Merajut Komunikasi | Oleh: Emzalmi Wakil Walikota Padang

Alkisah, di zaman lalu ada seorang pria yang ingin membeli seorang budak. Ia tertarik pada seorang budak yang tampak sehat tiada cacat. Sayangnya, si penjual mengatakan ada satu kekurangan pada budak itu yakni gemar menghasut. Tetapi peringatan itu tak dihiraukan pria itu, budak tersebut tetap dibelinya dan dibawanya ke rumah dengan sukacita. 

Tak berapa lama bekerja, sang budak berkata pada istri majikannya, ia melihat gelagat tuannya yang akan menikah lagi. Budak itu terus menghasut,

“Itu semua dilakukan tuan karena ia tidak lagi mencintai nyonya.”

Si istri panik, merasa takut kehilangan suaminya lalu mulai terisak menangis. Melihat itu, si budak penghasut tersenyum sembari kembali berkata, “janganlah nyonya cemas, kalau tak ingin tuan meninggalkan nyonya maka saat tuan terlelap tidur, ambillah beberapa helai bulu di bagian wajahnya dengan pisau cukur. Simpanlah, maka tuan pasti bakal mengurungkan niatnya.”

Tatkala bersua tuan majikannya, si budak berbisik-bisik mengatakan agar tuannya senantiasa waspada, “nyonya akan membunuh tuan dengan pisau cukur begitu tuan terlelap tidur. Kalau tuan tak percaya, cobalah pura-pura tidur malam ini.”

Benar saja, ketika tidur malam, pria itu melihat sang istri mengendap-endap membawa pisau cukur mendekati wajahnya. Ia bergegas bangun sembari merebut pisau dari tangan istrinya. Sempat terjadi pergumulan yang tak berimbang dan berlangsung cepat. Kejadian berikut yang diingat si pria hanyalah tangannya menggenggam pisau cukur berlumur warna merah. Sementara sang istri terkapar tak bernyawa.

Kisah di atas memang membawa pesan untuk berhati-hati terhadap seorang pengadu domba. Alamat celaka yang didapat bila kesimpulan diambil hanya berdasar emosi yang didapat dari sebelah pihak. Kejadian tragis tersebut, tentu tidak akan terjadi manakala sang suami atau sang istri saling berkomunikasi baik-baik, menelusuri kebenaran informasi yang diperoleh dari si budak.

Bangsa ini juga sempat terpecah akibat politik adu domba yang dijalankan penjajah Belanda. Namun perlu disadari, hasutan atau adu domba tersebut tak akan berhasil, manakala selalu dilakukan komunikasi. Selalu melakukan cek dan ricek terhadap informasi miring yang diterima.

Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kisah di atas terjadi pula dalam peristiwa-peristiwa di sekitar kita, bahkan tak jarang juga menghampiri kita. Coba perhatikan, jamak media menyiarkan berita pembunuhan, perkelahian, KDRT dan kriminal lainnya yang kalau direnungkan sesungguhnya berawal dari miskomunikasi, tidak ada keterus-terangan, kurangnya dialog antara kedua pihak.

Yang menjadi cukup ganjil, adalah apabila kasus-kasus seperti itu melanda negeri Minangkabau. Padahal, falsafah bahwa urang awak selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat sudah semenjak dulu berurat berakar dalam tatanan sosial masyarakat. Mulai dari etika berkata-kata, apa yang patut dikatakan, sampai siapa saja yang berhak memutuskan mufakat, semuanya diatur dalam adat kita. Itulah sebabnya, bangsa Minangkabau dikenal sangat menghargai pendapat orang lain. Bila ada sengketa diselesaikan dengan bermusyawarah, bila ada masalah didialogkan secara kekeluargaan. Artinya adat berkomunikasi bagi orang minang sudah mentradisi dan jadi makanan sehari-hari.

Bukalah kembali lembaran sejarah negara. Di masa perjuangan kemerdekaan RI, kita akan menemukan sederet nama orang Minang yang lihai merajut komunikasi seperti Mohammad Hatta, KH Haji Agus Salim, Tan Malaka, Syahrir, Buya Hamka, M.Yamin, Mohammad Natsir, Abdul Muis, Rohana Kudus dan banyak lainnya.

Mereka berjuang dengan mengedepankan dialog, berdiplomasi, berceramah agama serta melalui tulisan-tulisan, baik tulisan artikel yang tajam maupun sastra yang menyentil seperti puisi, cerpen dan novel.

Tetapi, miris juga hati kita. Akhir-akhir ini marak terjadi penganiayaan, perkelahian, pergaulan bebas, kekerasan di sekolah dan rumah tangga hingga kecanduan narkoba dan penyalahgunaan lem dikalangan remaja dan pelajar kita. Dari data Badan Narkotika Nasional Sumbar bahwa pasien yang dirawat akibat kecanduan menghirup lem di RSJ HB Saanin Padang sebesar +60 persen. Dan seluruh pasien itu berasal dari kalangan remaja dan pelajar kita, para generasi penerus bangsa.

