Masyumi dan Kebijakan Melawan Korupsi (2)

Masyumi dan Kesederhanaan Hidup

Sesungguhnya kita tidak perlu merasa heran dengan sikap para tokoh Masyumi yang anti korupsi. Karena sikap itu telah ditunjukkan oleh paratokohnya dengan kasat mata dalam kesehariannya. Mereka adalah pemimpin yang seringkali dikenal hidup sederhana dan taat beragama. Jika kita menilik kembali pada saat Masyumi beserta tokoh-tokohnya, umumnya kita akan mendapatkan  kesan kehidupan mereka yang jauh dari kemewahan.

Meskipun memegang jabatan tinggi di pemerintahan, hidup mereka tak lekat dengan gelimang harta. Sebut saja kisah kesederhanaan M. Natsir, yang diakui oleh Indonesianis, George McTurnan Kahin.

Nama Natsir dikenal oleh Kahin, lewat H. Agus Salim. Beliau (H. Agus Salim) merekomendasikan nama Natsir sebagai narasumber untuk Republik.

“Dia tidak bakal berpakaian seperti seorang Menteri. Namun demikian dia adalah seorang yang amat cakap dan penuh kejujuran; jadi kalau anda hendak memahami apa yang sedang terjadi dalam Republik, anda seharusnya bicara dengannya,” jelas H. Agus salim.

Kahin membuktikan dengan matanya sendiri, ia melihat Natsir sebagai Menteri Penerangan, berdinas dengan kemeja bertambal. Sesuatu yang belum pernah Kahin lihat di menteri pemerintahan manapun. Muhammad Natsir. [70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan. (Buku Peringatan Mohammad Natsir / Mohamad Roem 70 Tahun), Pustaka Antara. 1978. Jakarta].

Bahkan ketika menjabat sebagai Perdana Menteri pun, Natsir tak mampu membeli rumah untuk keluarganya. Hidupnya selalu di isi dengan kisah pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya.

Kisah kesederhanaan Natsir terus berlanjut, tahun 1956, ketika telah berhenti menjadi Perdana Menteri dan menjadi pemimpin partai Masyumi, Natsir pernah akan diberikan mobil oleh seseorang dari Medan. Ia ditawari Chevrolet Impala, sebuah mobil ‘wah’, yang sudah diparkir didepan rumahnya. Namun Natsir menolaknya. Padahal saat itu mobil Natsir hanya mobil kusam merek DeSoto. 

(Politik Santun Diantara Dua Rezim. Majalah Tempo. 20 Juli 2008)

Jabatan yang tinggi menghindarkan mereka dari penyalahgunaan amanah. Hal ini berlaku juga pada Sjafrudin Prawiranegara, seorang tokoh Masyumi yang kental dengan dunia ekonomi. Tahun 1951, setelah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sjafruddin ingin terjun di sektor swasta. Nafkahnya sebagai menteri, sangat pas-pasan, bahkan kurang.

Bagi menteri Sjafruddin, haram baginya menyalahgunakan kekuasaan, termasuk sambil berbisnis ketika menjabat, atau menerima komisi.Setelah tak menjabat, ketika itu datang tawaran untuk menjadi Presiden De Javasche Bank (kemudian dikenal dengan Bank Indonesia). Tawaran ini diberikan langsung oleh salah seorang direksinya, Paul Spies.

Sjafruddin menolaknya, dengan berbagai alasan, termasuk keinginannya mendapatkan penghasilan lebih. Ia merasa De Javasche Bank, yang akan dinasionalisasi oleh pemerintah, pasti akan turut mengalami penurunan gaji.  Ia merasa keberatan karena harus mendapatkan penghasilan pas-pasan, seperti menjadi menteri dahulu. Namun justru prinsip kejujuran inilah yang dicari oleh Paul Spies. Hingga akhirnya pemerintah menyetujui tak akan menurunkan gajinya. Akhirnya jabatan itu pun diterimanya.

Gejala lain dari hidup para tokoh ini adalah, kondisi mereka serupa saja, baik saat sebelum menjabat, saat menjabat, atau pun setelah menjabat. Tetap sederhana. Hidup mereka hanya mengandalkan gaji saat menjadi pejabat. Hidup para tokoh Masyumi yang sederhana semakin terlihat tatkala mereka ramai-ramai dipenjara oleh rezim Soekarno, tentu saja bukan karena tuduhan korupsi. Tetapi melawan pemerintahan. Ketika masing-masing masuk bui, para istri mereka yang mengambil alih posisi mencari nafkah. Tak ada tabungan, atau harta melimpah yang disimpan suami mereka. Isteri dari Buya Hamka merasakan betul keadaan itu.

