Politikus PKS: Wartawan atau Siapapun Jangan Jadi Corong Israel

Jakarta (30/3) -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ikut berkomentar soal polemik pertemuan sejumlah wartawan senior Indonesia dengan PM Israel Benjamin Netanyahu beberapa waktu lalu.

Menurutnya wartawan jangan sampai menjadi corong Israel.

"Wartawan atau siapapun dengan orang-orang Israel jangan menjadi corong Israel," ujar Hidayat di JCC, senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

‎Menurut politisi PKS ini siapapun berhak melakukan pertemuan dengan siapa saja, asalkan usai pertemuan tidak membawa ide-ide yang bertolak belakang dengan garis politik bangsa.

Dalam konteks ini, kata Hidayat jangan sampai usai pertemuan para wartawan membawa ide-ide Israel.

"Sebagai pribadi-pribadi ketemu siapapun kan suatu yang tak terhindarkan ya. Tapi kemudian membawa ide-ide Israel untuk diperjuangkan atau menjadi corong Netanyahu agar bisa membuka hubungan dengan Israel, saya kira itu tidak tepat," paparnya.

Menurut Wakil Majelis Syuro PKS ini, posisi indonesia sudah jelas terhadap Israel.

Indonesia melihat Israel sebagai penjajah Palestina. Sikap tersebut ditegaskan presiden Joko Widodo dalam KTT OKI awal Maret lalu di Jakarta.

"Sehingga tidak mungkin Indonesia membuka hubungan dengan Israel," pungkasnya.

Sebelumnya dalam laman resmi kementerian luar negeri Israel, Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu pada Senin (28/3/2016) bertemu delegasi wartawan-wartawan senior Indonesia yang datang ke Israel atas undangan dan inisiatif kemenlu Israel.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Sumber: Tribunnews.com


posted by @Adimin

Sejahterakan Petani Tidak Cukup dengan Alat Pertanian

Jakarta (31/3) - Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang menyeluruh. Memenuhi kesejahteraan petani tidak cukup dengan hanya memberi fasilitas alat pertanian.

"Tetapi tidak cukup hanya alatnya saja. Kebijakan pertanian semestinya menyeluruh," ucap Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan DPP PKS Ledia Hanifa dikantor DPP PKS, Jl TB Simatupang No 82, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Ledia memberikan lima saran terkait bagaimana pemerintah seharusnya fokus dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pertama, kebijakan irigasi yang bekerja sama antara KemenPU dan Kementan dalam pembangunan dan revitalisasi dam/waduk, irigasi primer, sekunder dan tersier sehingga terjamin keberlangsungan ketersediaan air," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya luas lahan pertanian perlu diperhatikan oleh pemerintah. Minimal seorang petani menggarap 2 hektar sawah dan dijamin ketersediaan pupuknya.

"Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menetapkan harga gabah yang berpihak pada petani dan memotong jalur distribusi hasil pertanian sehingga selisih harga di petani dengan di pasaran tidak terlalu besar," ujar Ledia.

Ledia juga menyarankan pemerintah untuk mulai memikirkan asuransi pertanian yang terjangkau preminya tapi benar-benar memberikan perlindungan kepada petani.

Sebagai perbandingan, menurutnya Indonesia dapat belajar kepada negara yang punya kelebihan dalam pengelolaan pertanian.

"Tidak ada negara yang secara utuh sempurna, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Namun, untuk Jepang bagus dalam mekanisasi, litbang, dan pengolahan pasca panen," pungkas Ledia. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan DPP PKS Ledia Hanifa

posted by @Adimin