dukungan seluruh fraksi dan anggota DPR menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional yang merupakan usul inisiatif FPKS dalam Rapat Paripurna. Hal itu membuat DPR dan pemerintah bisa cepat diselesaikan dan diimplementasikan. "Semoga pemerintah juga bisa cepat merespon agar RUU tersebut bisa cepat dibahas dan cepat selesai," katanya.

Sebelumnya, salah satu agenda Rapat Paripurna DPR adalah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas Usul Inisiatif anggota DPR RI terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sumber: Tribunnews.com


posted by @Adimin