Banyak lagi kasus-kasus yang tanpa disadari berlangsung di hadapan kita hanya akibat putusnya tali komunikasi. Sikap tidak mau peduli terhadap kondisi sekitar seakan tumbuh subur dan menjangkiti tatanan sosial kita. Menurut hemat saya, keluarga merupakan benteng pertahanan terbaik dalam menghadapi berbagai permasalahan. Para orang tua hendaknya kembali menghidupkan suasana keakraban dengan anggota keluarga lainnya. Hidupkan kembali sholat magrib berjamaah dengan ayah sebagai imam, makanlah bersama dengan diskusi-diskusi seputar permasalahan anak. Sehingga anak-anak tidak mencari pelarian kepada hal-hal yang negatif, di luar sepengetahuan orang tua.

Guru-guru di sekolah hendaknya juga memperhatikan perkembangan anak murid dengan lebih seksama. Bila ada menemukan kejanggalan-kejanggalan pada anak murid, dapat membicarakannya dengan baik tanpa memunculkan perasaan takut dalam diri anak, sehingga sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak benar-benar dapat tercipta.

Kepada tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda mari bersama bahu membahu untuk mengawasi dan menegur bila menemui keganjilan di lingkungan kita. Semarakkan kembali kegiatan-kegiatan remaja masjid, diskusi-diskusi kelompok memecahkan permasalahan sekitar. Karena dengan merajut komunikasi berarti kita telah menjalin rasa serta menutup pintu dari kesalahpahaman serta mengokohkan hubungan dalam keluarga dan lingkungan kita. [hariansinggalang.co.id]

posted by @Adimin

Tak Harapkan Kementerian, PKS Siap Awasi dan Tagih Janji Pemerintahan Mendatang

Jakarta (23/9) - Berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan konsistensi sikap menjadi partai yang berada di luar pemerintahan Jokowi-JK. Pasca kemenangan pasangan tersebut di Pilpres 2014, partai inipun selalu menegaskan tidak akan berada dalam pemerintahan dan akan menagih janji Jokowi selama kampanye.

Bukan sesuatu yang tidak mungkin, pemenang pemilu merayu kader partai tertentu untuk duduk di dalam kabinet. Seiring dengan perjalanan waktu kader tersebut pada akhirnya akan memegang tampuk pimpinan partai dalam suksesi partai. Berikut ada lima sikap PKS soal kemungkinan masuk dalam koalisi Jokowi-JK dihimpun dari berita-berita ROL (Republika Online).

1. PKS larang kader masuk kabinet Jokowi-Jk sebagai bukti komitmen kepada KMP.

Larangan itu diungkapkan oleh Tri Wicaksana, Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta. "Presiden partai juga mengarahkan anggotanya di mana pun tak berleha-leha dan mampu menyesuaikan diri," ujar Tri Wicaksana pada Senin, (22/9). Ia menambahkan, para kader diminta terus belajar untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan. Namun, dia mengatakan larangan tersebut adalah sebagai bukti komitmen partainya terhadap Koalisi Merah Putih (KMP).

2. PKS tak harapkan kursi menteri.

Partai ini melalui Bidang Humasnya menegaskan tidak mengharapkan kursi menteri, dan melihat pemerintahan mendatang adalah saat yang tepat membuktikan janji Jokowi selama kampanye. "Sekarang adalah waktunya mewujudkan janji Pak Jokowi untuk membuat koalisi kecil dan tidak transaksional. Kami sangat mendukungnya," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Bidang Humas, Mardani Ali Sera pada Senin (22/9).

Menurutnya, bila Jokowi menarik orang dari PKS atau Koalisi Merah Putih untuk masuk ke kabinetnya, maka akan membuat koalisinya semakin gendut. Hal tersebut tak sesuai dengan janji Jokowi.

3. Dengan tidak bergabung dalam kabinet, PKS berharap kondisi tersebut memberi kuntungan kepada masyarakat. 

Keterangan itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Bidang Humas, Mardani Ali Sera. Ia menjelaskan, kondisi saat ini bagus untuk rakyat, karena kini memiliki dua pembeda, yang dapat bersaing secara sehat. "Masyarakat bisa menilai sendiri mana yang paling memberi keuntungan untuk rakyat," kata Mardani.

4. Dengan tidak bergabung dengan kabinet, Sikap PKS terhadap pemerintahan Jokowi-JK adalah proporsional, konstruktif dan kritis.

Menurut penjelasan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Mustafa Kamal, PKS akan bersikap proporsional, konstruktif, dan kritis. PKS akan mendukung apa yang perlu dilanjutkan. Namun, PKS juga akan mengkritisi hal-hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah ataupun jika ada janji Jokowi sebelumnya yang tidak dilaksanakan. "PKS akan menagih janji," jelasnya.

5. PKS akan mendorong pemerintahan Jokowi-Jk melalui kabinetnya untuk berprestasi. Dijelaskan juga bahwa sikap kritis bukan sesuatu yang negatif.

"PKS akan menagih janji. Bersikap kritis bukan berarti bersikap negatif, melainkan mendorong pemerintahan itu supaya berprestasi," masih kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal.

