Fahri Hamzah Optimistis Tiga Paket Kebijakan Bisa Perbaiki Ekonomi Indonesia

JAKARTA (9/10) – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa tiga paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah membuktikan bahwa ada upaya serius untuk membenahi dan memulihkan kondisi ekonomi Tanah Air. Ia yakin, jika paket kebijakan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kegiatan usaha di Indonesia akan berjalan baik.

"Pemerintah sungguh-sungguh ingin mereformasi sistem penyelenggaran kegiatan usaha kita mulai dari perizinan, sampai soal keuangan dan sebagainya dan itu positif. Jadi paket-paket ini janji dari pemerintahan," ujar Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa langkah pemerintah berikutnya adalah memastikan tiga paket kebijakan bisa terlaksana dengan baik di lapangan. Ia yakin jika kebijakan itu berjalan, kegiatan usaha akan lancar.

Fahri mengatakan bahwa pemerintah juga perlu memastikan iklim investasi di Indonesia terjamin dengan baik dan bisa memberikan keuntungan bagi segala pihak yang terlibat dalam investasi. Dengan kepastian tersebut, para investor akan dengan senang melakukan investasi di Indonesia.

"Uang itu sifatnya pengecut, dia tidak berani datang ke tempat yang tidak pasti. Satu tempat tidak pasti, dia pasti kabur ke tempat lain. Begitu pemerintah ciptakan suasana, pasti nyaman dan enak, uang akan datang dengan sendirinya," ujarnya.

Selain memastikan iklim investasi di Indonesia, Fahri juga menyarankan kepada pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum. Ia menilai bahwa berbagai macam konflik yang terjadi di antara lembaga penegak hukum akan memunculkan kesan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bagi para investor.

"Ini yang saya takut dengan kekacauan hukum saat ini. Pemerintah perlu hentikan konflik di antara lembaga-lembaga hukum. Kalau tidak, uang itu tidak akan datang," kata dia.

Sebagai tambahan, Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada hari Rabu (7/10/2015). Paket ini melengkapi dua paket kebijakan ekonomi yang sudah diumumkan pada September 2015.

Sumber: http://nasional.kompas.com

posted by @Adimin

Politisi PKS: Penting Menjaga Empat Pilar di Saat Krisis

GROBONGAN (9/10) – Krisis kekeringan tengah melanda hampir sebagian besar wilayah di Tanah Air saat ini. Beban yang dialami masyarakat semakin bertambah dengan naiknya harga bahan-bahan pokok akibat pelambatan ekonomi.

Menghadapi situsasi demikian, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI Gamari Sutrisno mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga Empat Pilar, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurutnya, Empat Pilar memang bukan 'obat mujarab' untuk menyelesaikan krisis. Namun dengan semangat dan kesadaran Empat Pilar itu, persatuan masyarakat dan ketertiban sosial akan tetap terjaga di tengah krisis.

Hal tersebut disampaikan Gamari saat menjawab pertanyaan sejumlah warga dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di daerah pemilihannya, Desa Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (8/10).

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, di tengah situasi saat ini, sangat penting untuk memperkuat kembali nasionalisme kebangsaan. 

"Melalui sosialisasi Empat Pilar ini, MPR berharap terjadi penguatan rasa kebangsaan di tengah masyarakat. Meningkatnya empati terhadap kondisi sesama dan memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat," katanya mengutip dari rilis Humas PKS.

Menurut Gamari, krisis dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial akibat frustasi dan putus asa. Karena itu sikap saling menjaga, menasehati, menguatkan, dan kebersamaan sosial harus terus dijaga dalam situasi apapun.

Dia juga mengatakan, bukan hanya rakyat kecil yang harus menyadari Empat Pilar ini. Para penyelenggara negara sebagai pengambil kebijakan juga harus berpegang teguh pada Empat Pilar. Agar setiap kebijakan yang diputuskan tidak makin membebani masyarakat di tengah situasi sulit.

Ilustrasi Foto: Anggota Fraksi PKS MPR RI Gamari Sutrisno dalam acara Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara di Komplek SDIT Mutiasa Hati Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Ahad (10/5/2015).

