Hidayat Nur Wahid: DPD Lemah, Harus Diperkuat

Ponorogo (19/9) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan saat ini kedudukan DPD sebagai lembaga negara sedang lemah sehingga harus diperkuat. Hal itu disampaikan Hidayat dalam kunjungan kerjanya ke Ponorogo, Jawa Timur.

"DPD lemah jadi harus diperkuat. Jadi semakin memperkuat keinginan kita untuk memperkuat DPD," kata Hidayat di Balai Pertemuan Pondok Modern Gontor, Kec. Mlarak, Ponorogo, Jawa Timur, Senin (19/09/2016).

Menurut Hidayat, lemahnya DPD tidak ada kaitannya dengan kasus suap yang menjerat Ketua DPD Irman Gusman. Bila ada anggapan soal pembubarn DPD, menurutnya itu tidak perlu dilakukan.

"Jadi kalau ada yang beranggapan DPD bermasalah dan harus dibubarkan itu adalah logika yang salah, bahwa kemudian ada yang salah ya tegakkan saja hukum," kata Hidayat.

Menurutnya, tidak hanya DPD yang bermasalah namun seluruh lembaga negara memang bermasalah baik di eksekutif, seperti menteri yang pernah ditangkap KPK, di jajaran Mahkamah Konstitusi bahkan di internal KPK sendiri yang di masa lalu pernah memiliki 2 pemimpin yang terlibat kasus hukum.

Sedangkan soal perlunya perombakan di DPD, Hidayat mengatakan sebagai pimpinan MPR dirinya memandang secara konstitusi bahwa DPD masih ada dan akan mendukung konstitusi yang berlaku. Dia pun mengingatkan bahwa nantinya takaran hukum yang ditegakkan harus adil tanpa faktor fitnah.

"Dan hukum itu ukurannya jelas bukan karena kriminalisasi bukan karena fitnah jadi harus jelas," tutup Hidayat.

Sumber: Detik.com


posted by @Adimin

Hermanto: Tanggulangi Dampak Reklamasi, Anggaran Negara Akan Terus Terbebani

Jakarta (20/9) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai dampak dari adanya megaproyek reklamasi adalah negara akan terbebani untuk mengeluarkan anggaran secara periodik agar dapat membiayai dampak yang timbul berupa bencana lingkungan, khususnya di Pulau G.

Hal ini, tambah Hermanto, tak ayal akan menjadi beban pemerintah mendatang.

"Anggaran itu setidaknya dikeluarkan untuk banjir yang lebih besar di Jakarta, merestorasi ekosistem laut yang rusak, dan memfasilitasi nelayan yang dirugikan karena berkurangnya akses dan lahan tangkap,” papar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).

Kalau negara mengeluarkan anggaran, lanjut Hermanto, itu berarti yang dipakai uang rakyat.

"Jika rakyat tidak rela uangnya dipakai untuk membiayai bencana akibat ulah korporat maka rakyat harus menentang kebijakan reklamasi,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Hermanto menambahkan kerusakan lingkungan dan bencana banjir yang lebih besar akan menyengsarakan warga Jakarta dalam jangka panjang. Selain itu, negara akan terus mengeluarkan anggaran untuk menanggulangi dampak dari kerusakan lingkungan dan bencana banjir tersebut.

"Rakyat dan negara rugi sementara korporat untung. Nilai propertinya di pulau reklamasi semakin lama semakin meningkat,” paparnya.

Diketahui, pada 9 September 2016 silam, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan telah resmi melanjutkan proyek reklamasi yang pernah dimoratorium atas kesepakatan dari mantan Menko Maritim Rizal Ramli bersama DPR.

Lebih lanjut, Hermanto meminta Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan agar menghormati lembaga yudikatif. Majelis Hakim PTUN 31 Mei 2016 lalu mengabulkan gugatan nelayan dan mencabut keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu kota DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G. 

"Kalau izin pelaksanaan reklamasi sudah dicabut, namun jalan terus, maka reklamasi itu ilegal,” tegas Hermanto. [pks.id]

posted by @Adimin