6. PKS tidak ingin pemerintahan mendatang menyalahkan koalisi hanya sebagai dalih ketidakberesan. PKS mengharapkan pemerintah mendatang dapat bertanggung jawab atas kampanye dan kebijakannya.

Hal itu diungkapkan Fahri Hamzah, politikus PKS. "Sebaiknya tidak ada pembicaraan opsi masuk kabinet sama sekali. Kalau orang berpikir masuk ke situ, maka itu tidak baik bagi pemerintahan yang sehat," kata Fahri, Senin (22/9). Dikatakannya, pemerintahan yang menang di Pilpres 2014 sebaiknya menyiapkan tahapan-tahapan kerjanya secara mandiri, sehingga nantinya pemerintahan ke depan mempunyai efek nyata atas kemenangannya.

"Jangan sampai nanti (kalau tidak berhasil), beralasan karena ada koalisi dan sebagainya," ungkap Fahri Hamzah yang terpilih lagi untuk periode 2014-2019 tersebut. Pemenang Pilpres 2014, lanjutnya, sebaiknya menyusun pemerintahan yang utuh tanpa bergantung pada pihak lain. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Anis Matta: F-PKS Solid Dukung Pilkada Lewat DPRD

Foto:Detikfoto

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta memastikan fraksinya di DPR solid mendukung pengesahan RUU Pilkada dengan opsi pelaksanaan melalui DPRD. Sebanyak 57 anggota F-PKS akan hadir pada sidang paripurna 25 September lusa.

"Kalau itu kita sudah tradisi untuk selalu hadir. Kedisiplinan fraksi kita bagus jadi tidak khawatir dengan itu. Insya Allah semuanya datang," kata Anis Matta usai menghadiri perayaan ulang tahun ke-84 Kerajaan Arab Saudi di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jaksel, seperti dilangsir detik.com, Selasa (23/9/2014).

Anis Matta meyakini fraksi lainnya yang bergabung di Koalisi Merah Putih yakni Gerindra, Golkar, PPP, PAN akan tetap solid mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPR. "Insya Allah solid," ujarnya.

Tapi Anis menolak berkomentar soal ketidakhadiran Demokrat dalam rapat koalisi menjelang paripurna. Meski bukan barisan koalisi, Demokrat mulanya ikut mendukung Pilkada lewat DPRD namun belakangan balik badan karena Susilo Bambang Yudhoyono justru merestui Pilkada secara langsung.

"Tanya ke Demokrat," ujar Hidayat menanggapi pertanyaan wartawan.

Paripurna 25 September akan menjadi pertarungan terakhir di DPR antara kubu koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla versus Koalisi Merah Putih. Retak kesolidan mulai muncul setelah kader muda Golkar yang dimotori Agus Gumiwang menyatakan akan memilih Pilkada langsung bila dilakukan voting di paripurna.

Sedangkan PPP diprediksi juga terbelah. Sebab sejumlah anggota DPR di Fraksi PPP berada di dua kubu yakni pimpinan Emron Pangkapi dan Suryadharma Ali. Kubu Emron melalui Waketum Suharso Monoarfa menegaskan partainya menginginkan fraksi PPP mendukung Pilkada langsung.[dm]

posted by @Adimin

PKS: Suara Demokrat tak Akan Solid Dukung Pilkada Langsung

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini peta dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) nantinya tidak akan condong mendukung pilkada langsung. PKS meyakini akan ada fraksi yang terpecah jika pengambilan keputusan dilakukan melalui voting.

Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid menyebut, Fraksi Partai Demokrat tidak akan solid mendukung pilkada langsung sesuai keputusan DPP Demokrat. 

"Kami akan buktikan, apakah hitungannya lima (fraksi) dan empat (fraksi), atau 4,5 (fraksi) dan 4,5 (fraksi), atau berapa. Jadi, sekalipun ada keputusan fraksi, tetapi kan voting ini dilakukan individu-individu sehingga akan berbeda," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seperti dikutip kompas.com, Selasa (23/9).

Hidayat menganggap, Partai Demokrat masih condong memilih pilkada lewat DPRD meskipun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pilkada langsung. (Baca: Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

"Ini termasuk Pak Khatibul Umam karena sejak awal yang usulkan pilkada tidak langsung itu Partai Demokrat sendiri," ungkap Hidayat.

Untuk PKS, Hidayat memperkirakan sebanyak 50 anggota dari 57 anggota F-PKS akan hadir saat pengambilan keputusan pada 25 September mendatang. Sejumlah anggota F-PKS berhalangan hadir lantaran tengah menjalankan tugas sebagai pengawas haji di Arab Saudi.

"Kalau untuk yang di daerah, mereka sudah dipastikan untuk menyesuaikan agenda di sini. Suara kami solid," ucap mantan Presiden PKS itu.

PKS, menurut dia, akan tetap mendukung pilkada melalui DPRD. Pasalnya, PKS mengaku mendapat dukungan dari banyak ormas Islam yang menolak cara bahwa rakyat memilih kepala daerahnya.[dm]

posted by @Adimin