Fraksi PKS Protes Keras Posisi Ketua MKD 'Dikudeta'

Jakarta (27/7) - Tanpa sepengetahuan Fraksi PKS, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang seharusnya milik Fraksi PKS diambil alih oleh Sufmi Dasco melalui rapat pleno yang disahkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon (27/7/2016).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini protes keras atas keputusan ini dan menyebutnya sebagai aksi kudeta yang tidak beretika, menyalahi kesepakatan dan fatsun politik yang telah dibangun di DPR.

"Pelantikan saudara Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai ketua MKD adalah kudeta atas fatsun dan konvensi yang telah disepakati di DPR. Jelas ketua MKD adalah hak Fraksi PKS merupakan paket pimpinan yang bersifat tetap yang disahkan sejak awal periode," terang Jazuli.

Jazuli Juwaini menegaskan karena posisi pimpinan adalah paket yang bersifat tetap, maka ketika ada pergantian pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) itu sepenuhnya hak fraksi yang bersangkutan.

"Saya heran selama ini Fraksi PKS tidak pernah mengganggu fraksi-fraksi lain ketika mereka melakukan rotasi kadernya sebagai pimpinan di AKD. Ini karena Fraksi PKS sangat menghormati konvensi dan kesepakatan yang terjadi di DPR. Kenapa ketika Fraksi PKS merotasi pimpinan MKD kok diganggu dan disabotase atau kudeta?," geram Jazuli.

Apalagi Fraksi PKS telah mengirimkan surat sejak hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 yang berisi penggantian dan rotasi pimpinan AKD di MKD dan Komisi II dimana dalam surat tersebut menunjuk Saudara Al-Muzammil Yusuf sebagai Ketua MKD menggantikan Saudara Surahman Hidayat.

"Seharusnya Pimpinan DPR menghormati surat resmi Fraksi PKS dengan menindaklanjutinya, bukan malah melantik ketua MKD baru apalagi Fraksi PKS sama sekali tidak diberitahu dan Saudara Al-muzammil Yusuf sebagai pengganti tidak diundang. Ada apa ini? Apa ini bukan kudeta dan sabotase namanya?," tegas Jazuli.

Atas tindakan tersebut, Fraksi PKS meminta pimpinan DPR untuk mengembalikan hak Ketua MKD kepada Fraksi PKS karena demikian aturan dan ketentuannya.

"Jika fatsun dan kesepakatan yang dibuat bersama ini dilanggar, apalagi oleh pimpinan DPR sendiri saya sangat menyesalkan. Ingat komposisi pimpinan AKD sudah tetap, jika diserahkan kepada forum pleno AKD maka yang berhak memimpin AKD hanya partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar saja," terang Jazuli.

Jazuli sangat menyayangkan lemabaga penjaga etika dewan MKD justru tidak menunjukkan etik dan menghormati fatsun politik di DPR yang dibangun bersama atas keputusan yang cacat fatal ini.

"Maka tegas kami meminta agar pimpinan DPR menganulir keputusan pelantikan Saudara Sufmi Dasco sebagai Ketua MKD dan mengembalikannya kepada Fraksi PKS," pungkas Jazuli. [pks.id]

posted by @Adimin

Membaca Arah Reshuffle Kabinet Jokowi: Menyelamatkan Kesehatan Fiskal dan Kinerja Ekonomi

Pada jangka menengah adalah penyelamatan kinerja ekonomi yang dapat dilakukan dengan memperkuat program-program investasi sektor riil yang dapat membuka lapangan pekerjaan, meskipun sebelumnya telah digulirkan belasan paket kebijakan ekonomi tapi kinerja investasi masih jauh dari harapan. Ada berbagai mega proyek investasi yang diharapkan mendongkrak kinerja perekonomian, diantaranya adalah : Proyek Giant Sea Wall Jakarta, Proyek Kereta Cepat (KAC) Jakarta Bandung, Proyek Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ), Proyek Tol Laut Indonesia, Proyek Transmigrasi ribuan nelayan Jawa ke Natuna, Proyek 35 Mega Watt, Proyek Natural Gas Masela dll. Diperlukan kerjasama yang solid dan tidak saling mengkritisi serta menyalahkan diantara Menko Maritim, Menteri Pupera, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri ESDM, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kepala BKPM, Pemerintah Daerah, dll.