Semenjak Buya Hamka di tahan, ia sering berkunjung ke pegadaian. Seringkali perhiasannya tak dapat lagi ditebus.  Nasib serupa dialami Ibu Lily, istri dari Sjafruddin Prawiranegara, hidup menumpang di rumah kerabat danmenjual perhiasan. Rumah mereka yang dibeli dengan mencicil ke De Javasche Bank,  pun turut di sita. 

Kisah-kisah para tokoh Masyumi yang tak punya rumah seringkali terdengar. Setelah bebas dari penjara, Natsir akhirnya bisa memiliki rumah, setelah membeli rumah milik kawannya, itu pun dengan cara mencicil dan meminjam sana-sini.

Begitu pula dengan Boerhanoeddin Harahap, ketika baru bebas, ia hidup menumpang di rumah adiknya yang sempit, di sebuah gang kecil, di Manggarai Selatan. Boerhanoeddin akhirnya memiliki rumah, dengan cara mencicil rumah yang dipinjamkan seseorang di daerah Tebet, Jakarta Selatan.

Teladan hidup sederhana ini menghindarkan mereka dari godaan hidup mewah, dan kemungkinan tuduhan korupsi. Bagaimana mungkin akan dituduh korupsi, jika rumah pun tak punya? Kesadaran tinggi akan amanah dan kesalehan merekalah yang menghindarkan mereka dari gaya hidup mewah yang seringkali memicu korupsi. Mereka lebih memilih hidup sederhana, ketimbang hidup mewah dengan mengumbar berbagai dalil sebagai dalih.

Teringatlah kita akan pesan Buya Hamka bagi para pejabat, untuk menghindai gaya hidup mewah;

“Sejak dari kepala negara sampai kepada menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi telah ditulari oleh kecurangan korupsi. Sehingga yang berkuasa hidup mewah dan mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, sedangkan rakyat banyak mati kelaparan, telah kurus-kering badannya.”

Buya pun melanjutkan dengan gamblang, ketika menjelaskan surat Ali Imran ayat 161 ini dalam Tafsir Al Azhar,

“…Nyatalah bahwa komisi yang diterima oleh seorang menteri, karena menandatangani suatu kontrak dengan satu penguasa luarnegeri dalam pembelian barang-barang keperluan menurut rasa halus iman dan Islam adalah korupsi juga namanya. Kita katakana menurut rasa halusiman dan Islam adalah guna jadi pedoman bagi pejabat-pejabat tinggi suatu negara, bahwa lebih baik bersih dari kecurigaan ummat.”

Maka cerminan dari masa lampau tak pernah bisa kita hapuskan jika ingin melangkah. Sebaiknya para pengusung, pendukung dan terutama partai-partai berbendera Islam, mulai memikirkan kembali amanah mereka dan mulai bersikap hidup sederhana, menghempaskan gaya hidup bergelimang harta-dengan berbagai dalih-, seperti yang telah ditunjukkan oleh para pendahulu kita.*

sebelumnya masyumi dan korupsi (1)


Oleh: Beggy Rizkiyansyah

Penulis adalah pemerhati masalah sejarah

posted by @Adimin

PKS Siapkan Strategi Perang Jarak Pendek

JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengungkapkan, partainya akan menerapkan strategi 'perang jarak pendek' untuk bisa menang pada Pemilu 2014 terutama dalam menghadapi pemberitaan negatif dari media massa.

"Orang (partai) lain bertempur dalam jarak jauh namun kami (dengan strategi) jarak pendek," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/1).

Strategi tersebut, ia gambarkan sebagai strategi yang mengandalkan kesolidan kader dan mesin partainya. Dia mengatakan partainya memiliki sumber daya kader dan mesin partai yang tetap terjaga serta terkonsolidasi. Sumber daya itu menurut dia akan dimaksimalkan dalam menghadapi Pemilu 2014.

Mahfudz menilai survei Pol-Tracking terkait pemberitaan negatif mengaitkan persoalan hukum partainya. Namun menurut dia saat ini PKS sudah masuk wilayah landai setelah mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq divonis pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Sebenarnya PKS sudah masuk wilayah landai dengan vonis (Luthfi Hasan) yang sudah diputus meskipun kami melihat vonisnya 'bermasalah'," ujarnya.

