Pers Sehat Tebar Manfaat

Saya rasa semua netizen resah dengan yang namanya kabar hoax. Mungkin terkecuali bagi yang sengaja mencari manfaat dengan mengarang dan menyebarkan berita bohong. Tetapi bagi yang tidak berkepentingan, sudah barang tentu menganggap hoax sebagai sesuatu yang mengganggu. Jangankan pencipta hoax, orang yang ikut menyebarkan saja akan mendapat celaan dari netizen.

Ada pihak yang tidak bijak memanfaatkan terbukanya keran kebebasan berbicara sejak zaman reformasi dengan berekspresi kebablasan, termasuk mengarang berita bohong yang meresahkan. Kemajuan teknologi internet semakin membuat kabar-kabar itu terduplikasi berantai.

Semua sepakat, ini adalah fenomena tidak sehat. Harus ada yang mengobati.

Tidak jauh-jauh, insan pers-lah yang sangat berkompeten meredam fenomena ini. Karena mereka yang sehari-hari bekerja mengolah fakta menjadi kabar. Tanggung jawab jurnalisme ada di pena-pena mereka. Dewan Pers sendiri telah membakukan tugas melawan arus pembodohan informasi itu dalam etika jurnalistik yang berbunyi: "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk."

Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Dengan kerja pers yang patuh pada etikanya, maka akan ada arus utama di tengah kemudahan mengabarkan berita di zaman sekarang. Jurnalisme faktual sebagai arus utama akan membuat kabar-kabar hoax yang beredar menjadi residu atau ampas yang tak layak konsumsi. Akhirnya, bacaan yang sehat dan bermanfaatlah yang menjadi asupan masyarakat.

Tak terbayang bila insan pers malah ikut memperburuk kondisi di atas. Akan kemana masyarakat mendapatkan info yang valid dan tidak tendensius? Bila media massa di Indonesia ikut terseret arus kabar hoax, maka akan hilang rasa kepercayaan masyarakat kepada pers. Krisis kepercayaan tidak lagi melanda pemerintah, tetapi juga pers. Akhirnya masyarakat benar-benar tidak tahu harus mempercayai siapa.

Sayangnya, fenomena seperti itu mulai terlihat. Misalnya pada kasus pembunuhan Wayan Minra Salihin yang sedang heboh, sempat menyeruak di media massa nama Jessica Ngadimin yang menjadi teman ngopi Mirna. Padahal bukan Jessica Ngadimin, tapi Jessica yang lain. Akhirnya, nama orang tersebut menjadi hancur dan sempat dilanda kecemasan.

Masih ada kasus lain. Berita ulama yang melarang muslimah makan pisang jelas sesuatu yang tidak lucu dan sangat menyesatkan namun sayangnya pernah dimuat media besar di Indonesia.

Inilah yang disinyalir Presiden PKS beberapa waktu lalu melalui cuitan di akun twitternya. "Pada kasus ekstrim, ceroboh dan fitnah bisa timbulkan irreversible damage (kerusakan yang tak dapat dipulihkan). Itu kerugian besar. Petaka bagi semua," Begitu tulis M Sohibul Iman.

Jangan sampai pers Indonesia ikut-ikutan berkontribusi dalam kabar-kabar penyesatan. Justru harusnya insan pers menjadi benteng rasa percaya masyarakat. Insan pers sangat diharapkan menjaga kejujurannya dan indpendensinya. Dengan jalan itulah dunia pers memberi manfaat bagi peradaban dunia.

Selamat Hari Pers Nasional!

Pranala:

http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik

Zico Alviandri

#RelawanLiterasi

posted by @Adimin

Tenaga Honorer Tidak Kunjung Diangkat, Fraksi PKS Pertanyakan Kinerja Menteri Yuddy

Jakarta (9/2) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mempertanyakan kinerja Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan-RB) yang tidak kunjung mengangkat 

Tenaga Honorer menjadi PNS. Jazuli menduga ada oknum yang bermain di dalam Kemenpan-RB dan pemerintahan daerah dalam proses rekomendasi PNS tersebut.

“Harusnya Menpan itu menata pegawai negeri, bukan lainnya. Itu saja tugasnya. Salah satu tugasnya mengangkat guru honorer, hanya itu saja. Harusnya itu bisa diselesaikan,” ungkap Jazuli saat menerima aspirasi dari Forum Honorer Indonesia (FHI) di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (9/2).

Diketahui, dalam rangka Hari Aspirasi yang diselenggarakan setiap Hari Selasa, Fraksi PKS DPR RI hari ini enam orang perwakilan dari pengurus FHI untuk memperjuangkan status mereka sebagai tenaga honorer. Ketua FHI Hasbi menjelaskan hingga saat ini pemerintah beralasan tidak memiliki anggaran dan payung hukum untuk mengangkat tenaga honorer tersebut.

“Kalau pemerintah pusat tidak bisa, bisa juga pemerintah daerah bantu selesaikan. Pemerintah daerah juga harus kreatif membuatkan peraturan daerah untuk mengalokasikan APBD bagi guru honorer. Pemda tinggal membuatkan, secara administrasi datanya sudah ada di Kemenpan RB,” ungkap Hasbi kepada Jazuli.

Atas aspirasi ini, Jazuli telah menugaskan empat orang Anggota Komisi II dari Fraksi PKS untuk menyampaikan saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi. “Cara kedua, kami bisa mengirim surat atas nama Fraksi PKS, kepada Menteri dan kepala daerah terkait,” ungkap Legislator PKS dari dapil Banten III.

