Pilihan Konsisten PKS

Apa kabar Senayan? Tepatnya hari Kamis (20/7/2017) lalu PKS mengambil sikap tidak ikut dalam pengambilan keputusan atas Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Kompleks Senayan pun riuh karena bukan hanya PKS, tetapi tiga fraksi lainnya juga ‘walk out’, istilah yang digunakan untuk meninggalkan persidangan.

PKS, Gerindra, Demokrat dan PAN menganggap pengambilan keputusan untuk hal krusial terkait penentuan ada-tidaknya batas elektoral parlemen dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, mestinya dibicarakan dengan jalan musyawarah dan tetap berpedoman pada kerangka hukum yang ada.

Alasan lebih panjang lebar kenapa keputusan menggunakan elektoral parlemen 20 persen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 melanggar Undang-Undang.

Prinsip utamanya adalah, jangan sampai untuk sekadar memuluskan kemauan beberapa golongan, bangsa ini harus menabrak berbagai aturan.

Selanjutnya dari Senayan kita juga mendengar kabar bahwa Fraksi Partai Gerindra mundur dari Pansus Hak Angket untuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dengan mundurnya Gerindra, praktis pengisi Pansus Angket untuk KPK kini diisi oleh lima fraksi yang adalah dari partai-partai pendukung pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla.

PKS? Sejak awal sudah menyatakan tidak menyetujui pembentukan pansus Hak Angket karena PKS berpandangan bahwa ada nuansa upaya pelemahan dalam Hak Angket tersebut.

PKS konsisten dalam pilihan untuk pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya dengan menjadikan KPK sebagai salah satu institusi penting pemberantasan korupsi. Akan halnya beberapa kelemahan yang masih ada di tubuh KPK, PKS merasa masih ada cara lain untuk memperbaikinya diantaranya dengan menghadirkan lembaga pengawas yang melekat di tubuh KPK dan juga transparansi dalam penggunaan anggaran negara yang berasal dari rakyat.

PKS ingin publik bisa menilai bahwa hiruk pikuk Senayan pasti ada benang utamanya. Rakyat bisa melihat peran dan sepak terjang partai politik dalam setiap pengambilan keputusan di DPR. Termasuk keinginan pemerintah yang dalam gerak dan agendanya mesti mendapatan restu dari parlemen.

PKS ingin menunjukkan sebuah sikap konsisten yang merdeka sesuai dengan garis mandat yang diberikan masyarakat. Konsitensi PKS untuk membangun bangsa yang bermartabat, adil dan sejahtera, kami serahkan pada mata hati dan jari publik di saat Pemilu nanti

posted by @Adimin