Dia mengatakan PKS memiliki waktu tiga bulan untuk meningkatkan elektabilitas partai. Mahfudz mengatakan tiga bulan itu merupakan waktu yang sempit dan sumber daya partai akan digunakan untuk menjalankan misi itu. "Sumber daya kami memiliki cara untuk meningkatkannya," kata Mahfudz.

Dia menegaskan target partainya tetap masuk dalam tiga besar dan kalau pun tidak tercapai minimal memperoleh suara seperti di Pemilu 2009.

Namun Mahfudz menegaskan suara PKS selalu berada di posisi papan tengah dan calon presiden serta calon wakil presiden tidak bisa maju tanpa partai papan tengah.

"Jangan salah, melalui suara dan jumlah kursi PKS di papan tengah, siapapun capres dan cawapres tidak bisa sendiri namun harus bersama partai papan tengah," katanya menegaskan.

Pol-Tracking Institute dalam surveinya menyoroti frekuensi pemberitaan partai politik selama setahun.

Parpol dengan tone pemberitaan paling negatif ditempati Partai Keadilan Sejahtera (23,87 persen), Partai Demokrat (20,53 persen), dan Partai Golkar (19,1 persen).

Pemberitaan negatif kepada empat partai di atas dipicu kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh partai terkait. Pemberitaan negatif di media tersebut, menurut Poltreking akhirnya sangat berpengaruh terhadap naik turunnya elektabilitas partai politik.

Survei Pol-Tracking dilakukan dengan metode purposive sampling dari pemberitaan politik di 15 media, yang terdiri dari lima cetak (Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia), lima media online (Detik.com, Kompas.com, Merdeka.com, Okezone.com, dan Viva.co.id), serta lima televisi (TransTV, SCTV, RCTI, Metro TV, dan Tv One).

Sementara jumlah sampel sebanyak 1200 responden, dilakukan pada 16-23 Desember 2013. Survei itu dilakukan dengan metode Multistage Random Sampling, 'margin error' kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [ROL]

posted by @Adimin

Anis Matta: Indonesia Butuh 'Peta Jalan Baru'

JAKARTA -- Indonesia menurut Anis Matta membutuhkan sebuah 'peta jalan baru' yang dapat dilalui semua kelompok.

"Kita tidak perlu 'menjual kecemasan' untuk itu, kita hanya perlu keluar dari diri sendiri menjadi cakrawala bangsa yg lebih luas," kata Presiden PKS itu dalam keterangan tertulis yang diterima ROL, Rabu (15/1).

Karenanya, Anis bertekad kembali merebut kepercayaan publik terhadap PKS yang hancur akibat skandal suap sapi impor di Kementerian Pertanian yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq.

Anis berkata, PKS harus menciptakan pemerintahan yang efektif jika terpilih memimpin Indonesia. Sebab, hingga kini ada generasi baru yang disebut 'native-democrazy' yang aspirasinya patut didengar pemerintah.

"Generasi yang patut didengar obrolan mereka yang mungkin tidak percaya dengan partai politik," ujar mantan wakil ketua DPR dari Fraksi PKS ini.

Buruh dan wirausaha yang sedang bingung dengan masa depannya juga membutuhkan peran pemerintah. Karenanya, Indonesia membutuhkan sebuah 'peta jalan baru' yang dapat dilalui semua kelompok. [ROL]

posted by @Adimin

Mahyeldi: Maulid Nabi Mengembalikan Kecintaan Kepada Rasulullah SAW

Wakil Walikota Padang Ustad H. Mahyeldi Anshorullah ketika membuka kegiatan Semarak Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan BKS TPQ-TQA Kota Padang

 

Wakil Walikota Padang Ustad H. Mahyeldi Anshorullah, SP mengatakan, perayaan Nabi Muhammad SAW dapat mengembalikan kecintaan umat kepada Rasulullah SAW. Hal itu disampaikannya ketika membuka secara resmi acara Semarak Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 H ke-4 yang diadakan Badan Kerjasama TPQ-TQA Kota Padang yang dipusatkan di Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubug Begalung, Kota Padang.

Mahyeldi menilai kegiatan ini sangat tepat diadakan disaat orang tidak peduli lagi dengan ajaran agama dan pembawa risalahnya. Dulu Panglima Islam Salahuddin Al Ayubi mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini untuk mengembalikan semangat kaum muslimin dalam membela Islam.

Saat itu, ujar Mahyeldi lagi, semangat kaum muslimin mulai mengendor setelah mengalami berbagai kekalahan di medan Perang Salib. Untuk membangkitkan kembali gairah kaum muslimin, Salahuddin mengambil momen ini dengan mengisi kegiatan – kegiatan syiar islam.

