Bidang Kepemudaan Buka Sekolah Sosiopreneur Indonesia

Jakarta (25/8) - Bidang Kepemudaan DPP PKS telah membuka Sekolah Sosiopreneur Indonesia (SSI). Ketua Bidang Mardani Ali Sera mengatakan bahwa program SSI adalah pogram unggulan dari Kepemudaan, yang terus berupaya untuk pemberdayaan masyarakat dengan membangun desa, kota ataupun komunitas.

"SSI adalah program strategis Partai Keadilan Sejahtera yang menghasilkan para pahlawan di desa, kota dan komunitas. Kita akan berkhidmat dengan cara baru yaitu bukan hanya melalui pelayanan tapi juga melalui pemberdayaan. Jangan bosan untuk mengikuti program ini karena akan ada pendampingan, memenangkan hati publik dan mayarakat. Dan yang di sini adalah akan menjadi duta perubahan," kata Mardani kepada para peserta dalam sambutan di pembukaan SSI di MD Building Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2016).

Mardani mengingatkan kepada 57 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia yang akan mengikuti kegiatan dari tanggal 25 Agustus hingga 30 Agustus ini untuk meluruskan niat dan hati selama mengikuti program SSI berlangsung.

"Mulai meluruskan niat dan hati karena akan ditemui hal hal yang tidak menyenangkan. Ini bukan program sekali jalan tapi juga ada pendampingan. Tiap peserta punya proposal. Kami siap menerima komplain dari peserta," kata Mardani.

Dengan adanya program perdana ini, Mardani berharap kepada para peserta berlaku sebagaimana para mentornya yang sudah lebih dulu jalan menjadi sosiopreneur.

"Kita berharap kepada para peserta untuk mempelopori kebaikan, mengubah yang miskin menjadi sejahtera, yang bodoh lebih menjadi pandai, yang tertinggal menjadi lebih maju, dan yang sendiri lebih menjadi bersama-sama. Berharap sebagaimana dengan mentor-mentornya yang sudah ada. Dalam lima hari kegiatan tidak hanya kegiatan di kelas namun juga langsung praktik. Mudah-mudahan menjadi bekal agar ketika kembali ke desa, atau ke kota atau komunitasnya akan mampu menjembatani nilai-nilai kebaikan ini," kata Mardani. [pks.id]

posted by @Adimin

Perlu Langkah Diplomatik Tingkatkan Kuota Haji Indonesia

Jakarta (25/8) -Terbatasnya kuota haji dibandingakan minat jamaah haji Indonesia, membuat antrian keberangkatan calon jemaah haji ke tanah suci kian panjang, bahkan ada yang harus menunggu hingga 20 tahun. Berbagai persoalan pun terjadi, seperti yang adanya beberapa calon haji yang lebih berangkat haji dengan menggunakan paspor negara lain, yaitu Filipina.

Untuk menghindari permasalahan tersebut terulang kembali, Wakil ketua komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berpendapat perlunya solusi diplomatik pemerintah Indonesia kepada Negara-negara tetangga yang memang kuota hajinya tersisa. Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan kuota yag tidak terserap tiap tahunnya.

“Kerja sama antara Negara tetangga seperti di kawasan ASEAN sangat memungkinkan, sehingga setiap negara dapat saling mengisi kuota Haji yang tidak terserap. Lebih baik dilegalkan melalui kerjasama, agar meminimalisir kasus calon jamaah haji Indonesia yang menggunakan kouta milik negara lain,” kata Iskan, di Jakarta, Kamis (25/8).

Selain kepada Negara-negara ASEAN, politisi PKS itu berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi, untuk mengusahakan penambahan kuota haji. Menurutnya, posisi Indonesia selama ini masih terlihat lemah di mata Arab Saudi, karena presentase kuota haji yang terbilang rendah dibanding jumlah penduduknya.

“Seharusnya Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbanyak, bisa meminta kenaikan kuota haji per tahunnya. Sehingga antrian keberangkatan calon jamaah haji tidak terlalu lama seperti sekarang," jelas Legislatos PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Diketahui, sebanyak 177 calon jemaah haji Indonesia ditahan oleh otoritas Filipina karena berangkat ke tanah suci dengan menggunakan Paspor Filipina. Ratusan jemaah haji tersebut berangkat melalui perusahaan haji dan umrah, yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Saat ini, Menlu Retno Marsudi menjelaskan pihak Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan maksimal kepada para WNI tersebut yang menjadi korban sindikat kejahatan tersebut. [pks.id]

posted by @Adimin