Fraksi PKS Dorong Pemerintah untuk Memerhatikan Lembaga Pendidikan Guru

JAKARTA (31/8) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini mendorong Pemerintah untuk memerhatikan lembaga pendidikan guru. Menurutnya, lembaga pendidikan guru berperan sangat signifikan dalam pendidikan karakter bangsa.

“Pendidikan karakter bangsa didengungkan terus, tetapi lembaga pendidikan guru tidak mendapat perhatian yang serius. Kemenristekdikti (Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi-red) harus memperhatikan masalah ini,” kata jazuli ketika menerima kunjungan Forum Rektor dari 12 universitas negeri di ruang tamu pimpinan Fraksi PKS Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/8).

Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten III yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerag Selatan (Tangsel) ini mensinyalir bahwa maraknya tindakan kekerasan di sekolah oleh guru kepada murid karena minimnya bimbingan dan pembinaan. 

“Bagaimana mereka akan menjadi pendidik yang baik, guru-guru ini tidak mendapat bimbingan dan pembinaan ketika akan menjadi guru,” ujar Jazuli.

Ia juga menyatakan komitmen Fraksi PKS untuk memperjuangkan aspirasi rektor-rektor ini agar pemerintah memerhatikan lembaga pendidikan guru. “Kalau kita abai tentang pendidikan, tidak mempersiapkan guru-guru yang berkualitas, jangan berharap anak-anak kita kedepannya bisa berkualitas,” imbuh Jazuli.

Sementara itu, ketua asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan se-Indonesia (LPTKI) Prof Djaali menegaskan bahwa LPTK adalah usaha untuk menghasilkan guru yang berkarakter. “Pendidikan karakter di sekolah harus didukung oleh guru yang berkarakter,” kata rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

2 Catatan Penting PKS atas LPJP APBN 2014

JAKARTA (1/9) – Anggota Badan Anggaran DPR RI Iskan Qolba Lubis, menegaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (LPJP) Anggaran dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2014 dengan beberapa catatan. Hal tersebut disampaikan Iskan di Ruang Sidang Badan Anggaran (Banggar), Kompleks Senayan, Jakarta, pada Senin (31/8).

"Pada prinsipnya, Fraksi PKS menerima laporan tersebut dengan memberikan beberapa catatan," jelas Iskan yang mewakili pandangan Fraksi PKS DPR RI tersebut.

Beberapa catatan dari Fraksi PKS, yaitu, pertama, optimalisasi anggaran khususnya dari perpajakan belum optimal. Sehingga, hal tersebut membuat banyaknya defisit anggaran hingga mencapai Rp226,69 Triliun atau 93,87 persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014, "ini yang membuat kurangnya anggaran pemerintah untuk menyejahterakan rakyat," jelas Iskan.

Kedua, masih adanya pengulangan kesalahan sebagaimana yang terjadi di pemerintahan sebelumnya. Hal itu tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan yang masih memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014, "Seharusnya kan bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya," tutur Politisi PKS dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.

Iskan menegaskan predikat WDP dari BPK tersebut bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya, lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, "Kalau pemerintah serius mengontrol, tidak akan terjadi hal tersebut," jelas Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Namun demikian, Fraksi PKS DPR RI tetap berharap pemerintahan Jokowi ke depan lebih dinamis dan inovatif untuk mencari sumber-sumber penerimaan negara dari sektor strategis lainnya, "Karena hal itu ditujukan untuk membangun kesejahteraan rakyat," tutup Iskan.

Sebagaimana diketahui, pandangan dari masing-masing fraksi ini, selanjutnya akan dijadikan dasar bagi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

PKS: Guru adalah Pilarnya 4 Pilar MPR RI

CIREBON (31/8) - Kehadiran guru sangat penting untuk menguatkan semangat nasionalisme di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, guru harus mengajarkan nilai-nilai dasar tentang konstitusi, ideologi, dan falsafah bangsa. 

Menurut Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Zainuddin, 4 pilar dasar yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika harus diajarkan secara komprehensif kepada setiap warga negara sejak dini. 

"Di sinilah pentingnya peran guru sebagai pengajar sekaligus teladan bagi siswa. Menguatkan semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air kepada anak didik sejak kecil," ujar Zainuddin dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di depan sekitar 100 guru se-Kabupaten Cirebon, di Gedung PGRI Cirebon, Jawa Barat, Ahad (30/8/2015). 

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) MRP RI ini mengatakan, NKRI perlu dijaga bersama oleh setiap komponen anak bangsa. Bangsa yang besar ini, lanjut dia, tidak pernah sepi dari ancaman yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. 

"Kita harus mencurahkan tenaga untuk mencegah setiap upaya munculnya separatisme. Guru harus menjadi perekat," jelasnya. 

Zainuddin mengatakan, kewajiban tersebut tertulis dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 

Pada pasal 31 ayat 2, lanjut Zainuddin, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

"Pertahanan semesta dimaksud di sini, sesuai profesi dan peran masing-masing. Apa yang harus dilakukan. Pertahanan yang dilakukan guru, dengan mengajarkan 4 Pilar tersebut," imbuh Anggota Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri ini.

Sosialisasi Empat Pilar ini diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan PGRI Kabupaten Cirebon.

posted by @Adimin