Sebagai contoh, Proyek KAC Jakarta Bandung dan Proyek JTTJ serta berbagai Industrial dan Residential Park disekitarnya sangat tergantung dengan pembebasan lahan disekitarnya. Proyek Transmigrasi ribuan nelayan Jawa ke Natuna merupakan upaya pemerintah membendung pengaruh China dan pencurian ikan oleh nelayan China di Laut China Selatan (LCS). Sedangkan Proyek Giant sea wall Jakarta adalah proyek besar di Teluk Jakarta. Dalam rangka membuat masterplan Giant sea wall Jakarta ini lebih menarik untuk para investor swasta, permukaan dari tanggul laut raksasa ini akan menjadi pusat pengembangan perkotaan. Partisipasi swasta dibutuhkan karena proyek bernilai 40 miliar dollar Amerika Serikat (AS) ini tidak bisa hanya didanai oleh Pemerintah Indonesia saja. Pengembangan perkotaan termasuk kantor-kantor dan perumahan kelas atas dan juga perumahan berbiaya rendah, area hijau dan pantai-pantai. Kota terintegrasi yang baru ini akan mencakup 17 pulau buatan (reklamasi), lengkap dengan jalan tol, sebuah jalur kereta api, pelabuhan laut, dan seharusnya bisa menampung sekitar dua juta orang. Karena Jakarta saat ini sudah sangat padat penduduk dan infrastrukturnya tidak layak, pelaksananaan masterplan ini akan meringankan kondisi lingkungan dari kota yang sudah ada. Panjang tanggul laut raksasa ini mungkin akan mencapai 32 kilometer (dari kota Tangerang di barat Jakarta ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta). Jadi reklamasi 17 pulau buatan di teluk Jakarta yang sudah masuk menjadi agenda KPK adalah hanya sebagian kecil dari Masterplan Giant Sea Wall Jakarta.

Selain mengamankan proyek-proyek investasi besar, hal lain yang dapat mendongkrak kinerja ekonomi adalah peningkatan ekspor keluar negeri. Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan berperan besar memberikan fasilitasi dengan berbagai kebijakannya yang dapat mendongkrak kinerja ekspor sehingga menambah pundi-pundi devisa Indonesia, sekaligus bisa menguatkan mata uang rupiah ditengah trend penguatan dollar Amerika, sehingga meyelamatkan daya beli masyarakat meskipun rupiah yang terlalu kuat kurang disukai pelaku eksport. Kalau saja investasi berjalan dengan baik, didukung oleh peningkatan eksport yang positif maka diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak melempem dan bisa tumbuh diatas 5%, karena Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2016 mencapai 4.92%, meleset dari harapan semula diatas 5%. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya yaitu kuartal IV 2015 yang mencapai 5.04%, meskipun angka tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal yang sama tahun lalu, kuartal I 2015 yang mencapai 4.73%.

Kalau saja kabinet ekonomi yang baru ini berhasil menyelamatkan kesehatan fiskal, meningkatkan investasi, dan mendorong eksport, maka yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan menjaga angka inflasi berada dalam target APBN-P 2016 pada kisaran 5,2%. Sepertinya pemerintah bersikap daripada bekerja keras memproduksi bahan kebutuhan pokok sendiri di dalam negeri (berdikari), lebih baik memilih jalan import berbagai komoditas seperti daging, jerohan, ikan, gula, bawang merah, beras untuk menjaga stabilitas dan menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat meskipun kebijakan import kebutuhan pokok tersebut cenderung merugikan peternak, nelayan, petani bawang, petani tebu, petani padi dll. Makanya Menteri Perdagangan yang baru akan berperan besar dalam menentukan kebijakan import ini dengan berkerjasama dengan Menteri Pertanian, Kepala BPS, dan Kepala Bulog.

Pada hari ini Presiden dengan hak prerogratifnya telah membuat keputusan perombakan kabinet di masa dua tahun menjelang akhir jabatannya, pada saatnya hukum besi sejarah kelak yang akan menilai, apakah perombakan kabinet hari ini sebesar-besarnya diabdikan untuk kepentingan rakyat dan negara atau hanya diabdikan untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroni di sekitarnya untuk melanggengkan kekuasaan. Selamat bekerja dan berjuang!

Memed Sosiawan

Ketua Bidang Ekuintek-LH, DPP PKS

posted by @Adimin

Membaca Arah Reshuffle Kabinet (Ekonomi) Jokowi

Pada Rabu siang tadi Presiden Jokowi telah mengumumkan perombakan Kabinet Kerjanya, dengan adanya pergantian delapan menteri dan pertukaran posisi empat menteri. Perombakan kabinet oleh Presiden harus dihormati dan merupakan hak prerogratif presiden. Namun tentu saja perombakan kabinet kapanpun itu dilakukan selalu saja menimbulkan spekulasi terhadap tafsir yang berkembang dibalik terjadinya perombakan kabinet, baik tafsir yang berkembang dari hasil pembacaan dan penerawangan politik maupun tafsir yang berkembang dari hasil pembacaan dan penerawangan ekonomi, apalagi dikarenakan mayoritas perombakan kabinet terjadi pada menteri yang berkaitan dengan kinerja fiskal, investasi, dan ekonomi.

