Politisi PKS Dukung Program Bela Negara

JAKARTA (13/10) – Rencana Kemenhan untuk melaksanakan program bela negara mendapat berbagai tanggapan. Ada yang mendukung, ada pula yang kontra.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta, mengaku mendukung gagasan Kementerian pimpinan Ryamizard Ryacudu itu.

"Soal bela negara itu wajib. Saya dukung program itu. Terlebih lagi sekarang bangsa kita sedang dan akan menghadapi konstelasi dan kontestasi global," kata Sukamta, Selasa, 13 Oktober 2015.

Menurut dia, perang pun berkembang tidak hanya simetris, tapi juga asimetris. Ada juga yang namanya Perang Proxy.

Sementara itu, dia menilai, jati diri kebangsaan dan rasa nasionalisme sepertinya sudah pudar, khususnya di kalangan muda. Jadi, rencana pemerintah akan menggulirkan program bela negara harus didukung. 

"Tapi, sebelum bicara teknis seperti kurikulum, sasaran, anggaran dan sebagainya, kita bicara dulu soal landasan hukumnya," ujar Sukamta.

Menurutnya, landasan hukum program bela negara belum utuh. Rencana program bela negara ini melandaskan diri secara hukum kepada UUD 1945 dan UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

Diuraikannya, Pasal 9 yang mengatur tentang kewajiban bela negara, bahwa bela negara yang dilakukan oleh sipil dilaksanakan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, pendidikan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai profesi. 

Pada ayat 3 disebutkan bahwa ketiga bentuk bela negara sipil ini diatur dengan undang-undang. Artinya, program bela negara harus diatur dengan undang-undang khusus. Sementara itu belum ada undang-undang yang khusus mengatur soal bela negara.

"Karena UU tentang Pertahanan Negara tersebut megamanatkan perlu adanya Undang-Undang khusus bela negara, maka Peraturan Pemerintah atau Keppres yang dijadikan landasan hukum untuk program bela negara, sudah menyalahi amanat UU, kecuali jika PP atau Keppres tersebut merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang tentang bela negara," Sukamta menjelaskan. 

Sukamta mengusulkan agar program itu memiliki pijakan hukum kuat, maka perlu dibuat Undang-Undang yang khusus membahas itu. Menurutnya, DPR dan Kemenhan bisa membahas itu lebih lanjut.

"Jadi, sekarang yang perlu dipikirkan adalah kami dukung rencana program ini dengan menjadwalkan penyusunan Undang-Undang khususnya. Mungkin nanti DPR bersama Kemenhan akan membahasnya lebih lanjut. Saya berharap kita semua mendukung ini, tapi tetap harus sesuai koridor perundang-undangan," kata wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Sumber: http://politik.news.viva.co.id

posted by @Adimin

Ganjar Ajak PKS Sukseskan Program Jateng Gayeng

SEMARANG (13/10) – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengajak semua elemen untuk menyukseskan slogan “Jateng Gayeng” yang resmi diangkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk lebih memantapkan sektor pembangunan di berbagai bidang. Salah satu pihak yang diajak Ganjar adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menerima rombongan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng saat berkunjung ke kantor Gubernuran, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (13/10/2015).

“Salah satu kendala Pemprov saat ini adalah jelang pemutusan Upah Minimum Kabupaten (UMK), mencari equilibrium dari pengusaha dan buruh ini sulit sekali, UMK tinggi pengusaha angkat kaki, UMK rendah buruh protes,” ujar Ganjar.

Sehingga, Ganjar berharap PKS Jateng sebagai elemen pembangunan di Jateng bisa bersama menyukseskan pembangunan di Jateng. “Untuk itulah “Jateng Gayeng” perlu dibangun bersama-sama,” tandasnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga menyampaikan atensinya seputar slogan PKS yang ingin berkhidmat untuk rakyat dan bersama-sama membangun Jateng. “Mari kita mengevaluasi budaya berpikir korupsi yang perlu diperbaiki bersama, salah satu contoh adalah kasus bantuan sosial yang harus sampai tepat sasaran terkadang dicuri oleh pihak tak bertanggungjawab karena mindset awalnya untuk mengambil keuntungan dari bansos,” keluhnya.

Sebagai informasi, PKS Jateng akan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-IV pada akhir pekan ini, dan salah satu acara pokoknya adalah seminar kebangsaan yang direncanakan akan diisi oleh Gubernur Ganjar.