Sumber: http://www.rmol.co

posted by @Adimin

Hidayat Nurwahid: PKS Tak Sepakat KPK Dibatasi 12 Tahun

JAKARTA (7/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak sepakat pada usulan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin keberadaan lembaga antikorupsi itu hanya sampai 12 tahun mendatang.

Sejumlah fraksi di DPR RI mengusulkan revisi UU KPK, tapi fraksi PKS menolak usulan revisi itu, kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (7/10).

Hidayat Nurwahid mengatakan hal itu ketika menerima kunjungan pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang akan menyelenggarakan sidang tanwir IMM di Manado, Sulawesi Utara, pada 28-31 Oktober 2015.

Dia menjelaskan pada usulan revisi UU KPK itu salah satu substansinya adalah membatasi keberadaan KPK hanya selama 12 tahun ke depan.

"Pertimbangannya, KPK adalah lembaga ad-hoc sehingga keberadaannya ada batas waktunya," katanya. Namun menurut Hidayat, KPK meskipun lembaga ad-hoc tapi tidak bisa dibatas keberadaannya hanya sampai 12 tahun ke depan.

Jika KPK dihapuskan, kata dia, maka lembaga penegakan hukum yang akan melakukan pemberantasan korupsi adalah kejaksaan dan kepolisian.

"Tidak ada jaminan kepolisian dan kejaksaan sudah independen dan profesional dalam memberantas korupsi pada 12 tahun mendatang," tegasnya.

Mantan Ketua Fraksi PKS DPR RI ini berharap, DPR RI lebih fokus bekerja pada legislasi. Menurut dia, KPK yang sudah bekerja secara independen dan profesional justru perlu dikuatkan kewenanganya.

"Yang perlu diperbaiki, adalah koordinasi antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan, bukannya malah menghapus KPK," katanya.

Sumber: http://www.antaranews.com

posted by @Adimin

Al Aqsa Memanas, Jokowi Diminta Lebih Serius Mendukung Palestina

JAKARTA (9/10). Komitmen Presiden Joko Widodo mendukung kemerdekaan Palestina diharapkan tidak sebatas pencitraan. Belajar dari Soekarno, dukungan pemerintahan Jokowi terhadap Palestina seharusnya lebih vokal dan nyata di dunia internasional. 

Menurut anggota Komisi I bidang luar negeri, Ahmad Zainuddin, satu tahun pemerintahan Jokowi selama ini belum menunjukkan komitmen nyata dukungan terhadap Palestina kecuali pernyataan politik dalam pidato kampanye dan Hari Kemerdekaan RI beberapa waktu lalu. 

Zainuddin mencontohkan, beberapa minggu terakhir kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina meningkat, khususnya di Kompleks Al Aqsa di Yerusalem, Tepi Barat. Sudah lebih dari 200 orang terluka, 4 meninggal dan puluhan lainnya ditangkapi militer Israel. Kekerasan oleh militer Israel hingga hari ini masih berlangsung. Warga Palestina juga dibatasi untuk beribadah di masjid Al Aqsa. 

"Eskalasi ini bisa memicu gerakan intifada ketiga. Tapi tidak ada kecaman apapun dari pemerintah kita. Indonesia harus proaktif, berani menyeret Israel ke pengadilan internasional sebagai penjahat perang. Belajarlah dari Soekarno," jelas Zainuddin di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015). 

Anggota pengawas intelijen Komisi I DPR ini mendorong pemerintah agar lebih serius dalam memberi dukungan kepada Palestina. Misalnya dengan tetap mengalokasikan bantuan terhadap rakyat Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat. 

"Karena Indonesia ini bangsa besar. Kiprahnya dalam ketertiban dunia, perdamaian global, kemanusiaan semesta, pembelaan terhadap bangsa tertindas harus jelas, nyata dan dirasakan. Sesuai amanat UUD," tegas Zainuddin. 

Selain itu, politisi PKS dari daerah pemilihan DKI Jakarta I ini juga mengingatkan agar Jokowi mengusahakan pembelaan terhadap Palestina saat bertemu dengan Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih, pada 26 Oktober mendatang. Jokowi, lanjut Zainuddin, harus berani mendesak Obama agar bersikap tegas terhadap anak emasnya, Israel. 

"Jika ingin solusi damai di Palestina, kuncinya ada di AS. Jokowi harus berani, berani seperti Soekarno," pungkasnya.

posted by @Adimin