Audiensi ini juga dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Hadi Mulyadi dan ditutup dengan penyerahan nama-nama tenaga honorer yang tergabung dalam organisasi FHI untuk dibawa saat raker dengan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini bersama Pengurus Forum Honorer Indonesia (FHI)

posted by @Adimin

Fraksi PKS Dengar Masukan Ulama tentang Konten Tayangan Televisi

Jakarta (9/2) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Selasa (9/2) menyambut sekaligus mendengar masukan dari Forum Ulama Indonesia Peduli Penyiaran (FUIPP) di Ruang Pimpinan Fraksi. Dalam kesempatan tersebut, Jazuli didampingi oleh dua orang Anggota Komisi VIII DPR RI, Fikri Faqih dan Iqbal Romzy, serta Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq.

“Fraksi PKS mengucapkan terima kasih atas masukan dari para ulama sekalian yang hadir. Salah satu misi kami adalah PKS hadir untuk menjaga moralitas Bangsa Indonesia. Sehingga, apa yang antum sekalian sampaikan, menjadi komitmen kami dalam memperjuangkan di parlemen,” tutur Jazuli.

Diketahui, para ulama yang hadir dalam audiensi ini menyampaikan keluh-kesahnya terhadap tayangan televisi di Indonesia yang seringkali menyudutkan umat Islam. Beberapa di antaranya ialah adanya tayangan berkonten pornografi, LGBT, serta kejahatan seksual yang disampaikan melalui layar televisi.

Menanggapi keluhan ini, Mahfudz Siddiq mengakui saat ini Komisi I DPR RI sedang menyusun Revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Salah satu masukan dari Fraksi PKS terhadap revisi UU tersebut adalah akan ada peraturan televisi dan radio tidak boleh mempromosikan perilaku LGBT.

“Saya ingin sampaikan, di Filipina mayoritas beragama kristen. Ternyata, UU Penyiarannya sudah mengatur tidak boleh mempromosikan LGBT. Bahkan di Rusia yang terkenal atheis, sudah punya UU yang melarang LGBT. Kita belum punya UU, paling tidak bagaimana agar tidak ada promosi LGBT di televisi,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Barat VIII ini.

Atas dasar itu, Anggota Komisi VIII Fikri Faqih berharap Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) dan Kementerian Agama dapat lebih optimal dalam meningkatkan nilai ketakwaan di dalam keluarga, khususnya anak-anak, agar dapat lebih bijak menyimak tayangan televisi.

“Saya harap forum ulama ini juga membuat surat khusus ke Komisi VIII. Agar saat rapat, kami dapat membahasnya kepada mitra kami, yaitu Menteri Agama dan Menteri PPPA,” jelas Legislator PKS dari Dapil Jateng IX ini. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Alhamdulillah, Bantuan Mulai Berdatangan di Posko PKS Solok Selatan

Posko PKS Solok Selatan

Padang aro (9/2) - Sejumlah bantuan dari masyarakat mulai berdatangan untuk para korban banjir dan tanah longsor Solok Selatan. Posko PKS Berkhidmat yang dipusatkan di Lawe, Muaralabuh, di rumah Patoni, Ketua Kaderisasi PKS Solsel, menerima sumbangan dari masyarakat, Anggota Dewan dan bahkan lembaga kemanusiaan nasional PKPU dan ACT (Aksi Cepat Tanggap)

Saat ini hujan sudah reda, meski begitu kondisi pasca banjir menyisakan permasalahan baru. Bahkan di beberapa tempat lumpur menumpuk tinggi hingga hampir satu meter. Toko-toko masih tutup, hanya satu dua yang sudah buka. Sementara masyarakat belum bisa memasak makanan sendiri di rumah-rumah mereka yang sampai saat ditutupi lumpur.

Bantuan yang telah masuk berupa bahan makanan dan obatan-obatan. Ada juga bantuan spontan dari beberapa orang donatur berupa uang, ayam untuk dimasak, dan peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi. Selain sumbangan dari masyarakat sekitar, donasi juga datang dari Dr. Hermanto (Anggota DPR RI asal PKS). Mochlasin, Ssi. Apt, (Anggota DPRD Propinsi asal PKS). Selain mengirim dana untuk posko PKS, beliau juga mengirimkan bahan makanan dan beberapa minuman botol ke posko Pekonina. Alhamdulillah pak Mochlasin tadi pagi juga berkesempatan meninjau lokasi longsor di Pekonina.

Pagi tadi di Posko juga hadir Wakil Bupati Solsel periode 2005-2010 pak Nurfirmanwansyah beserta Ibu Daslinar. Mereka membawa bantuan berbagai macam bahan makanan mulai dari mie instan, telur, makanan ringan, minyak goreng, air mineral sampai ikan kaleng. Plus uang tunai Rp 5 juta dari DPW PKS Sumbar.

Bantuan lain juga datang dari lembaga kemanusiaan nasional ACT dan PKPU, berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan obat-obatan. mereka sudah melihat ke lokasi banjir dan tadi juga sudah koordinasi dengan posko dan berencana akan melakukan pengobatan gratis besok.

Namun begitu saat ini masyarakat masih tetap memerlukan bantuan makanan, air bersih, pakaian, selimut dan obatan-obatan.

REKENING DONASI

Silahkan kirim bantuan Anda ke

* BRI 5545 UNIT MUARALABUH NO REK: 5545-01-014394-53-3 a.n DPD PKS SOLSEL.. Atau 

* BRI a.n Upik Wahyuni NO REK 5545-0100-6604-538

sumber: Andra Febi Ketua DPD PKS Solsel

posted by @Adimin