"Pemko Padang sangat mendukung kegiatan positif semacam ini, karena momen Maulid Nabi Muhammad SAW ini diisi dengan kegiatan lomba-lomba, seperti MTQ, Adzan, Tilawah dan Pidato Da’i Cilik. Hal ini akan membangkitkan kembali kecintaan kita kepada Allah, Rasul dan Al-Quran," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sementara itu, Ketua BKS TPQ/TQA Kota Padang, Drs. M.Darnalis dalam kesempatan itu mengatakan, Semarak Maulid Nabi ini sudah yang keempat kalinya dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan bergiliran setiap tahunnya di setiap kecamatan yang menjadi tuan rumah.

"BKS TPQ/TQA Kota Padang akan berupaya terus melaksanakan kegiatan ini rutin setiap tahunnya. Karena kita merasakan dampak yang baik bagi generasi kita. Mereka semakin meningkatkan kemampuan mereka dalam menggali ilmu agama. Mulai dari membaca Al Quran, cara Adzan yang baik serta mengasah kemampuan berpidato agama," jelasnya.

Dijelaskan, peringatan kelahiran Rasulullah SAW  kali ini bertepatan pula dengan ulang tahun BKS TPQ-TQA Kota Padang. Sehingga momen ini diambil untuk mengangkat helat berupa lomba. 

"Semoga perhelatan akbar seperti ini berjalan lancar dan ke depannya kegiatan tersebut tetap berlanjut. Kecamatan Lubeg sebagai tuan rumah kali ini tentunya berharap bisa meraih hasil bagus," katanya.

Ketua Pelaksana, Opriadi Gufran, yang juga Ketua BKS TPQ/TQS Kecamatan Lubuk Begalung mengungkapkan, sebagai tuan rumah pihaknya sudah melakukan persiapan sejak bulan Desember lalu. Selain persiapan lokasi dan seluruh perlengkapan acara, juga mempersiapkan peserta yang mewakili Lubuk Begalung agar mereka bisa tampil lebih baik. Kegiatan ini diikuti oleh 165 peserta dari 11 kecamatan.

bentengsumbar

posted by @Adimin

Anis Matta: Menjadi Otak, Hati, Tulang Punggung

JAKARTA - Memimpin Indonesia tidak akan berhasil hanya karena menjadi seorang presiden, tidak akan berhasil hanya karena punya banyak menteri. Anda akan berhasil memimpin Indonesia apabila mau menjadi otaknya Indonesia, hatinya Indonesia, dan tulang punggung Indonesia.

Demikian konsepsi pemimpin menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan Presiden PKS M Anis Matta dalam wawancara khusus denganKompas di kantor The Future Institute, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Menurut dia, pemimpin negeri ini harus menguasai wacana, memiliki kemampuan mengarahkan atau menggerakkan emosi publik, serta mampu merealisasikan rencana atau program-program pembangunan.

Menurut Anis, fungsi tersebut bisa dilihat dalam pemerintahan Orde Baru. ”Militer bisa memimpin selama Orde Baru itu bukan karena Pak Harto (Presiden Soeharto),” katanya.

Sejak awal Orde Baru, militer sudah intensif mengembangkan wacana keindonesiaan. Bahkan, hasil seminar TNI Angkatan Darat tahun 1966 digunakan sebagai ide dasar penyusunan platform pembangunan. Pada sisi inilah, militer berhasil memosisikan diri sebagai otaknya Indonesia.

Militer juga berhasil menggerakkan emosi masyarakat dengan menciptakan kepercayaan diri dan optimisme bangsa. Selain itu, militer juga menguasai pemerintahan karena diberlakukan Dwifungsi ABRI.

”Itulah kenapa dia (militer) mampu mengeksekusi (merealisasikan) semua rencana pembangunan yang dicanangkan sebelumnya,” ujarnya.

Pelajaran untuk parpol

Mengambil pengalaman pemerintahan Orde Baru bukan berarti PKS menginginkan militer berkuasa kembali. Peran yang diambil militer sebagai otak, hati, dan tulang punggung bangsa itulah yang seharusnya menjadi pelajaran partai politik sebagai pabrik pemimpin bangsa.

Seharusnya, setelah Dwifungsi ABRI dihapuskan pada era Reformasi, parpol bisa mengambil peran yang sebelumnya dilakukan kelompok militer. Namun, hingga 15 tahun reformasi, belum ada satu pun kekuatan politik yang mampu. PKS sendiri diakui belum mampu menjalankan fungsi sebagai otak, hati, dan tulang punggung Indonesia.

