Minang dan Jokowi | Oleh: Irwan Prayitno

Tiba-tiba saja etnis Minang menjadi perbincangan skala nasional, ketika sebuah lembaga survei (Burhanudin Muchtadi) menyampaikan siaran pers kepuasan orang Indonesia terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau biasa dipanggil Jokowi.

Dalam siaran pers tersebut dinyatakan, tingkat kepuasan warga dari etnis Minang terhadap kinerja Jokowi adalah yang terendah dibanding warga dari etnis lain yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi perbincangan hangat para netizen. Persepsi positif dan negatif bermunculan dan menjadi bahasan diskusi yang menarik.

Warga dari etnis Minang yang puas terhadap kepemimpinan Jokowi 36,1 persen dan yang kurang puas 63,9 persen. Survei ini dilaku­kan 18-29 Januari 2016 oleh Indikator Politik Indonesia. Angka ini langsung mengingatkan kita kepada hasil pemilu presiden 2014 di Sumbar di mana pasangan Jokowi-JK memperoleh suara 23,1 persen dan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 76,9 persen yang merupakan prosentase tertinggi di Indonesia.

Angka yang tak jauh beda antara kepuasan terhadap kinerja Jokowi dengan hasil perolehan suara Pilpres 2014 ini mungkin memiliki korelasi atau relevansi yang layak didiskusikan oleh para pakar dan akademisi. Baik dari segi sosial, politik, budaya, maupun dari pelaku survei sendiri.

Jika melihat rekam jejak kepemimpinan Jokowi, maka baru ketika menjadi Presiden RI orang Minang merasakan kepemimpinan Jokowi. Sementara ketika menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta bisa dibilang, orang Minang (khususnya warga Sumbar) belum merasakan kepemimpinan Jokowi.

Oleh karena itu, ketidakpuasan orang Minang ini perlu penjabaran lebih detil. Apakah ketidakpuasan ini berarti Jokowi melakukan diskriminasi terhadap orang Minang? Mengapa etnis lain tingkat kepuasannya tinggi? Mengapa hanya etnis Minang yang tingkat kekurangpuasannya tinggi?

Jika hasil survei menyebut, orang Indonesia puas dengan kinerja Jokowi, maka seharusnya ini merata di seluruh wilayah, dan tidak ada ketimpangan yang besar untuk satu wilayah. Demikian juga ketika berbicara masalah kepemimpinan, tidak ada diskriminasi yang dilakukan Jokowi selaku presiden kepada masyarakat Sumbar.

Salah satu hal yang bisa menjawab pertanyaan tadi adalah budaya yang ada pada orang Minang ketika melihat pemimpin yang biasa disingkat 3T. T pertama adalah takah, yaitu performance, postur tubuh yang bagus, rupawan, gagah, penampilan yang menarik dan nampak berwibawa.

Orang Minang akan melihat apakah seseorang memiliki ketakahan yang memadai yang diperlihatkan dari sikap, perilaku, tampilan, cara bicaranya di depan publik atau cara menyampaikan pikiran melalui lisan dan tulisan, serta bagaimana gaya memimpinnya. Bagaimana bahasa tubuhnya dalam berkomunikasi di depan publik.

T kedua adalah tageh yaitu tegas, berani, kuat, kokoh, ber­pendirian dan muda. Orang Minang akan melihat apakah seorang pemimpin itu mampu menjadi tumpuan harapan rakyatnya. T ketiga adalah ‘tokoh’. Orang Minang akan menilai apakah seorang pemimpin layak untuk menjadi tokoh bagi mereka, mampu memberikan keteladanan, layak didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Ketokohannya juga diakui dalam skala yang lebih luas lagi. Keilmuannya juga sudah terbukti dan diakui, baik ilmu agama, adat, dan akademik.

Sementara Jokowi sendiri tampil di publik dengan gaya “apa adan­ya” dan “dari sononya” dengan wajah yang ndeso serta cara bicara “rakyat kebanyakan” yang ternyata digemari oleh masyarakat Indo­nesia sehingga dalam pemilihan presiden 2014 lalu meraih suara terbanyak.