Dari sisi politik bisa ditafsirkan sebagai pindahnya sebagian partai pendukung KMP yang selama ini oposisi kepada pemerintah menjadi koalisi dengan pemerintah, masuknya sebagian partai pendukung KMP kepada koalisi dengan pemerintah serta mendapatkan jatah kursi menteri tentu saja telah mengurangi jatah kursi menteri dari partai pendukung KIH, yang mengusung Jokowi pada pilpres 2014. Ada fenomena berkurangnya kekuatan oposisi KMP dan bertambahnya kekuatan koalisi pemerintahan Jokowi, dan tentu saja kekuatan koalisi pemerintah Jokowi akan tergambar dalam peta kursi dan suara dukungan parlemen yang bertambah kuat karena sudah melebihi 50% kursi di Parlemen, fenomena ini tentu saja bisa dilihat dari pergantian Menkopolkam, karena kondisi politik kedepan diperhitungkan lebih stabil dan kondusif. Sedangkan tafsir lain dari sisi politik bisa dikembangkan lebih lanjut, termasuk membaca sikap kritis dari beberapa menteri yang kemudian direshuffle.

Dari sisi ekonomi bisa ditafsirkan sebagai upaya penyelamatan kesehatan fiskal dalam jangka pendek (2016) dan penyelamatan kinerja ekonomi sampai berakhirnya pemerintahan Jokowi pada 2019. Dalam jangka pendek sebenarnya kesehatan fiskal kita terancam oleh kegagalan fiskal (fiscal failure) karena lemahnya sisi perencanaan fiskal dan lemahnya koordinasi antara lembaga perencanaan pembangunan dan anggaran dengan lembaga penerima pemasukan pendapatan negara. Terjadinya shortfall dalam penerimaan negara akibat gagalnya target penerimaan negara sebesar Rp 290 triliun telah menyebabkan terjadinya pemotongan anggaran di tingkat pusat (kementerian) sampai tingkat daerah (pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota), tentu saja pemotongan anggaran yang sebagian besarnya adalah anggaran belanja modal yang menyentuh sektor riil akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian secara luas, utamanya adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain pemotongan anggaran, maka didalam APBN-P 2016 terjadi peningkatan defisit untuk menambah anggaran, terjadi peningkatan defisit menjadi Rp 296,723 triliun atau Rp 2,35% dari PDB, defisit ini berubah dari sebelumnya Rp 273,178 triliun atau 2,15% dari PDB.

Diantara itu semua yang sangat diharapkan untuk menutup kekurangan anggaran adalah implementasi UU Tax Amnesty yang ditargetkan akan mendatangkan dana repatriasi sebesar Rp 1000 triliun yang akan dapat digunakan sektor swasta menggerakkan investasi, dan target penerimaan APBN-P 2016 bertambah dari tarif tebusan sebesar Rp 165 triliun, target hasil lainnya adalah meningkatnya data wajib pajak (WP) sampai 200%. Namun realisasi yang terjadi sampai pekan ini adalah: total harta yang dideklarasikan (belum direpatriasi) oleh WP sebesar Rp 396 miliar; total uang tebusan adalah Rp 7,24 miliar; dan ada 34 WP yang mendaftarkan mengikuti program Tax Amnesty. Dalam sembilan bulan masa tax amnesty, maka tiga bulan pertama (juli agustus september) adalah periode emas (golden period) karena uang yang masuk ke penerimaan negara (dana tebusan) atau swasta (dana repatriasi) dapat dibelanjakan kepada belanja modal (capital expenditure) sehingga dapat mempengaruhi peningkatan kinerja ekonomi, pada periode tiga bulan kedua (oktober nopember desember) penerimaan yang didapatkan sulit untuk digunakan sebagai belanja modal, apalagi penerimaan pada periode tiga bulan terakhir (januari pebruari maret) yang sudah masuk dalam perencanaan RAPBN 2017. Menteri Keuangan yang baru dengan koneksi internasionalnya diharapkan mampu mencegah terjadinya kegagalan fiskal (fiscal failure) yang mengancam APBN-P 2016, atau minimal mampu membuat RAPBN-P kedua 2016 pada sekitar bulan oktober bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memotong anggaran dan meningkatkan anggaran defisit lebih besar lagi sampai batas taratas, apabila target penerimaan negara dari tax amnesty tidak tercapai. Apalagi telah beredar luas kabar bahwa entitas perbankan di Singapura melakukan juga operasi-operasi untuk mencegah uang orang Indonesia pulang kampung, dengan menjanjikan peningkatan suku bunga sebesar biaya tarif tebusan yang harus dibayarkan oleh pemilik uang yang akan mengikuti program tax amnesty.

Berlanjut di sini. 

Memed Sosiawan

Ketua Bidang Ekuintek-LH, DPP PKS

posted by @Adimin