Menurut Anis, 10 tahun pertama habis untuk membangun infrastruktur dan kapasitas lain untuk menjadi partai modern. Penguatan ideologi dan penokohan sebenarnya sudah dirancang dilakukan pada 10 tahun kedua PKS, tetapi terhenti karena terganjal kasus hukum yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Setelah reformasi tahun 1998, menurut Anis, semestinya fokus perhatian pemerintah juga berubah. Perhatian tak lagi difokuskan pada politik seperti Orde Lama atau fokus ke ekonomi seperti pada Orde Baru, tetapi fokus kepada masyarakat sipil.

Pasalnya, politik dan ekonomi sudah menemukan keseimbangan baru. Begitu pula sumber-sumber ketegangan lain, seperti relasi agama dan negara, dialektika demokrasi dan pembangunan, serta hubungan pusat dan daerah sudah menemukan keseimbangan baru. Keseimbangan baru juga terlihat dengan munculnya relasi antara negara, agama, dan masyarakat sipil.

Akan tetapi, sayang, keseimbangan baru itu muncul bersamaan dengan fenomena baru, yakni ledakan demografi baru. Muncul sebuah generasi baru yang lahir tahun 1990-an, yang tak punya asosiasi emosional dan ideologi terhadap sumber ketegangan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Mereka lahir di tengah ideologi baru, yakni demokrasi dan pasar bebas.

Persoalan muncul karena para politisi atau calon pemimpin bangsa justru masih menggunakan isu-isu lama, seperti kedaulatan, integrasi, dan nasionalisme. Yang menjadi perbincangan lembaga-lembaga politik tidak sesuai dengan yang dipikirkan dan dibutuhkan masyarakat.

Masyarakat yang cara pandangnya sudah berubah juga tidak merasakan manfaat negara dan semua institusi politik. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan institusi politik.

Kondisi itu juga menyebabkan terjadi disorientasi sehingga bangsa kehilangan arah. Kegaduhan terjadi di mana-mana, tetapi sebenarnya tidak ada hal substansial yang menjadi pokok perdebatan.

Bukan pemimpin otoriter

Untuk menghadapi persoalan baru tersebut, diperlukan pula pendekatan baru dalam model kepemimpinan. Masyarakat tidak memerlukan lagi pemimpin yang otoriter atau pemimpin yang hanya mengandalkan wibawa. Pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mengandalkan gagasan, memiliki kemampuan persuasif, dan kemampuan koordinasi. Anis menganalogikan pemimpin seperti pemandu sorak.

Dengan kata lain, tugas pemimpin adalah menciptakan lingkungan strategis bagi masyarakat untuk terus berkembang. Masyarakat harus dibuat taat kepada pemimpin karena pemimpin memiliki gagasan besar yang bermanfaat untuk masyarakat.

Pendekatan semacam itulah yang juga dilakukan PKS. Kader taat bukan karena takut pada otoritas partai, melainkan karena sadar pada kebenaran dalam gagasan yang dibawa pemimpin mereka.

Bicara masalah ketegangan antara Islam, modernitas, dan keindonesiaan, Anis mengatakan, itu sudah menjadi masa lalu. Saat ini, ketegangan segitiga pada masa lalu tersebut semestinya dijadikan dasar untuk membangun masa depan Indonesia.

PKS memiliki gagasan mengintegrasikan agama, pengetahuan, dan kesejahteraan untuk membangun masa depan bangsa. PKS tidak ingin lagi ada komplikasi antara Islam dan keindonesiaan atau Islam dengan modernitas.

Hal itu karena Islam yang dibawa PKS merupakan Islam yang moderat dan terbuka. Gagasan itulah yang melandasi PKS memutuskan menjadi parpol terbuka sejak tahun 2008.

Dengan menyatukan agama, pengetahuan, dan kesejahteraan, Indonesia diharapkan akan menjadi bangsa yang religius, lebih berpengetahuan, tetapi sejahtera. Agama akan memberikan basis orientasi dan basis moral.

Pengetahuan memberikan basis kompetensi dan basis produktivitas. Adapun kesejahteraan merupakan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam konstitusi, yakni menjadi negara adil dan makmur.

Dengan penyatuan agama, pengetahuan, dan kesejahteraan itu, Indonesia diyakini akan menjadi model bagi negara-negara Islam dan juga negara-negara Barat. [Kompas]

posted by @Adimin