“Kami meminta pak Gubernur untuk hadir dalam acara Muswil menjadi pembicara seminar kebangsaan pada tanggal 18 Oktober dengan tema bersama membangun Jawa Tengah, karena di era PKS saat ini, kami juga memiliki slogan berkhidmat untuk rakyat,” kata Sekretaris Umum DPW PKS Jateng, Ahmadi.

Apresiasi Kepemimpinan Presiden baru PKS

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan baru PKS yang dikomandani oleh teknokrat Mohamad Sohibul Iman, Ph.D. Ganjar mengaku mengenal sosok presiden baru PKS saat dirinya bersama Sohibul Iman di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).

Ia mengaku mengenal Sohibul Iman sebagai teknokrat yang cerdas yang bisa memajukan PKS sebagai salah satu partai modern di Indonesia.

“Saya cukup kaget karena Pak Mohamad Sohibul Iman yang terpilih menggantikan Pak Anis Matta, disisi lain, saya salut dengan kecerdasan Mohamad Sohibul Iman, penuh kapasitas, saya kira, kapasitas akademisi beliau cocok dengan kebutuhan PKS saat ini,” paparnya.

Muswil PKS Jateng sendiri direncanakan akan digelar pada Sabtu (17/10) dan Ahad (18/10) dengan berbagai rangkaian acara, diantaranya pemilihan struktur Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW), dan berbagai acara pendukung, seperti seminar kebangsaan, jalan sehat, bakti sosial, hingga penayangan ketoprak khas Semarang.

Keterangan Foto: Anggota DPRD Provinsi dari Fraksi PKS berfoto dengan Gubernur Ganjar Pranowo.

Sumber: Humas PKS Jawa Tengah

posted by @Adimin

Dewan Pinta Presiden Jadi Jenderal Pangan

JAKARTA (13/10) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan presiden harus berperan sebagai jenderal pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Demikian disampaikan Andi Akmal di Seminar Nasional “Road MapMewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia,” yang diselenggarakan Lemhannas dan Universitas Sahid di Jakarta, Selasa (13/10).

Politik pangan yang diperankan presiden akan mampu mengintegrasikan bukan hanya lembaga pemerintah pusat saja, tetapi diharapkan dapat mensinergikan pemerintah pusat dan daerah.

“Presiden harus mampu berperan sebagai jenderal pangan. Bila tidak ada campur tangan presiden secara total, maka kebijakan antara kementrian dan lembaga terkait tidak akan sinergis,” kata Andi Akmal.

Anggota DPR dari dapil Sulawesi Selatan II melihat ego sektoral kementrian dan lembaga terkait menjadi faktor penghambat dalam mewujudan kedaulatan pangan. Harmonisasi lembaga pemerintahan di pusat seperti Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria, Bulog, Kementerian PU, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian Perindustrian akan mampu mempercepat upaya pencapaian kedaulatan pangan.

“Harmonisasi antar kementerian dan lembaga di pemerintah pusat dapat memperjelas road map menuju kedaulatan pangan Indonesia,” pungkas Andi Akmal.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

DPR: Kontraktor Dalam Negeri Berkualitas

JAKARTA (13/10) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan kepercayaannya terhadap penyedia jasa konstruksi dalam negeri. Yudi mengatakan kontraktor dalam negeri berkualitas dan terbukti dapat menyelesaikan berbagai proyek konstruksi di Indonesia.

Walaupun Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana jasa konstruksi dari luar negeri akan turut berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai wilayah Indonesia, Yudi menyatakan optimismenya terhadap kontraktor dalam negeri.

“Kalau kualitas sudah bagus, terutama yang disebut dengan BUMN karya yang plat merah mampu menyelesaikan banyak pekerjaan konstruksi. Tapi kita lihat kalau ada persaingan terbuka dengan perusahaan konstruksi besar lain, pemerintah perlu memberikan pembinaan dari lembaga yang ada agar mereka dapat bersaing,” ungkap Yudi saat diitemui setelah Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (13/10) di Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Yudi menyatakan RUU Jasa Konstruksi yang diusulkan oleh Komisi V DPR RI dapat memperkuat perusahaan konstruksi dalam negeri.

“Saat ini pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur dan kita berharap pembangunan infrastruktur itu dapat dikerjakan sebaik-baiknya dengan penyedia jasa konstruksi dalam negeri,” kata Anggota DPR dari dapil Jawa Barat IV ini.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin