Wako Mahyeldi Bongkar Salon di Padang Theatre

PADANG – Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, ‘blusukan’ ke Pasar Raya Padang, Rabu (13/4) pagi kemarin. Tak tanggung-tanggung, salon yang ditengarai dijadikan tempat mesum di lantai II Padang Theatre dibongkar Wako bersama sejumlah aparat.

Dalam ‘blusukan’ itu, usai membersihkan tali bandar di Pasar Raya, Wako beserta jajarannya bergerak menuju lantai II Padang Theatre. Menjelang memasuki lokasi salon, persisnya di depan kios burung, Wako mendapati pagar kerangkeng besi yang menjadi pembatas menuju salon. Melihat itu, Wako Mahyeldi lantas membongkar pagar kerangkeng setinggi dua setengah meter tersebut. “Pasar aset Pemko, yang menghalangi jalan dan tidak pada tempatnya, dibongkar,” tegas Wako sambil mengarahkan personil Satpol PP.

Usai membongkar kerangkeng besi, Wako masuk ke dalam jejeran bangunan salon di lantai II kompleks Padang Theatre. Wako menemukan kamar-kamar yang nampaknya sudah dibuat seperti losmen. Tiga kamar itu berjendela dengan kaca hitam dan terkunci rapat. Setelah diintip, di balik kaca hitam itu terlihat jejeran kasur di dalamnya. Wako Mahyeldi menanyakan pemilik ‘losmen’ illegal tersebut. Petugas pasar lantas menyebut nama seorang wanita si pemilik ‘losmen’ itu. Wako memerintahkan petugas pasar itu untuk memanggil si pemilik. Setelah ditunggu-tunggu, pemilik ‘losmen’ illegal tak menampakkan puncak hidungnya.

Wako kemudian membongkar salon yang berada di arah depan lantai II. Seluruh isi salon tersebut dibongkar keluar. Aparat Satpol PP bahu-membahu mengeluarkan isi salon seperti kasur, kipas angin, botol minuman, dan sebagainya. Bangunan salon yang terbuat dari papan triplek kemudian dirubuhkan. Aksi ini tak mendapat perlawanan dari pemilik, mereka pasrah ketika salonnya dibongkar.

Masih di komplek Padang Theatre, Wako Mahyeldi sempat menanyakan legalitas salon-salon tersebut. Di Salon merek “R”, Wako menanyakan izin salon dimaksud. Si pemilik salon pun berkilah jika dirinya belum lama ini membuka usaha salon dan tidak mengantongi izin. “Diperiksa semua izin salon di sini semuanya, mana yang tidak sesuai dengan peruntukkannya,” kata Wako.

Langkah yang dilakukan Wako Padang memberantas salon di Padang Theatre direspon baik para pengunjung pasar. Nisa, salahseorang pengunjung pasar mengapresiasi sikap Pemko. “Bagus pak wali, masak pasar dijadikan tempat mesum. Kami kaum perempuan ini merasa terlecehkan dengan sikap oknum di atas itu,” katanya sambil menunjuk ke lantai dua Padang Theatre.

Budi segendang seirama dengan Nisa. Lelaki yang sehari-hari bekerja tak jauh dari Pasar Raya Padang ini selalu merasa risih jika berjalan di kompleks Padang Theatre. Budi mengaku sering diganggu pekerja salon. Dengan dibongkarnya sejumlah salon di lantai II Padang Theatre, Budi berharap lokasi ini bebas dari hal yang tidak menyenangkan itu. “Semoga ini memberi efek jera kepada pemilik dan pekerja salon,” katanya.

-----------------------------------------

Teks foto: Wako Mahyeldi membongkar pagar kerangkeng besi yang menghubungkan salon di lantai II Padang Theatre, Pasar Raya Padang. Salon di lokasi ini dibongkar Wako saat melakukan goro di Pasar Raya, Rabu (13/5) kemarin.

[Humas dan Protokol Kota Padang]


posted by @Adimin

Soal Pengungsi Rohingya, Pemerintah Harus Utamakan Aspek Kemanusiaan

Saya kira ini bagian dari Bab Kemanusiaan. Kita ingin memastikan bahwa Negara Indonesia ini Negara yang berpihak pada kemanusiaan. Paling tidak memberikan penampungan sementara agar hidup mereka sesuai dengan konstitusi kita," kata Sukamta, di Jakarta, Selasa (12/5/2015) seperti dikutip dari pks.or.id

Di dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, lanjut Sukamta, sikap Pemerintah Indonesia sendiri tidak membedakan asal-usul dan sifat pengungsi. Menurutnya, ini tidak tepat karena seluruh orang asing yang masuk dianggap sebagai imigran gelap. Sementara di UU No. 37 Tahun 1999 tentang pengaturan pengungsi dan para pencari suaka, seharusnya Presiden menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres).

"Pemerintah sebetulnya bisa kalau punya kemauan, saya berharap seperti pengungsi Rohingya dan Bangladesh ini ditangani dan dibantu karena alasan kemanusiaan, tapi UU ini persoalannya adalah Keppresnya itu belum ada, jadi Keppres itulah yang nanti menjadi pedoman operasional bagaimana kita memperlakukan para pengungsi itu," jelas Doktor lulusan Manchester University itu.

Sehingga, masih kata Sukamta, ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan, maka ASEAN tidak hanya menjadi kawasan yang kondusif dalam masalah ekonomi, tapi juga secara sosial dan politik.

"Bagaimana mungkin ASEAN ini dibuka, atas warga negara lain terhadap akses ekonomi, perdagangan, suatu negara bebas melakukan aktifitas ekonomi di negara lain tapi di sisi lain negara itu masih memperlakukan represi terhadap warga negaranya sendiri, ini kan jadi kontradiksi," pungkas Sukamta.

Seribu pengungsi Rohingya dan Bangladesh terdampar di Perairan Selat Malaka, Aceh Utara, Sejak Ahad (10/5) lalu. Diduga mereka ditelantarkan oleh penyelundupnya selepas berlayar dengan perahu tahanan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Sukamta meminta Pemerintah Indonesia agar lebih mengedepankan misi kemanusiaan dalam menangani para pengungsi tersebut. Menurutnya, sesuai dengan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XA pasal 28G butir 2 bahwa setiap orang berhak untuk hidup bebas dan mendapatkan jaminan keamanan.

 

pkssemarang

posted by @Adimin