Istano Pagaruyung Beri Gelar Tuanku Besar Maharajo Kuaso pada Gubernur Irwan Prayitno

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menerima surat anugerah gelar
Tuanku Besar Maharajo Kuaso dari Sutan Taufiq Thaib. (humas)

PADANG - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendapat gelar sangsako dari Istano Pagaruyung, Tanah Datar, Sumbar. Hal tersebut disampaikan oleh Sutan Taufiq Thaib, selaku perwakilan dari Istano Pagaruyuang saat menemui Irwan Prayitno di ruang kerjanya, Jumat (19/02/2016), yang juga dihadiri oleh Asisten II Setda Provinsi Sumatera Barat Syafrudin dan perwakilan dari Istano Pagaruyuang lainnya.

Sutan Taufiq menjelaskan penganugerahan gelar sangsako adat tersebut bukan tanpa alasan dan tidak sembarangan orang yang mendapatkannya.

“Pak Gubernur selama ini telah banyak jasa-jasanya kepada masyarakat Sumatera Barat, maka atas dasar itulah kami bersepakat untuk memberikan gelar tersebut,” sebutnya.

Penganugerahan gelar tersebut bukan hanya untuk Pak Gubernur saja, tapi juga untuk Isteri beliau, yakni Ibu Nevi Irwan Prayitno dengan gelar “Puan Puti Intan Baiduri”, karena selama ini beliau selalu dengan setia mendampingi pak Gubernur dengan segala kesibukannya.

“Rencananya upacara pemberiaan anugerah ini akan dilaksanakan pada 19 Maret 2016 di Batusangkar bersama dengan Gubernur Lampung yang juga akan menerima penganugerahan,” jelas Sutan Taufiq.

Menanggapi hal tersebut, Irwan Prayitno mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Jika ini bertujuan baik tentunya saya akan menerima dengan senang hati beserta isteri,” terang Gubernur.

Lanjut, IP mengharapkan dengan penganugrahan ini akan mempererat hubungannya dengan seluruh masyarakat Sumatera Barat, karena penganugerahan ini berdasarkan kesepakatan dari 62 gabungan suku yang ada di Sumatera Barat.

“Semoga dengan penganugerahan gelar sangsako adat ini akan sangat bermanfaat bagi saya dan tentunya dapat saya pergunakan sebaik mungkin demi kebaikan masyarakat Sumatera Barat,” harap Gubernur. [gosumbar.com]

posted by @Adimin

Fikri Desak Biaya Transportasi Haji Turun 20 Persen

Jakarta (19/2) – Anjloknya harga minyak dunia hingga ke level di bawah US $ 30 per barel, membuat Anggota Panja Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Fikri Faqih mendesak pemerintah menurunkan biaya transportasi (tiket) haji minimal 20 persen.

Demikian disampaikan Fikri saat Rapat Kerja dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kamis (18/2).

“Kontribusi harga bahan bakar terhadap biaya haji mencapai 40 persen. Sehingga, seharusnya harga tiket pesawat naik haji tahun 2016 ini turun minimal 20 persen,”jelas Fikri.

Diketahui, pada 2015, perhitungan BPIH sebesar US$ 2.100 per jamaah dengan standar harga minyak dunia berada di kisaran US $ 50 per barel. Sehingga, menurut Fikri, komponen terbesar haji, yaitu penerbangan, juga harus turun.

Selain itu, Fikri juga menyoroti soal penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi dan standar harga dalam proses penyelenggaran haji dan umrah.

“Hal itu sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Termasuk, penentuan komponen BPIH yang paling dominan, yakni penerbangan,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Tengah IX ini.

Fikri berharap pembicaraan awalan dengan Dirjen PHI ini menjadi langkah yang baik dalam memperjuangkan kehendak masyarakat untuk berhaji dengan biaya terjangkau. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Panja Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Fikri Faqih

posted by @Adimin

PKS Cetak Kader Perempuan Pelopor Kader Khidmat

Jakarta (20/2) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berupaya memaksimalkan realisasi tagline partainya yang berkhidmat untuk rakyat. Salah satunya dengan mencetak kader perempuan pelopor melalui Pendidikan dan Pelatihan Kader Pelopor (PPKP).

Hal itu dikatakan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih di kantor DPP PKS, Jl Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2016).

“Dalam 5 tahun kedepan kami menargetkan lahirnya kader perempuan pelopor PKS dan untuk mewujudkannya diperlukan upaya yang fokus dan serius. Dan diklat ini merupakan salah satu sarana yang kami upayakan untuk bisa mencapat target tersebut," ujar Wirianingsih.

Perempuan yang biasa dipanggil Bu Wiwi ini mengungkapkan, dibuatnya diklat tersebut sebab tingkat kepercayaan publik terhadap kader perempuan PKS saat ini cukup tinggi. Banyak kader perempuan PKS yang terlibat dalam beragam aktivitas sosial kemasyarakatan. 

Adanya dukungan regulasi atas partisipasi perempuan di ranah publik, lanjut Wirianingsih, juga telah membuka akses yang luas bagi kader perempuan PKS untuk berkiprah di bidang politik, sosial dan keumatan serta profesi.

"Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus mengupayakan adanya sarana untuk meningkatkan kapasitas kader perempuan itulah maka kami memandang perlu mengadakan upaya pembekalan melalui diklat pelopor ini," jelasnya.

Ketua Departemen Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan DPP PKS, Dwi Septiawati menambahkan, Diklat perdana yang digelar hari ini merupakan awal dari program diklat selanjutnya,. Program ini direncanakan akan diadakan terjadwal sebulan sekali, bahkan diklat pelopor ini akan diselenggarakan di seluruh BPKK wilayah maupun daerah di seluruh Indonesia.

"Kami berharap melalui diklat ini akan muncul kader-kader terlatih yang akan mengalirkan ilmu dan ketrampilannya bagi kader-kader perempuan lainnya," imbuh Dwi.

Diklat Kader Pelopor digelar dua hari ini Sabtu-Ahad (20-21/2) di kantor DPP PKS. Sebanyak 80 fungsionaris perempuan PKS dari pusat hingga daerah mengikuti kegiatan tersebut. Rencananya, diklat tersebut akan dibuat secara reguler dan berseri. Diklat tersebut juga rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih

posted by @Adimin