Namun jika melihat 3T tadi, penampilan Jokowi rupanya kurang matchingdengan budaya yang ada pada orang Minang. Sehingga mayoritas rakyat Sumbar cenderung memilih Prabowo. Figur Prabowo dianggap lebih sesuai dengan selera orang Minang. Begitu juga pada pilpres 2 kali sebelumnya, SBY menang telak di Sumbar. Kecendrungan ini pun terjadi pada pilkada dan pemilu.

Sedangkan jika melihat dari segi penerimaan, orang Minang sudah menerima Jokowi sebagai Presiden RI. Ini dibuktikan dengan kondi­si di Sumbar yang aman dan tertib. Tidak ada demo menentang pemerintah misalnya. Bahkan dari sisi pemerintahan, seluruh pemerintahan kota dan kabupaten serta provinsi ikut mensukseskan program pemerintah pusat.

Selaku Gubernur Sumbar yang merupakan perpanjangan tangan pemer­intah pusat di daerah, saya juga bisa memastikan loyalitas ma­syarakat maupun pemerintah daerah di Sumbar kepada pemerintah pusat tetap terjaga hingga kini. Ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya organisasi atau kelompok separatis pengacau keamanan. 

Bahkan Sumbar adalah salah satu daerah teraman di Indonesia. Animo masyarakat yang antusias terhadap pembangunan yang bertu­juan kesejahteraan rakyat adalah realita yang ada di satu sisi.

Maka bisa disimpulkan, masyarakat Minang memiliki sikap realis­tis, rasional, dan logis di satu sisi, dan punya selera tersen­diri (budaya) di sisi lain. Dan keduanya itu ternyata bisa berjalan masing-masing tanpa saling menjatuhkan. (hariansinggalang.co.id)

posted by @Adimin

Indonesia Harus Jadi Pelopor Pembebasan Palestina

Jakarta (24/2)- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang Palestina akan digelar awal Maret mendatang di Jakarta. Indonesia harus jadi pelopor pembebasan Palestina.

Anggota Komisi I Bidang Luar Negeri Ahmad Zainuddin mengatakan, peran Indonesia dalam masalah Palestina harus lebih besar lagi di tingkat diplomasi Internasional.

"Bahkan Indonesia harus membuktikan dirinya sebagai negara muslim terbesar di dunia, menjadi pelopor bagi pembebasan Palestina," ujar Zainuddin di sela-sela kegiatan pembahasan rencana kegiatan sosialisasi MPR di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (24/2).

Identitas sebagai negara muslim terbesar, lanjut Wakil Ketua FPKS MPR RI ini, jangan sebatas lips service, tapi kehadirannya tidak dirasakan. Sementara tanah Palestina terus tergusur dan warganya kian terusir akibat penjajahan Israel hingga hari ini.

Zainuddin mengapresiasi sejumlah kemajuan dukungan Indonesia dalam aspek kemanusiaan dan HAM di Palestina, seperti kerjasama pelatihan dan pendidikan bagi pemuda Palestina, pendirian Rumah Sakit Indonesia di Gaza, pengiriman bantuan logistik untuk warga Palestina, hingga dibentuknya konsul kehormatan RI di Ramallah.

"Namun yang kita lihat, diplomasi Indonesia masih sebatas diplomasi kemanusiaan bahkan cenderung netral. Diplomasi politik Indonesia dan OKI harus tegas berpihak pada Palestina. Lobi OKI dan dunia untuk menyeret Israel ke mahkamah internasional, atau membuat road map pembebasan Palestina misalnya," tegas Zainuddin.

KTT luar biasa OKI yang digelar di Jakarta pada 6-7 Maret 2016 mendatang diharapkan Zainuddin, tidak sebatas kegiatan seremonial rutinitas belaka. Namun lebih jauh mendorong OKI agar lebih serius membela dan membebaskan Palestina hingga menjadi negara merdeka dan berdaulat serta mendesak Israel untuk mengembalikan tanah Palestina yang dicaploknya sejak tahun 1948.

"Presiden Jokowi harus mampu mendesak OKI dan menjadi pelopor pembebasan Palestina. Indonesia menjadi inisiator road map pembebasan Palestina," cetus Zainuddin. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi I bidang luar negeri Ahmad Zainuddin

posted by @Adimin